Bangli, Baliglobalnews

Pj. Gubernur Bali SM Mahendra Jaya didampingi Pj. Ketua TP PKK Provinsi Bali Ny. Mahendra Jaya menghadiri acara kolaborasi Gerakan Orangtua Asuh Cegah Stunting (Genting) bersama mitra kerja tahun 2024 yang digelar di Desa Suter, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli, pada Sabtu (21/12/2024).

Mahendra Jaya mengungkapkan bahwa masalah stunting pada balita bukan hanya persoalan kesehatan, tetapi juga menyangkut ketidakadilan sosial. Asupan gizi yang tidak memadai dan pola asuh yang salah menjadi faktor utama yang menghambat tumbuh kembang balita, sehingga berpotensi merugikan masa depan anak-anak tersebut. Masalah ini, lanjutnya, mencerminkan kualitas hidup keluarga yang terpengaruh oleh faktor ekonomi dan pendidikan.

“Di daerah dengan prevalensi stunting yang tinggi, kita melihat masih banyak keluarga yang kualitas hidupnya kurang, yang berdampak pada kebahagiaan mereka. Ini juga berkaitan dengan pembinaan yang dilakukan oleh pemerintah,” ujarnya.

Untuk menanggulangi masalah ini, Pemprov Bali terus melakukan berbagai upaya, salah satunya dengan meluncurkan Sigenting (Sistem Monitoring Pencegahan Kemiskinan dan Stunting). Platform ini bertujuan untuk mendata, mengukur, memantau, mengevaluasi, dan memberikan intervensi pada balita atau keluarga yang berisiko stunting dan kemiskinan ekstrem. Sigenting mengintegrasikan berbagai data lintas sektor, termasuk pendataan keluarga berisiko stunting, pencatatan gizi balita, serta data kemiskinan ekstrem.

“Dengan aplikasi Sigenting, kita dapat mengakses data stunting di Bali secara real-time, untuk mendapatkan informasi yang valid dan akurat dalam memastikan program intervensi yang tepat,” katanya.

Mahendra Jaya juga mengungkapkan hasil survei Kesehatan Indonesia 2023 yang menunjukkan penurunan prevalensi stunting di Bali menjadi 7,2%, turun 0,8 poin dari tahun sebelumnya. Hal ini menandakan Bali sebagai provinsi dengan tingkat stunting terendah di Indonesia, berkat upaya kolaboratif yang dilakukan oleh berbagai pihak.

Sebagai bagian dari komitmen Pemprov Bali dalam penurunan stunting, pemerintah daerah telah mengalokasikan anggaran Rp71,8 miliar untuk program Percepatan Penurunan Stunting tahun 2024. Dana ini akan difokuskan pada intervensi di 166 desa yang tersebar di seluruh kabupaten/kota di Bali. Selain itu, telah dibentuk 3.327 Tim Pendamping Keluarga yang terdiri dari tenaga kesehatan, kader PKK, dan kader KB, yang bertugas mendampingi keluarga berisiko stunting.

“Meskipun Bali merupakan daerah dengan tingkat stunting terendah di Indonesia, kita tetap bekerja lebih baik lagi untuk menghilangkan atau setidaknya menekan seminimal mungkin angka prevalensi stunting di Bali,” katanya seraya mengajak semua pihak untuk bekerja bersama mengatasi stunting.

Pj. Gubernur Bali juga memberikan dukungan terhadap program Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (BKKBN), yaitu Gentin). Gerakan ini bertujuan untuk memberikan bantuan gizi dan edukasi kepada keluarga yang memiliki balita berisiko stunting.

“Dengan prioritas pada keluarga berisiko stunting yang miskin, saya mengajak kita semua untuk ‘ngrombo’ mengentaskan kemiskinan ekstrem dan stunting untuk mewujudkan generasi Bali yang sehat, cerdas, kuat dan bebas stunting,” ujarnya.

Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Kepala BKKBN, Wihaji mengapresiasi langkah Pemprov Bali dan mengatakan pengentasan stunting memerlukan sinergitas serta kerja sama seluruh komponen masyarakat. Menurut dia, upaya penanganan stunting di tiap daerah berbeda, disesuaikan dengan kondisi serta budaya dari daerah masing-masing.

Hadir Bendesa Agung Majelis Desa Adat Provinsi Bali Ida Pengelingsir Agung Putra Sukahet, Bupati Bangli Sang Nyoman Sedana Arta, dan Plt. Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Bali. Pada kesempatan tersebut, dilakukan penyerahan bantuan sembako secara simbolis kepada keluarga berisiko stunting, serta penandatanganan Komitmen Partisipasi Peduli Stunting oleh Orang Tua Asuh yang secara simbolis diwakili oleh Bupati Bangli, Sang Nyoman Sedana Arta, Bendesa Agung Majelis Desa Adat, Ida Penglingsir Agung Putra Sukahet, Anggota DPRD Kabupaten Bangli, Made Diksa serta Ketua IDI Cabang Bangli IB Udayana Hanggara. (*/bgn003)24122104

Denpasar, Baliglobalnews 

Pemerintah Kota Denpasar terus gencar meluncurkan berbagai macam strategi untuk menurunkan angka kemiskinan. Dari beragam strategi tersebut, dapat dilihat angka kemiskinan Kota Denpasar mengalami penurunan 0,29 poin pada tahun 2023. Hal ini terungkap saat Wakil Walikota Denpasar, I Kadek Agus Arya Wibawa, memimpin rapat koordinasi mengatasi angka kemiskinan ekstrem Kota Denpasar di Kantor Walikota Denpasar pada Kamis (19/10/2023).

Arya Wibawa menegaskan semua organisasi perangkat daerah (OPD) harus dilibatkan dalam program pengentasan kemiskinan ekstrim dengan melakukan berbagai upaya, sehingga setiap OPD dapat berperan dalam memberikan bantuan yang sesuai dengan bidangnya masing masing.

“Masyarakat yang tidak memiliki rumah bisa mendapatkan bantuan dari Dinas PUPR melalui program bedah rumah, Dinas Pendidikan memberikan beasiswa, Dinas Sosial memberikan pelatihan, dan Dinas Kesehatan memberikan pelayanan kesehatan, termasuk homecare untuk lansia. Semua bantuan tersebut harus sesuai dengan regulasi yang berlaku, sehingga angka kemiskinan dapat terus ditekan,” katanya.

Kepala Bappeda I Putu Wisnu Wijaya Kusuma menyatakan mengurangi angka kemiskinan merupakan salah satu sasaran dalam mewujudkan kemakmuran masyarakat, bersama dengan tiga sasaran lainnya, yakni meningkatkan kualitas pelayanan pendidikan, kesehatan, dan meningkatkan pendapatan masyarakat. 

Wisnu Wijaya mengakui jajaran OPD Pemerintah Kota Denpasar telah berkolaborasi untuk rencana tindak lanjut pendalaman data kemiskinan ekstrim. Hal itu diwujudkan melalui program-program, antara lain jenis bantuan kontribusi pelatihan serta  modal usaha dan peralatan yang diperuntukan bagi masyarakat miskin ekstrim. Sesuai hasil kuisioner,  jenis pelatihan ini nantinya akan dianggarkan pada perubahan APBD 2023.

Dinas Sosial berupaya meningkatkan kemampuan potensi sumber kesejahteraan sosial kelembagaan masyarakat kewenangan melalui pelatihan tata boga, pelatihan menjahit, pelatihan mejejaitan, pelatihan tata rias, pelatihan servis handphone, dan juga pelatihan akuntansi. Ada juga fasilitas bantuan pengembangan ekonomi masyarakat dengan pemberian bantuan sembako untuk lansia  dan disabilitas. Sedangkan Dinas Pendidikan, Kepemudaan & Olahraga menyediakan biaya personil peserta didik SD beasiswa siswa, miskin (BSM), penyediaan biaya personal peserta didik SMP beasiswa siswa miskin (BSM). 

Perbaikan rumah tidak layak huni untuk pencegahan terhadap tumbuh dan berkembangnya permukiman kumuh di luar kawasan permukiman kumuh dengan luas di bawah 10 ha, adalah program yang akan dijalankan oleh Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman & Pertanahan.

Dinas Kesehatan mengupayakan program pengelolaan upaya kesehatan khusus homecare untuk lansia, serta kunjungan rumah ke keluarga miskin dengan balita. 

Program lainnya diberikan juga oleh Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan melalui pemberdayaan masyarakat dalam penganekaragaman konsumsi pangan berbasis sumber daya lokal pemberian bibit tanaman ke keluarga miskin ekstrem. 

“Dengan kolaborasi antara OPD ini, diharapkan angka kemiskinan di Kota Denpasar akan dapat dikurangi lagi secara siginifikan,” katanya. (bgn003)23101910