Badung, Baliglobalnews

Wakil Bupati (Wabup) Badung I Ketut Suiasa menghadiri rapat koordinasi (rakor) yang dirangkaikan dengan sosialisasi pendataan kesejahteraan sosial yang diinisiasi Dinas Sosial Kabupaten Badung di Ruang Rapat Kantor Camat Kuta Utara pada Jumat (31/1/2025).

Wabup Ketut Suiasa mengatakan bahwa pemerintahan saat ini sedang dalam proses peralihan pemerintahan dari skala nasional dari Presiden. Begitu juga dengan pemerintahan di daerah ada gubernur dan juga bupati terpilih yang dipaparkan dalam visi dan misinya. Hal ini harus disinkronkan dari Pemerintah Pusat sampai dengan pemerintahan desa. ”Ini bukan pekerjaan mudah, butuh komitmen bersama, butuh pengaturan strategi yang harmonis di semua tingkatan. Menyikapi itu semua kita harus peka terhadap isu strategis nasional yang menjadi prioritas yang menjadi kebijakan pemerintah pusat yang disebut visi misi program Sad Cita ada penekanan aksentuasi khusus yang ditekankan oleh Pemerintah Pusat, bagaimana indonesia bisa mewujudkan kemandirian energi, kemandirian pangan dan penegakan hukum. Maka politik anggaran di daerah sampai dengan tingkat desa harus mampu menjabarkan program-program serta kebijakan Pemerintah Pusat. Kemandirian energi untuk di Bali kecil untuk bisa kita wujudkan namun kemandirian pangan itu jadi kewajiban dan keharusan karena ini sudah ada balancing program yang dituangkan dalam program pemberian makanan bergizi gratis,” ucapnya.

Wabup menyampaikan berkaitan dengan penegakan hukum ke depan benar benar harus berhati hati, karena bapak presiden sudah berulang kali mengatakan akan melaksanakan bersih-bersih. “Kita semua di segala tingkatan dalam mengelola anggaran pengguna anggaran untuk selalu berhati-hati, selalu menggunakan manajemen resiko dalam pengelolaan anggaran,” pintanya.

Sementara Camat Kuta Utara Putu Eka Permana mengatakan bahwa rakor ini dilaksanakan sebagai salah satu upaya untuk menyamakan persepsi dengan semua lembaga dan pemangku kepentingan yang ada diwilayah Kecamatan Kuta Utara. Banyaknya permasalahan yang terjadi seperti masalah kemacetan, pengelolaan sampah, kesemrawutan kabel Wifi dan PLN, banjir yang kerap terjadi pada musim hujan, serta kesenjangan sosial. Semua isu dan permasalahan yang terjadi itu harus mendapatkan perhatian dan penanganan yang serius mengingat Kuta Utara adalah salah destinasi wisata yang sangat ramai dikunjungi wisatawan baik domestik maupun mancanegara. “Saya mengajak semua berperan aktif baik kelian Dinas, Kaling, Perbekel dan semua stakeholder untuk berkomitmen bagaimana bisa mewujudkan Kuta Utara dan khususnya Canggu menjadi destinasi wisata yang aman, nyaman dan layak dikembangkan jadi destinasi wisata berkelas dunia,” ucapnya.

Hadir Forkopim Kecamatan Kuta Utara, Kabid Perlindungan Jaminan Sosial Putu Sri Yuniarti, perwakilan Dinas PUPR, lurah dan perbekel se-Kuta Utara, Forum BPD, kepala lingkungan, kelian dinas, Forum LPM, para surveyor dan undangan lainnya. (*/bgn003)25013101

Denpasar, Baliglobalnews

Guna mengentaskan kemiskinan ekstrem serta meningkatkan pelayanan kesejahteraan sosial di Denpasar, Pemkot Denpasar menggelar penguatan kapasitas perbekel/lurah dan fasilitator se-Kota Denpasar di Graha Sewakadharma pada Jumat (23/12/2022).

Kegiatan ini diselenggarakan untuk memberikan penegasan dan penguatan kepada fasilitator, perbekel dan lurah serta untuk lebih memberikan atensi kepada data terpadu kesejahteraan sosial sesuai  Permensos 3 tahun 2021 tentang Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial Serta agar masyarakat dapat terlayani, sehingga masalah kesejahteraan sosial dapat diselesaikan sehingga akhirnya dapat mengurangi kemiskinan ekstrim di Kota Denpasar.

Acara ini diikuti perbekel/lurah beserta fasilitator se-Kota Denpasar. Para peserta diberikan materi oleh tiga narasumber, yakni Wakil Walikota Arya Wibawa, Kepala Dinas Sosial I Gusti Ayu Laxmy Saraswaty, serta Kepala BPJS Cabang Denpasar, Muhammad Ali.

“Kita patut bersyukur karena Indeks Capaian Universal Health Coverage (UHC) di Kota Denpasar telah mencapai 98,93 persen, sudah sesuai target yang ditetapkan pemerintah pusat sesuai RPJMN di 2024, tetapi capaian tersebut tidak semata-mata mengurangi semangat kita untuk mengentaskan kemiskinan ekstrim dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kota Denpasar. Saya mengimbau kepada fasilitator, perbekel dan lurah untuk tidak henti-hentinya memberikan edukasi dan pendampingan kepada masyarakat terkait masalah yang berkaitan kesejahteraan sosial,” ujar Wakil Walikota Arya Wibawa.

Sementara Kepala Dinas Sosial I Gusti Ayu Laxmy Saraswaty mengharapkan desa maupun kelurahan, fasilitator, serta OPD dapat lebih terpadu dan berkolaborasi dalam mengurangi kemiskinan ekstrim di Kota Denpasar.

Pihaknya ke depan juga akan lebih meningkatkan sosialisasi serta kolaborasi kepada rumah sakit di Kota Denpasar yang telah bekerjasama dengan BPJS Kesehatan, untuk memberikan edukasi serta pendampingan terkait kepesertaan BPJS yang saat ini sudah terintegrasi dengan KTP agar masalah kesejahteraan sosial khususnya yang berkaitan dengan pelayanan kesehatan dapat diselesaikan.

Dalam kesempatan ini juga diberikan penghargaan kepada empat fasilitator aktif atas kepengurusan data PPKS dan bantuan sosial di tahun 2022. (bgn003)22122318