Badung, Baliglobalnews

Ketua DPR RI, Puan Maharani, mengatakan 1.000 peserta dari 115 negara dengan 33 ketua parlemen negara dunia akan hadir langsung pada Forum Parlemen sedunia atau Inter-Parliamentary Union (IPU) ke-144.

“Ini adalah kebanggaan Indonesia. Karena bisa menjadi tuan rumah untuk selesaikan masalah-masalah global. Dengan 1.000 peserta yang hadir, menjadi bukti Indonesia dipercaya dunia internasional,” ujar Puan Maharani dalam konferensi pers di Nusa Dua, Bali, pada Sabtu (19/3).

Acara yang 144th Inter-Parliamentary Union (IPU) Assembly & Related Meetings itu, kata Puan, akan dibuka Presiden Joko Widodo, pada Minggu (20/3) malam. Dimana, kegiatan internasional ini berlangsung selama 5 hari (20-24 Maret 2022).

“Kegiatan ini juga akan menjadi awal kebangkitan ekonomi dan pemulihan pariwisata Tanah Air yang sempat terpuruk akibat pandemi Covid-19,” tegasnya.

Dalam jumpa pers itu, turut dihadiri Presiden IPU Duarte Pacheco, Sekjen IPU Martin Chungong dan Anggota DPR RI Dapil Bali Putu Supadma Rudana.

Selain Ketua parlemen atau anggota parlemen, sidang ke-144 IPU ini akan dihadiri pimpinan organisasi internasional, para ahli/pakar dan praktisi.

Sebagai President of Assembly, lanjut Puan, akan mengarahkan berbagai isu global yang sangat krusial. Indonesia dapat menunjukkan kepemimpinannya dalam mencari solusi atas permasalahan global seperti masalah pandemi, perubahan iklim dan perdamaian.

Menurut Puan, tantangan global seperti pandemi dan perubahan iklim membutuhkan solusi dari masyarakat global. Peran parlemen diperlukan untuk mengimplementasikan berbagai kesepakatan internasional di tingkat nasional dan lokal. Terutama, terkait isu perubahan iklim. Semua negara memiliki potensi terkena dampak buruk dari perubahan iklim. Untuk parlemen perlu berperan merubah komitmen menjadi aksi nyata mengatasi perubahan iklim.

Jelang pembukaan IPU ke-44, Puan bersama Presiden IPU Duarte Pacheco dan Sekjen IPU Martin Chungong, juga menanam pohon kelengkeng (Dimocarpus longan) di halaman BICC Nusa Dua, Bali. Penanaman pohon itu sebagai wujud komitmen IPU terhadap penanggulangan dampak perubahan iklim. “Ke depannya, setiap delegasi akan menanam satu pohon di Bali selama penyelenggaraan sidang IPU,” katanya.

Presiden IPU, Duarte Pacheco, mengharapkan kegiatan itu dapat menjadi perwujudan positif dalam penanggulangan perubahan iklim. “Setiap orang akan tahu kami pernah menginjakkan kaki di Bali, dan itu akan menjadi pengingat ketika kami kembali berkunjung ke pulau ini,” pungkasnya. (bgn008)22032003

Nasional, Baliglobalnews

Ketua DPR RI Puan Maharani mengatakan nilai-nilai Pancasila harus teraktualisasi dalam setiap proses pembuatan peraturan perundang-undangan yang “embedded” dalam setiap tahapannya.

“Tantangan bagi pembentuk peraturan perundang-undangan adalah bagaimana menempatkan Pancasila teraktualisasi dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan yang ‘embedded’ dalam setiap tahapannya,” kata Puan saat menghadiri penandatanganan nota kesepahaman antara DPR-Badan Pembinaan Ideologi Pancasila ( BPIP), di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin.

Menurut dia, norma-norma yang dibuat dalam peraturan perundang-undangan, selain tidak bertentangan dengan Pancasila, juga harus menjiwai dan mencerminkan nilai-nilai yang ada dalam Pancasila.

Dia menilai, untuk memperkuat kehadiran Pancasila dalam pembentukan peraturan perundang-undangan, maka dalam prosesnya perlu dilakukan “preview” nilai-nilai Pancasila dalam setiap rancangan undang-undang (RUU) yang diusulkan DPR RI maupun Pemerintah.

“Mewujudkan Pancasila dalam tatanan berbangsa dan bernegara, membutuhkan politik negara dalam pengembangan hukum nasional. Politik negara tersebut diarahkan untuk menjadikan Pancasila sebagai dasar dan tujuan dari tiap hukum di Indonesia,” ujarnya.

Dia menjelaskan, dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan juga disebutkan bahwa Pancasila merupakan sumber segala sumber hukum negara.

Puan mengatakan, Pancasila sebagai jiwa bangsa Indonesia jangan hanya menjadi slogan, namun harus mengisi seluruh tatanan politik, sosial, ekonomi, budaya, serta dalam menjalankan kehidupan berbangsa dan bernegara.

“Kita harus bangga memiliki Pancasila sebagai ideologi bangsa Indonesia, sebagai bagian dari identitas bangsa kita, DNA bangsa kita,” katanya pula.

Selain itu, dia menyambut baik penandatanganan nota kesepahaman antara BPIP dengan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI).

Menurut dia, semangat dari nota kesepahaman tersebut adalah untuk memastikan ada napas Pancasila dalam setiap peraturan perundang-undangan yang akan lahir di parlemen.

Puan berharap BPIP terus melakukan sosialisasi dan kerja sama dengan berbagai pihak untuk menguatkan Pancasila sebagai bintang penuntun kehidupan berbangsa dan bernegara.

“BPIP perlu menjadi garda terdepan dalam menjaga dan mengembangkan pemikiran-pemikiran yang memperkuat Pancasila,” katanya.

Dalam acara tersebut juga hadir antara lain Kepala BPIP Yudian Wahyudi, dan Wakil Ketua Dewan Pengarah BPIP Try Sutrisno. Selain itu, juga dihadiri Wakil Ketua DPR RI Muhaimin Iskandar dan Rachmat Gobel, Wakil Ketua MPR RI Ahmad Basarah, dan Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPR RI Utut Adianto.(bgn123)21062117

Badung, Baliglobalnews

Ketua DPR-RI, Puan Maharani, bersama Menteri Sosial (Mensos), Juliari P. Batubara dan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), IGA Bintang Darmawati, menyerahkan bantuan sosial tunai (BST), program bantuan sosial beras (BSB) dan program sembako bagi keluarga penerima manfaat (KPM) secara simbolis di Wantilan Pura Dalem Abiansemal, Desa Abiansemal Dauh Yeh Cani, Kabupaten Badung, Jumat (16/10).

Bantuan tersebut sebagai bagian dari program jaring pengaman sosial dalam rangka menangani dampak Covid-19. Puan diterima oleh Pjs. Bupati Badung, I Ketut Lihadnyana; Ketua DPRD Badung, Putu Parwata; Sekda I Wayan Adi Arnawa; Kadis Sosial dan PPPA Provinsi Bali, Dewa Mahendra Putra serta Dirut PT Pos Indonesia, Faizal Rochmad Djoemadi. 

Lihadnyana menyampaikan terima kasih dan merupakan kehormatan bagi Badung atas kunjungan Ketua DPR RI, Menteri Sosial dan Menteri PPPA ditengah pandemi Covid-19. Karena dengan kunjungan ini sebagai motivasi seluruh komponen masyarakat Badung untuk terus berupaya mencegah dan memutus rantai penyebaran wabah Covid-19.

Dia menyebutkan dalam percepatan penanggulangan wabah Covid-19, Pemkab Badung telah menyusun langkah-langkah strategis dengan mengedepankan muatan lokal. Pemkab Badung juga telah mengambil beberapa langkah kebijakan dalam upaya meringankan beban masyarakat terdampak Covid-19 yakni; gratis pembayaran pemakaian PDAM, pemberian sembako, insentif bagi masyarakat yang di PHK/dirumahkan, menyiapkan rumah singgah, intensifikasi pembiayaan BPJS, bantuan masker serta pengadaan APD dan insentif bagi tenaga medis. 

Berkenaan dengan jaring pengaman sosial di Badung, kata dia, Program Keluarga Harapan (PKH), Badung memiliki 4.425 KPM dan dari bulan Januari sampai saat ini telah disalurkan bantuan Rp 16,4 miliar lebih. Untuk program sembako Kemensos, penerima reguler dan perluasan dalam penanggulangan Covid-19 sejumlah 9.429 KPM, program BSB dialokasikan sebanyak 4.081 KPM. Sedangkan untuk program BST sejumlah 12.877 KPM.

”Kami atas nama masyarakat dan Pemerintah Kabupaten Badung mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Pemerintah Pusat atas seluruh bantuan dan program yang telah diluncurkan untuk masyarakat Badung yang sangat bermanfaat meringankan beban masyarakat dalam upaya percepatan penanggulangan wabah corona ini,” ucapnya.

Sementara Puan Maharani mengatakan kehadirannya dalam penyaluran bantuan ini adalah dalam rangka pengawasan legislatif atas program perlindungan sosial yang telah diberikan pemerintah. Sekaligus memantau mekanisme penyaluran bantuan sosial kepada keluarga yang berhak menerima.

”Bantuan pemerintah ini kita pastikan diberikan langsung kepada warga tidak mampu, untuk mempertahankan kelangsungan hidupnya di masa pandemi Covid seperti ini. Bantuan ini agar dipergunakan untuk hal-hal bermanfaat,” ujarnya.

Selain itu, Puan mengajak masyarakat selalu menerapkan protokol kesehatan dalam kehidupan sehari-hari seperti pakai masker, rutin cuci tangan dengan sabun dan jaga jarak. Dijelaskan, Bali merupakan salah satu daerah yang paling terdampak secara pariwisata. Untuk itu perhatian pemerintah dan DPR, bagaimana dampak pariwisata tidak berkelanjutan, dengan pemberian bantuan sosial. ”Hingga kini Covid-19 belum ada obatnya, untuk itu jangan berputus asa, tetap jalankan protokol kesehatan. Supaya Bali ini segera aman, hidup normal kembali, masyarakatnya tambah sejahtera dan pariwisata kembali seperti semula. Kami harap gotong royong dari kita semua ini akan menguatkan, untuk Bali bisa bangkit kembali,”  tegas putri Presiden ke-5 RI, Megawati Soekarnoputri itu. (bgn) 

Sedangkan Dirjen Penanganan Fakir Miskin, Kementerian Sosial Asep Sasa Purnama melaporkan bahwa Kemensos RI yang juga sebagai anggota Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 telah melaksanakan percepatan penanganan Covid-19 dengan penyelenggaraan program diantaranya bantuan pangan non tunai (BPNT), kartu sembako, BST, BST kartu sembako non PKH, BSB, pemenuhan keluarga penerima bantuan sosial dan program PKH. “Untuk realisasi pelaksanaan program Kemensos saat ini sudah mencapai 81 persen,” katanya. 

Dikatakan, jumlah penerima manfaat BPNT/program Sembako di Provinsi Bali sebanyak 174.480 KPM, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 452,050 miliar. Kemudian untuk BST, ditujukan bagi 189.635 KPM dengan nilai Rp. 568,869 miliar. Di bulan Agustus juga disalurkan bagi 94.300 KPM BPNT non PKH dengan nilai bantuan sebesar Rp. 47,150 miliar. Sehingga keseluruhan anggaran sebesar Rp. 935.471 miliar. Dan untuk BSB di Provinsi Bali ditujukan bagi 86.566 KPM dengan volume beras sebanyak 3.895.470 kg atau senilai Rp. 39.024 miliar. (bgn122)20101619

Denpasar, Baliglobalnews

Ketua DPR RI Puan Maharani meminta pemerintah terus memperhatikan nasib masyarakat khususnya di Bali yang terdampak parah pandemi COVID-19 karena sektor pariwisata sebagai penopang utama ekonomi di daerah tersebut, saat ini lumpuh akibat pandemi.

“Perhatian pemerintah, perhatian DPR RI salah satunya bagaimana agar dampak pandemi terhadap sektor pariwisata tidak berkelanjutan. Salah satunya dengan memberi bantuan sosial (bansos) yang Bapak-Ibu terima sekarang,” kata Puan dalam keterangannya di Jakarta, Jumat (16/10).

Hal itu dikatakannya di hadapan warga penerima Bansos, di Kabupaten Badung, Bali, Jumat.

Pemberian bansos dilakukan Puan yang didampingi Menteri Sosial Juliari Batubara, serta Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak I Gusti Ayu Bintang Darmawati, di Pendopo Jaba Pura, Desa Dauh Yeh Cani, Kecamatan Abiansemal, Badung.

Puan menegaskan bahwa pemberian bansos jadi salah satu upaya pemerintah dalam membantu warga bertahan di masa pandemi COVID-19 dan DPR RI akan mengawasi ketat penyaluran anggaran bansos tersebut.

Selain itu, dia berpesan agar warga taat pada protokol kesehatan mencegah penyebaran COVID-19 dan melaporkan jika ada penyelewengan bantuan sosial.

“Saya datang ke sini melakukan fungsi pengawasan DPR atas program bansos. Gunakan bansos untuk hal-hal yang bermanfaat,” ujarnya.

Dia mengutip berdasarkan data Ditjen Penanganan Fakir Miskin Kementerian Sosial, jumlah anggaran bansos untuk Provinsi Bali mencapai Rp935.471.000 untuk 174.480 keluarga penerima manfaat bansos sembako, 189.635 keluarga penerima bansos tunai, dan 934.300 keluarga penerima bantuan non-PKH.

Puan mengatakan meskipun capaian pencairan bantuan sudah 81 persen namun pemerintah harus tetap memberikan perhatian supaya masyarakat Bali bisa segera bangkit.

“Saya akan terus awasi. Penting menjaga kesejahteraan, keamanan, agar Bali bisa bangkit seperti semula,” katanya.

Dalam kesempatan tersebut, Puan secara simbolis menyerahkan bantuan sosial kepada tiga warga yang mewakili 776 keluarga penerima manfaat di Desa Dauh Yeh Cani. Bantuan sosial yang diserahkan Puan terdiri dari uang tunai Rp300 ribu, 15 kilogram beras, dan paket sembako.

Usai memberikan bansos dan berdialog dengan warga, Puan meninjau Simulasi penyaluran Bantuan Sosial Tunai oleh PT Pos Indonesia, BSB oleh Bulog, dan Sembako oleh Bank BNI.

Setelah itu, Puan memantau penyaluran bansos di Kelurahan Panjer, Denpasar. Di Lokasi ini, perempuan pertama yang menjabat Ketua DPR RI itu melihat langsung transaksi penyaluran Bantuan Pangan non Tunai (BPNT) di e-Warong Kelompok Usaha Bersama (Kube) dan dilanjutkan berdialog dengan warga penerima manfaat.

Puan juga mendatangi dan mengecek rumah para penerima bansos. Rumah pertama yang didatangi milik Ni Ketut Reki, seorang janda berusia 70 tahun, yang anaknya menyandang disabilitas. Puan berdialog dengan Ibu tersebut, lalu menyerahkan bantuan paket sembako. “Terima kasih Ibu Puan atas bantuan dan perhatiannya,” ujar Ni Ketut.

Puan lalu melanjutkan perjalanannya dan berhenti di rumah Nyoman Suartini (42), seorang ibu penjual canang (wadah sajen). Suami Nyoman Suartini kehilangan penghasilan lantaran tempat kerjanya terdampak pandemi COVID-19. Puan juga berbincang dengan Nyoman Suartini, lalu menyerahkan Bansos Tunai untuk ibu 4 anak tersebut. “Terima kasih kepada Ibu Puan, kepada Presiden dan Menteri Sosial atas bantuannya,” ujar Nyoman Suartini. (bgn123)20101616