Bangli,Baliglobalnews

Pemerintah Provinsi Bali melalui Sekretariat Daerah menggelar Rapat Koordinasi Staf Ahli Kepala Daerah se-Bali Tahun 2026 di Ruang Pertemuan Gedung PLUT Kabupaten Bangli pada Senin (25/5/2026).

Rapat koordinasi ini merupakan tindak lanjut nyata dari Hasil Kesepakatan Bersama Staf Ahli Kepala Daerah se-Bali yang telah disepakati pada 11 Desember 2025 lalu di Kota Denpasar. Langkah ini diambil untuk memastikan pelaksanaan program kerja antardaerah di Bali berjalan secara terkoordinasi, selaras, dan berkesinambungan sepanjang tahun 2026.

Bupati Bangli SN Sedana Arta yang sekaligus membuka acara tersebut menekankan pentingnya pengelolaan lingkungan dan tata kelola sumber daya air di kabupaten bangli. Untuk itu kabupaten lain juga berkewajiban untuk memberikan imbal jasa lingkungan kepada kabupaten Bangli agar ketimpangan fiskal tidak terjadi di Bali.

Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman (PUPR Perkim) Kabupaten Bangli Dewa Agung Putra Suryadarma yang sekaligus sebagai narasumber dalam acara tersebut menyampaikan sinergi pengendalian fungsi lahan dan mitigasi bencana demi keberlanjutan daerah aliran sungai dan kawasan rawan bencana.

Dalam menyikapi dinamika pembangunan dan tantangan alam di Pulau Dewata, pertemuan tahun ini mengusung tema yang sangat krusial “Pengendalian Fungsi Lahan dan Daya Dukung Lingkungan dalam Mitigasi Bencana” Tema ini dipilih sebagai respons terhadap pentingnya menjaga keseimbangan alam Bali di tengah masifnya pembangunan. Fokus utama pembahasan meliputi penguatan regulasi alih fungsi lahan, menjaga kapasitas tampung dan daya dukung lingkungan, serta merumuskan rekomendasi kebijakan strategis bagi para Kepala Daerah (Bupati/Walikota) dalam memetakan serta meminimalisir risiko bencana alam di wilayah masing-masing.

Acara ini dihadiri juga oleh jajaran staf ahli kepala daerah dari kabupaten/kota se-Provinsi Bali. Kehadiran para delegasi ini didasarkan pada penugasan resmi dari para bupati dan Walikota melalui koordinasi sekretaris daerah masing-masing. Melalui pertemuan ini, diharapkan lahir pokok-pokok pikiran dan rekomendasi konkret yang dapat diadopsi oleh pemerintah daerah di seluruh Bali demi mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan (sustainable development) tanpa mengorbankan kelestarian lingkungan hidup. (*/bgn003)26052504

Nasional, Baliglobalnews

Presiden Joko Widodo meminta Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian kembali mengingatkan kepala daerah tentang penegakan protokol kesehatan (prokes) COVID-19.

Hal itu disampaikan Presiden melalui arahannya dalam Rapat Terbatas Laporan Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional yang diselenggarakan dari Istana Merdeka, Jakarta, Senin.

“Saya minta Menteri Dalam Negeri mengingatkan sekali lagi kepada para gubernur, bupati dan wali kota untuk benar-benar memegang penuh kendali di wilayah masing-masing, yang berkaitan dengan masalah COVID-19 dan juga yang berkaitan dengan masalah ekonomi,” kata Presiden.

Kepala Negara menegaskan tugas kepala daerah adalah melindungi keselamatan warganya, terlebih dalam situasi pandemi COVID-19 sekarang ini.

“Tugas kepala daerah adalah melindungi keselamatan warganya,” kata Presiden.

Dia menegaskan keselamatan rakyat adalah hukum tertinggi. Karena itu, kepala daerah harus terus memantau angka-angka kasus, baik itu kasus aktif, angka kesembuhan, angka kematian dan indikator-indikator ekonomi yang ada selama pandemi.

Dalam kesempatan itu Presiden juga meminta jajarannya memberikan informasi tentang kepastian vaksinasi serta data ekonomi terkini.(bgn123)20113015