Denpasar, Baliglobalnews

Desa Penglipuran, Kabupaten Bangli, Provinsi Bali sudah tersohor di pelosok negeri dengan julukan desa terbersih di dunia.

Desa ini pun seringkali menjadi tujuan wisata ramah lingkungan (eco-friendly) bagi warga yang ingin merasakan sejuknya udara perdesaan yang segar, asri dan tanpa sampah.

Namun di desa ini, tidak hanya sekadar memiliki nilai dari sisi kebersihan, serta pariwisatanya. Adapun desa ini sangat menjunjung kesetaraan gender. Baik laki-laki maupun perempuan bekerja sama dalam membangun perekonomian keluarga.

Astri Widyani, salah satu penduduk Desa Panglipuran juga bekerja membuat canang sesajen untuk dijual, demi membantu suaminya yang bekerja sebagai guru honorer.

“Saat pandemi COVID-19 enggak bisa ngapa-ngapain, di rumah aja tapi dapur harus tetap ngebul. Jadi saya bikin canang, ada yang masih bisa ke ladang ya kembali ke ladang,” kata Astri.

Sebelum pandemi COVID-19, desa tersebut memang bertumpu pada pariwisata dan penjualan oleh-oleh khas Desa Panglipuran seperti aksesoris, loloh cemcem (minuman khas daun cemcem atau daun kloncing) dan tipat cantok (makanan sejenis ketupat dan sayuran rebus yang kemudian disajikan bersama dengan bumbu kacang), hingga festival budaya.

Di desa tersebut, menurut Asri, hampir 80 persen penduduknya berjualan, kemudian bekerja di bidang pariwisata maupun menjadi pegawai negeri sipil.

“Selama pandemi ‘nggak bisa dipungkiri warga sini mayoritas berjualan, jadi dari sini aja. Ada orang sini yang juga jadi pegawai negeri, pokoknya berasa banget pas pandemi,” katanya.

Namun Astri tidak menyerah bekerja sama dengan suaminya demi menghidupi keluarga kecilnya dengan dua anak.

Kehidupan mereka kembali normal perlahan saat di bulan Desember 2020, Desa Penglipuran kembali dibuka untuk wisatawan dengan protokol kesehatan COVID-19 ketat.

Karang Memadu

Selain soal emansipasi yang setara antara laki-laki dan perempuan yang saling bekerja sama dalam keluarga, di Desa Panglipuran, tidak banyak yang tahu di desa tersebut memiliki aturan adat, yakni dilarang melakukan poligami maupun poliandri.

Desa tersebut memiliki satu tempat tersendiri, yakni Karang Memadu, sebuah tempat pengucilan di desa tersebut bagi pelaksana poligami dan poliandri. Tempat tersebut berada khusus di bawah kaki Desa Penglipuran.

“Pertama, di sini ada orang tua kami leluhur kami menyampaikan bahwa kalau mau hidup rukun dalam satu keluarga cukup satu istri satu suami sepasang. Selanjutnya untuk emansipasi, atau katakanlah menghargai hak asasi, yaitu kesetaraan gender,” kata Ketua Pelaksana Wisata Desa Penglipuran, Nengah Moneng.

Nengah mengatakan hal tersebut disepakati anggota adat itu sendiri dan menjadi awig-awig (tata krama).

Ada tiga level penduduk di dalam Desa Penglipuran yakni krama (warga) desa adat, krama tamu, dan tamu. Aturan tersebut hanya mengikat pada krama desa adat meski domisilinya telah di luar desa.

“Itu akan tetap terikat. Kami juga punya keluarga di Yogyakarta, Jakarta, selama dirinya masih terikat sebagai anggota krama, kita pertahankan terus,” kata Nengah.

Jumlah penduduk di Desa Penglibpuran kurang lebih 1.111 jiwa, dengan jumlah antara perempuan dan laki-laki hampir seimbang.

Adapun perempuan yang berada di desa tersebut sangat produktif. Meski memegang peranan rumah tangga, ada juga yang menjadi pengrajin, penjual bibit bunga, bertani dan beternak.

Selain itu ada yang berjualan hasil karya yang dijual secara daring.

“Perempuan atau laki-laki harus berkolaborasi di rumah tangganya masing-masing dan menjaga kehidupan yang primer,” katanya.
 

Layak perempuan dan anak

Di Kabupaten Bangli sendiri kini tengah berupaya mewujudkan kabupaten layak anak dan perempuan, meski sudah dilaksanakan sejak lama dan turun temurun secara adat.

Di samping itu, Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP2KBP3A) Kabupaten Bangli, I Wayan Jimat menilai Desa Penglipuran dapat menjadi Desa Ramah Perempuan dan Peduli Anak (DRPPA) yang dicanangkan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA) dan Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi (Kemendes PDTT)

Ia mengatakan dalam melaksanakan DRPPA tersebut, pihaknya akan berkoordinasi dengan pimpinan daerah, khsusnya juga aparat desa dan pemimpin desa adat setempat.

“Peran desa sangat signifikan di dalam melaksanakan program-program kami di pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, salah satu contohnya di sini ada yang namanya Karang Memadu,” katanya.

Karang Memadu sendiri, menurut dia, merupakan cara efektif membentuk tatanan desa yang ramah perempuan dan peduli anak. Pelakunya diberikan tempat pengasingan yang sangat berbeda dengan rumah yang lain.

“Kalau dalam konteks adat, yang membedakan jika ada di rumah karang itu rasa malunya luar biasa. Itu efektif sekali mencegah poligami, karang memadunya jadi kosong,” katanya.

Dengan adanya sanksi adat tersebut, diharapkan adanya tatanan kehidupan yang tentram dan nyaman bagi penduduk desa.

I Wayan Jimat mengatakan data terakhir dari segi penilaian mandiri pihaknya sudah mencapai penilaian angka 836 dari lima klaster yang mereka laksanakan.

Besar harapan kehidupan di Desa Penglipuran tidak hanya dinobatkan sebagai desa terbersih di dunia, namun menjadi desa yang tenteram dan aman untuk menjadi tempat pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.

Diharapkan Desa Penglipuran menjadi contoh bagi daerah lainnya untuk menjadikan Negara Indonesia meminimalisasi korban budaya patriarki, serta mengurangi korban kekerasan yang seringkali dialami perempuan dan anak, terlebih di masa pandemi COVID-19.(bgn123)21062803

Denpasar, Baliglobalnews

Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Bali, Ny. Putri Koster, tak henti-hentinya menggaungkan wacana kesetaraan gender bagi kaum perempuan.Seperti halnya dalam webinar yang diselenggarakan oleh Ikatan Bidan Indonesia (IBI) Provinsi Bali, dengan tema ‘Memaknai Hari Ibu di Dalam Mencegah Kekerasan dan Praktik P2GP’ dari kediaman Gubernur Bali, Jayasabha, Sabtu (26/12).

Ny. Koster menekankan pentingnya peranan perempuan dalam lini kehidupan, sehingga peran dan fungsi perempuan harus selalu diperhatikan. “Berikanlah ruang di manapun itu, baik rumah tangga, tempat kerja dan masyarakat untuk perempuan menunjukkan eksistensinya, sehingga cita-cita kesetaraan gender bisa terwujud,” ujarnya.

Pendamping orang nomor satu di Bali itu menyatakan peranan perempuan sejak dulu sudah berjalan seiringan dengan peran laki-laki dan saling melengkapi. “Hal itu bisa dilihat dalam kehidupan berumah tangga, masyarakat dan terutama di Bali dalam kehidupan beradat serta beragama,” ujarnya. 

Dia menyebutkan peranan seorang perempuan, terutama ibu, tidak bisa dilepaskan begitu saja. Meskipun sudah berjalan dengan baik, apresiasi terhadap perempuan terutama ibu sangatlah penting.Ny. Koster menilwi webinar kali ini yang tujuannya juga mengapresiasi para perempuan terutama ibu, dirasa sangat bermanfaat.

Apalagi webinar kali ini mengangkat tema yang sangat penting yaitu tentang praktik ‘Pemotongan dan Perlukaan pada Genital Perempuan’ (P2GP). “Terus terang sebagai Ketua TP PKK saya baru mendengar tentang praktik ini, dan setelah saya pelajari ini sangat berbahaya bagi kesehatan perempuan, sehingga perlu dicegah,” katanya.

Selain itu, kata dia, praktik tersebut juga tidak sesuai dengan upaya semua pihak dalam melindungi hak-hak para perempuan. Untuk itu, dia mengajak para peserta webinar untuk benar-benar menyimak paparan para narasumber.

“Saya ingatkan untuk menyimak dengan baik webinar kali ini kemudian berperan aktif mensosialisasikan tentang bahaya sunat perempuan kepada masyarakat,” ujarnya seraya menambahkan, sosialisasi bisa dilakukan melalui media sosial ataupun di lingkungan masing-masing.

Hal itu dikarenakan dia menilai perlindungan hak dan upaya kesetaraan gender tidak hanya bisa dilakukan oleh golongan tertentu, juga memerlukan peran aktif semua pihak agar cita-cita dalam mensejahterakan perempuan bisa terwujud.

Sementara Ketua Pengurus Daerah Ikatan Bidan Indonesia Prov. Bali, Luh Putu Sukarini, mengatakan webinar kali ini adalah serangkaian dalam menyambut Hari Ibu yang jatuh pada tanggal 22 Desember yang lalu. Selain itu, webinar ini juga merupakan dedikasi para bidan seluruh Bali kepada para ibu dan perempuan atas dedikasi selama ini.

Mengenai P2GP, Sukarini tidak menampik jika praktik ini masih marak terjadi karena menyangkut tentang kewajiban adat di daerah tertentu. Dia mengatakan jika praktik tersebut tidak memberikan faedah apapun terhadap perempuan, bahkan secara medis bisa membahayakan kesehatan reproduksi perempuan.

Sehingga melalui webinar kali ini, dia berharap masyarakat akan semakin terbuka pikirannya sehingga tidak perlu melakukan praktik seperti itu, bahkan jika perlu menghapus praktik yang merugikan hak perempuan tersebut.

Webinar kali ini menghadirkan pembicara dari bidang kesehatan dan perlindungan perempuan dan anak, seperti dari Dinas Kesehatan Prov Bali, Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, tokoh agama hingga dokter.(bgn003)20122608

Denpasar, Baliglobalnews

Ketua TP-PKK Provinsi Bali. Ny Putri Koster, mengatakan  perempuan telah memegang peran sangat penting, dari masa perjuangan meraih kemerdekaan hingga saat ini dalam mengisi kemerdekaan.

“Kesetaraan gender antara kaum perempuan dengan kaum laki laki sudah mulai terwujud, meskipun dalam ranah-ranah tertentu kesetaraan gender masih harus diperjuangkan,” katanya ketika menjadi narasumber dalam acara wirasa serangkaian peringatan Hari Ibu ke- 92 yang mengangkat tema: “Peran Perempuan di Bali Era Baru” di Denpasar, Selasa (22/12).

Wanita yang akrab dipanggil Bunda Putri itu juga menyampaikan dalam melaksanakan tugas sehari-hari, baik antara perempuan maupun laki-laki harus berjalan seimbang dan harmonis dalam menjalankan tanggung jawab dan tugasnya masing masing. Jika masing-masing sudah menjalankan perannya secara seimbang dan sesuai dengan tanggung jawabnya, maka tujuan bersama akan tercapai. Untuk itu, Bunda Putri mengajak semua perempuan mengambil tanggung jawab sesuai perannya sehingga kita akan dihormati. Dengan menjalankan perannya dengan baik, seorang perempuan akan mendapat tempat terhormat baik di rumah tangga maupun di masyarakat.

Di tengah pandemi Covid 19 saat ini, kata dia, seorang ibu dalam rumah tangga harus bisa tangguh dan lebih memberdayakan diri dengan melakukan kreativitas yang dapat membantu keluarga. Di samping itu, seorang ibu di masa pandemi ini dituntut memainkan peran ganda baik sebagai guru rupaka (sebagai orang tua) dan juga sebagai guru pengajian (guru). Untuk itu, sangat penting bagi seorang ibu untuk terus meningkatkan kemampuan diri serta beradaptasi dengan kemajuan  teknologi. Era setelah pandemi tentu saja akan berbeda dengan sebelum pandemi, untuk itu diperlukan kecerdasan, keikhlasan dan ketangguhan seorang ibu dalam menghadapinya.

Pada akhir arahannya, istri orang nomor satu di Bali ini mengajak para ibu di era baru ini untuk terus mengisi diri dengan ilmu pengetahuan dan juga pengalaman sehingga akan bisa menjadi pondasi ketahanan rumah tangga dan menjadi ibu yang tangguh dalam menghadapi tantangan kehidupan. (bgn003)20122301

Denpasar, Baliglobalnews

Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Indonesia (P3A) I Gusti Ayu Bintang Darmawati Puspayoga mengatakan keterlibatan petugas TPS yang semuanya perempuan di Banjar Kertasari, Kelurahan Panjer, Kecamatan Denpasar Selatan, Bali sebagai wujud kesetaraan gender. “Ide ini salah satu inspirasi yang bisa kita tunjukkan dan untuk perwujudan pembangunan inklusif yang berperspektif gender. Ini bisa menjadi inspirasi motivasi dan mendorong tempat-tempat yang lainnya untuk memberikan kesempatan kepada perempuan,” kata Menteri Bintang saat meninjau TPS 17, Banjar Kertasari, Bali, Rabu (9/12).

Ia mengatakan untuk pertama kalinya ada daerah di Indonesia dengan penyelenggara pemilu hingga petugas keamanannya yang semuanya perempuan. Kata dia, kondisi seperti ini semoga dapat terus dipupuk untuk memberikan kesempatan yang setara bagi perempuan. Sebenarnya, di negara kita konstitusi sudah mengamanatkan bahwa baik laki-laki dan perempuan mempunyai hak yang sama tapi realita, masih ada kesenjangan gender.

“Sehingga di TPS 17 ini ada sesuatu hal baru yang melibatkan penyelenggara pemilunya semua perempuan apakah dari KPPSnya, kemudian saksinya, linmasnya, pengamanannya semua perempuan ini satu hal yang luar biasa,” katanya. Untuk itu, Menteri PPPA meminta kepada penyelenggara pemilu, saksi dari perempuan, pengamanan dari perempuan agar memanfaatkan kesempatan ini dan menunjukkan ketika perempuan diberikan kesempatan bisa mempertanggungjawabkan. 

Ia mengatakan pada kesempatan ini, berada pada situasi berbeda karena pandemi COVID-19, sehingga tantangannya jauh lebih sulit dibandingkan pelaksanaan pilkada sebelumnya. Selain itu, protokol kesehatan menjadi prioritas dalam pelaksanaan pemilu kali ini untuk mencegah munculnya klaster baru.

“Kita tidak mau pilkada yang serentak ini hampir di 270 ya provinsi, kabupaten/kota ini menjadi klaster baru di masa pandemi. Kalau kita satu sama lain dari tingkat TPS kita sudah mentaati protokol kesehatan mudah-mudahan pilkada berjalan lancar,” katanya. Sementara itu, Kepala Desa Adat Kertasari, I Gede Sulusi mengatakan petugas KPPS semuanya perempuan ini pertama kali sebagai bentuk kesejajaran dalam kehidupan sehari-hari. “Kita ingin memerankan ibu-ibu dalam kegiatan ini supaya kita bisa sejajar dalam kehidupan sehari-hari. Kita menonjolkan ini karena momennya juga pas Desember kan hari ibu, kita tak akan ada di dunia kalau tak ada ibu. Itu filosofinya,” ucap Sulusi. 

Dalam penyelenggaraan pilkada di Banjar Kertasari ini melibatkan tujuh KPPS, dua saksi, dua pengawas satu polisi wanita. Jumlah pemilih secara keseluruhan di TPS Banjar Kertasari sebanyak 368 orang.(bgn123)20120914