Mangupura, Baliglobalnews 

Ketua DPRD Badung I Gusti Anom Gumanti mendampingi Bupati Badung I Wayan Adi Arnawa bersama Wakil Bupati Bagus Alit Sucipta mengajak tokoh masyarakat lintas agama yang tergabung dalam Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Kabupaten Badung dan Forum Pembauran Kebangsaan (FPK) Kabupaten Badung untuk bersama menjaga kedamaian Kabupaten Badung di Kantor Bupati, Puspem Badung, pada Senin (1/9/2025).

Bupati Adi Arnawa menyampaikan bahwa menyikapi aksi unjuk rasa yang akan dilaksanakan pada Kantor DPRD kabupaten/kota di seluruh Indonesia, dirinya terbuka untuk menerima aspirasi dari mahasiswa/mahasiswi maupun kelompok masyarakat yang akan melaksanakan aksi unjuk rasa namun tetap mengedepankan kedamaian dan ketentraman. “Kami mengajak seluruh masyarakat, mari kita bersama-sama untuk menjaga Bali dari hal-hal bersifat anarkis. Karena bagaimanapun juga kita hidup di Bali adalah hidup dengan kedamaian. Bali adalah daerah yang menjadi impian dunia dan Bali adalah daerah yang menjadi destinasi pariwisata dunia internasional. Untuk itu mari kita rawat dan mari kita jaga, Kita semua punya prinsip bahwa dimana bumi dipijak disitu langit dijunjung,” katanya.

Seiring dengan hal tersebut, pihaknya selaku pemerintah memberikan ruang dan memberikan kesempatan untuk menyampaikan aspirasi serta keinginan yang akan disampaikan. “Kami mengajak dan mengimbau kepada seluruh masyarakat, adik-adik mahasiswa dan mahasiswi dalam menyampaikan aspirasi tentu mengikuti aturan dan ketentuan yang berlaku, agar murni menyampaikan aspirasi tanpa ditunggangi hal-hal yang berbau anarkis. Terima kasih atas semuanya, mari kita bersama-sama menjaga Bali dan Kabupaten Badung ini,” kata Ketua FKUB Badung itu.

Turut hadir Sekda IB Surya Suamba dan Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik I Nyoman Suendi. (bgn003)25090110

Mangupura, Baliglobalnews
Ketika Dr. Drs. I Putu Parwata MK, M.M. kembali berhasil melenggang ke kursi empuk DPRD Badung, dia santer diberitakan akan hatrrick menuju kursi paling empuk di dewan, yakni Kursi dan Palu Ketua DPRD Badung. Pasalnya, dua periode sebelumnya, 2014-2019 dan 2019-2024 Parwata mendapat mandaat menjadi Ketua DPRD Badung. Terlebih-lebih pada periode 2024-2029 Putu Parwata kembali mendapat kepercayaan sebagai Ketua Sementara DPRD Badung.

Akan tetapi, yang namanya politik, perubahan bisa terjadi setiap detik. Singkat cerita, fakta berkata beda. DPP PDI Perjuangan menunjuk I Gusti Anom Gumanti mendapat kepercayaan untuk mengisi Kursi Ketua DPRD Badung. Keputusan IGA Gumanti menjadi Ketua DPRD Badung terungkap dalam rapat paripurna DPRD Badung yang dipimpin Ketua Sementara Putu Parwata di Ruang Sidang Gosana II DPRD Badung pada Kamis (5/9/2024). Lalu, apa kata Parwata?

”Pertama, kita ini adalah para petugas partai, kita harus mengikuti arahan partai. Nah partai itu ada aturannya, ada mekanisme. Kalau memang penugasan partai dua kali sebagai Ketua DPRD, ya kita ikuti, karena kita sebagai kader partai. Kader partai harus patuh. Yang kedua, kita di PDI Perjuangan harus ada regenerasi. Kita harus membuka ruang regenerasi kepada kader-kader kita yang memang mempunyai potensi dan kapasitas. Jadi di partai itu harus ada regenerasi. Kalau tidak, bagaimana kita bisa meng-up-date kepentingan Masyarakat,” katanya.

Parwata menegaskan pada prinsipnya dirinya loyal dan royal kepada partai untuk kepentingan masyarakat, bukan untuk kepentingan pribadi. ”Karena kita berpartai bukan untuk kepentingan kita sendiri, tetapi untuk masyarakat dan untuk mengembangkan partai dan untuk kaderisasi partai. Siap laksanakan perintah,” katanya.

Ketika ditanya ada perasaan kecewa, dengan senyum gembira dia menyatakan ”Oh, tidaaakkk… tidak ada itu (kecewa-red). Di partai tidak ada kecewa dan tidak kecewa, yang ada adalah pengabdian kepada masyarakat, melayani… melayani … melayani…,” tandasnya. (bgn003)24090507

Mangupura, Baliglobalnews

Ketua Sementara DPRD Kabupaten Badung membahas permohonan peninjauan pelaksanaan proyek penataan Pantai dari Kayu Aya, Basangkasa bersama Dinas PUPR, Tapem, Bagian Hukum, Bappeda, DLHK, Camat dan Lurah Seminyak di Ruang Rapat Pimpinan Sekretariat DPRD Badung pada Jumat (16/8/2024). Ada lima orang yang mengajukan permohonan peninjauan kembali proyek penataan pantai yang sudah ditetapkan dalam APBD 2024.

”Perlu kami sampaikan bahwa apa yang menjadi rancangan Pemerintah Daerah Kabupaten Badung tentang penataan pantai dari Kuta sampai Cemagi, sudah melakukan kajian secara maksimal, sosialisasi kepada masyarakat sudah dilakukan dan kami DPRD sudah menetapkan dalam anggaran pada APBD tahun 2024 untuk melakukan penataan dan ini sudah berjalan,” kata Parwata didampingi Kadis PUPR Ida Bagus Surya Suamba usai memimpin rapat koordinasi.

Parwata menyatakan walaupun APBD sudah berjalan, pihaknya tetap mendengar aspirasi. Dia menyebutkan ada beberapa aspirasi kelompok masyarakat yang memohon untuk dilakukan peninjauan terhadap pelaksanaan proyek. ”Tentu kami sebagai DPRD Badung sangat peka dan mendengar apa yang menjadi masukan mereka. Suratnya juga ditembuskan kepada kami di pimpinan. Karena itu pimpinan melakukan inisiatif bagaimana melakukan koordinasi dengan pihak teknis, dalam hal ini PU. Makanya kami memanggil PU, Tapem, Bagian Hukum, apakah ada yang dilanggar. Ternyata ini semua sudah berdasarkan kajian dan kita sudah tetapkan dalam APBD, tinggal pelaksanaannya saja. Kalau memang ada hal-hal yang perlu didiskusikan untuk kebaikan bersama, tentu kami di pemerintahan dan pemerintah siap terbuka. Kami DPRD juga siap mendengar. Buktinya, begitu surat masuk ke sini, kami koordinasi dengan pemerintah,” katanya.

Parwata menegaskan Pemerintah dan DPRD Badung selalu ingin memberikan yang terbaik kepada masyarakat. ”Output-nya itu kan pelestarian, kenyamanan, kebersamaan dalam penataan ini memang sangat dipentingkan. Karena apa, kalau tidak ditata pantainya justru akan lebih kumuh. Kita memberikan keasrian dengan menata. Alam ini kan harus ditata. Kalau mau baik alam ini harus ditata dengan baik. Karena itu kami dorong supaya program-program yang sudah berjalan kita komunikasikan untuk kebaikan kita bersama,” katanya. (bgn003)24081718

Badung, Baliglobalnews

Ketua DPRD Kabupaten Badung, Putu Parwata, mendampingi Sekda Badung, Wayan Adi Arnawa, membuka Turnamen Futsal Paiketan Dalung Permai Cup III di Big Ball Futsal Kerobokan Kaja, Kecamatan Kuta Utara, pada Sabtu (2/9/2023). Sebagai bentuk dukungan dan motivasi Pemerintah Kabupaten Badung, Sekda Adi Arnawa memberikan bantuan dana kegiatan Rp 15 juta.

Putu Parwata mengucapkan terima kasih kepada Sekda Adi Arnawa yang selalu memberikan dukungan dan perhatian kepada masyarakat Dalung, terutama kepada anak-anak supaya memiliki jiwa semangat yang kuat dan berada di jalur yang benar.

“Karena itu dukungan kita adalah bagian komitmen dari membangun jati diri pemuda kita, membangun kebersamaan, dengan  soliditas yang kuat akan menjadikan kebersamaan yang erat,” katanya.

Sementara Sekda Adi Arnawa mengatakan Pemerintah Kabupaten Badung sangat mengapresiasi dan mendukung penuh kegiatan Turnamen Futsal yang diselenggarakan. “Ini adalah upaya untuk menggerakan dalam membuat berbagai aktivitas dengan banyak bergerak akan memunculkan berbagai inovasi dengan berlangsungnya kegiatan turnamen futsal ini bukan hanya untuk mencari juara namun kebersamaan yang harus dijaga di masyarakat Dalung,” ujarnya. (bgn003)23090308

Badung, Baliglobalnews

Ketua DPRD Badung, Putu Parwata, menghadiri puncak karya pelebon I Gusti Ngurah Alit Yudha, di Puri Agung Carangsari, Desa Carangsari, Kecamatan Petang, Badung, pada Jumat (10/2/2023).

Parwata diterima oleh anak almarhum, I Gusti Ayu Agung Inda Trimafo Yudha, sekaligus Anggota DPRD Kabupaten Badung Dapil Petang bersama angga Puri Agung Carangsari. Parwata menyampaikan ucapan belasungkawa serta rasa duka cita yang mendalam atas berpulangnya putra bungsu dari Pahlawan Nasional I Gusti Ngurah Rai tersebut.

“Kita mengikuti upacara kremasi karya pelebon almarhum dari orangtua Ibu Inda Trimafo. Jadi, kita mau supaya kita menghormati para pahlawan kita,” terangnya.

Dia memberikan penghormatan kepada almarhum agar rangkaian upacara berjalan dengan baik. “Selain itu, almarhum dapat diterima di sisi Tuhan Yang Maha Esa. Jadi, kita yang meneruskan dan terus berjuang sebagai pejuang di Pemerintahan untuk kesejahteraan masyarakat,” katanya.

Sementara perwakilan Keluarga Besar Puri Carangsari, I Gusti Ayu Agung Inda Trimafo Yudha menyampaikan terima kasih sedalam-dalamnya atas kehadiran Ketua DPRD Badung bersama jajarannya. Dirinya juga berterima kasih atas kehadiran Ketua DPRD Badung Putu Parwata yang turut serta memberikan penghormatan terakhir atas berpulangnya sang ayah dalam usia 76 tahun.

“Kami mewakili pihak keluarga almarhum mohon maaf sebesar-besarnya kepada semua pihak jika ada kekhilafan almarhum semasa hidupnya. Mohon dimaafkan serta doakan almarhum mendapat tempat yang terbaik di sisi Tuhan Yang Maha Esa,” ungkapnya.

Dia menyebutkan I Gusti Ngurah Alit Yudha berpulang dalam usia 76 tahun di RSUP Prof. Dr. IGNG Ngoerah, Denpasar, pada Senin (12/2/2022) pukul 12.30 Wita. (bgn003)23021111

Mangupura, Baliglobalnews

Penolakan rancangan KPU Badung yang hendak menggabungkan Dapil (Daerah Pemilihan) Petang dan Abiansemal juga disuarakan oleh Ketua DPRD Badung, Putu Parwata.

“Dapil Petang sudah tepat, karena sudah sesuai dengan wilayah kecamatan dengan enam kecamatan di Kabupaten Badung,” katanya ketika dimintai tanggapan pada Minggu (4/12/2022).

Sekretaris DPC PDI Perjuangan Kabupaten Badung tersebut memandang pelaksanaan Pileg 2019 dengan enam dapil sudah berjalan dengan baik, sehingga tidak perlu diutak-atik lagi.

Sebelumnya, Ketua KPU (Komisi Pemilihan Badung), Wayan Semara Cipta, mengatakan munculnya rancangan penggabungan Dapil (Daerah Pemilihan) Kecamatan Petang dan Kecamatan Abiansemal akibat input data pada aplikasi Sidapil.

Semara Cipta menuturkan pada tanggal 24 November 2024, Ketua Divisi Teknis Penyelenggaraan KPU Basung, Luh Nesia Padma Gandi, sudah mensosialisasikan usulan rancangan dapil dan alokasi kursi untuk DPRD Kabupaten Badung berdasarkan Peraturan KPU nomor 6 tahun 2022 tentang Penataan Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi dan Keputusan KPU RI nomor 488 tentang Pedoman Teknis Penataan Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi.

“Selanjutnya, berdasarkan data kependudukan yang diinput ke dalam aplikasi Sidapil dengan mengacu pada 7 asas penataan dapil yang melingkupi kesetaraan nilai suara, ketaatan pada sistem pemilu yang proposional, proporsionalitas, integralitas wilayah, berada dalam cakupan wilayah yang sama, kohesivitas dan kesinambungan memunculkan adanya dua usulan rancangan dapil yang kemudian disosialisasikan di Ballroom Sunset Kuta pada tanggal 24 November 2022,” kata Semara Cipta yang akrab disapa Kayun.

Menurut Kayun, muncul dua rancangan yakni rancangan pertama jumlah dapil masih tetap sama yaitu 6 dapil sesuai jumlah kecamatan yang ada di Badung. Rancangan kedua, Kecamatan Abiansemal dan Petang digabung menjadi satu dapil sehingga terdapat 5 dapil.

“Pada saat sesi tanya jawab dan tanggapan, semua menyatakan agar tetap 6 dapil sesuai jumlah kecamatan di Badung, dimana Abiansemal dan Petang tetap dipisah,” katanya.

Menanggapi masukan dari peserta, Kayun meminta peserta agar membuat tanggapan dan masukan secara tertulis sesuai format yang terdapat pada Keputusan KPU RI nomor 488 tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Penataan Dapil dan Alokasi Kursi mulai tanggal 23 November -6 Desember 2022 sesuai Tahapan yang ada.

Selanjutnya, kata dia, akan dilakukan tahapan uji publik yang melibatkan tujuh unsur yaitu pemerintah daerah, partai politik, bawaslu, pemantau pemilu, akademisi, tokoh masyarakat/tokoh adat dan pemangku kepentingan lainnya mulai tanggal 7 Desember -16 Desember 2022.

Kayun menyatakan pelaksanaan uji publik ini guna memberi masukan dan tanggapan terhadap rancangan dapil yang diusulkan, khususnya menguatkan rancangan 6 dapil sesuai jumlah kecamatan yang ada berdasarkan harapan dari peserta sosialisasi dapil dan alokasi kursi yang menghendaki agar di Kabupaten Badung jumlah dapil tetap 6 sesuai jumlah kecamatan yang ada.

“Selanjutnya usulan rancangan dapil oleh KPU Kabupaten Badung akan direkap oleh KPU Provinsi Bali untuk nanti dipresentasikan ke KPU RI dan untuk selanjutnya penetapan dapil dan alokasi kursi oleh KPU RI pada tanggal 1 Januari hingga 9 Februari 2023, untuk Dapil Badung,” tandasnya. (bgn003)22120412

Mangupura, Baliglobalnews

Badan Anggaran (Banggar) DPRD Badung menggelar rapat bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Badung untuk menetapkan APBD 2023 di Ruang Sidang Madya Gosana, Sekretariat DPRD Puspem Badung pada Kamis (10/11/2022).

Rapat dipimpin Ketua DPRD sekaligus Ketua Banggar, Putu Parwata, didampingi Wakil Ketua Wayan Suyasa dan Made Sunarta. Sedangkan dari pihak eksekutif hadir Ketua TAPD yang juga Sekda Badung Wayan Adi Arnawa, Kepala Bapenda Made Sutama, Kepala Bappeda Made Wira Dharmajaya, serta Kepala BAKD. Acara juga dihadiri sejumlah anggota Banggar DPRD Badung seperti Wayan Sandra, Gusti Anom Gumanti, Wayan Regep, serta Wayan Sugita Putra.

Ketua TAPD Wayan Adi Arnawa mengungkapkan awalnya APBD Badung 2022 dirancang Rp 3,8 triliun namun mengalami perkembangan menjadi Rp 4,2 triliun. “Saat ini perkembangan pesat masih terjadi sehingga APBD 2022 mencapai Rp 5,6 triliun. Jumlah ini mengalami penambahan sekitar Rp 1,7 triliun dan dipastikan akan banyak terdapat silpa,” katanya.

Ketua DPRD Badung, Putu Parwata, mengapresiasi eksekutif atas kerja kerasnya sehingga pendapatan Badung bisa mencapai Rp 5,6 triliun lebih. Dia meminta eksekutif yang merupakan pengguna anggaran harus memahami program-program yang dirancang DPRD baik lewat pokir maupun BKK. “Kami jangan dipimpong. Di tingkat pimpinan seperti bupati, sekda dan kadis sudah memahami, tetapi jangan sampai pejabat setingkat eselon IV justru menghambat dan mengatakan program Dewan itu tidak prioritas. Ini jelas bentuk pelecehan Dewan,” tegasnya.

Parwata juga mengapresiasi TAPD sehingga pendapatan menjadi luar biasa. Ini merupakan pola yang baik dalam rangka mempercepat pemuliaan ekonomi. “Program-program Dewan agar dikawal jangan sampai terevaluasi dan angka Rp 5,6 triliun disetujui Dewan dan ada penyelarasan,” katanya.

Wakil Ketua DPRD Wayan Suyasa menegaskan, apapun yang sudah masuk dalam perda APBD semuanya harus dilaksanakan, termasuk semua program-program yang difasilitasi anggota dewan, baik lewat pokir maupun yang lainnya. “Jika tidak dilaksanakan atau ditunda, pihak tertentu bisa terjerat pidana maupun perdata. Semua pembahasan anggaran baik pendapatan maupun belanja harus libatkan Dewan, jangan lagi Dewan dianggap sekadar lewat,” tegas politisi Golkar asal Penarungan tersebut.

Sementara Ketua Fraksi PDI Perjuangan Gusti ANom Gumanti bangga dengan APBD Badung yang kini menyentuh angka Rp 5,6 triliun. Namun dia sangat menyayangkan hingga kini posting anggaran untuk kelurahan tetap belum ada. “Kami minta dicarikan rumahnya, sehingga kelurahan memperoleh anggaran yang layak setara dengan desa,” tegasnya. (bgn003)22111015

Mangupura, Baliglobalnews

Ketua DPRD Badung, I Putu Parwata, menyatakan penetapan Perubahan APBD Badung 2020 sudah sesuai dengan kondisi riil yang ada di  Kabupaten Badung.

”Pendapatan asli daerah ini sudah kita maping dengan sebaik-baiknya dan kita sudah melakukan pembahasan bersama-sama dan kita menggunakan data-data akurat yang ada saat ini,” ujarnya Parwata kepada wartawan usai memimpin rapat paripurna DPRD Badung di Ruang Utama Gosana DPRD Badung, Selasa (25/8).

Penetapan Rancangan Perubahan APBD 2020 itu dituangkan dalam penandatanganan nota kesepahaman antara Ketua DPRD Badung bersama Wakil Ketua dengan Bupati Badung. Selanjutnya Gubernur Bali akan mengevaluasi sebelum ditetapkan menjadi Peraturan Daerah. Pada sidang tersebut juga ditetapkan satu Ranperda dan dua dokumen penganggaran, yakni Rancangan Kebijakan Umum Perubahan APBD TA 2020,  Rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan APBD TA 2020, Rancangan Perda Perubahan atas Perda Nomor 19/2019 tentang APBD TA 2020.

Menurut Parwata, berdasarkan hasil diskusi antara pemerintah dan DPRD, maka disepakati pendapatan daerah menjadi Rp 3,6 triliun. ”Sesuai dengan yang kami diskusikan akhirnya sepakat mengambil keputusan bersama bahwa pendapatan Rp 3,5 triliun, kemudian ada pendapatan transfer dari provinsi, sehingga pendapatan daerah total menjadi Rp 3,6 triliun lebih. APBD yang kita rancang sebesar Rp 3,8 triliun,” kata Parwata didampingi Wakil Ketua II, I Made Sunarta.

Dia menyebutkan Perubahan APBD 2020 sesungguhnya meningkat. Pasalnya, di tengah pandemi Covid-19, Pemerintah dan DPRD Badung berhasil menetapkan Perubahan APBD yang prorakyat. Dia menilai semua yang dirancang dalam Perubahan APBD Tahun 2020 secara substansi telah mengakomodir kepentingan wajib masyarakat. ”Apa yang menjadi program mandatori yang merupakan biaya mengikat telah terakomodir seluruhnya. Ini merupakan prestasi yang baik dan ada peningkatan, tapi sesungguhnya ada potensi-potensi lain yang masih bisa dimaksimalkan. Tapi karena belum menjadi pendapatan, maka itu menjadi asumsi pendapatan kita pada APBD tahun 2021,” katanya seraya memastikan memastikan semua program wajib untuk masyarakat telah terakomodir.

Postur Perubahan APBD TA 2020, yakni pendapatan daerah dirancang Rp 3.663.962.858.251,91 yang terdiri atas PAD Rp 2,7 triliun lebih, dana perimbangan Rp 563,7 miliar lebih dan lain-lain pendapatan daerah yang sah Rp 398,7 miliar lebih. Belanja daerah dirancang Rp 3,9 triliun lebih, dan defisit Rp 278,7 miliar lebih. Defisit akan ditutup dari Silpa. Sementara penerimaan pembiayaan daerah dirancang Rp 278, miliar lebih. (bgn/din)20082520

Mangupura, Baliglobalnews

Ketua DPRD (Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Badung), I Putu Parwata, mengatakan potensi pajak di Badung masih bisa dimaksimalkan, meski pendapat Badung turun. Hal itu disampaikan Parwata kepada sejumlah wartawan usai memimpin rapat paripurna DPRD Kabupaten Badung di Gedung DPRD Badung Senin (24/8).

Rapat paripurna mengagendakan Jawaban Pemerintah Terhadap Pemandangan Umum Fraksi-fraksi DPRD Kabupaten Badung atas Rancangan Kebijakan Umum Perubahan APBD Kabupaten Badung Tahun Anggaran 2020,

Rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan APBD Kabupaten Badung Tahun Anggaran 2020 dan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Badung Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 19 Tahun 2019 Tentang APBD Tahun Anggran 2020.

”Seperti disampaikan oleh Bapak Bupati, menyesuaikan dengan kondisi yang ada. Sekarang boleh menurun tapi dalam menggali potensinya harus tetap semangat,” kata Parwata didampingi Wakil Ketua II DPRD Badung, Made Sunarta.

Menurut Parwata, Pemerintah Kabupaten Badung bersama Dewan Badung telah mengambil langkah-langkah pasti sebagai upaya peningkatan pendapatan. ”Potensi yang masih ada yang sudah disampaikan Bupati seperti potensi pajaknya, misal pajak penerangan jalan, lampu jalan kemudian pajak reklame, pajak parkir dan lain sebagainya. Itu kita optimalkan, termasuk pertumbuhan ekonomi potensinya kita tingkatkan. Kita punya modal sendiri, resepnya sudah punya,” katanya.

Rapat paripurna juga dihadiri Bupati Badung, I Nyoman Giri Prasta; Wakil Bupati Badung, I Ketut Suiasa, Forum Koordinasi Pimpinan Daerah, Sekda Badung. I Wayan Adi Arnawa; Sekwan Badung, I Gusti Agung Made Wardika, Anggota Dewan Badung, termasuk para tenaga ahli Dewan Badung. (bgn/din)20082414

Mangupura, Baliglobalnews

Ketua DPRD Badung, Putu Parwata, mengapresiasi penjelasan Bupati Badung, I Nyoman Giri Prasta, mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2019. Dia menyebutkan seluruh program yang telah dirancang pada 2019 dan disepakati DPRD tersebut, dianggap sudah berjalan dengan baik.

”Kenapa saya bilang berjalan dengan baik, ini adalah fakta dan realitas yang telah dilakukan pemeriksaan oleh BPK. BPK telah memberikan opini wajar tanpa pengecualian,” kata Parwata usai rapat paripurna DPRD Badung, Selasa (28/7). 

DPRD Badung menggelar rapat paripurna dengan agenda penjelasan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2019 di Ruang Rapat Gedung DPRD Badung. Rapat dipimpin Ketua DPRD Badung, I Putu Parwata didampingi Wakil Ketua II, I Made Sunarta.

Menurut Parwata, tata kelola pemerintahan di Kabupaten Badung telah berjalan sesuai norma yang diatur. Dengan demikian, rancangan APBD 2019 telah dilaksanakan dengan baik oleh Pemerintah Kabupaten Badung. ”Norma yang dimaksud undang-undang, aturan tata pemerintahan dan aturan-aturan lainnya. Pada dasarnya sudah berjalan baik,” katanya.

Jika melihat rancangan KUA/PPAS 2021, kata dia, lebih fokus pada peningkatan ekonomi pasca-Covid-19. Di antaranya, menghidupkan sektor ekonomi Badung, menggali tumpuan utama selain sektor pariwisata yakni menghidupkan industri kreatif dan pertanian berbasis digital. 

”Itu beberapa hal yang saya lihat tadi yang ditegaskan Bapak Bupati. Fokus pada pemulihan ekonomi pasca-Covid-19,” kata politisi asal Dalung itu.

Program lain yang diapresiasi Dewan yakni peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) melalui sektor pendidikan. Parwata mengungkapkan, meski masih dalam masa Covid-19, anak-anak harus tetap mendapatkan haknya menempuh pendidikan, meski secara daring atau online.

”Selain itu, pemerintah juga sudah menyiapkan anggaran membantu masyarakat yang perlu beasiswa, yang perlu pendidikan lebih tinggi. Itu disiapkan 432 miliar lebih dalam rancangan 2021,” kata Sekretaris DPC PDI Perjuangan Badung itu.

Sebagai dewan, Parwata menyatakan akan memberikan proses kesepakatan melalui pembahasan bersama TAPD. Sehingga bisa dirumuskan apa yang paling menjadi prioritas di Badung tahun 2021

Sidang dihadiri Sekda Badung, Wayan Adi Arnawa; Sekwan Badung, I Gusti Agung Made Wardika, Anggota Dewan dan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah. (bgn/din)20072804