Mangupura, Baliglobalnews 

Ketua Komisi II DPRD Kabupaten Badung Made Sada menghadiri peringatan Hari Kebangkitan Nasional ke-117 di Kabupaten Badung di Lapangan Mangupraja Mandala, Puspem Badung, pada Selasa (20/5/2025). Bertindak sebagai inspektur upacara Sekda IB Surya Suamba mewakili Bupati Badung. 

Ditemui seusai upacara, Sekda Badung Surya Suamba menyampaikan bahwa peringatan Kebangkitan Nasional ke-117 ini merupakan momentum bagi Pemerintah Kabupaten Badung untuk selalu berusaha untuk menjadi kabupaten yang selalu maju dan bisa lebih memerdekakan masyarakatnya dengan langkah-langkah mensejahterakan dan keadilan masyarakat Badung.

“Sesuai dengan Visi Misi Bupati dan Wakil Bupati Badung dalam program-program ke depan Pemkab Badung adalah menjamin perlindungan sosial bagi masyarakat Badung. Tentunya melalui perlindungan ini, pemerintah hadir di tengah-tengah masyarakat dan menjadikan masyarakat Badung bahagia dan sejahtera. Diharapkan ke depan masyarakat Kabupaten Badung akan menjadi individu-individu yang produktif serta sehat jasmani dan rohani,” katanya.

Turut hadir Forkopimda Kabupaten Badung, seluruh kepala OPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Badung beserta perwakilan ASN dan siswa-siswi SD, SMP dan SMA di sekitar wilayah Puspem Badung. (bgn003)25052110

Mangupura, Baliglobalnews

Ketua Komisi II DPRD Kabupaten Badung I Made Sada menghadiri diskusi nasional yang digelar oleh SMSI (Serikat Media Siber Indonesia) Kabupaten Badung di Ruang Rapat Kerta Gosana, Puspem Kabupaten Badung pada Selasa (20/5/2025).

Diskusi nasional bertema “Pariwisata Berkualitas” menghadirkan empat narasumber meliputi Deputi Bidang Produk Pariwisata dan Penyelenggara Kegiatan Kementerian Pariwisata RI Vinsensius Jemadu, Ketua PHRI Provinsi Bali Tjok. Oka Artha Ardana Sukawati, Pengamat Pariwisata Nasional, Tantowi Yahya serta Pengamat Kebijakan Publik I Nengah Dasi Astawa.

Usai mengikuti diskusi mengatakan membicarakan rencana pariwisata berkualitas, kita harus flashback, kenapa ada pariwisata di Bali. Adanya pariwisata di Bali pertama karena budaya, budaya menerima. “Cikal-bakal pariwisata pertama ada di Ubud, karena seni dan budaya. Kemudian berkembang ke Kuta, kenapa Kuta. Turis itu datang ke Kuta, karena budaya kita menerima. Bagaimana kita menghormati orang masuk, dengan budaya kita, tidak mencuri, tidak melakukan keributan,” katanya.

Menanggapi munculnya wacana banyak tamu datang tetapi tidak tinggal di hotel, Made Sada meminta jangan saling menyalahkan. Menurut dia, kalau masyarakat punya fasilitas menerima tamu tidak boleh disalahkan. “Sekarang ayo atur, tetapi tidak boleh memberatkan. Kalau masyarakat bisa meningkatkan PAD, harus diatur dengan baik. Tidak serta merta didenda, tidak dibolehkan. Ayo diatur, cikal-bakal pariwisata kan juga dulu yang tamu bisa tinggal di rumah kita. Punya dua kamar kita kasi bulenya satu kan bisa. Kita harus flashback lagi. Harus diingat juga kalau di Bali itu kita ada pariwisata budaya. Kalau secara keindahan alam sebetulnya Bali memang indah. Sebetulnya kita kalah dengan tempat lain, tetapi perlu diingat bahwa walaupun di tempat lain punya keindahan alam yang luar biasa, sumber daya manusia yang luar biasa, tetapi Bali itu beda, karena Bali kita kelola dengan baik, dengan prinsip tri hita karana, menjadikan Bali itu mempunyai nilai magis,” katanya.

Dia menyatakan kita harus percaya kalau turis atau orang luar yang datang ke Bali berbeda dengan orang yang datang ke tempat lain. Dia mencontohkan orang luar yang datang ke Labuan Bajo atau ke tempat lain, dan mereka lihat panorama yang indah. “Paling mereka datang dua kali. Kalau Bali, mereka jadikan rumah kedua mereka. Tentu harus kita jaga. Sekarang kita di sini jangan saling menyalahkan. Kan ada pemerintah, imigrasi, kepolisian, TNI, dan adat harus benar-benar disatukan. Jangan sedikit-sedikit salahkan adat, karena dengan kekuatan adat yang menjadi roh dari wisata kita,” katanya.

Terkait dengan adanya rencana pemerintah membuat regulasi pariwisata yang berkualitas, dia menyatakan DPRD tentu menyambut baik. “Tetapi regulasi yang dibuat pemerintah tetap kembali ke DPR dulu yang akan membahas. Kita harus buat regulasi yang harus pro dengan rakyat,” tandasnya. (bgn003)25052010