Nasional, Baliglobalnews

Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) menyebutkan hingga saat ini pihaknya telah memeriksa 19 pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait dengan kisruh tes wawasan kebangsaan sebagai alih status menjadi aparatur sipil negara (ASN).

“Dari 19 pegawai KPK yang diperiksa, ada yang diperiksa sekali dan ada yang lebih dari satu kali untuk pendalaman,” kata anggota Komnas HAM Mohammad Choirul Anam di Jakarta, Selasa.

Komnas HAM juga mendapatkan tiga bundel dokumen yang diperkirakan sekitar 650 halaman dan berisi berbagai informasi. Hal itu diperoleh dari pegawai KPK yang dinyatakan lolos tes wawasan kebangsaan maupun tidak lolos.

Dari pemeriksaan atau penggalian informasi terhadap 19 pegawai lembaga antirasuah tersebut, Komnas HAM mendapatkan sejumlah informasi penting.

Pertama, terkait dengan klaster soal proses atau bagaimana proses tes wawasan kebangsaan tersebut bisa berlangsung. Kedua, mengenai lahirnya prosedur hukum, ketiga landasan hukum, keempat substansi apa saja selama proses tes wawasan kebangsaan berlangsung.

Berikutnya, Komnas HAM juga menemukan soal fungsi tugas dan model kerja dari 19 pegawai yang diperiksa oleh Komnas HAM. Terakhir, tim Komnas HAM menemukan alasan atau kenapa peristiwa tersebut bisa terjadi.

Hingga saat ini, sejatinya Komnas HAM telah melayangkan 10 surat panggilan untuk mendapatkan klarifikasi, informasi, dan keterangan serta berbagai hal yang bisa menjernihkan kisruh di KPK.

“Dari 10 surat tersebut, sebenarnya ada pemanggilan yang harusnya terjadi pada hari ini. Namun, teman-teman pimpinan KPK hari ini tidak bisa hadir,” kata Anam.

Dalam waktu dekat, Komnas HAM juga menjadwalkan pemanggilan terhadap pihak-pihak yang terlibat terkait dengan kisruh yang terjadi.

“Jadi, kami menyiapkan lima panggilan untuk pihak yang lain guna pendalaman,” katanya.(bgn123)21060822

Badung, Baliglobalnews

Rapat penyusunan tatib (tata tertib) ngadegang Bendesa Adat Pacatu pada Selasa (1/6) berlangsung kisruh. Video kekisruhan tersebut beredar di media sosial.

Penyarikan Desa Adat Pecatu, Nyoman Sujendra, yang juga Ketua Perarem, tidak mau banyak bicara terkait kisruh tersebut.  “Tidak ada itu (kisruh-red). Hanya miskomunikasi,” kata Sujendra yang juga Asisten 1 Setda Badung itu.

Sementara Jro Bendesa Desa Adat Pecatu, I Made Sumerta, menyatakan sesungguhnya tidak ada masalah dalam rapat tersebut. “Sudah selesai, sudah dipahami dan persyaratan calon bendesa sudah disahkan,” katanya.

Dia menyebutkan ada aspirasi dari warga yang belum bisa menerima agar persyaratan calon bendesa tidak merangkap jabatan lain di desa, seperti BPD atau pada utsaha padruwen desa, atau yang lainnya. “Itu yang belum diakomodir,” katanya.

Ketua Komisi IV DPRD Badung itu juga menyebutkan ada hal baru dalam pengadegan jro bendesa kali ini, dimana ada dua tempekan yang berada di luar Desa Adat Pecatu, yakni Tempekan Lalang Ambu dan Kesambi Kembar. “Kedua tempekan itu berada di Jimbaran, tetapi desa adatnya di Pecatu. Itu kita akomodir, karena menyangkut hak dan kewajiban,” katanya.

Ketika ditanya apakah akan mencalonkan diri lagi pada pemilihan bendesa kali ini, Jro Bendesa menyatakan itu bukan ranah dirinya untuk menjawab. “Itu (calon-red) mekanismenya di banjar. Banjar yang memutuskan siapa yang akan dicalonkan,” katanya.

Sumerta yang mengakhiri jabatannya sebagai Jro Bendesa Desa Adat Pecatu pada 17 Mei lalu seperti enggan menjawab soal pencalonan. “Rapat banjar aja belum, kita lihat saja nanti,” katanya. (bgn003)21060122