Semarapura, Baliglobalnews

Dana gotong-royong ASN Pemerintah Provinsi (Pemprov) Bali serta donasi masyarakat melalui Dompet Peduli Bencana disalurkan kepada korban bencana akibat cuaca ekstrem di Kabupaten Klungkung. Bantuan tersebut diserahkan oleh Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Bali I Gede Agung Teja Bhusana Yadnya mewakili Gubernur Bali di Ruang Praja Mandala, Kantor Bupati Klungkung, pada Kamis (9/10/2025).

Total donasi yang diserahkan kepada masyarakat terdampak di Kabupaten Klungkung mencapai Rp533,6 juta. Bantuan diberikan kepada 22 warga pemilik rumah rusak sedang dan berat, pengelola empat tempat ibadah, serta sejumlah pelaku usaha dan nelayan yang turut terdampak bencana. Penyerahan bantuan turut disaksikan Bupati Klungkung I Made Satria, Sekretaris Daerah Kabupaten Klungkung Anak Agung Gede Lesmana, dan Kalak BPBD Kabupaten Klungkung I Putu Widiada.

Sebelumnya, Pemprov Bali juga telah menyalurkan dana gotong-royong ASN dan donasi masyarakat yang dihimpun melalui Dompet Peduli Bencana kepada korban bencana di wilayah Denpasar, Tabanan, dan Jembrana.

Kalaksa BPBD Bali Agung Teja menyampaikan bantuan tersebut bersumber dari sumbangan masyarakat luas dan dana gotong-royong ASN Pemprov Bali. “Ini merupakan wujud solidaritas kemanusiaan,” ujarnya.

Dia juga memberikan apresiasi kepada BPBD Kabupaten Klungkung yang dinilai paling cepat dan tanggap dalam penanganan bencana di wilayahnya. “BPBD Klungkung ini luar biasa. Mereka sigap turun ke lapangan, cepat melakukan pendataan, dan menyampaikan laporan secara akurat. Tanpa data yang lengkap, kami tidak bisa menyalurkan bantuan secara tepat sasaran,” katanya.

Selain itu, Agung Teja mengingatkan pentingnya langkah mitigasi bencana di tengah fenomena cuaca yang tidak menentu, bahkan memicu banjir besar di luar musim hujan. “Untuk antisipasi ke depan, mari kita bersihkan saluran got di depan rumah, gang, maupun jalur sungai agar saat hujan deras, air dapat mengalir lancar dan tidak menimbulkan banjir,” katanya.

Sementara Bupati Klungkung I Made Satria menyampaikan terima kasih atas perhatian dan dukungan Pemerintah Provinsi Bali kepada masyarakatnya yang tertimpa musibah. “Terima kasih kepada Pemerintah Provinsi Bali yang telah memberikan perhatian dan dukungan kepada warga kami yang mengalami bencana. Semoga kebersamaan ini menjadi teladan bagi kita semua bahwa dalam situasi apa pun, persatuan dan gotong royong adalah kunci kekuatan bangsa. Kami juga berharap masyarakat penerima dapat memanfaatkan bantuan ini sebaik-baiknya,” ujarnya.

Bupati Satria menambahkan, bencana akibat cuaca ekstrem melanda hampir seluruh wilayah Kabupaten Klungkung. “Curah hujan yang tinggi selama beberapa hari menyebabkan banjir di sejumlah titik, dan yang paling parah terjadi di Banjar Pancingan, Desa Kusamba. Sebanyak 124 kepala keluarga harus mengungsi ke balai banjar atau rumah kerabat terdekat,” katanya.

Dalam kesempatan tersebut, Bupati Satria juga menyampaikan penghargaan setinggi-tingginya kepada TNI, Polri, Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, PMI, serta para relawan yang sejak awal berada di garis depan membantu proses evakuasi, pengamanan, dan pemulihan. Ia juga memberikan apresiasi kepada aparatur pemerintah kabupaten maupun desa yang bekerja siang dan malam dalam penanganan bencana. (*/bgn003)25101007

Klungkung, Baliglobalnews

PLN UID Bali menyalurkan dana bantuan program PLN Peduli berupa bantuan pelatihan dan alat hidroponik sebagai bentuk tanggung jawab sosial dan lingkungan (TJSL) perusahaan kepada kelompok – kelompok UMKM di Kabupaten Klungkung pada Jumat (26/11).

Bantuan dengan total nilai Rp 168.275.000 diserahkan Manager UP3 Bali Timur, Andre Pratama Djatmiko, kepada Bupati Klungkung, I Nyoman Suwirta, di Balai Banjar Negari, Kecamatan Bajarangkan, Kabupaten Klungkung.

Andre Pratama mengharapkan melalui bantuan alat hidroponik tersebut mampu mendukung ketahanan pangan bagi keluarga dan juga bermanfaat bagi kelompok UMKM untuk mengembangkan produksinya..

Andre merinci alat hidroponik yang diberikan senilai Rp 100 juta akan dimanfaatkan oleh 31 kepala keluarga yang berasal dari Desa Tusan dan Desa Negari, kelompok perajin batok kelapa kreatif berupa alat produksi pengolahan batok kelapa Rp 27.275.000, kelompok perajin Sari Bambu berupa alat pengolahan bambu Rp 21.000.000 dan kepada kelompok Wanita Tani Karunia Mesari Rp 20.000.000 berupa alat produksi pengolahan jajan basah dan jajan kering.

“Upaya ini sebagai semangat mendukung ketahanan pangan nasional, PLN turut meluncurkan program Electrifying Agriculture sebagai upaya untuk meningkatkan perekonomian masyarakat,” tegasnya.

Bupati Klungkung, I Nyoman Suwirta, menyampaikan apresiasinya kepada PLN atas bantuan yang diberikan kepada masyarakat. Dia mengharapkan bantuan yang disalurkan dapat memberikan manfaat dan mampu meningkatkan perekonomian masyarakat setempat. “Bagi penerima bantuan dapat memanfaatkannya secara optimal serta bisa memberikan nilai tambah bagi keluarga,” katanya.

Sementara Manager ULP Klungkung, Komang Tria Aprianta mensosialisasikan PLN Mobile. Dia menjelaskan PLN Mobile merupakan inovasi digitalisasi layanan PLN yang sudah mampu memudahkan pelanggan dalam mengakses layanan kelistrikan.

“Diharapkan masyarakat di desa ini nantinya dapat memaksimalkan PLN Mobile jika membutuhkan layanan PLN,” katanya. (bgn008)21112802

Klungkung, Baliglobalnews

Gubernur Bali, Wayan Koster, didampingi Ketua TP PKK Provinsi Bali, Ny. Putri Suastini Koster,

kembali mengingatkan seluruh stakeholder di Pulau Bali untuk  mengelola sampah berbasis sumber agar tujuan menyelesaikan sampah dari hulu sampai hilir bisa tuntas.

Hal itu disampaikan Gubernur Wayan Koster ketika meninjau pengelolaan sampah di Toss Center, Desa Kusamba, Kecamatan Dawan, Kabupaten Klungkung, di sela-sela Peringatan Hari Pangan Sedunia Tingkat Daerah Provinsi Bali Ke-41 Tahun 2021 pada Rabu (3/11) lalu.

Dalam peninjauan tersebut, Gubernur  secara khusus meminta kepada Bupati Klungkung untuk betul-betul menjalankan pengelolaan sampah berbasis sumber dengan konsep Toss-nya dengan baik, sesuai dengan amanat Peraturan Gubernur Bali Nomor 47 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sampah Berbasis Sumber, sehingga Toss-nya betul-betul efektif, dan berjalan sebagaimana mestinya.

Koster sangat berharap pada tahun 2022 agar 636 desa di Bali sudah bisa menjalankan Peraturan Gubernur Bali Nomor 47 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sampah Berbasis Sumber. Harapan tersebut disampaikan supaya pengelolaan sampah selesai di Desa, tanpa mengotori Desa lain, yang sejalan dengan visi Nangun Sat Kerthi Loka Bali melalui Pola Pembangunan Semesta Berencana menuju Bali Era Baru dengan mengandung makna Menjaga Kesucian dan Keharmonisan Alam Bali Beserta Isinya, untuk Mewujudkan Kehidupan Krama Bali yang Sejahtera dan Bahagia, Sakala-Niskala menuju Kehidupan Krama dan Gumi Bali sesuai dengan Prinsip Trisakti Bung Karno : Berdaulat secara Politik, Berdikari Secara Ekonomi, dan Berkepribadian dalam Kebudayaan melalui Pembangunan Secara Terpola, Menyeluruh, Terencana, Terarah, dan Terintegrasi dalam Bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia Berdasarkan Nilai-Nilai Pancasila 1 Juni 1945. “Visi ini adalah untuk menjaga lingkungan alam yang bersih, hijau, dan, indah serta berkualitas dengan mengembangkan tatanan kehidupan Krama Bali berdasarkan nilai-nilai filsafat Sad Kerthi yaitu Atma Kerthi, Danu Kerthi, Wana Kerthi, Segara Kerthi, Jana Kerthi, dan Jagat Kerthi,” ujar Gubernur Bali jebolan ITB ini.

Untuk mempercepat pelaksanaan pengelolaan sampah berbasis sumber di Desa, Gubernur Koster menegaskan bahwa sekarang sudah ada Tim Desa Kerthi Bali Sejahtera yang terdiri dari pegawai ASN dan non-ASN di lingkungan Pemerintah Provinsi Bali yang memiliki tugas sebagai mediator dan fasilitator serta mensosialisasikan, mengedukasi, mendampingi, memberdayakan, dan bekerjasama dengan para pihak guna mempercepat pelaksanaan program pembangunan Pemerintah Provinsi Bali di Desa/Kelurahan dan Desa Adat, khususnya program Pengelolaan Sampah Berbasis Sumber di Desa/Kelurahan dan Desa Adat sesuai Peraturan Gubernur Bali Nomor 47 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sampah Berbasis Sumber, dengan slogan ‘Desaku Bersih Tanpa Mengotori Desa Lain’.

Keseriusan Gubernur Bali, Wayan Koster, untuk mewujudkan desa di Bali memiliki pengelolaan sampah berbasis sumber, karena saat ini Bali dalam keadaan darurat sampah. Sehingga Program Pengelolaan Sampah Berbasis Sumber sudah sangat mendesak untuk diterapkan di wilayah Desa/Kelurahan dan Desa Adat. Jadi lingkungan alam yang bersih ditempuh dengan melaksanakan Program Pengelolaan Sampah Berbasis Sumber yang dituangkan dalam Peraturan Gubernur Bali Nomor 47 Tahun 2019, dengan mengacu pada Keputusan Gubernur Nomor 381/03-P/HK/2021 tentang Pedoman Pengelolaan Sampah Berbasis Sumber di Desa/Kelurahan dan Desa Adat.

Karena di Keputusan Gubernur tersebut mengatur mengenai strategi Pengelolaan Sampah Berbasis Sumber di Desa/Kelurahan dan Desa Adat, antara lain Pengaturan Warga, dengan membatasi perilaku yang menghasilkan banyak sampah, mewajibkan warga melakukan pemilahan sampah di rumah tangga, melarang warga membuang sampah ke desa dan desa adat lain, melarang warga membuang sampah tidak pada tempatnya, membatasi penggunaan bahan plastik sekali pakai sesuai dengan Peraturan Gubernur Bali Nomor 97 Tahun 2018, hingga melarang warga membuang sampah di Danau, Mata Air, Sungai dan Laut sesuai dengan Peraturan Gubernur Bali Nomor 24 Tahun 2020.

Hadir saat itu Wakil Gubernur Cok Ace bersama Ketua Badan Kerjasama Organisasi Wanita Ny. Cok Ace, Sekda Dewa Made Indra bersama Ketua Dharma Wanita Ny. Indra, Bupati Klungkung, Nyoman Suwirta bersama Ketua TP PKK Klungkung, Ny. Suwirta, Ketua DPRD Klungkung, Anak Agung Gde Anom, Plt. Dinas Pertanian Provinsi Bali, Ketut Lihadnyana, dan Direktur Utama BPD Bali, I Nyoman Sudharma.

(bgn003)21110801

Klungkung, Baliglobalnews

Gubernur Bali, Wayan Koster, meninjau pelaksanaan pembangunan sungai buatan (normalisasi Tukad Unda) di Desa Tangkas, Kecamatan Klungkung, pada Minggu (19/9).

Gubernur menyatakan nada optimis pengerjaan proyek normalisasi Tukad Unda yang menjadi langkah awal sebelum dimulainya pembangunan Pusat Kebudayaan Bali, bisa berjalan sesuai dengan jadwal bahkan bisa lebih cepat. “Proses pengerjaan normalisasi ini sudah hampir mencapai 58 persen atau lebih cepat dari target 44 persen, dan akhir tahun 2021 diperkirakan sudah 70 persen,” katanya didampingi Bupati Klungkung, Nyoman Suwirta serta Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Provinsi Bali, Nusakti Yasa Weda.

Menurut mantan Anggota DPR-RI 3 Periode itu, jika melihat progres normalisasi di lapangan, bukan mustahil pengerjaan proyek akan jauh lebih cepat dari target selesai pada akhir tahun 2022 mendatang. Namun pekerjaan ini tentu akan ditata lebih baik lagi, agar harmonis dengan zona Pusat Kebudayaan Bali yang akan mulai dibangun tahun 2022, dan diharapkan selesai pada tahun 2023 mendatang.

Program normalisasi Tukad Unda, kata dia, bertujuan untuk pengendalian banjir dan sebagai penyangga Kawasan Pusat Kebudayaan Bali, dan pelindungan terhadap wilayah di sepanjang daerah aliran Sungai Tukad Unda, dan akan mampu menurunkan risiko bencana di wilayah Kabupaten Klungkung.

Ketua DPD PDI Perjuangan Bali itu menyebutkan total luas tanah untuk Pusat Kebudayaan Bali mencapai 334,62 hektare, dan saat ini masih progres pembebasan lahan sebanyak 234 hektar lahan milik warga yang akan selesai dalam beberapa bulan ke depan, setelah itu akan dilanjutkan dengan pematangan lahan mulai bulan Oktober 2021.

Gubernur juga menyatakan telah berhasil memperoleh bantuan pasir untuk pematangan lahan seluruh Kawasan Pusat Kebudayaan Bali, yang dibantu oleh PT Pelindo III secara gratis 4,8 juta kubik, sehingga menghemat biaya sangat besar sekitar Rp 500 miliar.

Guna penyelesaian pekerjaan ini, Pemerintah Pusat menggelontorkan dana Rp 241,4 miliar dari APBN 2020-2022 untuk konstruksi. Sedangkan Provinsi Bali menyediakan anggaran ganti rugi tanah Rp 74,7 miliar dari APBD Semesta Berencana Provinsi Bali tahun 2020. “Anggarannya terpisah dengan Proyek Pembangunan Pusat Kebudayaan Bali, dengan anggaran Rp 2,5 triliun yang merupakan pinjaman Pemprov Bali dari dana Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) sebesar Rp 1,5 triliun, sisanya sebesar Rp 1 triliun masih dalam proses dari sumber lain,” katanya.

Secara konsep, Gubernur asal Desa Sembiran, Buleleng ini menjelaskan Pusat Kebudayaan Bali terdiri dari zona inti, zona penunjang, dan zona penyangga. Untuk zona inti yang terdiri dari 1). Panggung terbuka utama kapasitas 15 ribu; 2). Panggung terbuka madya kapasitas 4 ribu; 3). Kalangan terbuka kapasitas 1.000; 4). Kalangan semi tertutup kapasitas 500; 5). Wantilan Tapal Kuda kapasitas 2.500; 6). Wantilan berbentuk arena kapasitas 1.000; 7). Panggung tertutup kapasitas 1.000; 8). Black box kapasitas 1.000; 9). Gedung Teater Film kapasitas 700; 10). Wahana permainan tradisional Bali kapasitas 500; 11). Lapangan permainan tradisional bali kapasitas 500; 12). Wahana olahraga tradisional Bali kapasitas 500; 13). Lapangan olahraga tradisional Bali kapasitas 500.; hingga 14). 10 Museum tematik seperti : 1). Museum Raja-Raja Bali; 2).  Museum Wastra; 3). Museum Tari Bali; 4). Museum Gamelan & Musik Bali; 5). Museum Arsitektur Bali; 6). Museum Seni Rupa & Desain Klasik; 7). Museum Seni Rupa & Desain Kontemporer; 8). Museum Pengupa Jiwa & Subak; 9). Museum Aksara & Sastra Bali, Ritus Manusia Bali; 10). Museum Usadha Bali, Permainan & Olah Raga Tradisi Bali; 11). Museum Dokumenter Proses Pembangunan Pusat Kebudayaan Bali; dan 12). Museum Botanika Bali. Kemudian zona penunjang terdiri dari 1). Auditorium Bung Karno; 2). Bali exhibition center; 3). Pusat promosi ekspor Bali; 4). Bali convention center; 5). Gelanggang tertutup; 6). Hotel tematik dan retail; hingga 7). Rumah sakit. Sedangkan zona penyangga terdiri dari 1). Waduk muara Tukad Unda; 2). Hutan Wisata dan Taman Rekreasi; 3). Kanal Tukad Unda; dan 4). Kawasan Marina.

“Ini merupakan kawasan yang paling lengkap, yang tidak ada di dunia. Pusat Kebudayaan Bali merupakan sebuah karya monumental dalam mengimplementasikan filosofi dan visi pembangunan Bali, yakni Nangun Sat Kerthi Loka Bali melalui Pola Pembangunan Semesta Berencana menuju Bali Era Baru serta mengimplementasikan nilai-nilai filsafat Sad Kertih yaitu 1). Atma Kertih; 2). Danu Kertih; 3). Wana Kertih; 4). Segara Kertih; 5). Jana Kertih; dan 6). Jagat Kertih,” pungkasnya. (bgn003)21091912

Klungkung, Baliglobalnews

Memanfaatkan kotoran ternak dengan cara sangrai menjadi solusi dalam pengelolaan limbah peternakan, khususnya ternak sapi dan dalam upaya menjaga kesuburan tanah. Kotoran ternak salah satunya dapat disangrai menjadi biochar yang menjadi bahan padat kaya karbon hasil konversi dari limbah organik melalui pembakaran tidak sempurna atau suplai oksigen terbatas.

Teknologi itu diperkenalkan oleh Tim Pengabdian Masyarakat Fakultas Pertanian, Universitas Warmadewa, yang dikoordinir oleh Yohanes Parlindungan Situmeang, kepada Kelompok Ternak Satwa Winangun, Desa Tangkas, Kabupaten Klungkung, pada Minggu (27/6).

Yohanes mengungkapkan biochar merupakan arang hayati kaya karbon dengan karakteristik, sifat fisik yang berpori bila diaplikasikan ke tanah dapat meretensi hara dan air, meningkatkan kehidupan mikroba dalam tanah dan secara keseluruhan akan memperbaiki kesuburan tanah. Limbah kotoran ternak dapat diubah menjadi biochar yang dapat digunakan sebagai pembenah tanah-tanah pertanian yang miskin unsur hara.

“Biochar dapat menjaga keseimbangan C dan N dalam tanah untuk jangka waktu yang panjang, menambahkan pembenah tanah biochar juga dapat meningkatkan jerapan N, P dan K, serta meningkatkan KTK dan pH tanah” kata Yohanes didampingi anggota tim Dewa Nyoman Sudita.

Menurut dia, pemberian biochar ke tanah berpotensi meningkatkan kadar karbon tanah, memperbaiki kesuburan tanah dan memulihkan kualitas tanah yang telah terdegradasi. Biochar juga meningkatkan kualitas dan kuantitas air, serta mampu meningkatkan ketersediaan hara bagi tanaman.

Pemberian biochar sebagai pembenah tanah dapat meningkatkan ketersediaan kalium, fosfor, nitrogen, kapasitas tukar kation, dan hasil tanaman serta  dapat mengurangi risiko pencucian hara khususnya kalium dan nitrogen. Adanya pori, luas permukaan dan daya serap alami biochar yang tinggi terhadap hara dan air serta kemampuan biochar untuk bertindak sebagai media untuk mikroorganisme diidentifikasi sebagai alasan utama biochar sebagai bahan untuk memperbaiki sifat fisik tanah.

Dalam kegiatan Program Kemitraan Masyarakat (PKM) ini, diperkenalkan proses pembuatan biochar dengan teknologi pembakaran biomasa limbah ternak menggunakan alat pembakar mesin molen sangria. Apalagi transfer teknologi pembuatan pupuk biochar dari kotoran ternak belum pernah dilakukan di Kelompok Ternak Satwa Winangun.

Yohanes menegaskan bahwa transfer teknologi bertujuan meningkatkan pemahaman dan ketrampilan mitra untuk berinovasi mengubah limbah ternak menjadi biochar yang bermanfaat untuk memperbaiki kesuburan tanah dan hasil tanaman. Integrasi usaha ternak sebagai penghasil daging dan hasil samping limbah kotoran ternak yang diolah menjadi pupuk biochar plus yang siap dipasarkan diharapkan dapat meningkatkan nilai tambah dan pendapatan peternak.

Ketua Kelompok Ternak Satwa Winangun, I Nengah Sudarma, berharap teknologi yang diperkenalkan dapat diadopsi secara optimal nantinya. Pengelolaan limbah ternak yang optimal nantinya juga dapat berdampak positif bagi anggota kelompok ternak dan masyarakat sekitarnya.(BGN003)21062719

Klungkung, Baliglobalnews

Tim dari Direktorat Lingkungan Hidup, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas, bersama dengan tim Bappeda Provinsi Bali kunjungan kerja ke fasilitas pengolahan sampah komunal TOSS (Tempat Olah Sampah Setempat) Klungkung, Bali sebagai salah satu aksi pembangunan rendah karbon, pengurangan emisi gas rumah kaca (GRK) di sektor limbah atau sampah.

TOSS adalah babak baru pengolahan sampah berbasis masyarakat (komunal) yang dapat menjadi alternatif solusi pengolahan limbah, khususnya sampah yang dihasilkan dari rumah tangga. Dengan menghasilkan pelet yang dapat digunakan sebagai bahan baku kompor biomassa dan lebih jauh lagi sebagai bahan bakar campuran (co-firing) pada Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU), TOSS sangat aplikatif diimplementasikan baik di tingkat kota/kabupaten maupun desa. Selain dapat mengurangi timbulan sampah ke TPA, TOSS komunal tingkat desa juga dapat meningkatkan mutu kehidupan sosial, menciptakan lapangan kerja, baik wanita maupun pria, dan keseimbangan lingkungan yang hijau, bersih, dan nyaman. Dengan kata lain, TOSS sangat bermanfaat ditinjau dari aspek lingkungan, ekonomi, dan sosial.

Ir. Medrilzam, M.Prof.Econ, PhD, Direktur Lingkungan Hidup Kementerian PPN/Bappenas mengapresiasi dan mendukung kelembagaan TOSS di Klungkung. Mengusung konsep listrik kerakyatan, TOSS sangat cocok untuk diterapkan di Indonesia dengan jumlah desa mencapai 83.820 (BPS, 2019). Dengan besarnya timbulan sampah di Indonesia, TOSS dapat menjadi solusi mikro di tingkat desa dengan partisipasi masyrakat setempat. Harapannya, TOSS dapat berkontribusi signifikan dalam capaian program prioritas pembangunan rendah karbon serta peningkatan kualitas lingkungan hidup yang sudah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024, khususnya Prioritas Nasional (PN) 6 Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim.

“Kami mengapresiasi dan mendukung penuh model inovasi pengelolaan limbah rumah tangga berbasis masyarakat yang dilakukan di Desa Kusamba, Kecamatan Dawan, Klungkung, Bali, karena terbukti efektif mengurangi timbulan sampah di tingkat desa. Kami juga berharap TOSS akan jadi role model untuk pengelolaan sampah di tingkat hulu dan direplikasi tidak hanya di Bali, tetapi juga di seluruh Indonesia. (bgn003)21052107

Klungkung, Baliglobalnews

Guna mendukung pemulihan ekonomi Bali, Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Bali bersama perbankan bekerjasama dengan seluruh Pemda di Bali untuk bersama sama bekerjasama dalam pemulihan ekonomi Bali.

Salah satu bentuk upaya yang dilakukan, dengan memberikan vaksinasi terhadap 422 orang Perbankan yang berlangsung di Rumah Sakit Umum Graha Bhakti Medika, Kabupaten Klungkung, Rabu (31/3/2021). Dimana kegiatan vaksinasi dipantau langsung Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Bali, Trisno Nugroho.

“Vaksinasi perbankan hari ini diikuti 422 orang yang dibagi tiga tahap. Dimana hari ini 160 orang dari Bank Umum dan BPR yang divaksin. Hari kedua besok akan ada lagi 193 orang. Sehingga ekonomi segera pulih,” ucap Trisno.

Apabila ini sudah dilakukan, kata Trisno, diyakini para perbankan ini bisa mendampingi para debiturnya, sehingga ekonomi di Klungkung segera pulih dan bangkit.

Salah satu pilar utama untuk mendorong pemulihan ekonomi adalah pada sektor kesehatan. Untuk itu, Bank Indonesia dan Perbankan Bali sangat mendukung program vaksinasi covid 19 untuk menciptakan herd immunity.

“Harapannya apabila kesehatan pulih maka ekonomi akan bangkit. Program vaksinasi untuk pegawai perbankan yang termasuk dalam kategori pelayan publik telah dilakukan di beberapa daerah, yaitu Denpasar, Singaraja, Jembrana dan pada hari ini di Klungkung,” katanya.

Pihaknya mengucapkan terima kasih kepada Pemkab Klungkung, khususnya Dinkes yang mendukung vaksinasi para Perbankan ini, sehingga semua berjalan aman.

Ditambahkan, Sekda Kabupaten Klungkung I Gede Putu Winastra mengucapkan terima kasih kepada BI Bali dan semua perbankan bisa membantu dalam pemulihan ekonomi, dengan cara meyakinkan masyarakat bahwa ekonomi segera bangkit.

Sementara itu, Kadiskes Klungkung Ni Made Adi Swapatni mengatakan, upaya ini berkat dukungan semua pihak, sehingga kegiatan vaksinasi untuk perbankan di Klungkunga bisa cepat dilakukan.

“Saya harap, setelah vaksinasi pertama dilakukan protokol kesehatan tetap dilakukan agar tidak terpapar lagi. KKarena vaksinasi pertama belum terbentuk anti bodi secara optimal,” ucapnya.

Disisi lain, guna mendorong peningkatan geliat aktivitas ekonomi di masyarakat, Bank Indonesia terus mendorong Digitalisasi Pembayaran di semua sektor. Digitalisasi menjadi suatu keharusan yang harus dimiliki oleh semua usaha untuk memperluas pasar dan juga memudahkan transaksi pembayaran. Selain itu, digitalisasi juga sejalan dengan protokol kesehatan yaitu untuk selalu menjaga jarak dan menghindari kerumunan.

Salah satu kegiatan pembayaran yang dilakukan oleh masyarakat adalah kegiatan pembayaran yang berhubungan dengan kewajiban kepada pemerintah daerah, seperti pembayaran pajak dan retribusi.

Bank Indonesia bersama Pemerintah Daerah Klungkung mengadakan Rapat Koordinasi dalam rangka mendindaklanjuti diterbitkannya Surat Keputusan Bupati Klungkung No.183/23/HK/2021 tanggal 16 Maret 2021 perihal Pembentukan Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) Kabupaten Klungkung.

“TP2DD ini menjadi forum koordinasi antara pemerintah daerah, BI dan BPD, bertujuan untuk memudahkan koordinasi dan sinergi dalam percepatan digitalisasi daerah,” kata Trisno.

Sehingga, TP2DD diharapkan dapat semakin memudahkan masyarakat dalam memenuhi kewajibannya sekaligus mendorong penguatan Sistem Pengelolaan Keuangan Daerah yang efisien, efektif, transparan dan akuntabel, sehingga mampu meningkatkan potensi penerimaan pemerintah daerah (PAD) melalui pemanfaatan teknologi.

“Kami berharap akan menciptakan spending pemerintah daerah yang lebih besar untuk menggerakkan kembali roda perekonomian daerah yang sempat lesu karena pandemi. Hingga saat ini, seluruh transaksi belanja dan penerimaan pajak daerah di Kabupaten Klungkung sudah dapat dilakukan melalui pembayaran non-tunai,” ucapnya.(bgn008)21033111

Klungkung, Baliglobalnews

Peletakan batu pertama Pembangunan Gedung Majelis Desa Adat (MDA) Kabupaten Klungkung oleh Gubernur Bali, Wayan Koster pada, Minggu, Redite Pon Kulantir (21/2) pagi di Jalan Bypass Ida Bagus Mantra, Desa Takmung, Kecamatan Banjarangkan menjadi penanda terwujudnya seluruh proses pembangunan Gedung MDA se-Bali.

Berdasarkan catatan perjuangan Gubernur Koster dengan niat tulusnya, fokus, dan lurus, tercatat orang nomor satu di Pemprov Bali tersebut telah mampu memproses Pembangunan Kantor Majelis Desa Adat (MDA) di 8 Kabupaten dan 1 Kota di Bali dimulai sejak tahun 2020.

Mulai dari Kantor MDA Kabupaten Gianyar pada, Selasa (18/8), kemudian berlanjut di Kabupaten Jembrana pada, Kamis (20/8), di Kabupaten Karangasem pada, Minggu (23/8), di Ibu Kota Provinsi Bali (Kota Denpasar, net) pada, Sabtu (29/8), di Kabupaten Tabanan pada, Senin (7/9), di Kabupaten Bangli serta Kabupaten Buleleng secara serentak pembangunannya dilakukan pada, Kamis (10/9). Kemudian di tahun 2021 Pembangunan Kantor MDA berlanjut di Kabupaten Badung pada, Kamis (28/1), dan terakhir dilakukan di Kabupaten Klungkung, Minggu (21/2).

Untuk Kantor MDA di Kabupaten Gianyar, Jembrana, Karangasem, Tabanan, Bangli, Kabupaten Buleleng, Kota Denpasar, Kabupaten Badung, dan Kabupaten Klungkung pembangunannya menggunakan lahan milik Pemprov Bali. Sedangkan mengenai anggaran pembangunannya, semua menggunakan dana CSR yang masing-masing senilai Rp. 3 milyar lebih, dan CSR ini merupakan hasil dari perjuangan anggaran yang dilakukan oleh Gubernur Wayan Koster. Terkecuali pembangunan Kantor MDA Kabupaten Gianyar, secara mandiri menggunakan dana APBD.

Dalam kesempatan tersebut Kepala Dinas Pemajuan Masyarakat Adat (Dinas PMA) Provinsi Bali, I Gusti Agung Ketut Kartika Jaya Seputra dihadapan Gubernur Koster melaporkan bahwa Pembangunan Gedung Majelis Desa Adat (MDA) Kabupaten Klungkung ini dilakukan di tanah aset milik Pemprov Bali seluas 10 are yang berlokasi di Desa Takmung, Kecamatan Banjarangkan dengan menggunakan dana CSR PT. Waskita Karya (Persero) senilai Rp 3,2 miliar.

“Pembangunan Gedung Majelis Desa Adat (MDA) Kabupaten Klungkung ini dikerjakan selama 5 bulan, dan ditargetkan tuntas pada bulan Juli Tahun 2021,” jelas Kadis PMA Bali, I Gusti Agung Ketut Kartika Jaya Seputra dihadapan Gubernur Koster, Bupati Klungkung, Nyoman Suwirta, Ketua DPRD Klungkung, Anak Agung Gde Anom, dan Bendesa Agung MDA Provinsi Bali, Ida Pangelingsir Agung Putra Sukahet.

Sementara Gubernur Koster saat ditanya awak media mengungkapkan kebijakan ini dilakukannya untuk memperkuat keberadaan Desa Adat di Bali. Karena selama ini, MDA Kabupaten/Kota belum memiliki kantor yang mandiri. Sehingga dengan dibangunnya Kantor MDA tersebut, kami berharap Prajuru Desa Adat mampu menjalankan fungsinya, memfasilitasi dan membina masalah adat, hingga meningkatkan kinerja serta peranannya secara optimal.

Perlu diketahui, untuk Kantor MDA Provinsi Bali pembangunannya sudah selesai dibangun di lahan Pemprov Bali dan telah berdiri dengan desain arsitektur Bali bertingkat 3. Sedangkan di Kantor MDA Kabupaten/Kota se-Bali, semua bangunannya di desain bergaya arsitektur Bali dengan memiliki lantai 2. Namun khusus di Kantor MDA Kabupaten Klungkung, bangunannya di desain dengan memiliki parkir basement dan bergaya arsitektur Bali dengan lantai 2.

“Saya harapkan pembangunannya tepat waktu dan berkualitas, karena ini adalah wujud keseriusan kami di Pemerintah Provinsi Bali untuk mengimplementasikan lima bidang prioritas dalam Pola Pembangunan Semesta Berencana Menuju Bali Era Baru dalam visi ‘Nangun Sat Kerthi Loka Bali’ yang salah satunya di bidang adat, agama, tradisi, seni dan budaya,” tegas Gubernur Bali yang juga menjabat sebagai Ketua DPD PDI Perjuangan Provinsi Bali ini.

Alasan utama mantan Anggota DPR-RI tiga periode dari Fraksi PDI Perjuangan, Dapil Bali ini menguatkan keberadaan Desa Adat, karena Wayan Koster sangat mempercayai dan telah terbukti bahwa Desa Adat berperan penting dalam membentengi kebudayaan Bali yang tersohor, unik, dan menjadi kekuatan terhadap Bali di dalam menjaga keharmonisan hubungan manusia dengan Tuhan, manusia dengan alam lingkungannya, dan manusia dengan manusia. Sehingga timbul nilai kebhinekaan yang luar biasa di bidang seni tradisi budaya dan kearifan lokal hingga menyatu menjadi daya tarik pariwisata dunia, dan memberikan dampak ekonomi yang luar biasa terhadap Bali serta Bangsa Indonesia.

“Desa Adat di Bali inilah yang menjadi ciri khas Pulau Dewata di mata dunia. Sehingga merujuk dari hal itu, saya berpesan kepada krama Desa Adat di Klungkung pada khususnya, dan Bali pada umumnya untuk bersama melestarikan hasil kebudayaan Bali ini, dan saya mengajak jangan setengah-setengah membangun Desa Adat,” tambahnya seraya menyatakan di dalam membangun tata kehidupan Desa Adat, ia juga telah membangun pondasi yang kuat untuk Desa Adat, dimulai dari regulasi dengan menerbitkan Perda Nomor 4 Tahun 2019 tentang Desa Adat, dan melahirkan Pergub 34/2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa Adat Bali. Kemudian dalam sejarah Pemerintahan di Provinsi Bali, Gubernur Koster juga berhasil membentuk Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang bernama Dinas Pemajuan Masyarakat Adat.

Sehingga atas kerja nyata yang dilakukannya, Wayan Koster berharap besar program penguatan Desa Adat yang dilakukannya mampu membawa Bali Berkepribadian dalam Kebudayaan, selain mewujudkan Pulau Bali Berdikari secara Ekonomi, dan Berdaulat secara Politik sesuai dengan prinsip Trisakti Bung Karno. (bgn003)21022207

Semarapura, Baliglobalnews

Wakil Gubernur Bali, Tjokorda Oka Artha Ardhana Sukawati (Cok Ace), mengapresiasi kegiatan penelitian Universitas Warmadewa yang dipimpin Arkeolog Anak Agung Gede Raka, yang akan dijadikan dasar penyusunan buku, purana dan prasasti tentang keberadaan Pura Dasar Bhuana Gelgel, Kabupaten Klungkung. 

Hal itu disampaikannya saat menghadiri Forum Group Discussion (FGD) hasil penelitian Unwar yang dilaksanakan di Wantilan Pura Dasar Bhuana Gelgel bertepatan dengan Rahina Tumpak Landep, Sabtu (13/2). Wagub Cok Ace menilai apa yang dilaksanakan peneliti Unwar ini sangat bermanfaat.

Karena melalui penelitian ini nantinya akan dihasilkan dokumen penting berupa buku, purana dan prasasti yang akan menjadi pedoman dan memberi informasi bagi generasi berikutnya. 

Lebih jauh dia menyampaikan bahwa keberadaan Pura Dasar Bhuana memiliki makna yang sangat penting dan strategis bagi Umat Hindu di Pulau Dewata. Dia menyebut keberadaan pelinggih di areal Pura Dasar Bhuana mencerminkan konsep penyatuan  Krama Bali. 

“Ada pelinggih untuk semeton Brahmana,  Satria, Pande dan Pasek. Sangat lengkap, ini konsep yang luar biasa yang diwariskan leluhur kita,” ujarnya.  Selain keberadaan pelinggih yang mencerminkan penyatuan umat, secara geografis pura ini juga berlokasi di sentral Pulau Bali.

“Ida Lelangit memilih Gelgel sebagai lokasi pura pastinya berdasarkan pertimbangan khusus. Kenapa bukan di Tabanan,  Jembrana,  Bangli atau wilayah lain? Karena kalau kita analisa dan tarik garis lurus,  Gelgel ini posisinya di tengah-tengah Pulau Bali,” katanya sembari menyebut pura ini sebagai cerminan Hyang Panca Dewata, menyatukan lima penjuru mata angin.

Penglingsir Puri Ubud itu menambahkan posisi Gelgel sebagai sentral Pulau Bali juga menjadi pertimbangan Pemprov dalam menentukan lokasi pembangunan Pusat Kebudayaan Bali. “Pelan-pelan kita tata agar keberadaan tempat bersejarah ini dapat memberi manfaat bagi kesejahteraan masyarakat sekitar khususnya dan krama Bali umumnya,” pungkasnya.

Sambutan positif atas kegiatan penelitian ini juga disampaikan Ketua Paiketan Puri-puri Sejebag Bali (P3SB) Ida Dalem Semara Putra. Fis berpendapat penyusunan purana merupakan hal yang sangat penting karena dapat memberi gambaran tentang keberadaan sebuah pura. Ida Dalem Semara Putra berharap, hasil penelitian yang dilakukan Tim Peneliti Unwar bisa menjadi pedoman bagi mereka yang ingin mengetahui tentang Pura Dasar Bhuana Gelgel.

Sementara itu, Prof. I Made Suwitra selaku pemandu dalam acara FGD menyampaikan bahwa penelitian ini merupakan implementasi hibah dari Unwar. Penelitian dilaksanakan selama tiga tahun yang dibagi dalam tiga tahapan. “Tahun pertama kita target menghasilkan sebuah laporan atau buku, tahun kedua purana dan tahun ketiga berupa prasasti,” katanya. 

Dia menambahkan, FGD yang dilaksanakan kali ini bertujuan menghimpun masukan untuk menyempurnakan hasil penelitian sebelum nantinya dicetak menjadi buku. Sedangkan Arkeolog Unwar Anak Agung Gede Raka yang berhalangan hadir secara langsung memaparkan secara singkat hasil penelitiannya tentang keberadaan Pura Dasar Bhuana Gelgel secara virtual.

Berbagai masukan yang diberikan melalui FGD sudah dia catat untuk dijadikan dasar penyempurnaan dalam penyusunan buku, purana dan prasasti. Kegiatan FGD diawali dengan persembahyangan di Pura Dasar Bhuana Gelgel. (bgn003)21021306

Klungkung, Baliglobalnews

Sebagai upaya memutus mata rantai penyebaran Covid-19 di wilayah Kabupaten Klungkung, TNI-Polri dan stakeholder lainnya terus bersinergi melakukan kegiatan pendisiplinan di tengah masyarakat sebagai langkah antisipasi meluasnya penyebaran COVID-19.

“Kami ingin memberikan apresiasi kepada para pengguna jalan yang sudah taat menggunakan masker dengan baik dan benar  dengan memberikan Nasi Jinggo secara gratis,” kata Dandim 1610/Klungkung Letkol Czi Paulus Joni Simbolon, S.E.,M.Tr.(Han), di Klungkung, Bali, Senin (1/2/2021).

Dengan cara ini, harap Joni, dapat menjadi pendorong dan motivasi bagi masyrakat untuk tetap menerapkan protokol kesehatan secara maksimal khususnya 3M, salah satunya menggunakan masker dengan baik dan benar.

Dandim 1610/Klungkung sangat  mengapresiasi masyarakat yang telah mematuhi protokol kesehatan dengan cara menggunakan masker dengan baik dan benar, sehingga meminimalisir terjadinya  pelanggaran protokol kesehatan.

“Hal ini sangat penting untuk dipatuhi bersama dalam menerapkan protokol kesehatan dengan disiplin dalam rangka mengurangi penyebaran Virus Corona,” tambah Dandim Klungkung.

Pihaknya mengajak semua pihak bersama-sama menjaga semoga pandemi COVID-19 di Wilayah Klungkung khususnya dan Bali, pada umumnya cepat menurun  dengan jalan meningkatkan kesadaran diri untuk disiplin melaksanakan protokol kesehatan dalam setiap aktivitas sehari-hari.

Dalam pelaksanaan PPKM kali ini, Kodim 1610/Klungkung membagikan 500 Nasi Jinggo kepada warga masyarakat pengguna jalan raya di beberapa titik di wilayah Kecamatan Klungkung, Banjarangkan dan Dawan.

Salah satunya dengan melaksanakan Operasi Yustisi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Tahap II yang dilaksanakan di seluruh wilayah Kabupaten Klungkung.

Acara itu turut dihadiri Kasdim 1610/Klungkung Mayor Kav I Nyoman Arya Jayantara beserta Perwira Staf, Wakapolres Klungkung Kompol Ami Prakasa SP., Kasatpol PP dan PMK I Putu Suwarta, Kalaksa BPBD Klungkung I Putu Widiada serta Tim Operasi Yustisi PPKM Tahap II melaksanakan kegiatan patroli gabungan dilanjutkan operasi penegakan protokol kesehatan khususnya penggunaan masker secara benar bagi masyarakat di poros jalan utama Klungkung-Besakih dalam rangka  mencegah laju penyebaran Covid-19 di wilayah Kabupaten Klungkung.(BGN008)21020123