Mangupura, Baliglobalnews

Ketua DPRD Badung, Putu Parwata, menyatakan kenaikan pendapatan daerah sangat fantastis sekali dalam perubahan tahun anggaran 2023.

“Pendapatan asli daerah dari Rp 5,1 triliun menjadi Rp 6,5 triliun. Totalnya menjadi Rp 7,4 triliun. Kami memberikan apresiasi langkah berani berdasarkan asumsi-asumsi yang dibuat oleh pemerintah. Semoga ini bisa menjadi hal yang positif terhadap pembangunan di Badung dengan adanya peningkatan pendapatan ini,” katanya didampingi Wakil Ketua Wayan Suyasa dan Made Sunarta, usai memimpin sidang paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Badung di Ruang Utama Gosana Sekretariat DPRD Puspem Badung pada Rabu (9/8/2023).

Sidang paripurna mengagendakan penjelasan Bupati Badung terhadap Rancangan Perubahan Kebijakan Umum APBD Kabupaten Badung Tahun Anggaran 2023 dan Rancangan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara APBD (KUA-PPAS) Kabupaten Badung Tahun Anggaran 2023.

Parwata juga menyatakan ada beberapa yang harus dikoreksi, terutama terhadap bencana. “Kita tidak tahu kapan ada bencana. Ini anggarannya masih kecil, ratusan juta. Ini barang kali akan minta pemerintah untuk dinaikkan. Tetapi ada yang fantastis naiknya dari Rp 1,4 miliar menjadi Rp 84 miliar, di program perpustakaan. Sedangkan kita belum mempunyai museum. Di Dinas Perpustakaan itu kita belum punya museum tetapi anggarannya dari Rp 1,4 miliar naik menjadi Rp 84 miliar ini akan kami diskusikan dengan tim anggaran pemerintah daerah,” katanya.

Parwata menyebutkan ke depan pada bulan Agustus, September Oktober November cuaca tidak jelas, hujan, kemungkinan bencananya diprediksi akan terjadi. “Tidak bisa kita hindari, mungkin dana (program museum) kita akan dorong ke sana (bencana) sehingga dengan demikian dana bencana bisa bertambah. Karena tidak masuk akal sekali Rp 150 juta anggaran bencana. Kita akan tambahkan mungkin akan bisa Rp 25 miliar, karena ini sangat urgen sekali karena menyangkut hajat hidup Masyarakat banyak,” katanya.

Ditanya berapa ideal dana yang dianggarkan, dengan sigap dia menjawab, “Idealnya Rp 25 miliar lah. Kita tidak tahu akan terjadi apa-apa, harus siap semuanya. Uangnya siap, SDM-nya siap,” katanya.

Kemudian ketika ditanya pertimbangan ideal itu, dia juga dengan cepat menyebut angka. ‘Begini, kalau Rp 150 juta dengan penduduk 512.000, ini sangat kecil sekali dari persentase jumlah penduduk itu. Nah, ini kita harap bisa lakukan rasionalisasi dan kewajaran penganggaran,” katanya.

Kemudian ditanya kenapa sidang penetapan begitu cepat, sehari setelah pembacaan penjelasan

KUA PPAS diserahkan, dia menyatakan karena kesiapan masing-masing. Dia menyampaikan DPRD adalah merupakan pemerintahan. “Sebelum eksekutif menyampaikan, kita sudah tahu angka-angkanya. Kita pemerintahan bersama, apa yang dilakukan pemerintah kita tahu. Dokumen-dokumen yang akan diserahkan juga angkanya kita tahu. Jadi dalam pembahasan saya kira bukan hanya pembahasannya hari ini dan besok, tetapi sebelumnya juga kita melakukan diskusi yang namanya rapat kerja perangkat daerah dengan alat kelengkapan DPRD,” katanya. (bgn003)23080918