Denpasar, Baliglobalnews

Kantor Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Bali senantiasa mendorong terwujudnya literasi dan inklusi keuangan bagi semua pihak, dengan fokus 10 sasaran prioritas mencakup pelajar, mahasiswa, muda-mudi, karyawan, petani, nelayan, pekerja migran Indonesia (PMI), pelaku UMKM, penyandang disabilitas, masyarakat daerah terdepan terluar tertinggal (3T), ibu rumah tangga dan komunitas.

Hal itu disampaikan Kepala OJK Provinsi Bali Parjiman di Denpasar pada Sabtu (11/4/2026). “Dalam rangka mendorong tingkat literasi dan inklusi di Provinsi Bali, kami di OJK terus melakukan bauran strategi yang dilaksanakan antara lain melalui edukasi keuangan secara tatap muka, edukasi keuangan secara online, aliansi strategis, dan juga melalui edukasi keuangan secara tematik,” katanya.

Parjiman merinci selama Januari-Maret 2026, OJK Provinsi Bali telah melaksanakan 29 kegiatan edukasi keuangan yang terdiri dari 14 kegiatan yang dilakukan secara mandiri dan 15 kegiatan melalui kerja sama dengan stakeholders sebagai narasumber. Secara keseluruhan, edukasi keuangan OJK Provinsi Bali ini telah menjangkau 1.830 orang, serta edukasi melalui media sosial yang menjangkau sekitar 22.700 orang.

Selain itu, kata dia, juga terdapat pelaksanaan kegiatan edukasi oleh lembaga jasa keuangan di Provinsi Bali melalui program Gerakan Nasional Cerdas Keuangan (Gencarkan) yang sampai dengan Februari 2026 telah mencapai 200 kegiatan dan menjangkau 301.213 peserta kegiatan. “Total pelaksanaan kegiatan edukasi keuangan di Provinsi Bali mencapai 229 kegiatan dan menjangkau 303.043 peserta kegiatan,” katanya.

Dia mengakui kegiatan edukasi keuangan akan diselenggarakan selama tahun 2026 oleh OJK Provinsi Bali berkolaborasi dengan stakeholders melalui program intensifikasi pemanfaatan SiMolek, program 1-5 km care, edukasi segmented kepada pelajar, mahasiswa, ibu rumah tangga, kepala desa, aparat sipil negara, dan pelaku usaha mikro kecil dan menengah, program OJK Ngiring ke Banjar, serta training of trainers (ToT) bagi anggota Satgas Pasti. “Kami di OJK Bali juga melakukan kegiatan edukasi secara online, seperti edukasi melalui media sosial yaitu Instagram dan publikasi Iklan Layanan Masyarakat pada radio serta media online yang ada di Provinsi Bali,” katanya.

Upaya literasi keuangan yang dilakukan oleh OJK Provinsi Bali, juga diiringi dengan penguatan
program inklusi keuangan yang didukung oleh berbagai pihak, di antaranya melalui sinergi dalam tim percepatan akses keuangan daerah (TPAKD) yang melibatkan kementerian/lembaga, pelaku usaha jasa keuangan, akademisi, dan stakeholders lainnya.

Selama Januari-Maret 2026, TPAKD di Provinsi Bali telah menyelenggarakan 34 kegiatan dengan total peserta sebanyak 2.016 orang. Adapun kegiatan yang diselenggarakan terkait program Kredit/Pembiayan Sektor Prioritas (K/PSP), Kejarku Pandai, UMKM Bali Nadi Jayanti, Program Peningkatan Inklusi Pasar Modal serta Kredit Usaha Rakyat Daerah (KURDa). “OJK terus mendorong penyelesaian pengaduan yang masuk melalui Aplikasi Portal Perlindungan Konsumen (APPK), baik yang berindikasi sengketa maupun yang berindikasi pelanggaran,” katanya.

Kantor OJK Provinsi Bali, kata dia, telah menerima pengaduan, dengan rincian meliputi 84 pengaduan sektor perbankan, 159 pengaduan perusahaan peer to peer lending, 46 pengaduan perusahaan pembiayaan, 7 pengaduan perusahaan asuransi, 2 pengaduan industri jasa keuangan nonbank lainnya, serta 2 pengaduan pasar modal. “Status pengaduan yang masuk yaitu sebanyak 148 pengaduan telah selesai, 34 pengaduan dalam proses penanganan pelaku usaha jasa keuangan dan 117 pengaduan dalam proses tanggapan oleh Konsumen,” katanya. (*/bgn003)26041108

Nasional, Baliglobalnews

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mengaudit laporan keuangan Kejaksaan Agung tahun anggaran 2020 sesuai amanat Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 dan UUD Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara.

“Kami sekarang melakukan pemeriksaan atas pengelolaan pertanggungjawaban uang negara yang dipercayakan kepada Kejaksaan Agung,” kata Pimpinan Pemeriksaan Keuangan Negara I BPK Hendra Susanto, saat rapat bersama Jaksa Agung Sanitiar (ST) Burhanuddin dan jajaran di Gedung Kejaksaan Agung, Jakarta, Jumat.

Tujuan pemeriksaan Laporan Keuangan Kejaksaan RI Tahun 2020 adalah menilai kewajaran penyajian Laporan Keuangan Kejaksaan Tahun Anggaran 2020 dengan memperhatikan kriteria-kriteria yakni kesesuaian laporan keuangan dengan Standar Akuntansi Pemerintahan, kecukupan pengungkapan laporan keuangan (adequate disclosure), efektivitas sistem pengendalian internal dan kepatuhan terhadap Perundang-undangan.

“Jadi uang yang diserahkan dipercayakan oleh pemerintah kepada Kejaksaan Agung, ‘ending’-nya kami periksa,” ujar Hendra.

Hendra menyebut BPK rutin setiap tahun mengaudit laporan keuangan kementerian lembaga, salah satunya Kejagung.

Menurut dia, audit keuangan negara itu merupakan amanat Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 dan UUD Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara.

Saat ini, BPK tengah mengaudit tata kelola keuangan negara semua Kementerian/ Lembaga. BPK akan memberikan opini terkait audit itu, yakni wajar tanpa pengecualian, wajar dengan pengecualian dan opini paling rendah yaitu disclaimer.

Sejak tahun 2016 hingga 2019, laporan keuangan Kejaksaan RI tercatat mendapat opini Wajar Tanpa Pengecualian atau WTP.

“Sejauh ini Kejaksaan Agung telah empat tahun berturut-turut wajar tanpa pengecualian. Berarti mendapatkan opini yanglevelnya paling atas,” katanya.

Hendra berharap hasil audit laporan keuangan negara Kejaksaan Agung periode Januari-Desember 2020 tidak mengalami penurunan.

“Saya berharap juga opininya masih sama, masih seperti yang dulu (WTP),” ujarnya. (bgn123)21013006