Badung, Baliglobalnews

Ketua KPU (Komisi Pemilihan Umum) Kabupaten Badung, IGKG Yusa Arsana Putra melantik dan mengambil sumpah 186 orang Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) se-Kabupaten Badung di Hotel Truntum, Kuta, Badung, pada Minggu (26/5/2024).

Yusa Arsana merinci anggota PPS tersebut akan bertugas sebagai penyelenggara pemilu di 62 desa/kelurahan yang tersebar di 6 kecamatan di Kabupaten Badung. Anggota PPS akan bertugas selama 8 bulan terhitung mulai 26 Mei 2024 sampai dengan 26 Januari 2025.

“Kami dalam perekrutan badan adhoc panitia pemungutan suara untuk Pilkada Serentak Tahun 2024 di Badung banyak terjadinya dinamika, dimana beberapa rekan-rekan PPS yang sudah ikut serta pada pemilu sebelumnya harus tereliminasi dan digantikan oleh orang baru. Hal tersebut dilakukan untuk menjaga profesionalisme dalam menjalankan tugas pada PPS. Kami juga perlu melakukan penyegaran serta pengkaderan dimana diharapkan agar ke depannya tidak terputus organisasi kepemiluan pada tingkat desa/kekurangan di seluruh wilayah Kabupaten Badung,” katanya.

Dia meyakini dengan kerja ikhlas seluruh anggota PPS dapat menyelesaikan serta melaksanakan tugas dan kewajiban yang di tugaskan oleh negara dalam menyukseskan pilkada serentak tahun 2024 sebagai penyelenggara Pemilu. 

“Di samping itu, sebagai PPS juga merupakan bagian dari darma bakti dan partisipasi aktif dalam membangun negara ke depannya,” tandasnya.

Hadir perwakilan KPU Provinsi Bali, unsur Forkopimda Badung, Bawaslu Badung, camat dan jajaran PPK se-Kabupaten Badung. (bgn003)24052503

Nasional, Baliglobalnews

Anggota Komisi II DPR RI Guspardi Gaus menilai tidak tepat usulan penundaan Pilkada Serentak 2020 dengan alasan karena Ketua KPU RI Arief Budiman terkonfirmasi positif COVID-19.

Menurut dia, Arief terinfeksi COVID-19 merupakan urusan personal bukan menjadi pertimbangan untuk penundaan Pilkada Serentak 2020.

“Jangan karena ketua KPU kena COVID-19, lalu ditunda, yang menentukan bukan dia, yang menentukan itu UU,” kata Guspardi dalam keterangannya di Jakarta, Sabtu.

Guspardi menilai, jika Arief Budiman tidak bisa melakukan pekerjaannya selama pilkada maka dapat digantikan perannya oleh komisioner lainnya. Menurut dia, di KPU itu ada 7 orang komisioner dan sifatnya kolektif kolegial.

“Sambil Pak Arief melakukan pemulihan, penyembuhan, isolasi, tugas-tugasnya bisa dijalankan komisioner KPU yang lainnya. Jadi yang dijalankan itu sistem bukan personal,” ujarnya.

Dia menilai proses pelaksanaan Pilkada 2020 telah disetujui antara parlemen dan pemerintah sehingga tidak ada penundaan kembali. Menurut dia, adanya tren naik dan turun pandemi COVID-19 tidak menghalangi penyelenggaraan pilkada serentak pada 9 Desember 2020.

“Tren naik turun COVID-19, bukan karena adanya proses pelaksanaan pilkada. Sekarang ini kebetulan tren lagi naik, mudah-mudahan Oktober-November menurun melandai, itu yang kita harapkan,” katanya.

Dia mengimbau kepada seluruh masyarakat agar dapat berkomitmen menjaga protokol kesehatan bukan hanya semata-mata untuk gelaran pilkada saja tetapi juga untuk kesehatan masing-masing individu.(bgn123)20091909

Nasional, Baliglobalnews

Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Ri Arief Budiman mengakui dirinya dinyatakan positif COVID-19 dan sedang menjalani karantina mandiri di rumahnya. “Tanggal 16 September saya melakukan rapid test dengan hasil non reaktif, 17 September, malam hari, melakukan tes swab untuk digunakan sebagai syarat menghadiri rapat di istana bogor 18 September, dengan hasil positif.

Kehadiran dalam rapat selanjutnya diwakili oleh anggota KPU,” kata Arief Budiman di Jakarta, Jumat. Sejak 18 September dini hari, lanjutnya, sudah mulai melakukan karantina mandiri. Arief Budiman menjelaskan dirinya positif COVID-19 tanpa gejala.

 “Tanggal 18 September dini hari sudah mulai melakukan karantina mandiri karena tidak terdapat gejala, batuk, panas, pilek ataupun sesak nafas,” katanya. Kemudian, pada Jumat 18 September 2020 ini dirinya menjelaskan pada pagi hari juga telah dilakukan tes usap kepada seluruh orang yang ada di rumah dinas KPU. “Termasuk saya melakukan tes ulang. KPU menerapkan kebijakan WFH mulai 18 sampai dengan 22 September,” ucap Arief Budiman.

 Tindakan lanjutan lainnya pasca dinyatakan positif COVID-19, kata Arief, yakni melakukan sterilisasi untuk seluruh area rumah dinas dan kantor, tindakan lanjutan itu dimulai pada Sabtu 19 September 2020. “Saya tetap menjalankan tugas dengan cara WFH, daring. Mohon doa dari semua pihak agar bisa diberikan kesehatan bagi kita semua, semoga kesehatan dan keselamatan selalu tercurahkan untuk Bangsa Indonesia,” ujarnya. (bgn123)20091823

Jakarta, Baliglobalnews

Ketua KPU RI Arief Budiman mengharapkan adanya jaminan keamanan diri penyelenggara pemilu dalam menggelar Pemilihan kepala daerah serentak 2020 berkaca dari kejadian terbunuhnya staf KPU Yahukimo Hendrik Johpinski (25) yang diduga akibat dianiaya orang tak dikenal.

“Kami tentu berharap ada dukungan yang mampu menjaga mengamankan, bukan hanya proses dan tahapan penyelenggaraan pilkada saja tapi juga menjaga mengamankan penyelenggara pemilunya,” kata Ketua KPU RI Arief Budiman di Jakarta, Rabu.

Dengan adanya pengamanan terhadap diri penyelenggara, bukan pengamanan kantor saja kata dia diharapkan kejadian seperti yang terjadi pada Hendrik Johpinski tidak lagi terulang.

“Kami bisa berkoordinasi terus dengan aparat keamanan, untuk menjamin bahwa proses penyelenggaraan ini, penyelenggara pilkada tidak lagi menimbulkan kejadian-kejadian yang membuat beberapa pihak khawatir, risau, bahkan mungkin ragu dan takut untuk bisa terlibat di dalam penyelenggaraan tahapan pemilihan kepala daerah,” katanya.

Arief berharap penyelenggara pemilu mendapatkan dukungan dari seluruh pihak termasuk soal keamanan diri penyelenggara dalam menyelenggarakan Pilkada serentak 9 Desember 2020 mendatang.

Dia juga mengingatkan agar seluruh penyelenggara pemilu se Indonesia agar lebih berhati-hati belajar dari kejadian tersebut.

“Kepada penyelenggara pemilu se-Indonesia saya ingin sampaikan bahwa peristiwa semacam ini menjadi pelajaran berharga bagi kita,” kata Arief Budiman.

Para penyelenggara kata dia diharapkan dapat menjalankan tugas-tugas mereka dengan sangat hati-hati, penyelenggara tetap harus menjalankan tugas-tugas dengan baik dengan memperhatikan situasi sekitar.(bgn/ant)20081220