Jakarta, Baliglobalnews

Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI Puan Maharani mengatakan bahwa negara-negara di dunia harus tegas menolak upaya Israel untuk mengusir warga Palestina dari tanah air mereka sendiri.

“Kita harus dengan tegas menolak segala bentuk pemindahan paksa warga Palestina. Gaza adalah rumah mereka. Tidak ada usulan untuk merelokasi warga Palestina ke luar tanah mereka yang boleh diterima,” kata Puan dalam keterangan tertulisnya pada Sabtu (19/4/2025).

Puan menyampaikan hal itu saat memberikan sambutan dalam forum kelompok parlemen yang mendukung Palestina atau The Group of Parliaments in support of Palestine di Istanbul, Turki, Jumat (18/4/2025), sore waktu setempat. “Pada saat yang sama, kita harus mulai mempersiapkan masa depan. Gaza perlu dibangun kembali tidak hanya dengan batu bata, tetapi dengan martabat, keadilan, dan harapan,” katanya.

Menurut Puan, rekonstruksi harus dipimpin oleh Palestina berdasarkan kebutuhan dan prioritas mereka. Komunitas internasional dinilai harus mendukung hal tersebut, bukan mengendalikan prosesnya.

Dia pun menegaskan bahwa warga sipil di Palestina harus dilindungi dan stabilitas harus dipulihkan. Oleh sebab itu, menurut dia, parlemen harus mendukung dan memperkuat seruan.

Puan mengingatkan bahwa anggota parlemen memiliki suara dan kekuatan untuk memengaruhi pemerintah negara masing-masing dan membentuk wacana global. “Mari kita bekerja dengan keberanian, keyakinan, dan belas kasih untuk mewujudkan perdamaian di Palestina. Mari kita berdiri dengan teguh berani untuk perdamaian, keadilan, dan rakyat Palestina,” katanya.

Mengingat beratnya situasi di Palestina saat ini, Puan menyerukan kepada Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk mengerahkan pasukan penjaga perdamaian ke Gaza.

Sementara itu, kepada pimpinan parlemen kelompok pendukung Palestina, Puan mengingatkan bahwa tujuan akhir dari forum ini ialah terwujudnya negara Palestina yang berdaulat, damai, dan makmur dalam konteks solusi dua negara.

Dia mengajak delegasi negara-negara yang hadir untuk menggunakan pengaruh dan otoritas moral guna mendorong negara lain mengakui Palestina. Sebab, menurut Puan, pengakuan Palestina merupakan langkah penting untuk mengakhiri siklus kekerasan.

“Oleh karena itu, kita perlu bekerja sama melalui forum antarparlemen untuk memperkuat seruan solusi dua negara. Perdamaian di Gaza tidak hanya penting bagi warga Palestina, tetapi juga penting bagi Timur Tengah; dan perdamaian di Timur Tengah sangat penting bagi stabilitas dunia,” katanya. (ant/bgn003)25041914

Nasional, Baliglobalnews

Ketua DPR RI Puan Maharani meminta seluruh calon kepala-wakil kepala daerah menerapkan protokol kesehatan (prokes) secara ketat untuk mencegah penularan COVID-19 pada seluruh tahapan Pilkada Serentak 2020.

Menurut dia, para pasangan calon kepala daerah dituntut kreatif saat kampanye di masa pandemi.

“Kampanye pilkada harus semakin kreatif, agar visi dan misi calon tetap tersampaikan ke masyarakat dan protokol cegah COVID-19 harus tetap terjaga,” kata Puan dalam keterangannya di Jakarta, Selasa.

Dia mengatakan para calon kepala-wakil kepala daerah, para pendukungnya, serta masyarakat harus sama-sama saling mengingatkan penerapan protokol kesehatan pada saat kampanye.

Menurut Puan, semua aktivitas kampanye harus dilakukan dengan mengenakan masker, sering cuci tangan, menjaga jarak fisik, dan batasi pertemuan-pertemuan yang berkerumun.

“Kita semua wajib melaksanakan protokol COVID-19 untuk menyukseskan Pilkada 2020,” ujarnya.

Dia mengatakan kekhawatirannya itu sama dengan kekhawatiran banyak pihak mengenai akan munculnya klaster pilkada jika protokol kesehatan diabaikan dalam tahapan Pilkada Serentak 2020.

Puan mengutip data laporan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), ada 243 bakal pasangan calon kepala-wakil kepala daerah yang diduga melanggar protokol kesehatan pencegahan penularan COVID-19.

“Temuan dugaan pelanggaran itu terjadi pada masa pendaftaran calon Pilkada 2020, sejak 4-6 September 2020,” katanya.

Menurut dia, dugaan pelanggaran itu dilakukan sebanyak 141 bakal pasangan calon yang melanggar protokol kesehatan pada hari pertama dan 102 bakal pasangan calon yang melanggar pada hari kedua.

Karena itu dia meminta semua pihak memperketat protokol pencegahan penularan COVID-19 agar pilkada berhasil, sukses, berjalan lancar, tidak muncul klaster COVID-19 di pilkada.(bgn123)20091507

Jakarta, Baliglobalnews

Ketua DPR RI Puan Maharani mendorong agar DPR bersama pemerintah segera membahas revisi Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular yang sudah masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2020-2024.

Menurut dia, perbaikan sistem kesehatan nasional harus mencakup infrastruktur kesehatan, kemandirian obat dan vaksin, ketersediaan alat kesehatan dan APD, serta peningkatan riset kesehatan sehingga Indonesia akan siap menghadapi pandemi dan masalah kesehatan.

“Upaya penanggulangan wabah penyakit menular perlu disesuaikan dengan pedoman internasional yang meliputi upaya pencegahan, deteksi, dan respons; serta disesuaikan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, perubahan penyakit menular lintas negara, perubahan transportasi, globalisasi dan era perdagangan bebas saat ini,” kata Puan dalam keterangannya di Jakarta, Senin.

Puan juga meminta agar pemerintah menjadikan pandemi COVID-19 sebagai momentum memperbaiki sistem kesehatan nasional dan harus ada terobosan untuk meningkatkan keberadaan serta fungsi infrastruktur kesehatan di Indonesia.

Dia mencontohkan hal itu bisa dilakukan dengan meningkatkan peran dan fungsi Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) dengan fungsi utamanya melakukan segala upaya pencegahan penyakit dan meningkatkan kesehatan masyarakat di wilayah kerjanya.

Puan menyampaikan hal itu setelah mendapat laporan mengenai penuhnya sejumlah rumah sakit yang menangani pasien COVID-19.

Menurut politisi PDI Perjuangan itu, Puskesmas dapat ditingkatkan peran dan fungsinya sebagai garda terdepan dalam memberikan informasi dan mendeteksi gangguan kesehatan masyarakat.

Dia mengatakan, Indonesia dengan karakteristik sosial dan demografi masyarakat yang beragam, menuntut peningkatan peran dan fungsi Puskesmas untuk menjangkau semua masyarakat di wilayah kerjanya.

Puan menegaskan bahwa DPR RI selalu mendukung penanganan COVID-19 secara komprehensif, misalnya dalam rapat paripurna ke-15 tanggal 12 Mei 2020, DPR RI menyetujui Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi COVID-19 dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi undang-undang (Perppu COVID-19).

Dia menilai situasi tanpa kepastian harus segera diakhiri melalui ketaatan terhadap protokol kesehatan sambil menunggu adanya vaksin COVID-19.

Selain itu menurut dia, gotong royong semua elemen masyarakat dalam melawan COVID-19 yang selama ini telah dilakukan perlu dipertahankan. (bgn/ant)20083104

Jakarta, Baliglobalnews

Ketua DPR RI Puan Maharani meminta pemerintah mewaspadai meningkatnya kasus COVID-19 pascacuti bersama atau liburan Tahun Baru Islam 1442 H pada 20-23 Agustus 2020.

Menurut dia, pada masa liburan itu, banyak masyarakat bepergian ke luar kota atau ke tempat-tempat wisata, sehingga rentan pada aktivitas yang membuat tertular atau menularkan.

“Kami meminta pemerintah meningkatkan pencegahan penyebaran COVID-19, utamanya selama sepekan ini, karena adanya hari libur di mana banyak orang bepergian ke luar kota atau ke tempat wisata,” kata Puan dalam keterangannya di Jakarta, Senin.

Dia mengutip data dan catatan Jasa Marga, terdapat 153.806 kendaraan kembali menuju Jakarta pada “H+2” Tahun Baru Islam, atau Sabtu (22/8), jika dibandingkan waktu normal, volume kendaraan yang kembali menuju Jakarta naik 41,4 persen.

Puan menegaskan bahwa DPR RI meminta pemerintah tetap melakukan sosialisasi pencegahan penyebaran COVID-19 dengan penerapan pola hidup bersih dan sehat, jaga jarak aman, hindari keramaian orang, dan lakukan tes kesehatan.

Politisi PDI Perjuangan itu mengungkapkan data Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional per-tanggal 23 Agustus 2020, jumlah kesembuhan mencapai 2.302 kasus, sementara kasus positif baru sebanyak 2.037 kasus.

“Jumlah kasus aktif di Indonesia sampai hari ini sejumlah 39.355 kasus. Secara nasional total kesembuhan kini mencapai 107.500 kasus, dan suspek sebanyak 75.552, serta spesimen 22.152. Wilayah sebaran COVID-19 saat ini terjadi di 34 provinsi dan 485 kabupaten/kota,” ujarnya.

Dari sisi penambahan kasus positif baru, per 23 Agustus 2020, jumlah kumulatif menjadi 153.535 kasus COVID-19. Untuk kasus kematian bertambah 86 kasus dan total mencapai 6.680 kasus, dengan persentase kematian di angka 4,4 persen.

Puan mengatakan dengan data tersebut, perlu dilakukan memperketat prosedur tracking, terutama di level RT/RW, untuk melacak riwayat perjalanan orang-orang yang baru bepergian semasa libur.

“Waspadai klaster-klaster baru di level keluarga. Kami merasakan kekhawatiran masyarakat akibat pandemik COVID-19,” ujarnya.

Dia menilai Pemerintah harus bisa meningkatkan penanganan COVID-19, termasuk memberikan insentif untuk menunjang kesehatan tenaga medis dan nonmedis yang melayani pasien COVID-19. (bgn/ant)20082408

Jakarta, Baliglobalnews

Ketua DPR RI Puan Maharani mengatakan dirinya dalam pidato di Sidang Tahunan pada Jumat akan mendorong pemerintah dalam meningkatkan penanganan pandemi COVID-19, yang disampaikannya dalam konteks fungsi pengawasan DPR RI.

“DPR sangat fokus mendorong pemerintah meningkatkan penanganan COVID-19 dan dampaknya. Kami sampaikan ini sebagai bagian dari fungsi pengawasan yang dimiliki DPR,” kata Puan dalam keterangan tertulisnya, Jumat.

Dia mengatakan tidak hanya DPR, namun semua pihak berharap pemerintah bisa bertindak secara efektif, sigap, dan terpadu untuk memperkuat penanganan di bidang kesehatan, perlindungan sosial, pemulihan ekonomi, serta pelayanan publik.

Puan memberi catatan terkait upaya pemerintah menangani penyebaran dan dampak pandemi COVID-19 di Indonesia bukan saat ini saja.

Saat menutup masa sidang IV DPR tahun 2019-2020 pada pertengahan Juli lalu, Puan juga menyampaikan hal serupa dan meminta pemerintah mempercepat penyerapan anggaran untuk penanggulangan pandemi COVID-19.

“Melalui fungsi pengawasan Alat Kelengkapan Dewan (AKD) DPR RI, terdapat berbagai catatan yang perlu mendapatkan perhatian pemerintah agar meningkatkan kinerja penanganan COVID-19 dan dampaknya,” ujarnya.

Catatan-catatan tersebut menurut dia antara lain mempercepat efektivitas penyerapan anggaran penanganan COVID-19, khususnya di bidang kesehatan, perlindungan sosial, dukungan sektoral pemda, serta dukungan UMKM.

DPR RI pada tahun 2020 menjadi tuan rumah penyelenggaraan Sidang Tahunan MPR, Sidang Bersama DPR-DPD, dan pembacanaan nota keuangan APBN 2021, Jumat (14/8).

Sidang Tahunan MPR RI dan Sidang Bersama DPR RI dan DPD RI akan dimulai pukul 09.00-11.00 WIB, lalu dilanjutkan dengan pidato nota keuangan pemerintah dalam rangka RAPBN 2021 mulai pukul 14.00 – 16.00 WIB.

Sidang diawali dengan menyanyikan lagu kebangsaan “Indonesia Raya” dan dilanjutkan dengan pembukaan Sidang Tahunan oleh Ketua MPR Bambang Soesatyo. Kemudian, dilanjutkan dengan Sidang Bersama DPR dan DPD RI yang akan dibuka oleh Ketua DPR RI Puan Maharani. (bgn/ant)20081410