Bangli, Baliglobalnews

Bupati Bangli SN Sedana Arta bersama Bupati Badung I Nyoman Giri Prasta menandatangani kesepakatan bersama antara Pemerintah Kabupaten Bangli dan Pemerintah Kabupaten Badung tentang kerja sama antardaerah di Ruang Rapat Gedung Bhukti Mukti Bhakti Kantor Bupati Bangli pada Kamis (12/9/2024).

Kerjasama tersebut tentang distribusi dan pemasaran komoditas pangan serta pengembangan potensi daerah yang masing- masing juga ditandatangani oleh Pj. Sekda Badung dan Pj. Sekda Bangli serta penandatanganan kerja sama antara Perumda Mangu Giri Sedana dengan Perusda Bukti Mukti Bakti.

Asisten Pemerintahan dan kesejahteraan Rakyat Kabupaten Badung I Nyoman Sujendra

selaku Tim Koordinasi Antardaerah melaporkan bahwa kegiatan tersebut bertujuan untuk membangun sinergi serta membantu distribusi dan pemasaran komoditas pangan dalam upaya ketersediaan pangan dan menstabilisasi harga serta potensi daerah.

Hal itu dilakukan sebagai langkah penyelesaian hambatan dan permasalahan dalam rangka perencanaan pengendalian dan pencapaian sasaran inflasi yang ditetapkan oleh pemerintah.

Objek kerjasama ini meliputi komoditas pertanian, peternakan, perikanan UMKM dan potensi daerah lainnya.

Ucapan selamat datang disampaikan oleh Sedana Arta sembari menyambut Bupati Giri Prasta di Ruang Rapat Bupati Bangli. ”Kami sangat bersyukur karena Pemerintah Kabupaten Badung dan Kabupaten Bangli secara resmi akan menandatangani kerja sama pembangunan antardaerah,” terangnya.

Sedana Arta menyebutkan permasalahan petani yaitu pada pemasaran, dimana hasil pertanian baik sayur maupun buah-buahan akan dibuang apabila harga di bawah pasar. ”Semoga dengan kerja sama ini akan ada kepastian pemasaran, kepastian harga untuk mensejahterakan masyarakat. Perlu diketahui bahwa pembangunan Kabupaten Bangli selama dua tahun terakhir bersumber dari dana BKK Kabupaten Badung hampir 100%,” ungkapnya.

Sementara Bupati Giri Prasta menyatakan dalam menjaga hubungan, pada prinsipnya di Kabupaten Badung tingkat komoditi yang surplus wajib ditangani. ”Inilah pola yang kita lakukan di Bali ‘One island, One management and One commando’ yang artinya satu pulau, satu pola, satu tata kelola dan satu manajemen. Sehingga hasil-hasil pertanian di Bangli bisa mendapatkan kepastian harga sehingga kesejahteraan petani dapat terjaga. Jangan sampai petani kena tengkulak, pengepul, sehingga potensi setiap panen mengalami harga anjlok,” ujarnya.

Turut hadir dalam acara tersebut Wakil Bupati Bangli, Ketua DPRD Bangli, Kepala Kejaksaan Negeri Bangli, perwakilan Forkopimda Kabupaten Bangli serta para pejabat terkait di Lingkungan Pemerintah Bangli dan Kabupaten Badung. (bgn003)24092102

Denpasar, Baliglobalnews

Pembina Yayasan Widya Dharma Shanti Denpasar (Yayasan WDS) I Made Bandem, bersama Rektor ITB Stikom Bali Dadang Hermawan, menerima kunjungan Konsulat Jenderal (Konjen) Jepang di Denpasar Miyakawa Katsutoshi, di kampus ITB Stikom Bali, pada Rabu (31/7/2024)

“Kunjungan Konjen Jepang ini selain sebagai silaturahmi juga juga merancang kerja sama dengan ITB STIKOM Bali di bidang pendidikan,” kata Bandem.
Dia menyebutkan peluang kerja sama antara Jepang dengan ITB Stikom Bali tengah dirancang. Dimana, Rektor sudah merancangnya dengan Tim Stikom Bali.

Sementara Dadang Hermawan mengatakan ITB Stikom Bali sudah menjalin komunikasi dan memiliki hubungan yang baik dengan Konjen Jepang. “ITB Stikom Bali sejak awal sudah menjalin kolaborasi dengan Konjen Jepang di Denpasar, salah satunya melalui peringatan 60 tahun hubungan diplomatik antara Indonesia dengan Jepang,” katanya.
Terkait hubungan kerja sama disebutkan mahasiswa ITB Stikom Bali sudah banyak yang magang di Jepang, yakni 75 orang. “Dan banyak mahasiswa kita yang balik ke sana setelah magang. Mereka kembali ke Bali untuk diwisuda, setelah itu kembali ke Jepang untuk bekerja,” katanya.

Konjen Jepang Miyakawa Katsutoshi mengatakan kunjungannya sebagai bentuk silaturahmi, mengingat dirinya baru dua bulan ditempatkan di Bali. Mengawali tugasnya di Bali, dia juga telah mengunjungi sejumlah tokoh di antara tokoh politik, pendidikan dan budaya seperti I Made Bandem di ITB Stikom Bali. (bgn008)24080308

Denpasar, Baliglobalnews

Pemerintah Kota Denpasar bersama PT Pelindo (Persero) menjalin kerjasama dalam rangka efektivitas pemanfaatan area Pelabuhan Benoa. Hal tersebut tertuang dalam Memorandum of Understanding (MoU) yang diteken Walikota Denpasar, IGN Jaya Negara, dengan CEO PT Pelindo (Persero) Regional Bali Nusra, Ali Sodikin di Kantor Walikota Denpasar, Jumat (17/3/2023).

Objek kesepakatan bersama ini adalah pembangunan dan pengembangan potensi di Wilayah Kota Denpasar dalam rangka penataan dan pemanfaatan kawasan PT Pelindo sebagai pendukung proyek strategis nasional sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

CEO PT (Pelindo) Regional Bali Nusra, Ali Sodikin, mengatakan tujuan kesepakatan bersama ini untuk menciptakan hubungan dan sinergi antara PT Pelindo dengan Pemkot Denpasar di dalam mewujudkan kemandirian daerah serta peningkatan ekonomi daerah melalui pembangunan dan pengembangan di wilayah Kota denpasar dengan memperhatikan ketentuan perundangan sehingga dapat saling mendukung, efektif, efisien dan profesional.

“Dengan perjanjian ini ke depan PT Pelindo dengan Pemkot Denpasar bisa bekerjasama meningkatkan pertumbuhan perekonomian khususnya di bidang pariwisata, sehingga dapat dirasakan masyarakat,” ujarnya.

Sementara Walikota Denpasar, IGN Jaya Negara, menyambut baik kerjasama antara Pemkot Denpasar dengan PT Pelindo. “Melalui penandatanganan MoU ini, kita harapkan akan adanya dampak yang besar, khususnya di dalam pengembangan pariwisata di Kota Denpasar,” katanya.

Jaya Negara menegaskan Pemerintah Kota Denpasar akan terus mengupayakan yang terbaik demi memastikan MoU ini dapat dilaksanakan seperti yang diharapkan. “Dengan Mou ini diharapkan pemanfaatan area kawasan Benoa yang nantinya dapat meningkatkan potensi ekonomi yang menunjang potensi pendapatan asli daerah sehingga pembangunan di Kota Denpasar bisa semakin maju,” ujarnya. (bgn003)23031710

Internasional, Baliglobalnews

Pemerintah Amerika Serikat dan Indonesia pada Jumat (18/9) menandatangani kerangka kerja sama untuk memperkuat pembiayaan infrastruktur dan pembangunan pasar.

Penandatanganan kerangka kerja sama itu dilakukan secara jarak jauh oleh Menteri Keuangan Amerika Serikat Steven T. Mnuchin and Menteri Keuangan Republik Indonesia Sri Mulyani Indrawati, menurut keterangan tertulis Kedutaan Besar AS di Jakarta, Sabtu.

Prakarsa kerja sama itu dirancang untuk mencapai tujuan bersama Amerika Serikat dan Indonesia dalam mendukung pembangunan infrastruktur melalui investasi berorientasi pasar sektor swasta.

Di bawah kerangka kerja sama tersebut, Amerika Serikat dan Indonesia akan mengatasi hambatan regulasi, pasar, dan legalitas terhadap investasi sektor swasta dengan berfokus pada pembangunan instrumen keuangan, pembiayaan proyek, pasar utang lokal, dan pasar modal.

“Pembangunan infrastruktur sangat penting bagi pertumbuhan ekonomi dan pemulihan jangka panjang dari dampak COVID-19. Kerangka kerja ini mendukung pertumbuhan ekonomi dan tujuan kita bersama dalam upaya menjawab kebutuhan infrastruktur melalui investasi berorientasi pasar sektor swasta,” ujar Menkeu AS Steven Mnuchin.

Pertemuan pertama Kelompok Kerja di bawah perjanjian kerangka kerja itu akan diadakan secara virtual pada 22-23 September 2020, menurut keterangan tersebut.

Keterlibatan dalam kerja sama di bidang infrastruktur itu diyakini akan mendukung Strategi Indo-Pasifik Pemerintah AS yang lebih luas, dengan melengkapi upaya yang sedang berlangsung di bawah Peningkatan Pembangunan dan Pertumbuhan Melalui Energi (Asia EDGE) dan Jaringan Transaksi dan Bantuan Infrastruktur (ITAN). (bgn123)20091906

Nasional, Baliglobalnews

Perusahaan teknologi Gojek dan Badan Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan (UN Women) menandatangani Memorandum of Understanding (MoU) untuk mendorong pemberdayaan ekonomi perempuan di Indonesia.

Dikutip dari keterangan resmi Gojek, Selasa, nota kesepahaman tersebut akan menyediakan kerangka untuk memperkuat sinergi dan advokasi bersama yang bertujuan mengedukasi lebih banyak perempuan akan hak-hak mereka untuk kesempatan ekonomi yang setara.

Meskipun 64,5 persen UMKM di Indonesia dikelola oleh perempuan, mereka cenderung terkonsentrasi ke usaha dengan produktivitas rendah dan di sektor bernilai rendah dibandingkan dengan usaha yang dikelola oleh laki-laki.

Perempuan di Indonesia menghadapi beberapa tantangan seperti terbatasnya akses pada pengembangan keterampilan, teknologi, serta jaringan bisnis.

Sementara itu, kemitraan ini akan mencakup tiga area kerja sama, yaitu mendukung kewirausahaan perempuan melalui pengembangan kapasitas dan peningkatan pengetahuan.

Lebih lanjut, mengumpulkan data baru dan analisis mengenai dampak COVID-19 pada usaha kecil dan mikro, termasuk terhadap mitra Gojek dan lainnya, untuk memformulasikan strategi dan kebijakan berbasis data untuk pemulihan ekonomi nasional.

Terakhir, adalah untuk mempromosikan keamanan perempuan di ruang publik untuk memastikan partisipasi penuh perempuan dalam kehidupan publik, termasuk dalam mengejar peluang ekonomi.

“Dengan berkolaborasi memanfaatkan penggunaan informasi dan teknologi yang tepat guna secara maksimal, tujuan kami bersama adalah memberdayakan perempuan yang kurang beruntung untuk mengatasi hambatan dalam meraih peluang ekonomi dan memastikan tidak ada yang tertinggal, khususnya di masa yang penuh tantangan ini,” kata Jamshed Kazi, UN Women Representative and Liaison to ASEAN.

UN Women bekerja sama dengan pemerintah Indonesia dan pemangku kepentingan lainnya, termasuk sektor swasta agar mereka dapat memasukkan perspektif gender dalam perencanaan respon terhadap COVID-19.

“Kami senang dapat memperkuat kerja sama dengan UN Women dan membangun komitmen bersama untuk memberdayakan perempuan wirausaha melalui program pelatihan dan kesempatan pengembangan kapasitas, serta memastikan keamanan perempuan di dalam dan luar platform kami,” kata Nila Marita, Chief of Corporate Affairs dari Gojek.

Inisiatif Gojek yang berfokus pada perempuan mencakup Gojek Wirausaha, sebuah program pengembangan kapasitas mengenai keterampilan berbisnis yang telah diikuti oleh ribuan pengusaha perempuan.

Ada pula Gojek Xcelerate Women Founders, program akselerator yang berfokus pada startup yang dibangun oleh perempuan; pelatihan bystander intervention dengan Hollaback! Jakarta untuk mencegah pelecehan seksual, dan kampanye keamanan perempuan di seluruh Indonesia.(bgn123)20090807

Nasional, Baliglobalnews

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) sepakat untuk memperbarui kerja sama dan koordinasi untuk memperlancar serta mengoptimalkan penanganan permasalahan perbankan guna menjaga stabilitas sistem keuangan keuangan khususnya di masa pandemi COVID-19.

“Kesepahaman ini merupakan pedoman untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi OJK dan LPS antara lain dalam pertukaran data dan atau informasi, pemeriksaan bank, pelaksanaan penjaminan simpanan, penanganan bank dengan status Bank Dalam Pengawasan Intensif (BDPI) maupun Bank Dalam Pengawasan Khusus (BDPK), serta penanganan bank yang tidak dapat disehatkan dan penempatan dana LPS pada bank selama pemulihan ekonomi akibat dari pandemi COVID-19,” kata Deputi Komisioner Humas dan Logistik OJK Anto Prabowo dalam pernyataan di Jakarta, Selasa.

Nota kesepahaman baru antara OJK dan LPS sudah ditandatangani oleh Ketua Dewan Komisioner OJK Wimboh Santoso dan Ketua Dewan Komisioner LPS Halim Alamsyah pada pertengahan Agustus 2020 lalu, di Jakarta.

Nota Kesepahaman tersebut merupakan tindak lanjut atas UU No 2/2020 tentang Penetapan Perppu 1/2020, Peraturan Pemerintah No 33/2020 dan Peraturan LPS No 3/2020.

Ruang lingkup kesepahaman OJK dan LPS itu juga dilakukan untuk mendukung efektivitas pelaksanaan penjaminan simpanan dan pengawasan terhadap bank, tindak lanjut hasil pengawasan dan analisis bank, penanganan bank sistemik dan non sistemik, penanganan bank yang dicabut izin usahanya, penanganan bank yang membahayakan perekonomian dan pendirian bank perantara serta penanganan bank yang merupakan emiten atau perusahaan publik.

Dengan berlakunya nota kesepahaman yang baru ini, maka nota kesepahaman OJK dan LPS yang lama dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. (bgn123)20090804

Jakarta, Balglobalnews

Pemerintah Indonesia membahas sejumlah kerja sama dengan Uni Emirat Arab, termasuk dalam bidang ekonomi dan kesehatan yang mencakup COVID-19, dalam pertemuan Menteri Luar Negeri kedua negara serta Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) RI dan Menteri Energi dan Infrastruktur UAE.

Dalam arahan pers virtual yang disampaikan dari Abu Dhabi pada Sabtu malam waktu Jakarta, Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi menyebut telah melakukan pertemuan dengan Menlu UAE Syeikh Abdullah bin Zayed dan Menteri Energi Infrastruktur Suhail Al-Mazroui.

“Dua isu utama yang kita bahas, yaitu kerja sama dalam konteks COVID-19 dan kesehatan serta kerja sama ekonomi lainnya,” kata Menlu Retno.

Menurut dia, saat ini Indonesia tengah memfokuskan kerja sama pada penyediaan vaksin dan alat deteksi (screening) COVID-19 dengan menggunakan teknologi laser dan artificial intelligence(AI).

Selain itu, dia juga sempat menyampaikan kepada Menlu UAE bahwa saat ini Indonesia juga tengah menjajaki kerja sama distribusi produk farmasi Indonesia ke kawasan Timur Tengah dan Afrika.

“Ke depannya, saya sampaikan kepada kedua Menteri UAE tersebut, bahwa kerja sama di bidang kesehatan ini hendaknya diarahkan untuk kerja sama panjang dan strategis, misalnya untuk co-production dan co-development,” kata Menlu.

Dia pun sempat menyampaikan apresiasi Indonesia terhadap UAE atas kerja sama kesehatan dalam konteks COVID-19 selama pandemi. Pada tanggal 28 April lalu, UAE telah mengirimkan 20 ton peralatan kesehatan, antara lain berupa cover all, sarung tangan, masker, sepatu pelindung, cairan pembersih tangan, dan berbagai kebutuhan lainnya.

Adapun terkait kerja sama pembahasan peningkatan ekonomi, sebagai tindak lanjut dari kunjungan Presiden pada bulan Januari lalu, diskusi diutamakan pada bidang energi dan pangan.

“Mengenai energi, Alhamdullilah, kalau kita lihat salah satu proyek Pembangkit Listrik Tenaga Surya Terapung sebesar 145 MWAC di Waduk Cirata, Jawa Barat, kerja sama antara PT PJBi (Indonesia) dan PT Masdar (UAE) akan melakukan ground breaking pada Juni 2021 dan akan mulai beroperasi pada semester kedua 2022,” papar Menlu.

Selain itu, kedua Menteri juga meminta dukungan pemerintah UAE terhadap pembicaraan bisnis yang tengah berjalan, termasuk antara Pertamina dan ADNOC, serta di bidang pertanian dengan Elite Agro yang berencana berinvestasi di sektor agrobisnis di Jawa Barat.

Sementara itu, Menteri BUMN Erick Thohir mengatakan bahwa kerja sama antara kedua negara menjadi saling menguntungkan.

Dia pun menjelaskan bahwa Indonesia tak ingin hanya menjadi pasar, terutama dalam perdagangan minyak, namun juga ingin mendapatkan tambahan teknologi dari negara besar seperti UAE, khususnya di bidang energi.

“Oleh karena itu kami juga melakukan kerja sama tidak hanya di minyak tapi juga eksplor kerja sama sumber energi terbarukan,” kata Erick.

Kunjungan kedua Menteri RI ke Abu Dhabi merupakan tindak lanjut dari pembicaraan via telepon antara Presiden Joko Widodo dengan Putra Mahkota UAE Syeikh Muhammad bin Zayed pada 17 Agustus lalu, guna membahas semua kerja sama di tengah pandemi, terutama terkait dengan penanganan COVID-19 dan kerja sama ekonomi lainnya.

UAE merupakan negara pertama di mana Indonesia mengadakan pengaturan terkait essential business travel corridor, dan dengan pengaturan tersebut diharapkan kunjungan bisnis yang esensial dapat mulai dilakukan, dengan mematuhi peraturan protokol kesehatan yang telah disepakati secara ketat.(bgn/ant)20082231

Jakarta, Baliglobalnews

Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal TNI Andika Perkasa membahas rencana kerja sama terkait program komponen Cadangan Angkatan Darat bersama Angkatan Darat Australia.

“Jadi di situasi seperti itu, kami sangat membutuhkan untuk tahu lebih banyak soal membangun komponen cadangan. Untuk itu, saya ingin berkonsultasi dengan Angkatan Darat Australia,” kata Kasad Andika.ketika menerima kunjungan Atase Darat Australia, Colonel Micah Batt, di ruang kerjanya.yang dirilis di Jakarta, Minggu.

Komponen cadangan, kata Kasad, merupakan program yang digagas oleh Kementerian Pertahanan RI guna membangun komponen cadangan dalam menghadapi pandemi di Indonesia.

Nantinya, katanya, TNI AD yang akan berperan dalam menjalankan program komponen cadangan tersebut, mulai dari perekrutan, pelatihan, hingga penempatan di satuan TNI AD.

“TNI AD akan berbagi pengalaman dengan Angkatan Darat Australia untuk membangun program komponen cadangan arahan dari Kementerian Pertahanan RI,” kata Kasad Andika.

Selain membahas rencana Kasad untuk berbagi pengalaman dalam membangun program Komponen Cadangan TNI AD itu, Kasad Andika dan Atase Darat Australia juga membahas tentang prajurit TNI AD yang saat ini sedang menempuh Pendidikan di Australia.

Menanggapi rencana program kerja sama komponen cadangan, Atase Darat Australia akan mengatur jadwal pertemuan virtual TNl AD dengan pihak Angkatan Darat Australia yang berpengalaman dalam menjalankan program komponen cadangan di Australia. (bgn/ant)20080926