Mangupura, Baliglobalnews

Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Badung I Gusti Anom Gumanti sudah menjadi kewajiban pihak DPRD untuk menetapkan APBD sesuai dengan aturan yang ada agar APBD bisa berjalan tepat waktu, taat asas dan taat hukum.

Hal tersebut disampaikan Ketua DPRD Anom Gumanti usai rapat paripurna dengan agenda pengambilan keputusan, penandatanganan berita acara/nota kesepakatan terhadap Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Badung tahun 2025 di Ruang Sidang Utama Gosana, Sekretariat DPRD Puspem Badung, pada Selasa (21/7/2026).

“Kita laksanakan pengambilan keputusan tentang penyampaian jawaban Bupati tentang pelaksanaan APBD tahun 2025. Astungkara, sebelum ini kan ada mekanisme yang harus kami lalui, yaitu rapat paripurna intern di dewan. Karena ini sudah mendapatkan verifikasi atau dari pemeriksaan BPK RI, dan sudah mendapatkan WTP. Jadi, sudah menjadi kewajiban kita tetapkan sesuai dengan aturan yang ada agar APBD bisa berjalan tepat waktu, taat asas dan taat hukum,” katanya.

Terkait rekomendasi kepada Bupati terkait APBD 2025, Anom Gumanti menyatakan sudah dalam tahapan sebelumnya. “Jadi, setelah penyampaian pertanggungjawaban bupati, sekaligus sudah dirangkum pandangan di dalam pemandangan umum fraksi-fraksi. Karena rekomendasi ini di dalam aturan tidak dilaksanakan karena aturannya memang seperti itu, karena ini pelaksanaan APBD. Kalau nanti pertanggungjawaban APBD yang sedang berjalan itu akan ada rekomendasi. Yang lebih tepatnya adalah sudah diperiksa oleh BPK dan dinyatakan WTP, yaa sudah selesai,” tandasnya.  (bgn003)26072102

Mangupura, Baliglobalnews

Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Badung I Gusti Anom Gumanti mengatakan sesuai dengan amanat PP 12/2019, RAPBD paling lambat minggu kedua bulan September harus sudah diputuskan, termasuk verifikasi gubernur.

Hal itu disampaikan Anom Gumanti kepada sejumlah wartawan usai memimpin rapat paripurna DPRD Badung yang mengagendakan penyampaian penjelasan Bupati terhadap Rancangan Kebijakan Umum APBD (KUA), Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kabupaten Badung Tahun Anggaran 2026 dan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang perubahan APBD Kabupaten Badung Tahun Anggaran 2025 di Ruang Sidang Utama Gosana, Sekretariat DPRD Puspem Badung, pada Senin (11/8/2025).

“Makanya hari ini RAPBD Perubahan Tahun 2025 saya kira sudah memenuhi syarat secara aturan agenda penjelasan bupati, dan nanti ditanggapi oleh dewan melalui pandangan umum. Setelah itu, astungkara tanggal 15 kita sudah mengambil Keputusan. Kenapa minggu kedua bulan September, hitungannya juga diverifikasi gubernur. Jadi paling lambat dua minggu Gubernur sudah memverifikasi, sehingga minggu kedua bulan September APBD sudah bisa dilaksanakan,” katanya didampingi Wakil Ketua I DPRD AAN Ketut Agus Nadi Putra, Wakil Ketua II DPRD I Made Wijaya dan Wakil Ketua III DPRD I Made Sunarta.

Sementara KUA dan PPAS Tahun 2026, kata dia, secara umum dari 2025 sampai 2026 ada kenaikan hampir 1 triliun, baik melalui pendapatan, juga APBD-nya. “Kita lihat nanti, mudah-mudahan, astungkara seiring dengan perkembangan pariwisata kita. Jadi kalau kita melihat kondisi semestinya ada kenaikan, karena kan ada pergolakan antara Thailand dengan Kamboja berdampak juga buat Bali. Astungkara, mudah-mudahan bisa meningkat,” katanya.

Ketika ditanya penanganan masalah sampah yang belum optimal, Anom Gumanti menyatakan pihaknya bukan sebagai eksekutor. Namun dia menyatakan sudah mendorong eksekutif semua hal untuk melakukan Langkah-langkah.

Menurut Anom Gumanti, sekarang ini dibutuhkan langkah taktis untuk penanganan sampah. Dia menyebutkan pengadaan incinerator sudah dianggarkan, hanya Bupati belum mengkliknya. “Bapak Bupati juga tidak ingin sembrono ketika mengambil sebuah Keputusan, supaya tidak nanti alat yang diadakan ternyata tidak menyelesaikan masalah. “Takut juga kita. Jadi harus betul-betul alat ini mampu menyelesaikan masalah sampah ini. Nah, yang terpenting sekarang, kita harus menjalin komunikasi dengan desa adat, di situ kan ada program dari Provinsi Bali juga berbasis sumber itu. Kemudian kalau memang di situ perlu incinerator kita harus berikan. Yang lain, misalnya di Kuta yang ada 2 di Kecamatan Kuta. Kedonganan dan Seminyak harus dibuatkan solusinya di sebelah kuburan Cina itu. Yang lain itu demerger aja dulu, sebelum yang lain bisa mencari tempat, karena kita mencari tempat sampah agak sulit, apalagi di daerah pariwisata. Apapun yang dilakukan pemerintah tanpa peran kita masyarakat mustahil akan bisa tuntas dalam waktu yang cepat. Tetap kami memohon partisipasi dari masyarakat. Sementara pemerintah Sekarang mengoptimalkan yang sudah ada. TPS3R misalnya, kalau kurang mesin kita akan bantu dari APBD untuk mesin. Tapi yang paling penting adalah dari sumbernya ini sudah dipilah,” katanya. (bgn003)25081113

Mangupura, Baliglobalnews

Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Badung I Gusti Anom Gumanti menyatakan rekomendasi dewan atas laporan keterangan pertanggungjawaban bupati wajib dilakukan. Hal itu disampaikan Anom Gumanti usai memimpin Rapat Paripurna Masa Persidangan Kedua Tahun 2025 di Ruang Rapat Kerta Gosana, Puspem Badung, pada Rabu (30/4/2025). Rapat paripurna mengagendakan penyampaian rekomendasi DPRD Badung terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Badung Tahun 2024.

Menurut Anom Gumanti, rekomendasi dewan tersebut merupakan amanah peraturan perundang-undangan dan menjadi dokumen daerah. “Di sinilah kesempatan dewan untuk membahas, kemudian memberikan catatan-catatan strategis, apa-apa yang sudah dilakukan dan apa-apa yang belum mungkin bisa dicapai,” katanya.

Dia menyadari kondisi sekarang pada masa transisi Giriasa dengan AdiCipta. “Dari proses peralihan kan ada biaya mandatori yang wajib dilaksanakan, seperti pendidikan dan kesehatan. Saya kira dengan program sekarang yaitu Sapta Kriya AdiCipta ini saya kira sudah jadi dan kami sudah memberi catatan secara umum kami nilai perjalanan ini sudah berjalan sesuai dengan aturan yang berlaku. Tinggal mungkin perlu penyempurnaan-penyempurnaan. Nah, penyempurnaan itulah kami berikan rekomendasi berupa catatan-catatan strategis,” katanya.

Dalam catatan itu, kata dia, sudah dijelaskan bahwa sekarang yang harus difokuskan adalah masalah insentif dan disinsentif. “Dalam bentuk apa nanti, aktualisasinya, apakah melalui peraturan bupati atau perda. Ini perlu dirumuskan bersama. Karena tidak terlepas dari yang berhubungan dengan pendapatan daerah di sektor pariwisata,” tandasnya. (bgn003)25043010