Mangupura, Baliglobalnews

Ketua DPRD Badung I Gusti Anom Gumanti didampingi Kadis Perinaker (Perindustrian dan Tenaga Kerja) Kabupaten Badung I Putu Eka Merthawan menerima audiensi puluhan yang terdiri dari pengurus dan anggota Serikat Pekerja Mandiri Angkasa Pura di Ruang Gosana II, Sekretariat DPRD Puspem Badung pada Senin (11/11/2024). Audiensi tersebut juga dihadiri dari perwakilan Polres Badung dan Polda Bali.

SPM Angkasa Pura mengeluhkan perlakuan yang mereka dapatkan setelah menggelar demo beberapa waktu lalu. Padahal, kata Sekretaris SPM Angkasa Pura Dewa Rai, demo tersebut sudah sesuai dengan peraturan yang berlaku dan sah dalam menuntut keadilan. Dia menyebutkan para pekerja tidak mendapatkan tuntutan yang mereka ajukan, tetapi justru sebaliknya. Dia mengaku mendapat perlakuan tidak sepantasnya dari perusahaan. Mereka yang menggelar demo ada 55 orang yang mendapat skorsing, namun yang terakhir tinggal 6 orang yang di antaranya juga pengurus hingga saat ini masih diskorsing. Mereka meminta perlindungan dan keadilan kepada Ketua DPRD. Mereka juga merencanakan akan menggelar demo di Kantor Bupati pada tanggal 14 November.

Usai menerima audiensi tersebut, Ketua DPRD I Gusti Anom Gumanti melihat mereka profesional dalam menangani masalah mereka. ”Mereka menginginkan adanya mediasi dan fasilitasi dari pemerintah. Artinya, Pemerintah rungulah rakyatnya seperti itu. Kita sudah tindak lanjuti, dan nanti akan kita panggil dari perusahaan tersebut, kita coba lakukan mediasi, kemudian kita melakukan permintaan-permintaan sesuai dengan aspirasinya,” katanya didampingi Kadis Perinaker Putu Eka Merthawan.

Namun Anom Gumanti menegaskan masalah disetujui dan tidak disetujui, menjadi hak mereka. ”Kan mereka perlu kita dengar, karena saya baru dilantik menjadi Ketua Dewan. Seutuhnya aspirasi mereka katanya sudah berjalan dari sebelumnya. Cuma saya kan tidak tahu sejauh mana masalah yang dialami. Tadi baru dijelaskan dan saya mengerti, 45 orang sudah direkrut kembali. Sekarang tinggal 6 orang lagi, itu yang jadi sumber permasalahannya. Oleh karena itu, saya sudah meminta kepada mereka untuk menyelesaikan ini secara kekeluargaan dan kami diberikan kesempatan sebagai mediator. Jadi kami tidak akan pertemukan, tetapi langsung memanggil pihak Perusahaan,” katanya.

Anom Gumanti melihat dalam penyelesaian segala permasalahan ada dua jalan, kekeluargaan atau jalur hukum. ”Kalau tidak tercapai dengan kekeluargaan atau buntu di kekeluargaan, yaa masing-masing pihak silakan di jalur hukum,” katanya.

Ketika ditanya terkait rencana demo ke Bupati, dia menyatakan dari pertemuan tersebut mereka justru mau mengikuti ajakan dan imbauan dari Dewan, Disnaker dan kepolisian untuk tidak melaksanakan demo pada tanggal 14. ”Ini harus kita berikan apresiasi terhadap sikap mereka yang sangat luar biasa. Itu yang menunjukkan sikap mereka yang profesional dalam menyelesaikan sebuah permasalahan. Artinya, mereka nggak ujug-ujug demo, mereka profesional, mereka paham apa yang harus mereka lakukan, mereka paham jalur dan mekanismenya,” katanya.

Sementara Eka Merthawan yang sempat memediasi kedua belah pihak menyatakan tidak tahu adanya skorsing terhadap pekerja dan sampai kapan akan diskorsing. ”Perkembangannya, 55 orang yang awalnya diskorsing sudah dipekerjakan walaupun dengan catatan. Itu kan kewenangan perusahaan. Yang kedua, yang diskorsing gajinya dibayar walaupun mereka tidak bekerja. Itu yang kami apresiasi dari perusahaan. Dari karyawan sekarang wajar, kalau ditanya kenapa 6 orang ini, kami masih menunggu mediasi pada Jumat (15/11/2024). Semoga pada saat itu disampaikan apa alasannya kenapa 6 orang ini masih diskorsing, itulah yang akan dilakukan oleh Pak Ketua (DPRD) bersama kami pada tanggal 15 yang akan datang. (bgn003)24111214

Mangupura, Baliglobalnews

Ketua DPRD Badung, Putu Parwata, didampingi Sekwan IGA Made Wardika, menerima audiensi AP I yang dipimpin oleh Herru Widiatmo di ruangan kerjanya, Sekretariat DPRD Puspem Badung pada Selasa (20/6/2023).

“Mereka menyampaikan kepada kami di DPRD, ingin mendapatkan satu pengurangan pajak atau insentif pajak daerah terkait dengan PBB Angkasa Pura I, dimana mereka sudah bersurat kepada Pemerintah, dalam hal ini kepada Bupati dan juga ditembuskan kepada kami di DPRD mohon pengurangan PBB atau insentif PBB sebesar 20 persen,” kata Parwata usai audiensi.

Parwata menyatakan sesungguhnya sudah menindaklanjuti, karena bagaimanapun paham bahwa kita baru bangkit dari Covid. Pada Jumat lalu, kata dia, pihaknya sudah berkoordinasi dengan pemerintah yang dihadiri oleh Sekda, Bapenda, Inspektorat, Bagian Hukum.

“Hari ini kami melakukan diskusi kembali dengan Angkasa Pura, karena ada satu persyaratan yang harus dipenuhi dalam memberikan insentif, pertama terjadinya bencana, kedua memang ada kerugian. Kami melakukan komunikasi pagi ini untuk menegaskan bahwa memang betul AP ini mengalami kerugian berdasarkan audit. Karena itu kami mohon satu penjelasan karena kondisi Angkasa Pura ini sebagai AP I, bahwa AP I ini mengalami kerugian kurang lebih Rp 725 miliar. Itu hasil audit tahun 2022, yang juga sudah diunggah di Kementerian Keuangan. Karena itu kami mohon kepada pemerintah untuk mempercepat penerbitan SPT-nya, keringanan insentif pajaknya supaya segera dilakukan. Kami juga minta AP I begitu diterbitkan AP I siap untuk melakukan dan merealisasinya,” katanya.

Ditanya apakah kebijakan itu akan mengurangi PAD, Parwata menyatakan dengan pengurangan itu justru bisa memberikan insentif kepada mereka tetapi tidak keluar dari peraturan perundangan yang dimiliki. “Berdasarkan aturan pemerintah daerah, kita bisa memberikan insentif 20 persen, tetapi harus ada alasan yang jelas dan tepat, yakni bencana dan hasil audit mereka rugi,” katanya.

Parwata menegaskan pemberian insentif sesuai dengan peraturan darah dan peraturan bupati juga bisa diberikan kepada masyarakat, badan usaha, sepanjang memenuhi persyaratan, karena bencana dan hasil audit. (bgn003)23062009

Mangupura, Baliglobalnews

Ketua DPRD Badung, Putu Parwata, menerima audiensi Panitia Gereja Legian, Gereja Kristen Protestan di ruang kerjanya, Sekretariat DPRD Kabupaten Badung, Rabu (25/1/2023).

Parwata menyebutkan Panitia Gereja Legian sudah pernah dibantu hibah Rp 6,5 miliar untuk pembangunan fisik. Akan tetapi, panitia lagi menyampaikan ada beberapa hal yang harus diselesaikan, seperti sarana sound system dan lain-lainnya.

Karena itu, Putu Parwata menyarankan agar Panitia Gereja Legian membuat dan mengajukan proposal kembali, supaya tidak bertentangan dengan undang-undang yang berlaku, lantaran pemberian hibah tidak boleh berturut-turut sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri (Mendagri). “Jadi, kita akan lakukan penyesuaian dengan peraturan yang telah ditetapkan oleh Mendagri,” katanya.

Pada prinsipnya, kata dia, Pemerintah melakukan satu bantuan hibah dengan prinsip berkeadilan. Oleh karena itu, Pemerintah mendorong semua masyarakat dapat difasilitasi sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan yang berlaku.”Oleh karena itu, kita berikan dorongan sepenuhnya kepada masyarakat, baik itu Muslim, Hindu, Kristen dan Budha, kita berikan support dalam hal pelaksanaan pembangunan tempat-tempat ibadah,” pungkasnya. (bgn003)23012521

Mangupura, Baliglobalnews

Ketua DPRD Badung, Putu Parwata, menerima audiensi jajaran pengurus DPW Parkindo (Partisipasi Kristen Indonesia) Bali di ruang kerjanya Sekretariat DPRD Puspem Badung pada Selasa (21/6).

Usai menerima audiensi DPW Parkindo Bali, Parwata mengatakan Parkindo baru dibentuk oleh tokoh-tokoh besar yang ada di 34 provinsi yang ada di Indonesia, termasuk DPW Bali. “Parkindo dibentuk oleh para tokoh-tokoh Kristen untuk membangun NKRI ini dengan kokoh dan membangun partisipasi seluruh masyarakat, bukan hanya yang Kristen tetapi kepada seluruh warga Indonesia, agar tegak lurus dengan NKRI, Pancasila, UUD 1945 dan kebhinekaan. Inilah yang dikawal oleh Parkindo,” katanya.

Sekretaris DPC PDI Perjuangan itu menyatakan Pemerintah Kabupaten Badung sangat mengapresiasi atas prakarsa dan inisiatif yang dibangun untuk memperkuat persatuan kita, Bali dan Badung khususnya. “Kita ingin kebhinekaan, kita tidak bisa berbicara tentang yang lain tetapi berbicara tentang kebaikan-kebaikan harus dibangun,” katanya.

Dia mengaskan Parkindo harus tegak lurus dan melaksanakan yang namanya moderasi beragama. “Bagaimana kita menunjukkan perilaku yang baik untuk bisa ditiru, bagaimana kita membuat sesuatu yang baik yang bisa kita laksanakan bersama.Jadi hidup dengan damai dan sejahtera bersama-sama di Bali, di Badung khususnya dan di Indonesia. Sebagai Pemerintah Kabupaten Badung, inilah yang kami dorong supaya Parkindo menjadi contoh yang baik, menjadi teladan yang baik sehingga perbuatan baik, perilaku yang baik dapat ditiru oleh kita semua. Sebagai penasihat (DPW Parkindo Bali), kami harapkan Parkindo ini bisa menjadi contoh di Badung oleh organisasi-organisasi yang lainnya,” katanya. (bgn003)22062202

Mangupura, Baliglobalnews

Ketua DPRD Badung, Putu Parwata, menyambut baik undangan Panitia Karya Ngenteg Linggih Mapedagingan lan Caru Rsi Gana di Pura Bukit, Desa Adat Banjarsayan, Mengwi, Badung, pada Kamis, 12 Mei 2022 mendatang.

“Kami siap hadir pada acara tersebut,” kata Parwata menerima audiensi Panitia Karya di ruangan kerjanya, Sekretariat DPRD Puspem Badung pada Senin (9/5).

Parwata menyatakan agama, adat dan tradisi menjadi salah satu program prioritas di Kabupaten Badung. “Karena itu, program ini harus berlangsung secara sukses. Secara umum, Pemkab Badung termasuk DPRD dipastikan akan mendukung terselenggaranya karya di Desa Adat Banjarsayan, Desa Werdi Bhuwana ini,” ujar politisi PDI Perjuangan asal Dalung, Kuta Utara tersebut.

Selain Ketua Panitia, Ketut Karyana, serta sejumlah anggotanya audiensi juga diikuti Perbekel Desa Werdi Bhuwana, I Ketut Sadia Wijaya dan anggota DPRD Badung, Made Yudana. (bgn003)22050912