Mangupura, Baliglobalnews

Ketua Pansus (Panitia Khusus) Raperda tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum DPRD Badung, I Wayan Sugita Putra, mengatakan naskah akademik yang berkaitan dengan penyelenggaraan bantuan hukum ada beberapa poin yang dikoreksi oleh eksekutif dan pihaknya sudah menerima matriks tersebut dari eksekutif.

“Ada pengurangan pasal, pencermatan kalimat, kemudian ada penambahan ketentuan umum, sehingga besok kita bersama seluruh anggota pansus dan tim ahli bersama pimpinan partai lintas komisi akan perdalam lagi sebelum kia jadwalkan difinalisasi tanggal 10 November,” kata Sugita Putra usai memimpin rapat bersama Wakil Ketua Pansus Made Suardana, Sekretaris Wayan Edy Sanjaya dan anggota Yayuk Agustin Lessy dan Ni Luh Putu Sekarini.

Sugita Putra menyebutkan secara detil ada pengurangan pasal. “Besok (Rabu, 9/11) kita bahas, karena ini perda inisiatif anggota DPRD, sehingga kami mengundang lintas komisi sehingga kawan-kawan kita tahu persis detil dengan inisiatif yang kita ajukan,” katanya.

Ketika ditanya kalau ada warga yang menuntut pemerintah daerah, dia menyatakan akan didiskusikan. Akan tetapi, kata dia, yang namanya perda yang sudah ditetapkan apa isi dari rumah besar itu yang diejawantahkan lagi dalam perbup. “Kalau kita mengacu kepada warga masyarakat Kabupaten Badung, ketika dia mempunyai satu masalah, kita lihat isi perdanya, harusnya semua mendapatkan pendampingan. Tergantung nanti kasusnya apa, kemudian oleh OPD pengampu apakah itu dianggap masuk dalam persyaratan apa tidak, kembali kepada OPD pengampu,” tandasnya. (bgn003)22110815

Mangupura, Baliglobalnews

Panitia Khusus (Pansus) DPRD Kabupaten Badung kembali membahas Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Tata Cara Penyelenggaraan Cadangan Pangan Daerah dalam rapat kerja (raker) di Ruang Gosana III, Sekretariat DPRD Puspem Badung, pada Senin (18/4). 

Ketua Pansus I Gusti Lanang Umbara mengatakan pada pertemuan kedua dengan eksekutif tersebut lebih menekankan kepada pandangan-pandangan umum dari anggota pansus, dan tenaga ahli untuk memberikan masukan-masukan. 

“Sekiranya masukan kami itu bisa menjadi tambahan di dalam rancangan dan perda yang kita bahas di hari berikutnya,” katanya usai memimpin raker tersebut.

Dia menyatakan Kabupaten Badung mempunyai potensi yang sangat besar, baik yang berada di wilayah Badung Selatan maupun Badung Utara. Badung Selatan, kata dia, merupakan pusat dari kegiatan pariwisata, sedangkan Badung Utara menjadi daerah penunjang sektor pertanian.

Dia mengharapkan ke depan industri pariwisata bisa bersinergi dan saling menguntungkan dengan sektor pertanian, sehingga kesejahteraan para petani bisa ditingkatkan melalui konektivitas antara sektor industri pariwisata dengan pertanian. 

“Biar bisa sinkron ke depannya, apa yang menjadi kebutuhan industri pariwisata bisa dipenuhi oleh para petani kita yang ada di wilayah Badung Tengah dan Badung Utara agar kehidupan para petani kita bisa semakin terangkat,” ujarnya. 

Pada pertemuan ketiga, kata dia, pihaknya akan fokus membahas pasal-pasal dan penyempurnaan  kalimat dan aturan yang akan diterapkan.  “Biar sinkron semuanya, begitu juga dari kosakatanya, penandaan huruf dan lain sebagainya,” katanya. (bgn003)22041818

Mangupura, Baliglobalnews

Ketua Pansus (Panitia Khusus) Fasilitasi P4GN (Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika) DPRD Badung, I Gusti Lanang Umbara, mengatakan masalah narkotika merupakan tanggung jawab kita bersama. Hal itu dikatakannya ketika membuka rapat penyerapan aspirasi terkait fasilitasi P4GN dan prekursor narkotika di Gedung Madya Gosana, DPRD Badung, Selasa (6/10).

”Pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika merupakan tanggung jawab kita bersama, demi bangsa, negara dan generasi muda ke depan,” katanya.

Untuk itu, kata dia, melalui ranperda inisiatif dewan tersebut jika nantinya sudah diketok palu semaksimal bisa diatasi dan ditekan. ”Bahkan dihilangkan di Badung dan Bali pada umumnya,” katanya.

Dia meyakinkan masukan dari peserta bahwa jika nantinya sudah diketok palu menjadi perda, tentu konsekuensinya menjadi tanggung jawab Pemkab Badung untuk melaksanakannya. ”Kita tidak setengah-setengah. Kalau sudah jadi perda, tentu menjadi tanggung jawab Pemkab Badung, kami komit. Karena itulah, paling penting sebelum jadi perda adalah partisipasi masyarakat untuk memberikan masukan, baik masalah pemetaan kawasan maupun organisasi yang akan dibentuk,” tandasnya.

Rapat selain diikuti utusan anggota Pansus Fasilitasi P4GN, utusan dari kepolisian, kejaksaan, Kesbangpolinmas Badung, juga diikuti secara virtual berbagai instansi dan karang taruna di Badung. (bgn003)20100728