Singasana, Baliglobalnews 

Komisi IV DPRD Kabupaten Tabanan menggelar rapat kerja intensif guna membedah Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Tahun Anggaran 2025 di Gedung DPRD Tabanan pada Selasa (31/3/2026). Rapat yang dipimpin oleh Ketua Komisi IV DPRD Tabanan I Gusti Komang Wastana, fokus mengevaluasi layanan dasar pendidikan, khususnya terkait pemerataan tenaga pendidik dan penanganan anak putus sekolah.

Kepala Dinas Pendidikan Gusti Putu Ngurah Darma Utama memaparkan data riil kondisi ketenagakerjaan di sektor pendidikan. Saat ini, Tabanan memiliki 285 SD, 38 SMP, dan 11 TK Pembina dengan total 3.131 guru. Namun, berdasarkan standar kebutuhan kompetensi, Tabanan idealnya membutuhkan 3.968 guru. “Artinya, kita masih mengalami kekurangan 837 guru. Meski Pemkab telah mengangkat 1.996 guru P3K dan 442 P3K paruh waktu, celah kekurangan ini tetap ada dan akan terus kami usulkan formasinya ke BKPSDM,” ujarnya. 

Kekurangan paling krusial terjadi pada jenjang taman kanak-kanak (TK), kata dia, selama 15 tahun terakhir, hampir tidak ada pengangkatan guru TK, diperparah dengan banyaknya guru TK yayasan yang beralih menjadi guru kelas SD setelah lolos seleksi P3K. Selain itu, sebaran guru masih menumpuk di area perkotaan seperti Tabanan, Kediri, dan Marga, sementara wilayah Selemadeg Barat dan Pupuan masih kekurangan tenaga.

Sementara Ketua Komisi IV I Gusti Komang Wastana memberikan catatan khusus terkait penempatan guru, terutama yang berasal dari luar daerah. Dia menekankan pentingnya pemahaman budaya dan bahasa daerah bagi tenaga pendidik yang ditempatkan di pelosok desa. “Jangan sampai guru dari luar daerah ditempatkan di desa tapi tidak paham bahasa dan budaya setempat, karena ini bisa mengganggu proses transformasi informasi dan karakter kepada siswa. Perlu ada kajian jelas soal pemerataan ini,” katanya.

Merespons hal tersebut, Ngurah Darma mengakui sistem rekrutmen nasional memungkinkan pengajar dari luar Bali lolos di formasi Tabanan. Sebagai solusi, pihaknya berencana merancang program penguatan kompetensi kearifan lokal bagi guru pendatang agar pola komunikasi mengajar tetap selaras dengan karakter budaya Bali.

Terkait isu anak putus sekolah, Disdik Tabanan mengidentifikasi tiga faktor utama yaitu kesehatan, masalah ekonomi, dan dampak sosial (bullying/pergaulan). Menariknya, mayoritas data anak putus sekolah di Tabanan berasal dari penduduk non-permanen (KTP luar Tabanan) yang sering berpindah mengikuti pekerjaan orangtuanya.

Dalam waktu dekat, kata dia, Disdik Tabanan akan meluncurkan program inovasi bernama “Pantas” (Penanganan Anak Putus Sekolah). Seperti melacak anak yang putus sekolah lebih dari satu tahun ajaran, mengarahkan anak ke sekolah formal atau sekolah non-formal (SKB) di Kediri dan kecamatan lainnya dan pendampingan psikis bagi anak yang tertinggal belajar akibat masalah sosial atau keluarga. “Melalui program ‘Pantas’, tim pendampingan tingkat kabupaten hingga satuan pendidikan akan bergerak langsung di lapangan agar tidak ada lagi anak yang kehilangan hak belajarnya,” pungkasnya. (bgn020)26033012

Singasana, Baliglobalnews

Komisi IV DPRD Kabupaten Tabanan menggelar rapat kerja internal guna memperdalam materi Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Tabanan Tahun Anggaran 2025 di Ruang Rapat DPRD Kabupaten Tabanan, pada Rabu (25/3/2026). 

Rapat yang dipimpin oleh Ketua Komisi IV DPRD Tabanan I Gusti Komang Wastana memberikan sejumlah catatan kritis terhadap capaian kinerja pemerintah daerah, khususnya pada sektor pelayanan dasar. 

Dalam pengantarnya Wastana menyatakan bahwa capaian Bupati Tabanan di tahun 2025 telah mengukir prestasi yang cukup baik. Hal ini dibuktikan dengan perolehan opini wajar tanpa pengecualian (WTP) secara berturut-turut menjadi bukti tata kelola keuangan yang baik.

Selain itu, pihaknya memberikan apresiasi tinggi atas penghargaan dari OJK terkait inovasi program Bunga Desa (Bupati Berkantor di Desa). “Prestasi dan inovasi ini adalah modal besar bagi masa depan Tabanan, dan kami berharap semangat ini terus berlanjut,” ujarnya.

Meskipun mengapresiasi prestasi umum, Komisi IV memberikan catatan serius pada sektor perumahan, khususnya program bedah rumah yang kini dikelola oleh Dinas PUPRPKP dengan sistem stimulan. Dewan menemukan fakta di lapangan bahwa masyarakat hanya diberikan bahan bangunan, namun sering kali kekurangan komponen vital seperti pintu dan jendela. Masalah paling krusial adalah beban upah tukang yang harus ditanggung sendiri oleh penerima bantuan yang notabene adalah warga kurang mampu. “Kami temukan kasus tragis di mana warga terpaksa menjaminkan sertifikat rumah ke bank demi membayar upah tukang. Karena gagal bayar, rumah tersebut justru terancam disita,” katanya.

Komisi IV berharap sistem ini dapat dikembalikan ke pola lama seperti saat dikelola Dinas Sosial, di mana pemerintah menyiapkan bahan sekaligus tenaga tukang agar hunian selesai dengan layak.

Sektor kesehatan juga menjadi fokus evaluasi, terutama mengenai belum maksimalnya layanan Puskesmas rawat inap 24 jam dan UGD 12 jam akibat kekurangan tenaga medis serta sarana prasarana. Kondisi ini dinilai berdampak pada operasional RSUD Tabanan. “Kekurangan dokter, kekurangan pegawai termasuk bed-nya. Kan ini yang menyebabkan defisitnya rumah sakit kemarin. Orang nyelonong di malam hari bukan sakitnya emergency, itu yang menyebabkan kita punya utang,” katanya.

Selain itu, kata dia, Komisi IV juga menyoroti beban berat APBD saat ini terkait adanya perubahan struktur anggaran untuk pembiayaan pegawai P3K dan P3K separuh waktu. Hal ini menuntut adanya efisiensi yang ketat namun tetap harus memprioritaskan peningkatan sistem pelayanan dasar bagi masyarakat Tabanan. (bgn020)26032510

Tabanan, Baliglobalnews

Komisi IV DPRD Kabupaten Tabanan menilai pelaksanaan program bantuan bedah rumah bagi masyarakat kurang mampu di wilayahnya belum berjalan optimal. Kritik ini dilontarkan karena pemerintah daerah dinilai masih menggunakan sistem stimulan dalam penyalurannya, yang justru menimbulkan masalah baru di masyarakat.

Ketua Komisi IV DPRD Tabanan I Gusti Nyoman Wastana menyampaikan temuan ini pada Rabu (5/11/2025) dan mendesak Pemkab Tabanan segera mengubah mekanisme bantuan.

Wastana mengatakan bahwa sistem stimulan membuat masyarakat penerima hanya memperoleh bahan bangunan, sementara biaya tukang dan pelaksanaan pembangunan harus ditanggung sendiri oleh warga. “Kami banyak temukan kasus seperti itu di masyarakat. Selain itu, ada yang melaporkan rumahnya sudah bocor dan tidak memiliki biaya untuk membayar tukang,” ujarnya.

Kondisi tersebut, kata dia, menyebabkan banyak bahan bangunan yang sudah diterima menjadi mubazir karena proyek terhenti. Selain itu, ada juga kasus di mana bahan bangunan diterima tidak utuh, menambah beban penerima.

Melihat berbagai persoalan tersebut, Wastana mengusulkan agar mekanisme program diubah dan tidak lagi menggunakan sistem stimulan. Dia mendesak pemerintah untuk mengambil alih pelaksanaan pekerjaan secara langsung (tuntas). “Kalau mau membantu masyarakat, seharusnya tuntas total dikerjakan. Jangan setengah hati,” katanya.

Wastana mengingatkan bahwa program bedah rumah dulunya berada di bawah Dinas Sosial dengan mekanisme yang lebih baik. Namun, kini pelaksanaannya beralih ke Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman dengan sistem bantuan yang diubah menjadi stimulan. “Kami berharap mekanisme program ini bisa kembali seperti dulu di Dinas Sosial, karena saya kasihan dengan masyarakat,” pungkasnya. (bgn020)25110515

Tabanan, Baliglobalnews

Menindaklanjuti kabar viral di media sosial mengenai dugaan eksploitasi anak, Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Tabanan langsung turun ke lapangan untuk melakukan kroscek di salah satu panti asuhan yang diduga melakukan eksploitasi anak pada Rabu (25/6/2025).

Komisi IV menemukan beberapa kejanggalan signifikan, meskipun minim informasi karena pemilik yayasan tidak ada di tempat. Kondisi panti ditemukan tidak memenuhi standar layanan, dan ada indikasi penahanan ijazah anak asuh.

Ketua Komisi IV DPRD Tabanan I Gusti Komang Wastana menegaskan komitmen pihaknya untuk menindak tegas panti asuhan yang tidak memenuhi standar pelayanan. “Dalam kegiatan monitoring ini, kami kesusahan untuk mendapatkan informasi dari pihak yayasan. Kami juga melihat ada beberapa kejanggalan di yayasan ini,” katanya.

Dia menyebutkan ada 25 anak yang diasuh di yayasan tersebut, terdiri dari 8 bayi dan 3 anak titipan, jumlah pengasuh anak tidak sesuai dengan standar pelayanan yang ditetapkan oleh Kementerian Sosial. “Yang kita temukan berapa jumlah pengasuh dengan anak asuh itu yang paling terpenting. Sesuai dengan standar pelayanannya apa yang kita dapatkan itu memang kurang. Itu pun harus dipenuhi agar memenuhi standar pelayanan aturan Kemensosnya,” katanya.

Selain itu, kata dia, tim juga menemukan indikasi adanya makanan yang sudah kadaluwarsa di gudang panti. “Dari hasil kroscek seperti di gudang, anak-anak itu memilah mana makanan yang memang sudah kadaluwarsa, mana makanan yang memenuhi standar dan kami lihat memang betul ada makan yang kadaluwarsa,” ungkapnya.

Pihak yayasan juga disebut enggan memberikan informasi detail mengenai aktivitas yayasan, termasuk laporan administrasi dan masalah penahanan ijazah anak asuh yang sudah lulus sekolah. “Terkait informasi adanya penahanan ijazah siswa yang sudah lulus yang dilakukan oleh pihak yayasan, kami diberitahu jika ijazah tersebut tidak ditahan, tapi tidak bisa diambil oleh siswa karena pengurus inti yayasan tidak ada di tempat,” katanya.

Wastana menyampaikan bahwa informasi yang diperoleh belum lengkap karena saat kunjungan, pemilik yayasan tidak ada di tempat dengan alasan mengantar bayi berobat ke RS Sanglah. Rombongan dewan hanya diterima oleh staf admin yang mengakui baru bergabung satu bulan, sehingga tidak bisa memberikan keterangan yang jelas.

Yang lebih mengkhawatirkan, Komisi IV melihat adanya gelagat mencurigakan pada anak-anak asuh. “Kami lihat ada yang curigakan saat kami tanya anak-anak. Ada kecenderungan rasa takut, tidak leluasa berbicara saat memberikan informasi. Ini patut ditindaklanjuti,” kata anggota Komisi IV Dewi Trisnayanti.

Menyikapi temuan awal dan kejanggalan tersebut, Wastana menyatakan Komisi IV berencana menggelar menggelar rapat lanjutan untuk memastikan semua panti di Kabupaten Tabanan memenuhi standar pelayanan. Mereka juga akan berkoordinasi dengan Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Dinsos P3A) Provinsi Bali, Komisi Perlindungan Anak Daerah (KPAD), Polres Tabanan, serta Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) untuk mencegah terulangnya kasus serupa. “Tujuannya agar betul-betul semua panti, berapa jumlah itu 19 panti ini kita cek terkait dengan masalah perizinannya, termasuk standar pelayanannya bagaimana, apakah sudah memenuhi atau tidak. Sehingga tidak terjadi kasus kembali,” katanya.

Sebelumnya, terkait pemberitaan viral ini, Dinsos P3A Kabupaten Tabanan telah mengadakan rapat koordinasi pada Selasa (24/6) di Ruang Asisten II Setda Kabupaten Tabanan. Rapat ini melibatkan Dinsos P3A Provinsi Bali, Komisi IV DPRD Tabanan, KPAD, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Tabanan, Polres Tabanan, serta Badan Kesbangpol. (bgn020)25062506

Tabanan, Baliglobalnews

Komisi IV DPRD Kabupaten Tabanan menyoroti kebijakan jalur domisili dalam sistem penerimaan murid baru (SPMB) jenjang SMA/SMK tahun ajaran 2025/2026. Kebijakan yang mewajibkan calon siswa melampirkan nilai rapor dari semester satu hingga lima ini dinilai berpotensi menimbulkan masalah baru.

Ketua Komisi IV DPRD Tabanan I Gusti Komang Wastana mengungkapkan kekhawatirannya bahwa ketentuan tersebut dapat tumpang tindih dengan jalur prestasi akademis yang juga menggunakan nilai rapor sebagai dasar seleksi. Ia khawatir, siswa yang tinggal dekat dengan sekolah justru bisa tersingkir. “Jangan-jangan nanti orang yang dekat rumahnya dengan sekolah, gak dapat sekolah. Karena kemungkinan ranking raportnya di bawah,” katanya pada Kamis (19/6/2025).

Potensi persoalan ini diperoleh setelah pihaknya rapat dengan Balai Mutu Pendidikan Provinsi Bali dan Kelompok Kerja Kepala Sekolah di Tabanan. “Ini yang perlu diwaspadai,” katanya.

Wastana meminta Dinas Pendidikan Provinsi Bali untuk mengkaji ulang kebijakan tersebut secara mendalam, mengingat kewenangan pendidikan jenjang SMA/SMK berada di bawah pemerintah provinsi. Dia juga menjelaskan bahwa ketentuan ini tidak berlaku untuk jenjang SD ke SMP. “Ini titipan dari Komisi IV kepada Disdik Bali agar betul-betul ada kajian mendalam, khususnya terkait potensi blank spot pada jenjang SMP ke SMA. Sementara itu, untuk transisi SD ke SMP masih menggunakan aturan lama,” jelasnya.

Selain itu, politisi asal Desa Delod Peken, Kecamatan Tabanan, ini menyoroti keterbatasan jumlah SMA/SMK di Tabanan. Meskipun siswa diberi kesempatan mendaftar ke tiga sekolah, menurut dia, hal itu belum cukup mengatasi persoalan daya tampung. “Kalau tidak diterima di tiga-tiganya, ke mana mereka harus pergi sedangkan SMA swasta juga sangat terbatas,” ujarnya.

Masalah lain yang turut disoroti adalah nasib siswa dari keluarga kurang mampu yang belum memiliki Kartu Indonesia Pintar (KIP). Dia mempertanyakan kesiapan pemerintah memberikan subsidi jika siswa harus bersekolah di swasta.

Komisi IV, kata dia, berkomitmen mengawal isu ini. Ia menegaskan pihaknya akan memberi perhatian lebih terhadap potensi persoalan ini. Ia berharap, potensi persoalan ini mendapatkan perhatian dari Pemerintah Provinsi. “Kami akan menyampaikan, kasus apa yang terjadi di lapangan ke Disdik Bali. Kami juga akan sampaikan ke Gubernur Bali,” katanya. (bgn020)25061908