Denpasar, Baliglobalnews

Rektor Universitas Udayana menjalin kerjasama dengan Kementerian Komunikasi dan Informasi (Kementerian Kominfo) ditandai dengan penandatanganan nota kesepahaman di Hotel JW Marriot, Yogyakarta, Selasa (17/5), guna mencetak talenta digital Indonesia.

“Selain Unud, hadir juga pimpinan dari 48 perguruan tinggi lainnya yang berasal dari berbagai Provinsi di Indonesia,” kata Rektor Unud, Prof. I Nyoman Gde Antara dalam keterangan persnya.

Acara penandatanganan nota kesepahaman juga dirangkai dengan peluncuran Digital Talent Scholarship (DTS). Prof Antara menjelaskan program DTS ini bertujuan untuk menyiapkan sumber daya manusia unggul untuk mempercepat transformasi digital di bidang kewirausahaan dalam rangka meningkatkan ekonomi digital.

Sementara Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan SDM Kominfo, Hari Budianto, mengapresiasi pimpinan perguruan tinggi yang telah mengambil peran dalam menyukseskan kerjasama ini.

“Kita memasuki era digital dan revolusi industri 4.0. Guna mewujudkan Masyarakat digital, atau masyarakat 5.0, dimana dahulu kita mengenal teknologi informasi, teknologi penyiaran, teknologi internet. Kemudian berkembang menjadi ICT, dan saat ini terus berkembang dan dikenal dengan era digital yang berkembang cukup pesat,” katanya.

Hari Budianto menyatakan pandemi menuntut orang menguasai digital, saat ini PDB meningkat 6 persen dari digital, di samping itu 90 persen tenaga kerja juga dari bidang digital. Untuk itu perlu segera diterapkan strategi talenta digital, agar tidak ketinggalan.

“Menyikapi hal tersebut Kementerian Kominfo mengajak perguruan tinggi untuk menciptakan talenta-talenta digital di Indonesia, karena kominfo tidak bisa bekerja sendiri, dan perlu didukung oleh perguruan tinggi,” jelasnya.

Saat ini, kata dia, Badan Penelitian dan Pengembangan SDM Kominfo telah membuat berbagai program unggulan yang dinamai dengan program talent scholarship dalam rangka menyiapkan talenta digital dalam berbagai aspek dan berbagai segmen, di sasar secara paralel dan siap pakai di dunia industri, dan dalam kehidupan sehari-hari.

“Dari sisi e-commerse atau UMKM saat ini 50 persen belum melek digital, untuk itu akan didorong untuk go digital. Mari kita bangkit, mari kita menuju digital demi kemajuan Indonesia, demikian harapan Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan SDM Kominfo,” tutup Hari Budianto. Berita ini juga dapat diakses melalui http://www.unud.ac.id.

(bgn008)22052111

Singaraja, Baliglobalnews

Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian, dan Statistik (Kominfo Santi) Kabupaten Buleleng siap all out mendukung semua kegiatan Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Bali dan PWI Kabupaten Buleleng.

Dukungan itu salah satunya dibuktikan dengan menfasilitasi kegiatan Orientasi Keorganisasian Calon Anggota PWI Kabupaten Buleleng di Ruang Unit 4 Kantor Bupati Buleleng, Sabtu (15/1).

Kegiatan yang diikuti 28 calon anggota PWI dan 11 staf pegawai dari Kominfo serta 11 dari staf Prokompim, dilakukan dengan menjalankan protokol kesehatan yang ketat.

Kadis Kominfo Santi Buleleng, Ketut Suwarmawan, menegaskan kerja sama ini tidak akan berhenti sampai di sini. Dia mengharapkan sinergitas dengan PWI ke depan bisa lebih intens dilakukan.

“Bagaimanapun juga rekan-rekan media yang ada di PWI ini sangat membantu kami dari pihak pemerintah daerah. Mereka bisa menginformasikan kepada masyarakat terkait program-program kami,” ujarnya.

Tidak hanya ini, kata dia, bentuk kerja sama juga bisa berupa pelatihan-pelatihan penulisan jurnalistik dan bagi staf Kominfo dan OPD yang bertugas di bidang kehumasan.

“Ini sangat bagus sekali. Seperti apa yang disampaikan Pak Dwikora selaku Ketua PWI Provinsi Bali tadi, kami benar-benar sangat tertarik,” terangnya.

Sementara Ketua PWI Bali, IGMB Dwikora Putra, menyatakan sangat berterima kasih atas dukungan yang diberikan Kominfo Santi Buleleng. “Ini kan salah satu bentuk hubungan kerja sama dengan Pemda Kabupaten Buleleng. Saya sangat berharap, ke depan bisa dilakukan lagi dengan kegiatan lain seperti pelatihan penulisan bagi staf OPD-OPD di Kabupaten Buleleng,  terutama di bagian kehumasan,” jelasnya.

Disinggung terkait pelaksanaan Orientasi Keorganisasian PWI, Dwikora menyampaikan, selain proses syarat bergabungnya dalam organisasi PWI, juga bertujuan untuk memberikan bekal literasi terkait PWI itu sendiri.

“Jadi di sini nantinya, calon anggota diberikan materi tentang peraturan dasar dan peraturan rumah tangga organisasi. Agar setelah menjadi anggota, para wartawan mengetahui apa hak dan kewajibannya,” terang  Pemimpin Redaksi Harian Warta Bali itu.

Di tempat yang sama, Ketua PWI Kabupaten Buleleng, Made Winingsih, dalam sambutannya mengatakan Orientasi Keorganisasian Calon Anggota PWI Provinsi Bali merupakan prasyarat calon anggota yang akan bergabung dengan organisasi profesi terbesar di Indonesia ini. Oleh karena itu, merupakan momen yang sangat penting bagi calon anggota.

“Hal ini juga mempunyai tujuan guna memotivasi para wartawan dan juga sebagai wadah dalam bertukar pikiran bagi seprofesi dalam satu naungan organisasi yang bernama Persatuan Wartawan Indonesia,” tutupnya. (bgn003)22011612

Nasional, Baliglobalnews

Kementerian Komunikasi dan Informatika bersama Badan Siber dan Sandi Negara sepakat membentuk tim respons untuk insiden keamanan siber, Kominfo-Computer Security Incident Response Team (KCISRT), untuk keamanan siber di lingkungan kementerian tersebut.

“Kementerian Kominfo perlu menyiapkan strategi dan langkah-langkah yang komprehensif, mulai dari antisipasi mitigasi hingga penanggulangan dan pemulihan bila terjadi insiden keamanan siber. Untuk menjawab kebutuhan tersebut khususnya pemulihan insiden keamanan siber, perlu dibentuk Computer Security Incident Response Team,” kata Sekretaris Jenderal Kominfo, Mira Tayyiba, Jumat.

Kepala BSSN Hinsa Siburian, dalam keterangan yang sama, menilai kedua lembaga tersebut perlu meningkatkan koordinasi untuk mencegah kejahatan siber dan menjaga ruang digital yang sehat.

“Jika terjadi krisis kita sudah siapkan manajemen krisis, pembentukan Kominfo-CSIRT sejalan dengan sistem pemerintahan berbasis elektronik. Maka, CSIRT sebagai monitoring dan penyedia pemerintah insidental di ranah siber,” kata Hinsa.

Mira menyatakan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), yang dilakukan oleh instansi pemerintah sering kali menjadi sasaran serangan siber.

KCSIRT memiliki tiga tujuan utama, yaitu ketahanan siber yang andal dan profesional, melakukan koordinasi dan kolaborasi layanan keamanan siber, dan membangun kapasitas sumberdaya keamanan siber.

KCSIRT sejalan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2020-2024.

Tim ini akan menjadi wadah koordinasi antarunit dan atau pemangku kepentingan di lingkungan Kominfo, terkait dengan keamanan informasi.

Tim tersebut juga akan membuka kanal untuk menerima semua respon terkait masalah keamanan siber di lingkungan Kementerian Kominfo, baik melalui form aduan di website, call center maupun via pesan WhatsApp.

“Selanjutnya, tim akan memberikan peringatan terkait adanya insiden siber kepada pemilik sistem elektronik, serta menyediakan informasi statistik terkait layanan,” kata Mira.

Tim KCSIRT beranggotakan perwakilan dari Pusat Data dan Sarana Informatika dan perwakilan unit kerja eselon I. (bgn123)21070231

Nasional, Baliglobalnews

Kementerian Komunikasi dan Informatika saat ini masih menelusuri dugaan penjualan swafoto yang sedang memegang Kartu Tanda Penduduk (KTP).

“Kominfo saat ini sedang melakukan penelusuran lebih lanjut terkait informasi mengenai dugaan penjualan foto selfie KTP secara tidak sah yang beredar di platform media sosial,” kata Juru Bicara Kominfo, Dedy Permadi, kepada ANTARA, Sabtu.

Kominfo akan segera mengambil langkah tegas setelah berkoordinasi lebih lanjut, baik secara internal maupun dengan kementerian dan lembaga terkait lainnya.

Informasi kumpulan swafoto orang-orang yang sedang memegang foto KTP beredar di dunia maya, salah satunya platform Twitter.

Selama ini, swafoto sambil memegang KTP merupakan salah satu metode verifikasi yang sering dilakukan ketika mendaftar layanan yang berhubungan dengan finansial.

Foto-foto tersebut diduga diperjualbelikan di dunia maya.

Kominfo menegaskan kepada seluruh penyelenggara sistem elektronik (PSE) wajib mematuhi semua ketentuan yang berlaku di undang-undang, termasuk mengenai pengamanan sistem elektronik dan perlindungan data pribadi.

“Segala bentuk pelanggaran terhadap ketentuan yang berlaku akan diproses sesuai hukum yang berlaku,” kata Dedy.

Masyarakat diminta semakin berhati-hati dalam menjaga data pribadi, salah satunya dengan tidak memberikan dan menyebarkan data kepada pihak-pihak yang tidak berkepentingan.

Selain itu, masyarakat juga harus menjaga keamanan gawai dan perangkat elektronik lainnya yang digunakan untuk menjaga data pribadi.

Kominfo meminta masyarakat yang menemukan konten negatif, termasuk konten swafoto identitas diri yang dijual bebas, dan aktivitas di media sosial yang tidak sesuai dengan aturan di Indonesia ke kanal aduan resmi Kominfo, antara lain situs aduankonten.id.

KTP merupakan salah satu dokumen yang harus dijaga keamanannya karena mengandung banyak sekali identitas pemiliknya.

Dalam Pasal 58 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Adminisitrasi Kependudukan, terdapat 26 hal yang termasuk data pribadi.

Di KTP, terdapat sembilan dari 26 data pribadi yang disebutkan di undang-undang tersebut, yaitu nomor induk kependudukan, nama lengkap, jenis kelamin, tempat lahir, tanggal/bulan/tahun lahir, golongan darah, agama, status perkawinan, alamat dan pekerjaan.(bgn123)21062601

Nasional, Baliglobalnews

Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo) melayangkan surat teguran kedua kepada PT Sampoerna Telekomunikasi Indonesia karena belum membayar Biaya Hak Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio untuk Izin Pita Frekuensi Radio (BHP IPFR).

“Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, Kementerian Komunikasi dan Informatika telah menjatuhkan sanksi administrasi kepada PT Sampoerna Telekomunikasi Indonesia (PT STI) selaku pemegang Izin Penyelenggaraan Jaringan Bergerak Seluler yang tidak memenuhi kewajiban pembayaran Biaya Hak Penggunaan (BHP) Spektrum Frekuensi Radio untuk Izin Pita Frekuensi Radio (IPFR) tahun 2019 dan tahun 2020,” kata Kominfo dalam keterangan pers, dikutip Jumat.

Kominfo telah mengirimkan surat teguran pertama kepada Sampoerna Telekomunikasi Indonesia pada 1 Mei lalu, namun, hingga batas waktu yang ditentukan pada surat pertama, yaitu 31 Mei, perusahaan tersebut belum melunasi kewajiban BHP IPFR.

Kominfo kemudian menerbitkan surat teguran kedua tertanggal 1 Juni, dengan batas waktu pelunasan kewajiban BHP IPFR pada 31 Juli mendatang.

Total biaya yang belum dibayarkan Sampoerna Telekomunikasi Indonesia per 1 Juni sebesar Rp442 miliar, berupa pokok dan denda.

“Kami masih menunggu itikad baik PT. STI untuk melunasi kewajiban pembayaran BHP IPFR tersebut,” kata Kominfo.

Jika hingga batas waktu yang ditentukan di surat teguran kedua Sampoerna Telekomunikasi belum juga melunasi kewajiban tersebut, Kominfo akan menerbitkan surat peringatan ketiga pada 1 Agustus.

Surat teguran ketiga akan disertai penghentian sementara operasional penggunaan spektrum frekuensi radio.

“Kementerian Kominfo menghimbau PT STI untuk segera melunasi kewajiban pelunasan pembayaran BHP Spektrum Frekuensi Radio untuk IPFR tahun 2019 dan tahun 2020 sebagai bentuk tanggung jawab PT STI atas penggunaan Spektrum Frekuensi Radio yang merupakan sumber daya alam yang terbatas dan bukti PT STI sebagai penyelenggara telekomunikasi yang taat terhadap peraturan perundang-undangan,” kata Kominfo.

PT Sampoerna Telekomumunikasi Indonesia merupakan pemegang izin pemegang Izin Penyelenggaraan Jaringan Bergerak Seluler pada pita frekuensi 450 MHz berdasarkan Keputusan Menteri Kominfo Nomor 1660 Tahun 2016 tertanggal 20 September 2016.

Perusahaan tersebut mengantongi izin untuk menggunakan spektrum frekuensi radio pada rentang 450-457,5MHz berpasangan dengan 460-467,5MHz.(bgn123)210161109

Denpasar, Baliglobalnews

Melalui Program Digital Talent Scholarship, Kominfo menggandeng ITB STIKOM bali, guna menjaring para talenta muda yang memiliki jiwa bisnis.

Sehingga menjadikan peluang teknologi informasi akan membantu para pelaku UMKM dan seniman dalam memasarkan produknya ke tingkat global.

Hal itu dikatakan, Rektor ITB STIKOM Bali Dadang Hermawan dalam acara ‘Stikomers Business Talks: Digital Scholarship Talent & Personal Development Plans’ yang diadakan Kampus ITB STIKOM Bali, Sabtu (29 Mei 2021).

“Pelatihan hari ini diantaranya, fresh graduated academy, vocational school graduate academy, thematic academy, professional academy, government transformation academy, digital enterpreunership academy, talent scouting academy dan digital leadership academy,” katanya.

Diterangkan Rektor ITB STIKOM Bali bahwa, kampus IT terbesar di wilayah Bali Nusra itu, saat ini mengelola 30 unit program pendidikan, dari jenjang vokasi sekolah menengah kejuruan IT, Politeknik hingga institut.

Selain iru, ITB STIKOM Bali juga memiliki Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) Informatika untuk sertifikasi tenaga Sekolah Menengah Kejuruan. “Salah satu LPK yang saat ini tengah berjalan adalah penyaluran magang ke Jepang,” jelas Dadang.

Bali memiliki potensi besar di bidang Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM). Hingga saat ini, jumlah UMKM yang telah terdigitalisasi hanya 50 persen, sehingga peluang teknologi informasi akan membantu para pelaku UMKM dan seniman dalam memasarkan produknya ke tingkat global.

“Termasuk di dalamnya yayasan pendidikan yang menaungi ITB STIKOM Bali juga mengelola Lembaga Pelatihan Kerja (LPK) dan Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP),” ujarnya.

Sementara, Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan (Balitbang) SDM Kominfo Hari Budiarto mengatakan, tahun 2021 ini Kominfo membuka talenta digital dengan kuota 100.000 orang melalui Program Digital Talent Scholarship.

“Program Digital Talent Scholarship Kominfo sudah dimulai tahun 2018 dan diproyeksikan hingga tahun 2024,” ucapnya yang menjadi salah satu narasumber dalam ‘Stikomers Business Talks: Digital Scholarship Talent & Personal Development Plans’ yang diadakan Kampus ITB STIKOM Bali,

Dari data yang ada, peserta sampai saat ini masih didominasi dari wilayah Indonesia Barat. Sedangkan Bali sendiri di program yang sama tahun sebelumnya hanya mengisi 2,5 persen peserta.

“Diharapkan peluang ini dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat itu sendiri,” ujarnya.(bgn008)21052936

Denpasar, Baliglobalnews

Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) meluncurkan program terbaru untuk literasi digital bernama Indonesia Makin Cakap Digital 2021 pada Kamis (20/5/2021).

Denpasar menjadi satu di antara kota di Indonesia sebagai tempat peluncuran literasi digital nasional yang berlangsung secara simbolis di Istora Senayan. Peluncuran yang dilakukan secara hybrid, baik secara online maupun offline,

dihadiri oleh Presiden RI, Joko Widodo; Menteri Kominfo, Johnny G. Plate; Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian dan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nadiem Makarim.

Pemkot Denpasar mendukung program dari Kominfo di Hotel Aston Denpasar. Hadir Pj. Sekda Kota Denpasar, I Made Toya mewakili Walikota Denpasar didampingi Kadis Komunikasi Informatika dan Statistik, I Dewa Made Agung.

Kementerian Kominfo menargetkan 12,4 juta warga Indonesia makin cakap digital pada tahun 2021. Menteri Kominfo, Johnny G. Plate, menegaskan hal itu sebagai upaya untuk mengimbangi pembangunan infrastruktur digital guna mempercepat transformasi digital di Indonesia.

Menurut Menkominfo, pandemi Covid-19 telah membawa dampak besar terhadap kehidupan di berbagai lini, yang mendorong setiap orang beraktivitas, berinteraksi, dan bermigrasi ke ruang digital.

“Guna menjadikan momentum pandemi Covid-19 sebagai titik lompatan besar yang strategis menuju Indonesia Maju, Bapak Presiden Joko Widodo telah memberikan arahan terkait Akselerasi Transformasi Digital Nasional,” katanya.

Dia mengharapkan komponen bangsa dapat memperkuat kolaborasi untuk terus mendorong digitalisasi nasional terutama di empat sektor prioritas, yaitu infrastruktur digital; masyarakat digital; ekonomi digital; dan pemerintahan digital.

Program yang begitu masif ini dikerjakan secara kolaboratif bersama dengan 34 Pemerintah Provinsi dan 514 Pemerintah Kabupaten/Kota bersama dengan Project Implementation Unit (PIU) di Kementerian Kominfo. Bahkan, target yang ditetapkan akan diimplementasikan melalui lebih dari 20.000 kegiatan di tahun ini. Menkominfo menegaskan kerja kolaboratif ini merupakan bagian dari sinergi 110 institusi/komunitas lintas pemangku kepentingan yang menjadi jejaring GNLD Siberkreasi untuk meningkatkan pemahaman masyarakat terkait penggunaan internet secara positif, produktif, sehat, dan aman.

Sementara Pj. Sekda Made Toya menyampaikan Pemkot Denpasar sangat mendukung program literasi digital Nasional “Indonesia makin cakap digital,”. Mewakili Walikota Denpasar,  Toya menyampaikan terima kasih kepada Menkominfo yang telah memilih Denpasar sebagai salah satu kota di Indonesia dalam peluncuran Literasi Digital Nasional. Program ini nantinya dapat diaplikasikan tidak terlepas dari kebangkitan kesadaran kita bersama dalam kesiapan literasi digital. Terlebih dalam masa pandemi saat ini dengan langkah Pemkot Denpasar melalui Diskominfo memberikan kemudahan pelayanan kepada masyarakt. Seperti aplikasi Jaga Baya yang diimplementasi tahun 2020 merupakan aplikasi pendukung berbasis kearifan lokal dalam upaya mewujudkan kedisiplinan masyarakat dalam menerapkan protokol kesehatan di era pandemi Covid-19 dengan melibatkan lapisan pemerintahan terbawah. Fitur unggulan seperti sebaran kasus Covid-19 hingga level Kaling/Kadus, Data Tunggal Jaring Pengaman Sosial, Evaluasi PKM (Pembatasan Kegiatan Masyarakat) yang bisa sebagai media interaktif. Di samping itu adapun aplikasi Sewaka Dharma Mobile yang dibangun sejak 2017 dengan inovasi baru, merupakan aplikasi yang bertujuan untuk mendekatkan pelayanan desa/kelurahan di Kota Denpasar, dengan mengoptimalkan peran kepala lingkungan/kepala dusun dalam melayani masyarakat dengan dukungan teknologi digital. Upaya ini sekaligus juga untuk mewujudkan tata kelola kepemerintahan yang baik (Good Governance) menuju Kota Cerdas (Smart City).

“Semoga program ini mampu membawa harapan besar dalam kebutuhan masyarakat pada literasi digital. Dan selamat atas peluncuran program literasi digital Nasional sangat penting kita pelajari dalam memiliki kompetensi digital ,” ujarnya. (bgnbgn003)21052101

NasionalBaliglobalnews

Kementerian Komunikasi dan Informatika mengharapkan perbaikan jaringan kabel bawah laut serat optik di Jayapura, Papua, bisa selesai pada Juni nanti.

“Kita sama-sama ketahui bahwa kendala penanganan kabel optik bawah laut yang putus di utara Jayapura di kedalaman 4.000 meter dengan tekanan 400 bar lebih tentu tidak mungkin dilakukan secara manual karenanya dibutuhkan dibutuhkan alat khusus untuk mengangkat dan melakukan penyambungannya kembali,” kata Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G. Plate, dalam keterangan pers, dikutip Selasa.

Saat ini, menurut Johnny, sedang dilakukan pemulihan transmisi data dari Indonesia Barat ke Indonesia Timur dan sebaliknya, untuk mengatasi gangguan telekomunikasi di Papua.

Gangguan telekomunikasi di Jayapura terjadi akibat Sistem Komunikasi Kabel Laut milik PT Telkom Indonesia ruas Biak-Jayapura putus sekitar 30 April lalu.

Kabel tersebut putus akibat pergeseran lapisan bumi di dasar laut sehingga seluruh layanan Telkom Group terganggu, total trafik sebesar 135Gbps.

Sejak 30 April lalu, dilakukan perbaikan layanan internet secara bertahap antara lain dengan menempatkan cadangan dari satelit, Palapa Ring Timur dan juga penambahan radio.

Informasi terbaru, kini ketersediaan bandwidth Telkom di Jayapura mencapai 4,7Gbps antara lain dengan link satelit 2.662Mbps, radio long haul Palapa Ring Timur 500Mbps dan radio long haul Sarmi-Biak 1.600Mbps.

Kementerian akan membangung Pusat Monitoring Telekomunikasi untuk menyediakan bandwidth yang memadai dan bisa memenuhi kebutuhan masyarakat.

Lembaga ini akan berada di bawah Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Pos dan Informatika Kominfo.

Sementara itu, penggunaan internet di Indonesia selama bulan Ramadhan dan Hari Raya Idul Fitri meningkat karena masyarakat mengandalkan pertemuan virtual sebagai pengganti berkumpul saat Lebaran.

Seperti tahun lalu, pemerintah kembali memberlakukan larangan mudik untuk libur Idul Fitri tahun ini.

Trafik layanan data di Telkomsel melonjak hingga 39,7 petabyte, atau naik 49 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu.(bgn123)21051807

Nasional, Baliglobalnews

Kementerian Komunikasi dan Informatika meminta masyarakat tidak menyebarluaskan konten tentang serangan di Markas Besar Polri sore ini karena mengandung kekerasan.

“Terkait dengan dugaan tindak terorisme di Mabes POLRI 31 Maret 2021, Kementerian Kominfo mengajak masyarakat untuk tidak menyebarluaskan konten, baik berupa video, foto, maupun narasi berisi aktivitas kekerasan, gambar korban, berita bohong atau berita yang dimanipulasi, dan konten lain yang sejenis,” kata Juru Bicara Kementerian Kominfo, Dedy Permadi, dalam pesan singkat, Rabu.

Teroris berupaya menyebarkan ketakutan di tengah masyarakat. Menurut Dedy, jika menyebarkan konten aksi terorisme, akan membantu mencapai tujuan teroris, yaitu menyebarkan rasa takut dan keresahan di masyarakat.

Kominfo saat ini sedang mengadakan patroli siber untuk memutus penyebaran konten kekerasan di Markas Besar Polri sore ini.

Kominfo juga meminta masyarakat melapor ke aduankonten.id jika menemukan konten yang melanggar undang-undang, termasuk untuk unggahan yang mengandung terorisme atau radikalisme.

Markas Besar Polri diserang orang tidak dikenal yang diduga teroris sekitar pukul 16.30 sore ini.

Polisi menembak OTK yang berpakaian serba hitam, yang memaksa masuk ke salah satu gedung di kompleks Mabes Polri.

Laporan wartawan Antara, yang berada di Mabes Polri saat kejadian berlangsung, terdengar beberapa suara tembakan sekitar pukul 16.30.

Pelaku terduga teroris itu tewas tertembak di lokasi, jenazahnya dibawa ke RS Polri Raden Said Sukanto di Kramat Jati, Jakarta Timur.

Malam ini, anggota keluarga pelaku datang ke rumah sakit dan sedang didata.

Setelah serangan, penjagaan di sekitar Mabes Polri diperketat, begitu juga dengan rumah dinas Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo.

Pengamanan juga diperketat di sejumlah Markas Polda di Indonesia, termasuk Polda Metro Jaya yang menutup akses masuk untuk publik setelah serangan di Mabes Polri sore ini.(bgn123)21033120

Nasional, Baliglobalnews

Kementerian Komunikasi dan Informatika membuka lelang untuk penggunaan frekuensi 2,3GHz untuk keperluan penyelenggaraan jaringan bergerak seluler, demi mendorong adopsi 5G.

“Seleksi pengguna pita frekuensi radio 2,3 GHz itu bertujuan untuk meningkatkan kapasitas jaringan bergerak seluler, meningkatkan kualitas layanan secara maksimal, serta mendorong akselerasi penggelaran infrastruktur TIK dengan teknologi generasi kelima (5G),” kata Kominfo, dalam keterangan pers, dikutip Sabtu.

Seleksi pengguna pita frekuensi 2,3GHz pada rentang 2360-2390 MHz ini merupakan salah satu cara untuk mendukung transformasi digital di sektor ekonomi, sosial dan pemerintah.

Menurut Kominfo, saat ini masih ada blok frekuensi radio yang belum ditetapkan oleh pengguna pita frekuensi.

Berdasarkan Pasal 11 Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 9 tahun 2018 tentang Ketentuan Operasional dan Tata Cara Perizinan Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio, lelang sudah dibuka, untuk tiga blok pita frekuensi radio.

Lelang ini hanya dapat diikuti oleh penyelenggara telekomunikasi yang telah memiliki izin Penyelenggaraan Jaringan Bergerak Seluler.

Dokumen untuk para peserta lelang dapat diambil di Sekretariat Tim Seleksi Pengguna Pita Frekuensi Radio 2,3GHz di Wisma Antara, Jakarta Pusat, pada Selasa, 24 November, pukul 09.00-12.00.

Perusahaan telekomunikasi yang ingin mengambil dokumen seleksi ini wajib menyerahkan surat kuasa bermaterai, ditandatangani oleh direktur utama perusahaan.

Ketentuan lainnya mengenai lelang pita frekuensi 2,3GHz mengacu pada Dokumen Seleksi Pengguna Pita Frekuensi 2,3GHz Tahun 2020, yang bisa dilihat di situs resmi Kementerian Kominfo.

Dokumen tersebut juga berisi persyaratan, prosedur lelang, pelaksanaan, formulir dan aspek lainnya yang harus dipenuhi para peserta lelang pita frekuensi 2,3GHz. (bgn123)20112112