Nasional, Baliglobalnews

Penyuluh KB dan seluruh jajaran BKKBN masih harus terus bekerja keras meningkatkan capaian akseptor KB baru maupun akseptor KB aktif, karena unmet need masih di angka 12,4 persen berdasarkan survei RPJMN/SKAP 2018).

Hal itu diungkapkan Kepala BKKBN, Hasto Wardoyo, saat membuka workshop metode penyuluhan keluarga berencana bagi penyuluh KB secara daring, Rabu (8/9).

Dalam siaran pers Humas BKBBN yang diterima Redaksi Baliglobalnews, Hasto menyebutkan salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk menurunkannya melalui pasangan yang baru menikah dan KB pasca persalinan (PP) dan pasca keguguran (PK). Unmet need yakni proporsi wanita usia subur berstatus kawin yang tidak ingin punya anak lagi atau ingin menjarangkan kelahiran berikutnya, tetapi tidak memakai kontrasepsi.

“Penyuluh KB harus tahu seperti misalnya untuk KB pasca persalinan sebaiknya menggunakan kontrasepsi apa. Pasca persalinan bisa menggunakan progesterone only pil agar Ibu bisa tetap menyusui, jangan sampai penyuluh tidak mengetahui hal dasar dan penting seperti ini. Kemudian juga hari ini begitu melahirkan bisa langsung juga menggunakan implant/susuk dan tentu saja kontrasepsi nonhormonal seperti IUD ( intrauterine device/alat kontrasepsi dalam rahim),” katanya.

KB pasca persalinan, kata dia, merupakan upaya pencegahan kehamilan dengan menggunakan metode/alat/obat kontrasepsi segera setelah melahirkan sampai dengan 42 hari/ 6 minggu setelah melahirkan, sedangkan KB Pasca Keguguran merupakan upaya pencegahan kehamilan dengan menggunakan alat/obat kontrasepsi setelah mengalami keguguran sampai dengan kurun waktu 14 hari.

“Apabila kita bertanya pada Ibu yang baru melahirkan, apakah tahun ini ingin hamil lagi? pasti akan dijawab tidak, tapi kemudian ditanya lagi apakah mau menggunakan kontrasepsi, banyak yang menjawab tidak juga. Sehingga banyak terjadi kehamilan yang tidak direncanakan atau belum ingin hamil (unwanted pregnancy), maka saya berpesan agar KB pasca persalinan ini bisa sukses dan kita lebih agresif lagi meski di tengah pandemi,” katanya. (bgn003)21090809

Jakarta, Baliglobalnews

Isu stunting di tingkat pusat hingga kabupaten/kota sudah cukup mendapat perhatian tinggi. Namun di tingkat desa untuk perubahan perilaku pelayanan kesehatan terkait pencegahan stunting seperti layanan antenatal care (pemeriksaan kehamilan) atau perawatan bayi baru lahir masih belum terasa gaungnya.

Hal itu diungkapkan  Kepala BKKBN, Hasto Wardoyo, ketika audiensi dengan Menteri Kesehatan, Budi Gunadi Sadikin di Kantor Kementerian Kesehatan, Jakarta, pada Rabu (1/9) lalu.

Dalam siaran pers BKKBN yang diterima Redaksi Baliglobalnews, Hasto menyampaikan rencana aksi nasional yang akan dilaksanakan untuk percepatan penurunan stunting melalui pendekatan keluarga berisiko, di antaranya melalui penyediaan data keluarga berisiko stunting; pendampingan keluarga berisiko stunting; pendampingan calon pengantin/ calon PUS; surveilans keluarga berisiko stunting dan audit kasus stunting.

“BKKBN ingin menempatkan diri untuk menjadi pendamping keluarga (sebelum hamil/pra nikah, hamil dan masa interval) dengan dukungan dari Penyuluh KB, Kader, PKK kemudian juga kami mengusulkan kepada Bapak Menkes agar Bidan ditiap desa itu harus dan wajib ada. Menurut IBI (Ikatan Bidan Indonesia), masih ada desa yang belum memiliki bidan dalam hal ini adalah bidan pemerintah,” katanya.

Menurut Hasto, upaya pencegahan stunting sudah banyak dilakukan melalui intervensi sensitif (sanitasi, air bersih, kemiskinan, pendidikan) dan spesifik (pranikah, hamil, interval). Namun bisa mempertajam intervensi spesifik, karena jumlah anggaran yang terbatas terlebih lagi karena pandemi ini.

Sementara Menteri Kesehatan, Budi Gunadi Sadikin, menjelaskan pada aspek kesehatan, percepatan penurunan stunting dilaksanakan melalui intervensi spesifik yang ditujukan kepada kelompok sasaran, yakni remaja, calon pengantin, ibu hamil, ibu menyusui, dan balita.

Intervensi tersebut, menurut Menkes, fokus pada penguatan pelayanan kesehatan dan gizi, serta dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang di semua level pelayanan, mulai dari posyandu hingga rumah sakit.

“Berbagai upaya penguatan, seperti peningkatan kualitas program, penguatan edukasi kesehatan dan gizi, penguatan manajemen intervensi di puskesmas dan posyandu yang dilakukan secara komprehensif dalam sistem surveilans yang berkelanjutan,” katanya.

Terkait dengan pemenuhan satu desa satu bidan, Budi Gunadi menyampaikan bahwa pihaknya akan segera membahasnya untuk menyiapkan Peraturan Menteri Kesehatan sekaligus juga petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis untuk bisa dilaksanakan di Kabupaten dan Kota.

Hadir dalam audiensi tersebut dari BKKBN, Sekretaris Utama Tavip Agus Rayanto dan Deputi Bidang Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi Eni Gustina. Sementara dari Kementerian Kesehatan hadir Sekretaris Jenderal Kunta Wibawa Dasa Nugraha, Plt. Direktur Jenderal Kesehatan Masyarakat Kartini Rustandi. (bgn003)21090319