Wakil Bupati (Wabup) Badung, I Ketut Suiasa, membuka kegiatan sosialisasi keterbukaan informasi publik di Ruang Rapat Gita Gosana, Lantai III, Diskominfo, Kabupaten Badung, pada Rabu (24/4/2024).

Sosialisasi bertajuk “Keterbukaan Informasi Publik dan Peran Media dalam Keterbukaan Informasi” diselenggarakan oleh Komisi Informasi Provinsi Bali berkolaborasi dengan Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kabupaten Badung dalam rangka mengimplementasikan Undang-undang No. 14  tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik di lingkungan pemerintah kabupaten/kota se-Bali.

Wabup Suiasa mengatakan kegiatan sosialisasi ini sangat penting. “Apalagi kita sebagai pelayan publik yang memberikan informasi agar tersampaikan kepada masyarakat. Oleh sebab itu, sosialisasi ini dilaksanakan. Kita di Kabupaten Badung akan memberikan pembekalan kepada petugas pelayanan publik khususnya Kabupaten Badung oleh narasumber yang memiliki kapasitas di bidang itu, dan diharapkan kegiatan ini agar bisa diikuti sebaik baiknya,” katanya.

Narasumber dari kegiatan itu Kepala Dinas Komunikasi dan informatika (Diskominfo) Kabupaten Badung, I Gusti Ngurah Gede Jaya Saputra, dan Ketua Komisi Informasi Provinsi Bali, I Made Agus Wirajaya.

Peserta sosialisasi adalah pejabat pengelola informasi dan dokumentasi dan perangkat daerah khususnya di Kabupaten Badung.

Kepala Dinas Komunikasi dan informatika (Diskominfo) Kabupaten Badung, I Gusti Ngurah Gede Jaya Saputra, memaparkan ‘tujuan dari kegiatan ini adalah bagaimana mensosialisasikan kegiatan PPID dalam pengolahan informasi. Tahun 2023, Kabupaten Badung mendapatkan nominasi Praja Anindita Mahottama, jadi sangat informatif. Tentu keberhasilan ini berkat kolaborasi kita dengan seluruh PPID pelaksana, baik itu dari Desa, Kelurahan dan Perangkat Daerah terkait. Tentunya kami selaku PPID utama di Diskominfo Kabupaten Badung berkewajiban menjaga prestasi ini tetap berlanjut di tahun 2024 ini.

Dia menyebutkan berbagai langkah sudah dilakukannya, seperti pembinaan, pendampingan, perencanaan, pembuatan infrastruktur,  sistem dan lain sebagainya. “Termasuk di tingkat desa, kita akan mewujudkan desa digital. Fungsinya bagaimana hak masyarakat untuk mendapatkan informasi publik itu tetap terjaga dengan baik. Ini adalah keharusan, begitu informasi dan layanan terbuka diberikan masyarakat dan juga responsif dari perangkat daerah itu bagus pasti akan mendapatkan kepercayaan dari masyarakat,” katanya.

Sedangkan Ketua Komisi Informasi Provinsi Bali, I Made Agus Wirajaya, menjelaskan untuk pelayanan publik mereka harus sadar bahwa ada kewajiban dalam memberikan layanan informasi publik. Karena informasi sudah menjadi kebutuhan, apabila sudah menjadi kebutuhan berarti informasi itu harus ada.

“Di sisi lain dilangsungkannya kegiatan ini untuk partisipasi dari masyarakat. Bagaimana masyarakat juga bisa berpartisipasi dalam pengambilan kebijakan publik. Sehingga kegiatan tahun ini kita tidak hanya sosialisasi kepada perangkat pelayanan publik saja melainkan juga kepada masyarakat,” katanya. (bgn003)24042407

Wakil Bupati (Wabup) Badung, I Ketut Suiasa, membuka kegiatan sosialisasi keterbukaan informasi publik di Ruang Rapat Gita Gosana, Lantai III, Diskominfo, Kabupaten Badung, pada Rabu (24/4/2024).

Sosialisasi bertajuk “Keterbukaan Informasi Publik dan Peran Media dalam Keterbukaan Informasi” diselenggarakan oleh Komisi Informasi Provinsi Bali berkolaborasi dengan Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kabupaten Badung dalam rangka mengimplementasikan Undang-undang No. 14  tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik di lingkungan pemerintah kabupaten/kota se-Bali.

Wabup Suiasa mengatakan kegiatan sosialisasi ini sangat penting. “Apalagi kita sebagai pelayan publik yang memberikan informasi agar tersampaikan kepada masyarakat. Oleh sebab itu, sosialisasi ini dilaksanakan. Kita di Kabupaten Badung akan memberikan pembekalan kepada petugas pelayanan publik khususnya Kabupaten Badung oleh narasumber yang memiliki kapasitas di bidang itu, dan diharapkan kegiatan ini agar bisa diikuti sebaik baiknya,” katanya.

Narasumber dari kegiatan itu Kepala Dinas Komunikasi dan informatika (Diskominfo) Kabupaten Badung, I Gusti Ngurah Gede Jaya Saputra, dan Ketua Komisi Informasi Provinsi Bali, I Made Agus Wirajaya.

Peserta sosialisasi adalah pejabat pengelola informasi dan dokumentasi dan perangkat daerah khususnya di Kabupaten Badung.

Kepala Dinas Komunikasi dan informatika (Diskominfo) Kabupaten Badung, I Gusti Ngurah Gede Jaya Saputra, memaparkan ‘tujuan dari kegiatan ini adalah bagaimana mensosialisasikan kegiatan PPID dalam pengolahan informasi. Tahun 2023, Kabupaten Badung mendapatkan nominasi Praja Anindita Mahottama, jadi sangat informatif. Tentu keberhasilan ini berkat kolaborasi kita dengan seluruh PPID pelaksana, baik itu dari Desa, Kelurahan dan Perangkat Daerah terkait. Tentunya kami selaku PPID utama di Diskominfo Kabupaten Badung berkewajiban menjaga prestasi ini tetap berlanjut di tahun 2024 ini.

Dia menyebutkan berbagai langkah sudah dilakukannya, seperti pembinaan, pendampingan, perencanaan, pembuatan infrastruktur,  sistem dan lain sebagainya. “Termasuk di tingkat desa, kita akan mewujudkan desa digital. Fungsinya bagaimana hak masyarakat untuk mendapatkan informasi publik itu tetap terjaga dengan baik. Ini adalah keharusan, begitu informasi dan layanan terbuka diberikan masyarakat dan juga responsif dari perangkat daerah itu bagus pasti akan mendapatkan kepercayaan dari masyarakat,” katanya.

Sedangkan Ketua Komisi Informasi Provinsi Bali, I Made Agus Wirajaya, menjelaskan untuk pelayanan publik mereka harus sadar bahwa ada kewajiban dalam memberikan layanan informasi publik. Karena informasi sudah menjadi kebutuhan, apabila sudah menjadi kebutuhan berarti informasi itu harus ada.

“Di sisi lain dilangsungkannya kegiatan ini untuk partisipasi dari masyarakat. Bagaimana masyarakat juga bisa berpartisipasi dalam pengambilan kebijakan publik. Sehingga kegiatan tahun ini kita tidak hanya sosialisasi kepada perangkat pelayanan publik saja melainkan juga kepada masyarakat,” katanya. (bgn003)24042405

Denpasar, Baliglobalnews

Penganugerahan penghargaan keterbukaan informasi publik kembali dilaksanakan Komisi Informasi Provinsi Bali, Kamis (9/12) bertempat di Wiswa Sabha Kantor Gubernur Bali.

Dalam kegiatan ini Pemkot Denpasar meraih nilai tertinggi Keterbukaan Informasi Publik dengan skor 94,66. Sementara Dinas Sosial Pemerintah Kota Denpasar meraih penghargaan Anugerah Keterbukaan Informasi dengan Kategori Informatif.

Penyerahan penghargaan dengan protokol kesehatan (prokes) ketat, dilakukan Sekda Provinsi Bali Dewa Made Indra yang diterima Plt. Kepala Dinas Kominfo dan Statistik Dewa Made Ariawan dan Plt Kepala Dinas Sosial I Nyoman Artayasa.

Artayasa mengatakan Kategori Informatif merupakan kategori tertinggi dari 5 kategori yang ada (tidak Informatif, kurang informatif, cukup informatif, menuju informatif, informatif).

Menurut dia, yang dinilai dalam keterbukaan informasi ini antara lain inovasi-inovasi yang dilakukan oleh perangkat daerah secara umum. Inovasi secara khusus terkait dengan pandemi covid 19. Manfaat inovasi bagi masyarakat, strategi yang diterapkan agar inovasi efektif dilaksanakan. Serta  Kolaborasi dengan perangkat daerah yang lain dalam penyebaran informasi.

Artayasa mengaku Pemerintah Kota Denpasar melalui Dinas Dosial membuat inovasi antara lain Kota Tangguh Sosial, Rumah Berdaya dan Rumah Disabilitas. Khusus berkait dengan pandemi Covid-19, inovasi yang dilakukan antara lain pemberian sembako warga yang isolasi mandiri, pemberian BLT formal dan Informal yang dananya bersumber dari APBD Kota Denpasar serta Dapur Umum yang merupakan partisipasi dari pihak ketiga. Dalam,  aplikasi SLRT (sistem layanan rujukan terpadu), juga ada menu cek bansos yang dapat diakses oleh semua orang. “Apapun program yang ada di Dinas Sosial Kota Denpasar kita tetap terbuka dan selalu terbuka memberikan informasi  sesuai dengan prosedur,” katanya.

Penilaian diawali dengan pengisian kuesioner dan dilanjutkan dengan sesi presentasi dan wawancara langsung tanggal 1 Desember 2021.

Artayasa menambahkan, Komisi Informasi Provinsi Bali juga memberikan penghargaan kepada Pemkot Denpasar atas adanya Aplikasi e-sewaka untuk santunan kematian bagi warga dan veteran di Kota Denpasar. (bgn003)21120919

Denpasar, Baliglobalnews

Gubernur Bali, Wayan Koster, menerima Anugerah Keterbukaan Informasi Publik dari Wakil Presiden Republik Indonesia, KH Ma’ruf Amin, untuk kategori Pemerintah Provinsi dengan nilai 93,62 dalam acara Penganugerahan Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2021 yang diselenggarakan oleh Komisi Informasi (KI) Pusat Republik Indonesia secara virtual pada, Selasa (26/10).

Dalam pidatonya, Wakil Presiden RI, KH Ma’ruf Amin, meminta Komisi Informasi (KI) Pusat berkolaborasi bersama pemerintah untuk terus mengawal pelaksanaan keterbukaan Informasi Publik di Tanah Air. Penyerahan anugerah terhadap hasil monitoring dan evaluasi (monev) pelaksanaan keterbukaan Informasi Publik di 337 BP, dilaksanakan secara hybrid di Bekasi dan melalui zoom meeting dan channel live youtube official KI Pusat (https://youtu.be/CVyi9o3HBl0). Wapres juga mengapresiasi KI Pusat yang telah mengawasi pelaksanaan Keterbukaan Informasi Publik (KIP)

terhadap BP Negara maupun BP selain Negara demi untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas penyelenggara negara.

Dia menyampaikannya KIP dilakukan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan pemerintahan yang transparan. “Monev dapat meningkatkan kinerja BP sehingga saya sampaikan selamat BP yang telah mendapat anugerah Informatif,” katanya.

Dia juga meminta agar BP meningkatkan pelayanan informasi publik kepada masyarakat melalui fasilitas transformasi digital sehingga prinsip cepat, biaya murah dan tepat waktu dapat dipenuhi oleh BP. Menurutnya, adanya pelayanan Informasi Publik yang baik maka dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.

Wapres juga menyambut baik adanya peningkatan KIP dari seluruh peringkat BP meski dalam masa pandemi Covid-19. Menurut dia, laporan KI Pusat memastikan adanya peningkatan yang signifikan dari BP yang masuk peringkat Informatif sebanyak 83 BP sementara tahun lalu baru 60 BP yang Informatif. Ia meminta kepada seluruh pimpinan BP dapat lebih meningkatkan pelaksanaan KIP pada masing-masing BP yang dipimpinnya. Menurutnya pelaksanaan KIP dapat terus meningkat atas dukungan dan komitmen dari pimpinan BP.

Sementara Ketua KI Pusat, Gede Narayana, menyampaikan terima kasih atas dukungan Presiden dan Wakil Presiden RI yang sangat besar dalam upaya menyukseskan pelaksanaan keterbukaan Informasi Publik di tanah air. Menurut dia, hasil dari pelaksanaan KIP melalui monev BP akan disampaikan kepada Presiden RI dan melaporkan ke DPR RI sebagaimana perintah Undang-Undang 14/2008 tentang KIP.

Dia menyampaikan bahwa, bukan hanya BP peringkat Informatif yang meningkat, juga terjadi peningkatan BP peringkat Menuju Informatif dan BP Cukup Informatif. Dia juga menyatakan gembira karena BP pada posisi Kurang Informatif dan Tidak Informatif sudah menurun jika dibandingkan tahun 2020. Selain itu, ia menyampaikan bahwa sejak 11 tahun berdiri KI Pusat baru tahun ini dilaksanakan Indeks Keterbukaan Informasi Publik (IKIP). Dia mengatakan ada perbedaan metodologi pelaksanaan IKIP dan Monev namun kedua sama-sama memotret pelaksanaan KIP di Indonesia.

Gede Narayana juga mengingatkan agar BP yang sudah Informatif tidak cepat berpuas diri, justru terus jadikan pelaksanaan KIP sehingga menjadi budaya untuk tata kelola pemerintahan yang baik. “Seluruh stakeholder perlu terus gelorakan keterbukaan informasi publik, yang sudah informatif terus meningkatkan pelayanan keterbukaan informasi, sementara yang kurang Informasi dapat terus meningkatkan pelayanan agar menjadi Informatif,” katanya. (bgn003)21102512

Denpasar, Baliglobalnews

Penganugerahan penghargaan keterbukaan informasi publik kembali dilaksanakan Komisi Informasi Provinsi Bali di Wiswa Sabha Kantor Gubernur Bali pada Kamis (17/12).

Dari 9 kabupaten/kota di Bali yang telah dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap badan publik organisasi perangkat daerah (OPD), pemerintah kecamatan, kelurahan dan desa se-Bali dari Komisi Informasi Provinsi Bali dengan peringkat pertama diraih Pemkot Denpasar sebagai Badan Publik /Instansi Pusat Informatif. Peringkat kedua disusul Kabupaten Badung dan peringkat ketiga Kabupaten Buleleng.

Penghargaan yang diserahkan kali ini kepada Pemkot Denpasar untuk keempat kalinya sebagai peringkat pertama Keterbukaan Informasi Publik sejak tahun 2016. Penyerahan penghargaan dengan protokol kesehatan (prokes) ketat, dilakukan Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Bali (Diskominfos), Gede Pramana, yang diterima Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Denpasar, Dewa Made Agung mewakili Walikota Denpasar.

Di samping itu, 24 badan publik OPD, kecamatan, kelurahan, dan desa di Kota turut meraih penghargaan tahun ini. Di antaranya Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga, Dinas Kesehatan, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kecamatan Denpasar Selatan, Desa Ubung Kaja, Kelurahan Dangin Puri, Perumda Bhukti Praja Sewakadarma, dan Perumda Tirta Sewakadarma.

Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik, Dewa Made Agung, mengatakan beberapa badan publik OPD, kecamatan, kelurahan, dan desa di kota telah mendapatkan monitoring dan evaluasi dalam penerima penghargaan Keterbukaan Informasi Publik tahun ini.

”Monitoring dan evaluasi telah dilakukan tim dari Komisi Informasi Provinsi Bali, dan kali ini dengan hasil yang dapat kami terima melalui penghargaan yang diserahkan,” ujarnya.

Menurut dia, pelaksanaan program keterbukaan informasi publik di Kota Denpasar telah dilaksanakan dengan berpedoman pada motto Sewaka Dharma yang berarti melayani adalah kewajiban. Hal ini juga tidak terlepas dari komitmen bersama Walikota dan Wakil Walikota Denpasar yang mencanangkan motto Sewaka Dharma, yang mana melayani merupakan kewajiban bagi seluruh pegawai di Kota Denpasar. Beranjak dari motto ini, setiap ASN di Pemkot Denpasar senantiasa memberikan informasi dan layanan semaksimal mungkin.

Sementara Komisioner Komisi Informasi Provinsi Bali, I GAGA Widiana Kepakisan, mengatakan Keterbukaan informasi tidak bisa dipungkiri saat ini. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi keterbukaan informasi publik Tahun 2020 dilaksanakan sesuai dengan UU No 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik  yang mengedukasi dan menginformasikan semua informasi publik. Saat ini penilaian yang keempat sejak tahun 2016 dengan menggunakan standar Nasional.

Dia menyebutkan ada empat indikator yang dinilai  melalui Web, medsos, penyediaan informasi publik, dan pelayanan permohonan informasi yang dimaksud adalah penggunaan perangkat keras dan lunak untuk pelayanan informasi dan pengelolaan informasi. Dari semua ini sudah ada point standar nasional, dengan prosentase penilaian. Dengan bobot penilaian 25 persen mengumumkan informasi publik, hingga 20 persen menyediakan informasi.

”Ini adalah ajang evaluasi, bukan menghakimi. Tidak menentukan yang baik dan buruk tetapi untuk meningkatkan kualitas informasi di badan publik. Karena saat ini pada masa pandemi sehingga pada tahun 2021 pelaksanaan monitoring dan evaluasi kita tidak umumkan, serta penghargaan kali ini berlaku dua tahun,” ujarnya (bgn003)20121717

Denpasar, Baliglobalnews

Pemerintah Provinsi Bali meraih anugerah Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2020 klasifikasi Informatif. Pembacaan dan penganugerahan Keterbukaan Informasi Publik kepada kualifikasi Badan Publik Informatif  dihadiri oleh Sekretaris Daerah Provinsi Bali, Dewa Made Indra, secara virtual melalui aplikasi zoom dari Ruang Video Conference, Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Bali, Rabu (25/11).

Wakil President Republik Indonesia, KH Ma’ruf Amin, dalam sambutannya menyampaikan terdapat beberapa hal penting terkait keterbukaan informasi publik di mana keterbukaan informasi publik merupakan upaya optimalisasi perlindungan hak masyarakat atas informasi publik sebagai bagian hak asasi manusia. Keterbukaan informasi publik juga merupakan hal strategis dalam mewujudkan pemerintahan yang baik bersih dan bebas korupsi, pelayanan publik yang transparan, efektif dan efisien.

Keterbukaan informasi publik, kata dia, juga merupakan bagian dari komitmen pemerintah dalam mendorong partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan kebijakan publik. Dengan adanya keterbukaan informasi publik, maka masyarakat diharapkan semakin aktif terlibat dalam proses pembuatan kebijakan publik dimulai dari perencanaan, pelaksanaan hingga evaluasi terhadap kebijakan tersebut.

Untuk itu, Wapres mengajak semua pihak untuk memaknai pentingnya pelibatan partisipasi masyarakat dalam penyusunan kebijakan publik. ”Pemerintah berkomitmen menjalankan keterbukaan dan transparansi publik dalam menjalankan pemerintahan,” tuturnya.

Sementara Sekda Dewa Indra seusai mengikuti  penganugerahan secara virtual tersebut menyampaikan apresiasi atas kerja keras yang telah dilakukan Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Bali beserta seluruh OPD di lingkungan Pemprov Bali atas upaya raihan klasifikasi informatif Keterbukaan Informasi Publik (KIP) Tahun 2020.

Klasifikasi informatif KIP, kata dia, diraih Pemprov Bali secara bertahap. Tahun 2018, Pemprov Bali mendapat predikat cukup informatif, lalu tahun 2019 meningkat dengan klasifikasi menuju informatif. ”Tahun 2020 ini kita bisa sampai di puncak klasifikasi yaitu informatif. Ini tidak terlepas dari kerja keras dan koordinasi yang baik antar-OPD. Ke depannya kita harus tetap bekerja keras untuk mempertahankan predikat informatif dan sempurnakan lagi untuk mendapat nilai yang lebih baik,” katanya.

Sekda Dewa Indra didampingi oleh Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Bali, Gede Pramana, juga menyampaikan bahwasanya terdapat dua kriteria dalam KIP yaitu inovasi dan kolaborasi. Inovasi dimaksud meliputi inovasi pelayanan informasi, inovasi pelayanan informasi di tengah pandemic Covid 19 serta inovasi strategi inovasi publik.  Kriteria kedua adalah kolaborasi yaitu kolaborasi Pemprov Bali dengan badan publik lain dalam penyediaan, pelayanan serta penyebaran  informasi publik. ”Kedua kriteria besar ini bisa kita penuhi dan kita berhak  menyandang predikat informatif. Layanan informasi publik tidak boleh berhenti di masa pandemi, namun justru harus lebih inovatif. Kedepan kita tingkatkankan lagi kinerja kita , lebih inovatif lagi dalam memberikan layanan keterbukaan informasi kepada masyarakat,” katanya.

Anugerah Keterbukaan Informasi Publik diberikan kepada badan publik yang memenuhi kualifikasi informatif. Penganugerahan diberikan oleh Komisi Informasi Pusat setiap tahunnya kepada badan publik yang menerapkan dan menjalankan UU No 14 Tahun 2008 tentang KIP berdasarkan monitoring dan evaluasi yang dilakukan oleh Komisi Informasi Pusat. Dari monev keterbukaan Badan Publik (BP) , bahwa dari 348 BP yang dimonitoring sepanjang tahun 2020, mayoritas 72,99 persen (254 BP) masih sangat rendah kepatuhan dalam melaksanakan keterbukaan informasi publik, yaitu 17,53 persen (61 BP) hanya masuk katergori Cukup Informatif, 13,51 persen (47 BP) Kurang Informatif dan 41,95 persen (146 BP) tidak Informatif. Berdasarkan rentangan penilaian monitoring dan evaluasi BP tahun 2020 yang dilaksanakan oleh KI Pusat melibatkan delapan juri dari kalangan akademisi, peneliti, pegiat keterbukaan informasi dan media massa, untuk kategori BP Informatif hanya 17,43 persen (60 BP) dan Menuju Informatif 9,77 persen (34 BP) yang dapat dinilai telah melaksanakan UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan Informasi Publik. Pemprov Bali masuk dalam klasifikasi  informatif badan publik pemerintah provinsi dengan raihan nilai 92,20.(bgn122)20112524