Jakarta, Baliglobalnews

Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) mengatakan Satelit Republik Indonesia (Satria) yang ditargetkan beroperasi pada 2023, akan memperkuat transformasi ekonomi digital termasuk mendukung digitalisasi sistem pembayaran terutama di daerah yang belum terjangkau jaringan internet.

“Percepatan transformasi digital itu secara langsung dan tidak langsung mendukung ekosistem pembayaran digital masa pandemi dan setelah keluar dari pandemi,” kata Staf Khusus Menteri Kominfo Dedi Permadi dalam webinar sistem pembayaran digital di Jakarta, Kamis.

Menurut dia, upaya itu dilakukan salah satunya karena potensi yang besar dari pertumbuhan ekonomi digital apalagi pada masa pandemi COVID-19 yang mendorong manusia beradaptasi lebih cepat dengan ekosistem digital.

Selama masa pandemi atau hanya pada April 2020, kata dia, total toko yang menggunakan sistem pembayaran digital mencapai 4,3 juta dengan transaksi mencapai Rp17,6 triliun

Besarnya potensi tersebut mendorong percepatan transformasi digital yang juga diharapkan mendukung kinerja UMKM karena dari sekitar 64 juta pelaku UMKM, baru 14,8 persen atau 9,4 juta yang memanfaatkan transaksi dan bisnis secara digital

Meski begitu, ia mengakui infrastruktur teknologi telekomunikasi di Indonesia masih harus digenjot mengingat masih ada daerah yang tidak terjangkau generasi keempat jaringan internet atau 4G di Tanah Air.

“Ada 479 ribu BTS dan sudah di-deploy di penjuru Indonesia tapi itu belum cukup karena luas wilayah Indonesia begitu besar,” katanya.

Ia merinci dari 83.218 desa dan kelurahan, ada 12.548 desa yang belum terjangkau sinyal 4G memadai sehingga menjadi pekerjaan rumah yang perlu diselesaikan hingga 2022.

Kemudian, lanjut dia, ada 150 ribu titik layanan publik yang belum ada fasilitas internet yang memadai seperti kesehatan, perbankan, dan layanan pemerintahan.

“Ini yang kami harapkan penuntasan infrastruktur telekomunikasi bisa terselesaikan dan harapannya Satelit Satria bisa beroperasi pada kuartal ketiga 2023,” imbuhnya.

Dedi menambahkan pada Kamis ini akan ditandatangani kerja sama pengerahan Satelit Satria sebagai satelit multifungsi yang akan menjangkau 150 ribu titik yang belum terjangkau layanan internet tersebut.

Satelit Satria rencananya akan meluncur pada 2023 dengan menggandeng perusahaan transportasi luar angkasa milik Elon Musk, SpaceX, sebagai pabrikan untuk satelit peluncur. (bgn/ant)20090305

Jakarta, Baliglobalnews

Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Johnny G. Plate mengatakan pengembangan solusi kesehatan dengan pemanfaatan teknologi menjadi salah satu terobosan yang perlu terus dikembangkan di tengah pandemi COVID-19, yang menjadi salah satu agenda dalam percepatan transformasi digital.

“Telemedis sebagai layanan kesehatan dari jarak jauh memungkinkan pasien dan nakes bisa saling berdiskusi tanpa harus tatap muka secara fisik. Dengan hal ini tidak sedikit masyarakat yang telah beralih ke layanan telemedis,” ujar Menteri Johnny saat membuka Diskusi Publik Telemedisin untuk Peningkatan Kualitas Layanan Kesehatan, Sabtu.

Mengutip data McKinsey tahun 2000, Menteri Johnny menyatakan bahwa 44 persen responden menyatakan bahwa mereka beralih dari konsultasi tatap muka ke konsultasi daring. Dia juga menyebutkan lonjakan kunjungan ke aplikasi telemedis sebesar 600 persen selama pandemi, mengutip Katadata tahun 2020.

Menurut Menteri Kominfo, kebiasaan baru di bidang kesehatan ini menjadi salah satu indikator kuat bahwa pandemi Covid-19 adalah katalis atau faktor yang mempercepat transformasi digital.

“Momentum yang menurut arahan Bapak Presiden Joko Widodo tidak boleh dilewatkan dan justru harus dimanfaatkan. Upaya ini tercakup dalam bingkai besar agenda Percepatan Transformasi Digital Nasional,” ujar Johnny.

Dalam agenda itu, pemerintah melalui Kementerian Kominfo saat ini tengah serius melakukan percepatan transformasi digital nasional, dengan lima prioritas.

Pertama, penuntasan pembangunan infrastruktur internet berkecepatan tinggi di 12.548 desa/kelurahan dan 150.000 titik layanan publik, termasuk layanan kesehatan, yang selama ini belum terjangkau layanan internet memadai.

Kedua, pembangunan Pusat Data Nasional (PDN) yang menjadi prasyarat terwujudnya kebijakan Satu Data Indonesia, serta farming dan refarming spektrum frekuensi radio untuk efiensi jaringan maupun pengembangan teknologi 5G.

“Kita juga perlu farming dan refarming spektrum frekuensi radio untuk efisiensi jaringan maupun pengembangan 5G di masa depan. Dalam rangka pelayanan publik, Kominfo menyiapkan roadmap untuk sediakan alokasi frekuensi khusus bagi pelayanan publik, khususnya untuk teleeducation dan telemedisin,” ujar Johnny.

Selanjutnya, prioritas ketiga adalah pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM) bidang digital yang komprehensif dan berkelanjutan mulai dari level “literasi digital,” “talenta digital,” sampai level “kepemimpinan era digital.”

Keempat, penguatan ekosistem ekonomi digital dengan memfasilitasi program-program seperti UMKM/UMi jualan online, pemanfaatan teknologi digital oleh petani/nelayan, dan pengembangan startup digital.

Terakhir, penyelesaian legislasi primer pendukung ekosistem digital, terutama Rancangan Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi (RUU PDP) dan RUU Cipta Kerja di bidang telekomunikasi/penyiaran yang diharapkan mampu mendorong akselerasi digitalisasi televisi nasional.

Menurut Menteri Johnny, penggunaan layanan telemedis juga dapat membantu penanganan COVID-19 secara lebih luas.

“Cara ini, misalnya, bisa membantu untuk mendeteksi hingga ke tahapan apakah seorang pasien harus menjalani tes PCR atau tidak. Lebih jauh lagi, bantuan konsultasi telemedis bisa menekan jumlah pasien yang harus dirujuk ke rumah sakit atau pusat layanan kesehatan lainnya,” Johnny menjelaskan.

Menteri Kominfo mengatakan percepatan transformasi digital nasional mampu memperluas dan memperbaiki kualitas layanan telemedis, bahkan diharapkan dapat menjangkau daerah Tertinggal, Terdepan, Terluar (3T).

“Untuk mencapai tujuan tersebut, saya sangat berharap kerjasama antara Kementerian Kominfo, Kementerian Kesehatan, IDI, ATENSI, beserta ekosistem terkait lainnya, akan terus berlanjut di masa-masa yang akan datang. Kerjasama ini tentu perlu dilandasi dengan nafas kolaboratif dan berkelanjutan,” dia menambahkan.(bgn/ant)20082230