Singasana, Baliglobalnews

Proses hukum kasus pengeroyokan terduga pencuri ayam di banjar Juwuk Legi, Desa Batunya, Kecamatan Baturiti, terus bergulir di ranah penegak hukum dengan menetapkan lima warga setempat sebagai tersangka.

Menyikapi perkembangan tersebut, Ketua DPRD Kabupaten Tabanan I Nyoman Arnawa meminta aparat penegak hukum mulai dari kepolisian, kejaksaan, hingga pengadilan melihat perkara ini secara utuh dan adil. Arnawa mendorong agar latar belakang kejadian serta kondisi sosial keluarga para tersangka turut dipertimbangkan dalam setiap tahapan hukum. “Dari kasus ini, saya melihat kedua belah pihak menjadi korban. Saya berduka cita atas meninggalnya korban, namun di sisi lain, tidak boleh dilupakan jika para keluarga yang terjerat kasus hukum akibat pengeroyokan masal ini juga adalah korban,” ujar Arnawa pada Jumat (14/8/2026). 

Arnawa mengungkapkan bahwa kelima warga Juwuk Legi yang kini berstatus tersangka berasal dari kalangan keluarga tidak mampu dan memiliki tanggungan anak-anak yang masih di bawah umur. Ketiadaan mereka sebagai tulang punggung keluarga dinilai memberi dampak sosial yang berat bagi keluarga di rumah.

Selain itu, kata dia, peristiwa fatal tersebut merupakan puncak kemarahan warga yang selama ini resah akibat maraknya kasus pencurian ayam yang kerap menimpa masyarakat Juwuk Legi tanpa adanya rasa aman. “Terkait dengan insiden di Juwuk Legi, sesuai informasi yang beredar sejauh ini, yang bersangkutan sudah sering melakukan pelanggaran hukum, bahkan menjadi DPO dan lain sebagainya,” katanya.

Melihat korban tewas ini adalah buronan polisi dengan kasus yang sama, Arnawa berharap pihak kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan mampu melihat perkara ini secara jernih dan memberikan keadilan bagi semua pihak.

Arnawa juga berharap agar warga Juwuk Legi yang kini menjadi tersangka bisa mendapatkan keringanan hukuman dalam proses persidangan. Selain karena para tersangka ini juga merupakan korban dari kejahatan yang dilakukan oleh terduga maling ayam yang tewas dikeroyok. “Saya berharap polisi, kejaksaan, dan pengadilan bisa memberikan keadilan, dan pihak Juwuk Legi yang menjadi tersangka bisa mendapatkan keringanan,” pungkasnya. (*/bgn020)26081714

Singasana, Baliglobalnews

Pemberlakuan Pasal 146 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (HKPD) membayangi alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Tabanan. Aturan tersebut membatasi alokasi belanja pegawai pemerintah daerah maksimal sebesar 30 persen, yang rencananya akan efektif berlaku penuh pada tahun anggaran 2027 mendatang.

Meskipun saat ini masih berada dalam masa transisi, Ketua DPRD Kabupaten Tabanan I Nyoman Arnawa secara tegas meminta jajaran eksekutif untuk bijaksana dan memastikan kebijakan penyesuaian anggaran tersebut tidak mengorbankan formasi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di lingkungan Pemkab Tabanan.

Arnawa menegaskan penolakan keras jika eksekutif mengambil langkah pintas dengan merumahkan atau mengurangi tenaga PPPK demi mengejar batas maksimal alokasi belanja pegawai. Menurut dia, keberadaan PPPK sangat vital bagi keberlangsungan pelayanan publik dan stabilitas sistem birokrasi di Kabupaten Tabanan. “Meskipun ada ketentuan untuk menghemat belanja pegawai di lingkungan pemerintah daerah, namun untuk di Kabupaten Tabanan, saya secara tegas menolak jika kebijakan tersebut berdampak pada tenaga PPPK yang ada di Tabanan,” ujarnya ketika ditemui usai memimpin rapat kerja Badan Anggaran (Banggar) bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) pada Kamis (6/8/2026).

Dia menyampaikan keputusan merumahkan pegawai akan menimbulkan gejolak sosial serta mengganggu kinerja operasional di berbagai instansi daerah. Sebagai jalan keluar dari tekanan batas belanja pegawai 30 persen tersebut, Arnawa mendesak pihak eksekutif untuk berfokus pada strategi peningkatan pendapatan asli daerah (PAD). Menurut dia, pembesar porsi APBD dari sektor pendapatan lokal secara otomatis akan memperlebar ruang alokasi belanja pegawai tanpa harus mengurangi jumlah personel. “Solusinya, ya pihak eksekutif harus mencari cara bagaimana meningkatkan pendapatan sehingga tetap bisa mempertahankan formasi PPPK yang ada saat ini. Karena jika sampai mereka dirumahkan, saya secara tegas tidak bisa terima,” katanya.

Namun demikian, jika kebijakan nasional tersebut wajib diterapkan secara kaku pada 2027 mendatang, Arnawa berharap Pemkab Tabanan dapat bersikap realistis dan mengedepankan kebijaksanaan dalam mengeksekusi setiap langkah efisiensi. “Jika nanti kebijakan tersebut diterapkan di Pemkab Tabanan, saya berharap nanti ada kebijaksanaan dalam penerapannya,” pungkasnya. (*/bgn020)26080712

Singasana, Baliglobalnews

Ketua DPRD Kabupaten Tabanan I Nyoman Arnawa meminta semua pihak, khususnya aparat penegak hukum, untuk melihat dan menyelesaikan kasus pengeroyokan terduga pelaku pencurian ayam di Banjar Dinas Juwuk Legi, Desa Batunya, Kecamatan Baturiti secara jernih dan objektif.

Arnawa menilai insiden yang melibatkan lima warga setempat hingga ditetapkan sebagai tersangka tersebut merupakan akumulasi dari kejenuhan dan kekesalan warga atas maraknya aksi pencurian yang terjadi berulang kali selama ini. “Kejadian ini memang tidak baik, namun peristiwa ini bisa terjadi tentunya ada dasarnya, di mana masyarakat Juwuk Legi sudah sering menjadi korban pencurian sejak dulu,” ujar Nyoman Arnawa pada Kamis (30/7/2026).

Arnawa memaparkan bahwa berdasarkan keterangan dari warga serta perangkat Banjar Dinas Juwuk Legi, terduga pelaku pencurian yang meninggal (KD) diketahui sudah pernah beberapa kali tepergok melancarkan aksi serupa di wilayah tersebut. Bahkan dalam insiden sebelumnya, terduga pelaku disebut sempat melakukan pengancaman hingga berhasil meloloskan diri.

Kondisi inilah yang memicu kesepakatan adat di tengah warga untuk memberikan efek jera melalui penanda darurat berupa kulkul bulus (tabuhan kentongan) saat pelaku kembali tepergok. “Kesepakatan kulkul bulus ini merupakan salah satu bentuk kesepakatan hukum adat yang masih hidup dalam masyarakat Bali dan masih dipakai sampai saat ini,” katanya.

Atas dasar latar belakang tersebut, Arnawa berharap aparat penegak hukum dapat memroses perkara ini secara proporsional demi menghadirkan rasa keadilan yang seimbang bagi semua pihak. Pihaknya juga mendorong agar kelima warga Juwuk Legi yang saat ini sedang menjalani proses hukum di Mapolres Tabanan mendapat kemudahan serta keringanan hukuman. “Kami berharap kepada semua pihak bisa memberikan jalan yang terbaik, khususnya kepada para korban pencurian yang saat ini menjadi tersangka, bisa diberikan kemudahan dalam menjalani proses hukum, karena mereka juga korban yang sedang membela haknya,” katanya.

Meski demikian, pimpinan legislatif Tabanan ini tetap menyampaikan duka cita mendalam atas meninggalnya korban dalam insiden tersebut. Dia mengimbau seluruh lapisan masyarakat agar kejadian serupa tidak terulang kembali, baik di wilayah Kabupaten Tabanan maupun daerah lainnya di Bali. (bgn020)26073010

Singasana, Baliglobalnews

Ketua DPRD Kabupaten Tabanan I Nyoman Arnawa menerima audiensi jajaran Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Tabanan di Ruang Kerja Ketua DPRD Tabanan pada Rabu (8/7/2026).

Pertemuan lintas lembaga ini menjadi momentum strategis untuk memperkuat kolaborasi kelembagaan dalam mengawal proses demokrasi serta menciptakan iklim politik yang sehat dan kondusif di Kabupaten Tabanan.

Rombongan pengawas pemilu tersebut dipimpin oleh Ketua Bawaslu I Ketut Narta didampingi Anggota Bawaslu Ni Putu Ayu Winariati dan I Made Winarya, Kepala Sekretariat Ni Komang Fitri Suarnadi, beserta jajaran staf.

Narta menyampaikan bahwa audiensi ini merupakan momentum strategis untuk mempererat koordinasi lintas lembaga. “Audiensi ini adalah bentuk komitmen Bawaslu Kabupaten Tabanan dalam membangun sinergitas dan dukungan kelembagaan bersama DPRD Kabupaten Tabanan sebagai mitra strategis dalam penyelenggaraan demokrasi,” ujarnya.

Dia melaporkan pelaksanaan tugas dan fungsi pada masa non-tahapan. Materi yang disampaikan meliputi pengawasan pemutakhiran data pemilih berkelanjutan atau PDPB, pendidikan pemilih, serta program Klompencapir Pemilu dan Demokrasi sebagai upaya meningkatkan literasi kepemiluan di masyarakat. Dia juga menyampaikan harapan agar kolaborasi dengan DPRD Kabupaten Tabanan semakin erat dalam mendukung penguatan kelembagaan dan menciptakan iklim demokrasi yang sehat dan kondusif.

Arnawa menyambut baik audiensi tersebut. Dia mengapresiasi inisiatif Bawaslu dalam membangun komunikasi lintas lembaga sebagai fondasi penguatan demokrasi di daerah. “Kami di lembaga dewan sangat mengapresiasi kehadiran rekan-rekan Bawaslu Tabanan. Komunikasi lintas lembaga seperti ini sangat penting sebagai langkah awal untuk menyamakan persepsi, mempererat kemitraan, mendorong partisipasi aktif masyarakat, serta memperkuat penyelenggaraan pemilu yang berintegritas ke depan,” katanya. (*/bgn020)26071008

Singasana, Baliglobalnews

Ketua DPRD Kabupaten Tabanan I Nyoman Arnawa menghadiri dan memberikan apresiasi tinggi terhadap pelaksanaan Pesta Kesenian Bali (PKB) Kabupaten Tabanan. Kehadiran panggung pra-PKB lokal ini dinilai sebagai wadah strategis untuk menguji mental, mengasah rasa percaya diri, serta mematangkan kesiapan para seniman Tabanan sebelum berlaga di level provinsi.

Ajang pemanasan seni budaya yang dipusatkan di Panggung Terbuka Garuda Wisnu Singasana (GWS), area Taman Bung Karno ini, berlangsung meriah pada Minggu (7/6/2026). Arnawa secara khusus memuji terobosan mandiri dari pemerintah daerah yang menginisiasi festival budaya di tingkat lokal sebagai simulasi nyata bagi ribuan seniman daerah. “Saya tentu saja mengapresiasi acara tersebut. Bisa dikatakan itu tes mental buat mereka (para seniman) sebelum tampil di ajang yang lebih besar,” ujar Arnawa ketika memberikan keterangan pada Selasa (9/6/2026).

Arnawa mengamati bahwa keunikan inisiatif pemanasan PKB di tingkat daerah merupakan langkah baru yang sangat efektif. Kehadiran panggung lokal ini dipandang mampu meminimalkan potensi kesalahan teknis di lapangan, sekaligus menjadi sarana evaluasi yang riil bagi para pembina seni sebelum resmi melepas kontingen Tabanan ke level provinsi.

Kendati memberikan pujian, pimpinan parlemen asal Penebel ini mendorong agar festival kebudayaan semacam ini tidak sekadar menjadi rutinitas tahunan yang monoton. Pihaknya menuntut adanya pengembangan kreativitas yang dinamis dengan merangkul lebih banyak talenta-talenta lokal baru di Tabanan. “Jadi kalau jadi agenda tahunan, maka tidak hanya harus monoton. Bisa ditambah seniman lainnya,” katanya.

Secara teknis, tercatat sekitar 2.000 seniman Tabanan telah menjalani persiapan intensif yang sangat ketat sejak Januari 2026 lalu. Proses latihan tersebut mendapatkan pendampingan langsung dari kalangan akademisi serta budayawan senior guna memastikan kualitas pementasan berada di level tertinggi.

Untuk pergelaran di Taman Budaya Art Centre Denpasar yang dijadwalkan berlangsung mulai 13 Juni hingga 12 Juli 2026 mendatang, Kabupaten Tabanan telah menyiapkan 15 materi penampilan terbaik. Jumlah tersebut terbagi ke dalam sembilan kategori parade dan enam kategori perlombaan.

Menariknya, selain menjadi panggung unjuk gigi bagi para pelaku seni, festival pra-PKB yang berlangsung di Tabanan ini juga memberikan dampak perputaran ekonomi yang nyata di lapangan. Hal ini dibuktikan dengan penyediaan stan-stan khusus yang memfasilitasi para pelaku UMKM kuliner serta kerajinan kreatif lokal untuk memasarkan produk unggulan mereka kepada para pengunjung. (*/bgn020)26060914

Singasana, Baliglobalnews

Ketua DPRD Kabupaten Tabanan I Nyoman Arnawa menghadiri upacara pelepasan Kontingen Pekan Olahraga Pelajar (Porjar) Kabupaten Tabanan menuju ajang Porjar Provinsi Bali Tahun 2026. Upacara pelepasan yang dilaksanakan bertepatan dengan Hari Lahir Pancasila ini dipimpin oleh Wakil Bupati Tabanan I Made Dirga di Halaman Depan Kantor Bupati Tabanan pada Senin (1/6/2026).

Arnawa menyampaikan rasa bangga dan apresiasinya kepada seluruh jajaran pelatih, official, serta ratusan atlet pelajar yang terpilih mewakili gumi makepung. Dia meminta seluruh anggota kontingen untuk senantiasa menanamkan rasa bangga dan tanggung jawab besar selama berlaga di tingkat provinsi. “Hari ini kami selaku Ketua DPRD bersama pemerintah daerah melepas kontingen pelajar Tabanan untuk mengikuti Pekan Porjar Provinsi Bali. Harapan kami, bagaimana Tabanan itu selalu membawa nama yang terbaik, disiplin, sehat semua, dan di akhir mampu membawa juara, merebut juara untuk Tabanan yang kita cintai,” katanya.

Sementara dalam sambutan Bupati Tabanan yang dibacakan oleh Wabup I Made Dirga menyampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada seluruh pihak, mulai dari sekolah hingga orang tua, yang telah bekerja keras mempersiapkan kesiapan fisik dan mental para atlet.

Dirga menegaskan bahwa Porjar bukan sekadar kompetisi olahraga, melainkan ajang pembentukan karakter, mental juara, disiplin, kerja keras, sportivitas, dan tanggung jawab. “Keikutsertaan saudara-saudara dalam Porjar bukan sekadar mengikuti sebuah kompetisi olahraga, tetapi juga menjadi ajang pembentukan karakter, mental juara, disiplin, kerja keras, sportivitas dan rasa tanggung jawab,” katanya.

Dia juga menegaskan komitmen Pemerintah Kabupaten Tabanan dalam mewujudkan visi Nangun Sat Kerthi Loka Bali menuju Tabanan Era Baru yang Aman, Unggul, dan Madani (AUM). Menurutnya, para atlet pelajar yang dilepas merupakan bagian penting dalam mewujudkan generasi muda Tabanan yang unggul dan berprestasi.

Kepada para atlet, Dirga berpesan agar bertanding dengan disiplin, penuh semangat, dan percaya diri. “Kalian adalah putra-putri terbaik Kabupaten Tabanan yang telah melalui proses seleksi pembinaan. Oleh karena itu, yakinlah pada kemampuan diri sendiri dan tunjukkan kemampuan terbaik yang kalian miliki,” katanya.

Sementara Kepala Dinas Pendidikan I Gusti Putu Ngurah Darma Utama melaporkan bahwa Porjar Provinsi Bali Tahun 2026 akan berlangsung pada 5-10 Juni 2026 di berbagai venue olahraga di Denpasar dan Tabanan. Kontingen Kabupaten Tabanan berjumlah 801 orang yang terdiri atas 648 atlet pelajar, 125 official dan pelatih, serta 28 tim kesehatan dan panitia pelaksana.

Seluruh kontingen akan mengikuti pertandingan pada 32 cabang olahraga dari total 44 cabang olahraga yang dipertandingkan dalam Porjar Provinsi Bali Tahun 2026. Dengan semangat Hari Lahir Pancasila, para atlet diharapkan mampu meraih prestasi terbaik sekaligus mengharumkan nama Kabupaten Tabanan di tingkat Provinsi Bali.

Turut hadir para asisten Sekda, kepala perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tabanan, Ketua Umum KONI Kabupaten Tabanan, para ofisial, pelatih, undangan, serta para atlet yang akan mewakili Kabupaten Tabanan. (bgn020)26060113

Singasana, Baliglobalnews 

Cuaca ekstrem berupa hujan deras disertai angin kencang memicu kerusakan parah di Pura Luhur Beji Pekiyisan (Beji Toya Tabah), Desa Babahan, Kecamatan Penebel di Kabupaten Tabanan. Bangunan bale piasan di pura kahyangan jagat tersebut dilaporkan roboh total. Selain itu, bangunan senderan (tembok pembatas) di area pura sepanjang 8 meter juga ambruk dengan tingkat kerusakan yang cukup serius.

Ketua DPRD Kabupaten Tabanan I Nyoman Arnawa langsung turun ke lokasi untuk meninjau langsung kondisi kerusakan objek yang terdampak bencana tersebut pada Senin (18/5/2026). Melihat dampak kerusakan yang cukup parah pada bangunan piasan dan senderan pura, Arnawa menyatakan keprihatinan yang mendalam. Langkah cepat langsung diambil dengan berkoordinasi bersama krama adat setempat untuk melakukan penanganan awal secara swadaya. “Melihat kondisi ini, maka saya bersama-sama dengan masyarakat pertama-tama akan mengajak masyarakat untuk bergotong-royong menangani persoalan bencana alam ini,” ujarnya.

Mengingat kerusakan fisik bangunan pura memerlukan penanganan rekonstruksi yang serius, pimpinan dewan ini menegaskan telah melaporkan musibah ini kepada Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Tabanan agar segera mendapat atensi dan bantuan darurat. “Yang kedua, kami sudah laporkan kepada BPBD Kabupaten Tabanan untuk segera bersikap. Dan mungkin kalau bisa dibantu, untuk segera bisa dibangun kembali piasan ini,” katanya.

Penanganan pascabencana di Pura Luhur Beji Pekiyisan ini menjadi sangat krusial mengingat waktu pelaksanaan upacara keagamaan yang sudah sangat dekat. Sesuai kalender adat, pura ini dijadwalkan akan melaksanakan upacara piodalan pada Hari Raya Kuningan mendatang.

Arnawa menyatakan selaku pimpinan Dewan berkomitmen penuh untuk mengawal proses pembersihan hingga pembangunan kembali fasilitas pura yang rusak agar seluruh rangkaian upacara keagamaan krama tidak terganggu. “Maka dari itu, kami bersama masyarakat bergotong royong agar ini segera bisa diselesaikan. Kita targetkan pada saat hari pelaksanaan Pujawali nanti, persoalan bangunan yang rusak dan senderan roboh ini semuanya sudah clear dan rapi kembali,” pungkasnya.

Pura tersebut sebelumnya juga sempat mendapatkan fasilitasi bantuan dana hibah dari Kabupaten Badung Rp2,7 miliar untuk pembangunan infrastrukturnya. (bgn020)26051810

Mangupura, Baliglobalnews

Ketua DPRD Kabupaten Badung I Gusti Anom Gumanti mendampingi Bupati Badung I Wayan Adi Arnawa menghadiri karya mamungkah, ngenteg linggih, nilapati, nyurud ayu dan padudusan wraspati kalpa agung di Pura Pererepan Dalem Pemutih dan Dalem Kapal Bualu, Lingkungan Desa Bualu, Kelurahan Bualu, Kecamatan Kuta Selatan, Badung, pada Rabu (11/2/2026).

Bupati Adi Arnawa mengapresiasi yang tinggi atas semangat, kekompakan, dan gotong-royong masyarakat dalam melaksanakan upacara yang utama ini. “Semangat dan kekompakan masyarakat dalam ngayah adalah cerminan nilai-nilai luhur yang harus terus dijaga dan diwariskan kepada generasi muda. Pemkab Badung akan senantiasa mendukung upaya masyarakat dalam menjaga kelestarian adat dan budaya. Saya berharap upacara ini berjalan dengan lancar sebagai wujud ungkapan rasa syukur dan terima kasih kita kepada Ida Sang Hyang Widhi Wasa/Tuhan Yang Maha Esa. Semoga kita semua senantiasa dianugerahi kesehatan dan kerahayuan,” ujarnya.

Manggala Prawartaka Karya I Made Suarma mengucapkan banyak terima kasih atas kehadiran Bupati Badung bersama undangan lainnya dimana krama melaksanakan upacara mamungkah, ngenteg linggih, nilapati, nyurud ayu dan padudusan wraspati kalpa agung di Pura Pererepan Dalem Pemutih dan Dalem Kapal Bualu. “Adapun upacara ini kami laksanakan mengawali dari tanggal 18 ngaturan uning karya, tanggal 28 Januari melaspas, tanggal 30 Januari nuur tirta, 31 Januari netegan karya, tanggal 2 Februari mecaru, tanggal 5 dan 6 Februari Nunas tirta. Pada tanggal 8 Februari penilapatian, tanggal 9 Februari melaksanakan upacara pemelastian dan puncaknya tanggal 11 Februari. Untuk dana yang kami habiskan dalam upacara ini sekitar kurang lebih Rp550 juta sampai penyineban tanggal 14,” katanya.

Hadir pula Anggota DPRD Provinsi Bali Ketut Tama Tenaya, Camat Kuta Selatan Ketut Gede Arta, Lurah, Kaling, Bendesa Adat Bualu, tokoh masyarakat I Wayan Muntra serta masyarakat setempat. Bupati Adi Arnawa membantu dana hibah upakara Tahun Anggaran Induk 2026 Rp300 juta. (bgn003)26021111

Tabanan, Baliglobalnews

Wacana Pemerintah Pusat melalui Badan Gizi Nasional (BGN) untuk mengangkat pekerja Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) langsung menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) menuai kritik keras dari DPRD Tabanan. Kebijakan ini dinilai melukai rasa keadilan bagi ribuan tenaga pendidik dan pegawai non-ASN yang telah lama mengabdi di daerah.

Ketua DPRD Tabanan I Nyoman Arnawa menyatakan ketidaksetujuannya jika pegawai SPPG langsung mendapatkan status PPPK. Dia menyoroti fakta bahwa di lapangan masih banyak guru yang telah mengabdi selama puluhan tahun, namun tetap berstatus kontrak dengan penghasilan minim. “Kalau melihat kondisi saat ini, banyak guru yang sudah lama mengabdi, bahkan puluhan tahun, tetapi masih berstatus kontrak dan menerima gaji ratusan ribu. Ini tentu menjadi persoalan keadilan,” ujar Arnawa pada Minggu (8/2/2026).

Arnawa menyebutkan di Kabupaten Tabanan terdapat 2.923 tenaga kontrak yang memang telah diangkat menjadi PPPK. Namun, status mereka masih sebatas PPPK paruh waktu, yang menurutnya belum memberikan kepastian kesejahteraan yang layak. Dia menilai skema program makan bergizi gratis (MBG) yang melibatkan SPPG hingga kini belum memiliki arah dan tata kelola yang sepenuhnya jelas ke depan. Oleh karena itu, pengangkatan mereka menjadi aparatur negara dianggap masih terlalu dini dan perlu kajian mendalam. “Kami belum sepakat jika pegawai SPPG MBG langsung diangkat menjadi PPPK, karena arah kebijakan dan pengelolaan programnya sendiri belum jelas ke depan,” katanya.

Arnawa menekankan menekankan bahwa dunia pendidikan seharusnya menjadi prioritas utama Pemerintah Pusat. Guru memiliki peran strategis dalam membentuk generasi bangsa, sehingga kepastian status mereka wajib didahulukan sebelum membuka peluang bagi formasi baru. “Kebijakan ini perlu ditinjau ulang agar tidak mengabaikan guru-guru dan pegawai non-ASN lain yang sudah lama mengabdi di daerah,” ujarnya.

Sebagai langkah konkret, DPRD Tabanan kini mendorong pemerintah daerah untuk memperjuangkan peningkatan status PPPK paruh waktu menjadi PPPK penuh waktu. Menurut dia, hal tersebut penting mengingat banyak tenaga yang telah mengabdi lintas wilayah selama puluhan tahun. “Mereka sudah lama mengabdi, bahkan bertugas jauh dari tempat tinggalnya selama puluhan tahun. Sudah sewajarnya kita memperjuangkan agar mereka bisa diangkat menjadi PPPK penuh waktu demi kesejahteraan mereka,” pungkasnya.(*/bgn020)26020911

Tabanan, Baliglobalnews 

Ketua DPRD Kabupaten Tabanan I Nyoman Arnawa menyampaikan keprihatinannya terkait musibah banjir yang menggerus lima unit rumah di kawasan Lembah Sanggulan Banjar Anyar Kecamatan Kediri. Hal itu disampaikannya seusai rapat dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) pada Rabu (17/9/2025).

Arnawa menduga bencana tersebut dipicu oleh bangunan yang menyalahi aturan tata ruang dan mendesak Pemkab Tabanan untuk segera melakukan normalisasi sungai Yeh Dati serta mengambil tindakan tegas. “Saya selaku pimpinan Dewan, sudah sempat menyampaikan kepada Bapak Bupati karena saya melihat ada bangunan-bangunan yang menyalahi tata ruang,” katanya.

Dia meminta OPD terkait, baik perizinan maupun OPD lainnya untuk lebih jeli dan tidak membiarkan bangunan berdiri di sempadan sungai. Menurut dia, lima bangunan yang tergerus banjir memang tidak layak, karena berada di area yang dilarang. Terkait ganti rugi, dia meminta Pemkab untuk berkoordinasi dengan pemilik rumah, menyinggung opsi kompensasi.

Arnawa menilai normalisasi Sungai Yeh Dati menjadi prioritas utama. Kondisi sungai yang saat ini menikung tajam (naga siku) sebanyak dua kali, ditambah ada pohon atau sampah yang hanyut, dan saya lihat ada yang buang kasur ke sungai, membuat aliran air tersumbat di terowongan kecil saat curah hujan tinggi. “Ini salah satu indikator penyebabnya. Maka dari itu saya minta kepada eksekutif kembali, tolong dinormalisasi, dibuat lurus sungai itu, karena itu sungai besar,” ujarnya.

Selain itu, Arnawa juga meminta perlunya pengawasan ketat terhadap pengembang nakal yang tidak mematuhi aturan tata ruang. Dia menegaskan, sebelum pembangunan dimulai, Dinas PUPRPKP harus melakukan pengecekan langsung ke lapangan.

Dia juga menyinggung pentingnya mengawasi pemanfaatan lahan produktif, sejalan dengan arahan Gubernur Bali. “Hal ini adalah tanggung jawab bersama untuk mengamankan masa depan anak cucu dan mewujudkan Bali yang berkelanjutan,” pungkasnya. (bgn020) 25091711