Mangupura, Baliglobalnews
Plt. Bupati Badung I Ketut Suiasa meresmikan pengoperasian pelayanan uji berkala kendaraan bermotor keliling “Si Cemot” Dinas Perhubungan Badung di parkir timur Pura Lingga Bhuwana, Puspem Badung, pada Jumat (11/10/2024).
Si Cemot (Singkat, Cepat, Modern dan Terintegrasi). Singkat artinya memotong birokrasi yang selama ini dirasa berbelit-belit. Cepat artinya mempercepat setiap proses pelayanan dengan penerapan teknologi dan sumber daya yang berkompeten, modern, dengan menerapkan sistem informasi dan teknologi yang terbaru, terintegrasi, pelayanan dengan aplikasi yang terintegrasi dengan angkutan dan pengawasan.

Suiasa mengatakan dengan adanya layanan uji KIR keliling Si Cemot, Pemkab Badung berkomitmen memberikan kemudahan dan mendekatkan pelayanan kepada masyarakat, meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat. Layanan ini juga dapat mempersingkat waktu layanan yang biasanya di tempat uji KIR utama membutuhkan waktu cukup lama, dengan ini cuma 10 menit sudah selesai. “Setidaknya ada lima aspek, masyarakat dapat diuntungkan yaitu aspek sosial, keamanan, lingkungan, kesehatan dan ekonomi. Dalam artian pelayanan yang mudah, cepat, hasilnya akurat, gratis dan yang terpenting pelayanan bebas dari KKN,” terangnya. Untuk itu Suiasa mengajak masyarakat badung bersama-sama memanfaatkan fasilitas pelayanan uji berkala kendaraan bermotor keliling ini. “Mari kita jaga kendaraan kita agar tetap laik jalan dan berkontribusi dalam menciptakan lalu lintas yang aman dan nyaman,” katanya.

Sementara Kadis Perhubungan Badung Anak Agung Ngurah Rai Yuda Darma mengatakan tujuan pelayanan uji berkala kendaraan bermotor keliling adalah efisiensi pelayanan uji berkala, lebih mendekatkan pelayanan uji berkala kepada masyarakat dan mencegah pencemaran lingkungan yang diakibatkan oleh penggunaan kendaraan bermotor. “Keselamatan transportasi memiliki peran yang sangat penting berkaitan dengan distribusi penduduk, barang/hewan guna mendukung kelancaran kegiatan pemerintahan dan pembangunan,” katanya.

Kedepan, kata dia, kendaraan ini akan berkeliling ke sentral-sentral di tiap-tiap kecamatan di Badung. Waktunya akan diatur lebih dinamis, sehingga masyarakat dapat menyesuaikan waktu kedatangan sesuai dengan kesibukannya.
Turut hadir Pj. Sekda IB Surya Suamba, Balai Pengelola Transportasi Darat (BPTD) Kelas II Bali, Dinas Perhubungan Provinsi Bali, Politeknik Transportasi Darat Bali serta pimpinan perangkat daerah terkait di lingkungan Pemkab Badung. (bgn003)24101104

Denpasar, Baliglobalnews

Pemerintah Provinsi Bali kembali melakukan relaksasi pajak melalui Peraturan Gubernur Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pembebasan Pokok Pajak Serta Penghapusan Sanksi Administratif Berupa Bunga dan Denda Terhadap Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor. Selain itu, pada tahun 2021 ini Gubernur Bali, Wayan Koster, mengeluarkan tiga kebijakan sekaligus yaitu Diskon Piutang Pajak Kendaraan, Gratis Bea Balik Nama dan Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor.

Demikian disampaikan Sekretaris Daerah Provinsi Bali, Dewa Made Indra, pada acara sosialisasi Kebijakan Strategis Gubernur Bali di Badan Pendapatan Daerah Provinsi Bali, pada Rabu (2/6).

Dewa Indra menyampaikan Diskon Pajak Kendaraan tersebut diberikan kepada wajib pajak yang menunggak pajak lebih dari dua tahun, cukup membayar pajak dua tahun saja, sedangkan pajak tahun ketiga dan seterusnya dibebaskan. Kebijakan diskon pajak tersebut dimulai 8 Juni sd 3 September 2021.

Selanjutnya untuk kebijakan gratis Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor II (BBNKB II) dimulai dari tanggal 4 September s.d 17 Desember 2021. Gratis BBNKB II diberikan kepada wajib pajak yang akan melakukan proses balik nama, mutasi lokal dan mutasi dari luar Bali.

Sedangkan untuk kebijakan Pemutihan Pajak merupakan pembebasan Bunga dan Denda terhadap pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor II (BBNKB II), yang berlaku mulai tanggal  8 Juni s.d 17 Desember 2021.

Untuk itu, dengan adanya relaksasi pajak tersebut Dewa Indra berharap dapat memberikan ruang dan kesempatan kepada masyarakat untuk menyelesaikan urusan pajak ditengah Pandemi Covid-19, selain itu relaksasi tersebut juga diharapkan dapat meningkatkan pendapatan daerah.

“Saya harap dengan adanya kebijakan ini dapat dipahami oleh para petugas yang ada dilapangan dan kemudian mensosialisasikan kepada masyarakat dan melakukan pelayanan prima kepada masyarakat saat masyarakat melakukan kewajibannya dan saya minta petugas harus memastikan masyarakat juga mendapatkan haknya sesuai yang diatur dalam pergub ini,” pungkasnya.

Sementara Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi Bali, Made Santha, mengatakan selain relaksasi pajak kebijakan Gubernur Bali, juga terdapat kebijakan relaksasi pajak yang dikeluarkan oleh Pemerintah Pusat melalui Kementerian Keuangan yang diatur dalam PMK No. 20/PMK.010/2021 tentang Pajak Penjualan Atas Barang Mewah Atas Penyerahan Barang Kena Pajak Yang Tergolong Mewah Berupa Kendaraan Bermotor Tertentu yang Ditanggung Pemerintah Tahun 2021.

“Apabila masyarakat membeli mobil tertentu yang sudah diatur oleh Pemerintah maka pajak pembeliannya akan dibayarkan 100 % dari PPnBM yang terutang untuk masa pajak maret 2021 sampai dengan masa pajak mei 2021, periode kedua dibayatkan 50 %dari PPnBM yang terutang untuk masa pajak juni 2021 sampai dengan masa pajak agustus 2021 dan periode ketuga dibayarkan 25 % dari PPnBM yang terutang untuk masa pajak september 2021 sampai dengan masa pajak desember 2021,” tuturnya.

Dia menyebutkan kesempatan kebijakan tersebut hanya berlaku pada tahun ini saja atau belum tentu diberikan pada tahun-tahun mendatang. Karena itu, dia mengharapkan kebijakan ini dimanfaatkan seluas-luasnya oleh masyarakat. (bgn003)21060224