Denpasar, Baliglobalnews

Ketua Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Provinsi Bali, Tjokorda Oka Artha Ardhana Sukawati (Cok Ace), menyambut baik dilaksanakannya penandatanganan nota kesepahaman (MoU) antara PMI Provinsi Bali bersama PHRI Bali, BHA dan BOC Indonesia pada Senin (29/3) itu.

Kegiatan yang dilaksanakan di markas Palang Merah Indonesia (PMI) Provinsi Bali, Jalan Imam Bonjol Denpasar, itu merupakan salah satu upaya untuk meningkatkan kerjasama dalam ketersediaan darah bagi pasien yang membutuhkan donor darah, terutama bagi mereka yang berada di wilayah rawan bencana bahkan saat pandemi Covid-19 ini.

Menurut Cok Ace yang juga Wagub Bali, kegiatan donor darah dan kerjasama dengan banyak pihak harus dilanjutkan dengan bersinergi dan berkesinambungan, karena tidak ada seorang pun yang tahu, bencana semacam apa dan terjadinya kapan.

”Sebagai sesama manusia yang bertanggung jawab bagi keberlangsungan hidup sesamanya saya harapkan mau berbagi darah melalui donor-donor yang dilakukan banyak pihak demi kepentingan bersama,” katanya.

Penandatangan MoU ini adalah sebagai tindak lanjut program Pemerintah sejak lima tahun yang lalu, sehingga sinergitas antara Pemerintah dan pihak swasta perlu didorong untuk meningkatkan rasa kebersamaan, tanggung jawab dan sinergi apalagi saat ini sedang terjadi pandemi Covid-19 di seluruh dunia.

Penting juga ditingkatkan kesadaran bagi pendonor plasma darah. Karena seperti yang diketahui, terapi plasma darah Covid-19 menjadi salah satu perawatan yang dilakukan pada pasien Corona. Metode penyembuhan ini memanfaatkan antibodi di dalam darah pasien sembuh Corona dan diberikan pada pasien Covid-19 yang masih terinfeksi.

Ketua PMI Provinsi Bali, I Gusti Bagus Alit Putra, menyatakan kerjasama tersebut untuk mempersiapkan PMI Bali dalam menghadapi bencana dan melibatkan semua lini terutama di jajaran pariwisata, dengan mempersiapkan tenaga ahli yang sudah memiliki sertifikat. Sehingga apabila terjadi bencana, relawan PMI yang berjumlah hingga ribuan orang ini akan siap untuk bergerak di masing-masing wilayahnya.

Dengan dilakukannya penandatanganan nota kesepahaman ini, diharapkan mampu menumbuhkan semangat dan kesadaran setiap warga Bali untuk ikut mendonorkan darahnya. (bgn122)21032920

Badung, Baliglobalnews

Ketua PHRI (Persatuan Hotel dan Restoran Indonesia) Kabupaten Badung, IGN Rai Suryawijaya, sangat mengapresiasi kunjungan kerja Presiden Joko Widodo ke Bali.

Dalam kunjungan kerja pada Selasa (16/3) tersebut, Presiden Jokowi meninjau pelaksanaan vaksinasi Covid-19 secara massal yang dipusatkan di Puri Saren Agung, Kecamatan Ubud, Kabupaten Gianyar dan di Harris Hotel & Residences Sunset Road, Kota Denpasar. Vaksinasi utamanya ditujukan bagi para pekerja publik khususnya pelaku industri pariwisata, pemuka agama, perwakilan budayawan, perwakilan pemuda, dan masyarakat setempat.

“Saya sangat mengapresiasi kunjungan kerja Bapak Presiden di tengah keterpurukan kehidupan kita akibat pandemi Covid-19. Apalagi Bapak Presiden menyetujui usulan kita agar pariwisata internasional Bali segera dibuka. Bapak Presiden akan membukanya pada Juni atau paling lambat Juli mendatang,” kata Suryawijaya Rabu (17/3) ketika dimintai tanggapan atas kunjungan Presiden tersebut.

Wakil Ketua DPD PHRI Bali itu menyatakan situasi saat ini sangat luar biasa terpuruk akibat dari pandemi Covid-19 ini. Pasalnya, kata dia, pendapatan Bali sangat bergantung pada pariwisata yang mencapai 70 persen, sementara dari pertanian 18 persen dan industri UMKM/IKM berada di angka 12 persen.

“Kita sangat bangga dengan Presiden yang mau mendengarkan usulan yang kita ajukan, dengan segera akan membuka penerbangan internasional, karena 1.280.000 dari 4,3 juta penduduk Bali menggantung hidup dari pariwisata,” katanya.

Dia menyebutkan ada tiga usulan dalam mengatasi dampak pandemi Covid-19, pertama vaksinasi dengan target 70 dari jumlah penduduk, sehingga timbul herd immunity yang akan berdampak pada self confidence. Kedua, pembukaan penerbangan yang sudah direncanakan pada bulan Juni atau paling lambat Juli. Ketiga, soft loan Rp 9,5 triliun.

“Soft loan ini sebagai stimulus, karena pengusaha perlu modal. Pada properti misalnya, coba Anda bayangkan, setahun hotel tidak beroperasi, tentu banyak yang rusak, karena tidak terpakai. Untuk renovasi paling tidak butuh seratus juta. Ini cukup memprihatinkan. Belum lagi karyawan yang dulu beli motor 12 juta untuk sarana kerja, sekarang dijual 6 juta untuk kebutuhan hidup,” katanya.

Selain tiga zona hijau yang telah ditetapkan yakni Sanur, Nusa Dua, dan Ubud, Suryawijaya juga memandang yang lebih penting adalah Kuta yang menjadi barometer pariwisata Bali. “Kuta juga harus dijadikan zona hijau, karena Kuta adalah sentra bisnis di Bali yang menjadi the most favorite tourism in the world. Kuta itu hajat hidup orang banyak, terutama orang lokal,” katanya.

Dari pengalaman pandemi Covid-19 ini, Suryawijaya menyarankan pemerintah dan masyarakat agar lebih responsif, resillient, lebih moralis. “Juga solid bersama seluruh stakeholder pariwisata meliputi empat pilar pariwisata, yakni destinasi, industri, kelembagaan, dan pemasaran,” tandasnya. (bgn003)21031801

Badung, Baliglobalnews

SE (Surat Edaran) Gubernur Bali nomor 2021 tahun 2020, antara lain mewajibkan wisatawan ke Bali membawa hasil tes swab, menimbulkan dampak yang tidak diinginkan pelaku pariwisata di Bali, utamanya hotel. Pasalnya, wisatawan yang sudah memesan hotel untuk libur ke Bali membatalkan kunjungannya.

Ketua PHRI Kabupaten Badung, IGAN Rai Suryawijaya, tidak menampik informasi tersebut. ”Memang sudah ada beberapa yang menelepon saya. Dia bilang ada wisatawan yang cancel. Bokingan yang sudah dilakukan terus di-cancel, Memang ada, tetapi saya rasa tidak secara massal, Saya yakin akan ada wisatawan yang merayakan hari Natal dan tahun baru di Bali,” katanya Kamis (17/12/2020).

Wakil Ketua PHRI Bali itu mengaku tidak khawatir wisatawan akan banyak batal ke Bali dengan keluarnya SE Gubernur Bali tersebut. Dia menilai persyaratan tes swab itu bagus terhadap pribadi orang. ”Swab test itu kan untuk mengetahui dia (wisatawan, net) agar  tahu keadaan tubuhnya, sehingga bisa meyakinkan dirinya sehat. Namun dampak negatifnya tentu dia akan mengeluarkan biaya. Ini orang kan parno, takut diswab,” katanya.

Menurut Suryawijaya, Gubernur lewat SE tersebut tidak melarang wisatawan berkunjung atau berlibur ke Bali, namun memperketat persyaratan. ”Lewat SE tersebut Gubernur menjaring wisatawan yang sehat, yang berkualitas untuk datang ke Bali. Kan semua orang ingin sehat,” katanya.

Selain wajib bawa hasil tes swab, kata dia, protokol kesehatan juga harus diterapkan.

”Wisatawan yang menginap di hotel harus menjaga jarak, sering mencuci tangan, dan pakai masker. Tetapi ketika dia makan baru boleh melepas maskernya. Jadi jarak yang sangat penting,” katanya,.

Ketika ditanya sudah berapa wisatawan yang membatalkan liburannya ke Bali untuk merayakan Natal dan tahun baru, Suryawijaya belum bisa memberikan data pasti. (bgn003)20121702