Nasional, Baliglobalnews

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menahan Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo (EP) bersama empat orang lainnya yang telah ditetapkan sebagai tersangka.

Mereka telah ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan suap terkait perizinan tambak, usaha dan/atau pengelolaan perikanan atau komoditas perairan sejenis lainnya tahun 2020.

“Para tersangka saat ini dilakukan penahanan rutan selama 20 hari terhitung sejak 25 November 2020 sampai dengan 14 Desember 2020 di Rutan Cabang KPK di Gedung Merah Putih KPK untuk tersangka EP, SAF, SWD, AF, dan SJT,” ucap Wakil Ketua KPK Nawawi Pomolango saat jumpa pers di Gedung KPK, Jakarta, Rabu (25/11) malam.

Empat tersangka lainnya yang ditahan, yaitu Staf Khusus Menteri Kelautan dan Perikanan sekaligus Wakil Ketua Pelaksana Tim Uji Tuntas (Due Diligence) Safri (SAF), pengurus PT ACK Siswadi (SWD), staf istri Menteri Kelautan dan Perikanan Ainul Faqih (AF), dan Direktur PT DPP Suharjito (SJT).

KPK total menetapkan tujuh tersangka terkait kasus tersebut. Sedangkan dua tersangka lainnya belum ditahan dan diimbau segera menyerahkan diri ke KPK, yaitu Staf Khusus Menteri Kelautan dan Perikanan sekaligus Ketua Pelaksana Tim Uji Tuntas (Due Diligence) Andreau Pribadi Misata (APM) dan Amiril Mukminin (AM).

Sebagai penerima suap, yakni Edhy Prabowo, Safri, Andreau Pribadi Misata, Siswadi, Ainul Faqih, dan Amiril Mukminin. Sedangkan pemberi suap, yaitu Suharjito. KPK menduga Edhy menerima total Rp9,8 miliar dan 100 ribu dolar AS dalam kasus tersebut.

Sebagai penerima, Edhy bersama lima orang lainnya disangkakan melanggar Pasal 12 ayat (1) huruf a atau b atau Pasal 11 Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP juncto Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Sementara Suharjito disangkakan melanggar Pasal 5 ayat 1 huruf a atau b atau Pasal 13 Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP uncto Pasal 64 ayat (1) KUHP. (bgn123) 20112603

Nasional, Baliglobalnews

KPK saat ini masih memeriksa Menteri Kelautan dan Perikanan, Edhy Prabowo, yang sebelumnya telah ditangkap bersama beberapa orang lainnya di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, di Tangerang, Rabu dini hari.

“Saat ini, sedang dilakukan pemeriksaan oleh penyelidik KPK,” kata Plt Juru Bicara KPK, Ali Fikri, melalui keterangannya di Jakarta, Rabu.

Ia mengatakan, KPK mempunyai waktu 1X24 jam untuk menentukan status dari pihak-pihak yang telah ditangkap itu. “KPK punya waktu 1X24 jam untuk menentukan sikap. Perkembangannya nanti kami informasikan lebih lanjut,” kata dia.

Sebelumnya Ketua KPK, Firli Bahuri, mengatakan penangkapan menteri itu terkait dugaan korupsi penetapan izin ekspor baby lobster. “Yang bersangkutan diduga terlibat korupsi dalam penetapan izin ekspor baby lobster,” ucap dia.

Ia mengatakan Edhy ditangkap tim KPK di Terminal 3 Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang saat kembali dari Honolulu, Amerika Serikat. “Tadi malam menteri kelautan dan perikanan diamankan KPK di Bandara 3 Soetta saat kembali dari Honolulu,” kata dia. (bgn123)20112509

Mangupura, Baliglobalnews

Kabupaten Badung sebagai salah satu kabupaten percontohan pelaksanaan reformasi birokrasi di Indonesia mendapatkan apresiasi dan dijadikan rujukan studi kaji tiru oleh banyak pihak. Salah satunya dari Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP).

Sekretaris Jenderal (Sekjen) KKP, Antam Novambar, mengatakan KKP sebagai salah satu institusi di Negara Kesatuan Republik Indonesia merasa perlu berbagi informasi dan kiat dengan Bupati Badung, I Nyoman Giri Prasta, dengan keberhasilan Kabupaten Badung dalam menyelenggarakan reformasi birokrasi di tingkat daerah.

”Kita jangan malu atau gengsi untuk meniru hal-hal yang baik dari siapapun juga. Jangan memandang ini gubernur atau ini bupati, tapi ilmu tentang keberhasilan Badung yang sudah berhasil dalam melakukan reformasi birokrasi dan bahkan waktu rapat kementrian dengan Bapak Presiden disampaikan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) bahwa Kabupaten Badung merupakan satu-satunya daerah yang dikategorikan sebagai daerah sangat mandiri dalam hasil peninjauan Indeks Kemandirian Fiskal Daerah (IKFD) mengalahkan daerah yang memiliki APBD besar,” ujar Antam Novambar di Mercure Hotel Kuta, Jumat (24/7).

Sementara itu Bupati Giri Prasta dalam paparannya menyampaikan reformasi birokrasi merupakan salah satu upaya pemerintah untuk mencapai good governance dan melakukan pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan terutama menyangkut aspek-aspek kelembagaan (organisasi), ketatalaksanaan dan sumber daya manusia aparatur. Melalui reformasi birokrasi, dilakukan penataan terhadap sistem penyelangggaraan pemerintah dimana uang tidak hanya efektif dan efisien, tetapi juga reformasi birokrasi menjadi tulang punggung dalam perubahan kehidupan berbangsa dan bernegara.

”Kebahagiaan bagi kami bisa menyampaikan program kerja yang dikaitkan dengan reformasi birokrasi, tujuan reformasi birokrasi untuk menciptakan birokrasi pemerintah yang profesional dengan karakteristik, berintegrasi, berkinerja tinggi, bebas dan bersih KKN, mampu melayani publik, netral, sejahtera, berdedikasi, dan memegang teguh nilai-nilai dasar dan kode etik aparatur negara,” tegasnya.

Lebih lanjut Giri Prasta menyampaikan visi reformasi birokrasi yang tercantum dalam lembaran Grand Design Reformasi Birokrasi Indonesia adalah terwujudnya pemerintahan kelas dunia. Visi tersebut menjadi acuan Kabupaten Badung mewujudkan pemerintahan yang profesional dan berintegritas tinggi yang mampu menyelenggarakan pelayanan prima kepada masyarakat dan manajemen pemerintahan yang demokratis agar mampu menghadapi tantangan pada abad ke 21.

”Untuk Kabupaten Badung implementasi reformasi birokrasi kita kaitkan dengan Pola Pembangunan Nasional Semesta Berencana/PPNSB yang digelorakan mengangkat tema praktek ajaran Bung Karno sebagai haluan pembangunan daerah. Dimana Pancasila sebagai bintang penuntun, PPNSB sebagai jembatan dan Tri Sakti sebagai tujuan yaitu berdaulat dalam bidang politik, berdikari dalam bidang ekonomi, dan berkepribadian dalam bidang kebudayaan,” katanya.

Untuk itu, kata dia, seluruh kebijakan dan rencana program pembangunan Kabupaten Badung merupakan implementasi dari visi dan misi yang telah dijabarkan dalam Perda Nomor 13 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Semesta Berencana Kabupaten Badung Tahun 2016-2021. Berkat dukungan berbagai pihak, dalam kurun waktu 4 tahun kepemimpinan Giri Prasta dan Suiasa selaku Bupati dan Wakil Bupati Badung, sejumlah program pro rakyat telah berhasil dilaksanakan dari proses lahir, hidup dan mati. Seluruh program tersebut berorientasi pada kemajuan pembangunan daerah dan kesejahteraan masyarakat dalam upaya mewujudkan Kabupaten Badung yang Shanti dan Jagadhita.

”Komitmen dan penyamaan pola pikir dalam implementasi reformasi birokrasi harus dilakukan, ego sektoral di OPD harus kita hilangkan dengan menerapkan cross cutting program, dimana satu kegiatan bisa digarap oleh 3 sampai 4 OPD sekaligus dan dalam pelaksanaan 8 area perubahan reformasi birokrasi di lingkungan pemerintahan, pemimpin harus menjadi contoh bukan memberikan contoh, dengan menerapkan konsep Basudewa Kutumbakam atau kita semua bersaudara,” katanya. (bgn/plrs)20072410