Nasional, Baliglobalnews

Ketua MPR RI Bambang Soesatyo meminta Direktorat Jenderal Imigrasi untuk mengkarantina 20 tenaga kerja asing (TKA) asal China yang masuk ke Indonesia melalui Makassar.

“Direktorat Jenderal Imigrasi agar mengkarantina 20 TKA tersebut sekaligus mendeportasi kembali ke China, mengingat PPKM Darurat tidak ada artinya jika tetap memberi izin TKA asing, dalam hal ini TKA China, masuk ke Indonesia,” ujar Bamsoet dalam siaran pers di Jakarta, Senin.

Dia meminta pemerintah menutup sementara jalur penerbangan internasional, termasuk di Bandara Internasional Sultan Hasanuddin, Makassar, untuk menambah keyakinan masyarakat terhadap kinerja pemerintah.

Dia juga meminta pemerintah bersama Satgas Penanganan COVID-19 untuk dapat memastikan 20 TKA China tersebut benar-benar telah menjalani masa karantina sesuai dengan protokol kesehatan penanganan COVID-19 yang ketat, serta meminta pemerintah untuk mempertimbangkan mengembalikan mereka ke negara asal.

“Pemerintah agar mempertimbangkan penutupan sementara penerbangan baik domestik maupun internasional di setiap bandara internasional selama PPKM Darurat berlangsung. Mengingat, kebijakan PPKM Darurat akan sia-sia jika bandara internasional tidak ditutup,” ujarnya.

Menurut Bamsoet, komitmen pemerintah untuk tetap membatasi akses orang asing masuk ke wilayah Indonesia, serta tetap memperhatikan situasi dan kondisi masyarakat setempat, perlu ditunjukkan sebagai upaya menjaga keselamatan dan kesehatan masyarakat dan kepercayaan masyarakat.

Dia menekankan baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah harus memiliki langkah konkret dan komitmen bersama dalam membatasi pergerakan orang selama masa pandemi COVID-19, khususnya di tengah pemberlakuan PPKM Darurat di Jawa-Bali guna efektif memutus rantai penularan dan penyebaran COVID-19 di seluruh wilayah di Indonesia.(bgn123)21070512

Nasional, Baliglobalnews

Ketua MPR RI Bambang Soesatyo mengapresiasi berbagai capaian kinerja Polri di bawah kepemimpinan Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo.

Bambang Soesatyo dalam keterangannya di Jakarta, Kamis, mengatakan Jenderal Listyo Sigit Prabowo mengusung visi transformasi menjadikan “Polri Presisi” (prediktif, responsibilitas, dan transparansi berkeadilan).

Sejak dilantik Presiden Joko Widodo pada 27 Januari 2021, Jenderal Listyo Sigit telah melakukan berbagai terobosan terkait meningkatkan profesionalisme Polri sebagai pelayan sekaligus penjaga keamanan dan ketertiban masyarakat.

Khususnya dalam menyambut era Police 4.0 dengan mengedepankan berbagai teknologi informasi dalam menunjang berbagai kinerja institusi Polri.

“Salah satu capaian terbaru Polri adalah kembali meraih opini wajar tanpa pengecualian (WTP) atas laporan hasil pemeriksaan laporan keuangan (LHPLK) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) TA 2020,” tutur Bamsoet.

Artinya, menurut dia Polri telah delapan tahun berturut-turut sejak 2013 sampai 2020, berhasil meraih WTP dari BPK.

“Ini membuktikan Polri mampu menjalankan tertib administrasi dan tertib anggaran dalam mengelola uang rakyat,” kata Bamsoet usai menghadiri perayaan HUT Bhayangkara ke 75 yang dipimpin langsung Presiden Joko Widodo.

Ketua DPR RI ke 20 itu mengatakan dalam fungsi lalu lintas, Polri melalui Korps Lalu Lintas telah melahirkan aplikasi Digital Korlantas yang bisa diunduh di play store maupun app store dari berbagai tipe gawai.

Di dalamnya, kata dia terdapat “SINAR” (Sim Online Nasional Presisi), yang memudahkan masyarakat dalam memperpanjang masa berlaku SIM A dan SIM C secara daring.

Hadirnya layanan tersebut katanya membuat masyarakat tidak perlu datang ke Satpas (Satuan Penyelenggara Administrasi SIM), tidak perlu repot memfotokopi dokumen dan membawanya dalam satu map, serta tidak perlu membuang waktu karena padatnya antrean.

“Pembayaran untuk perpanjangan masa berlaku SIM juga dilakukan secara online melalui virtual account BNI,” kata Bamsoet.

Hal itu menjadikan Polri sebagai kementerian lembaga pertama yang menerapkan pembayaran PNBP melalui akun virtual.

“Setelah melakukan pembayaran, SIM yang telah dicetak dikirim langsung ke depan pintu rumah pemohon melalui PT Pos Indonesia, maupun bisa diambil sendiri oleh pemohon di Satpas yang telah ditentukan,” ucap Bamsoet.

Ketua Umum Ikatan Motor Indonesia itu menjelaskan, dalam fungsi Intelkam, Polri juga telah menerapkan pengajuan surat keterangan catatan kepolisian (SKCK) secara daring.

Begitupun menurut dia di berbagai fungsi lainnya, antara lain di Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT), di Bareskrim melalui penerapan surat pemberitahuan perkembangan hasil penyidikan (SP2HP) daring.

Kemudian, Direktorat Tindak Pidana Siber (Dittipidsiber) memiliki aplikasi Patrolisiber.id, di Inspektorat Pengawasan Umum Polri melalui Dumas Presisi, dan di Divpropam Polri melalui Propam Presisi.

“Polri juga terus menambah fasilitas tilang elektronik (electronic traffic law enforcement/e-TLE). Hingga akhir Maret 2021, sebanyak 244 titik kamera tilang elektronik telah tersebar di 12 wilayah Polda,” papar-nya.

Evaluasi dari Korlantas Polri mencatat, dengan adanya e-TLE, pelanggaran lalu lintas kendaraan bermotor di sejumlah Polda rata-rata turun menjadi 40 persen. Oleh karena itu tidak salah jika Polri akan terus menambah e-TLE di berbagai daerah.

Mantan Ketua Komisi III DPR RI tersebut juga mendukung langkah Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo dalam berjihad memberantas peredaran Narkoba di Indonesia. Selain dengan menindak tegas para pengedar, juga dengan membentuk kampung tangguh narkoba sebagai benteng masyarakat dalam memberantas peredaran Narkoba.

Hal itu mengingat berdasarkan data UNODC (United Nations Office on Drugs and Crime) pada 2020 penyalahgunaan narkoba telah dilakukan oleh sekitar 269 juta orang di dunia.

“Indonesia termasuk yang mendapat perhatian serius, karena masuk dalam jajaran ‘segitiga emas’ perdagangan Narkoba bersama Jepang, Australia, Selandia Baru, dan Malaysia,” ucap dia.

Indonesia tercatat menempati posisi ke-3 di dunia dalam hal penyalahgunaan narkoba, di bawah Meksiko dan Kolombia. Sedangkan di tingkat ASEAN, Indonesia menjadi salah satu negara dengan tingkat transaksi narkoba tertinggi.

Bamsoet mengapresiasi, berdasarkan data Bareskrim Polri selama periode Januari hingga awal Juni 2021, tercatat sudah 24.878 orang ditangkap dari 19.229 kasus peredaran narkoba.

Sementara, barang bukti yang disita berupa ganja 2,14 ton, sabu 6,64 ton, heroin 73,4 gram, kokain 106,84 gram, tembakau gorila 34 ton, dan ekstasi 239.277 butir.

“Penyalahgunaan narkoba berpotensi merenggut masa depan generasi emas bangsa Indonesia,” ucap-nya.

Kemudian, merujuk hasil survei Badan Narkotika Nasional (BNN) dan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) yang dirilis Juni 2019, terdapat 2,3 juta pelajar dan mahasiswa yang pernah mengkonsumsi narkoba.

“Mengingat generasi muda pada rentang usia 15 sampai 35 tahun adalah kelompok usia paling rentan terpapar, kemungkinan besar jumlah pelajar dan mahasiswa yang pernah mengkonsumsi narkoba saat ini telah melampaui angka 2,3 juta,” ujar Bamsoet.(bgn123)21070114

Nasional, Baliglobalnews

Pengurus PWI Pusat dan Panitia Pusat Hari Pers Nasional (HPN) 2021 melakukan pertemuan secara virtual dengan Ketua MPR RI, Bambang Soesatyo dan Menteri Koperasi UKM, Teten Masduki, Selasa, (12/1).

Dalam pertemuan tersebut, Ketua Umum PWI Pusat, Atal S Depari, langsung meminta kesedian baik Ketua MPR RI maupun Menteri Koperasi UKM untuk hadir pada rangkaian acara HPN 2021 yang akan dilaksanakan dari tanggal 7 – 9 Februari 2021 di Ibukota Jakarta.

Meski dilakukan secara virtual, pertemuan  berlangsung hangat dan penuh keakraban.

Ketua Umum PWI Pusat menghaturkan rasa terima kasih atas sambutan baik dari Ketua MPR-RI Bambang Soesatyo dan Menteri Koperasi UKM, Teten Masduki.

Bambang Soesatyo dalam pertemuan ini mengatakan pers adalah komponen yang sangat penting di dalam negara demokrasi seperti Indonesia.

“Atas undangan PWI, saya siap hadir baik secara aktual maupun virtual, asalkan jangan lupa untuk tetap menerapkan protokol kesehatan secara ketat,” ujar Bambang Soesatyo yang juga tercatat pernah berkiprah menjadi wartawan di beberapa media.

Usai pertemuan virtual dengan Ketua MPR, Panitia HPN langsung melakukan pertemuan virtual dengan Menteri Koperasi dan UKM, Teten Masduki.

Seperti halnya Ketua MPR, Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki pada awal pertemuan virtual tersebut langsung menyambut baik rencana PWI Pusat dan Panitia HPN 2021 untuk melakukan HPN secara virtual.

“Meskipun secara virtual, saya wajib mendukung dan ikut serta pada Hari Pers Nasional 2021. Melalui PWI saya menitipkan agar di masa pandemi saat ini UMKM senantiasa berjuang agar terus dapat bertahan demi kelangsungan hidup. UMKM saat ini juga dituntut untuk dapat beradaptasi dan berinovasi secara digital,” katanya.

Teten juga menaruh harapan besar agar para UMKM harus bisa beradaptasi di tengah perubahan perilaku konsumsi masyarakat saat ini.

Sementara itu Ketua Panitia HPN 2021 Auri Jaya mengatakan Peringatan HPN 2021 lokasi puncaknya tetap dilaksanakan di Ancol sesuai rencana awal, dan ini sesuai dengan permintaan Gubernur DKI beberapa waktu yang lalu.

“HPN kali ini akan dicanangkan sebagai HPN pertama yang di selenggarakan secara virtual oleh PWI Pusat dan di ikuti secara serentak oleh seluruh PWI Provinsi, PWI Kabupaten dan Kota serta konstituen Dewan Pers lainnya, seperti SMSI, AMSI, ATVSI, ATVLI, SPS, PRSSNI, PPPI, SGP, PFI, dimana ditargetkan akan diikuti oleh sepuluh ribu wartawan dari seluruh Indonesia secara virtual,” ujar Auri Jaya.

Langkah ini diambil akibat pandemi Covid 19 yang belum memperlihatkan tanda-tanda akan berakhir dalam waktu dekat. “Untuk itu, PWI Pusat lewat Panitia HPN berinovasi peringatan HPN dikemas dalam bentuk virtual,” ujarnya.

Pertemuan virtual tersebut juga dihadiri Sekjen PWI Pusat Mirza Zulhadi, Wakil Sekjen PWI Pusat Marthen Selamet Ketua Bidang Kerjasama Antar Lembaga Abdul Aziz, Ketua Bidang Pendidikan Nurjaman Mokhtar, Ketua Bidang Pembinaan Daerah Akmad Munir, Bendahara Umum M Ihsan, Wakil Bendahara Umum Dar Edi Yoga, Sekretaris Panitia HPN Kesit B Handoyo, Ketua Bidang Bakti Sosial HPN M Nasir, serta Penanggung Jawab Humas HPN Mercys Charles Loho. (bgn003)21011301

Nasional, Baliglobalnews

Ketua MPR RI Bambang Soesatyo melayat tokoh Puri Agung Klungkung yang juga merupakan Bupati Klungkung periode 1983-1993 Tjokorda Gede Agung dan mengajak generasi muda meneruskan semangat juang putra Raja Klungkung tersebut.

“Monumen Puputan Klungkung sebagai tempat mengenang perjuangan rakyat Klungkung dalam Perang Puputan, yang kini menjadi ikon di Klungkung, merupakan salah satu peninggalan almarhum saat masih menjabat Bupati Klungkung,” kata Bamsoet dalam keterangannya di Jakarta.

Hal itu dikatakan Bamsoet usai melayat jenazah Tjokorda Gede Agung, di Bali, Selasa.

Bamsoet menjelaskan monumen Puputan Klungkung merupakan simbol kegigihan sekaligus pengingat kepada generasi muda, bahwa masyarakat Klungkung sangat gigih mempertahankan harkat, derajat, dan martabatnya dari penjajahan kolonial Belanda.

Menurut dia, kepergian Tjokorda Gede Agung menghadap Sang Maha Kuasa menjadi pengingat kepada para generasi muda Bali maupun keluarga besar Puri Agung Klungkung untuk meneruskan semangat juang almarhum khususnya menjaga dan melestarikan seni dan budaya.

“Seni dan budaya adalah kekuatan terbesar bangsa Indonesia yang tidak dimiliki bangsa lain. Dengan seni dan budaya, di bawah kepemimpinan Tjokorda Gede Agung dan juga Bupati penerus-nya, Klungkung bisa maju,” ujarnya.

Dia berharap kemajuan seni dan budaya tersebut menjadi mundur karena ketidakpedulian masyarakat terhadap pemajuan seni dan budaya.

Selain itu Bamsoet juga mengapresiasi pihak keluarga besar Puri Agung Klungkung yang sempat menunda prosesi Plebon jenazah Tjokorda Gede Agung yang meninggal pada 30 Mei 2020, karena di tahun 2020, kondisi penyebaran COVID-19 sangat mengkhawatirkan.

Menurut dia, rencana plebon yang akan dilakukan pada 6 Januari 2021, apabila terlaksana maka harus dilaksanakan dengan protokol kesehatan yang sangat ketat.

“Plebon tidak hanya menjadi ritual keagamaan saja, namun juga penarik perhatian turis. Terlebih sosok Tjokorda Gede Agung merupakan tokoh yang disegani masyarakat Klungkung, serta warga Bali pada umumnya,” ucap-nya.

Karena itu dia menilai pasti banyak warga yang ingin memberikan penghormatan terakhir kepada almarhum sehingga diperlukan kesadaran bersama untuk menerapkan protokol kesehatan dalam prosesi plebon tersebut.(bgn123)21010508