Mangupura, Baliglobalnews

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Republik Indonesia menggelar Musyawarah Perempuan Nasional Tahun 2024 atau Munas Perempuan 2024 dengan tema “Perempuan Bagi Bumi Pertiwi”, di Balai Budaya Giri Nata Mandala, Puspem Badung, Sabtu (20/4/2024).

Munas ini menjadi ujung dari rangkaian proses partisipasi perempuan, penyandang disabilitas dan kelompok marginal. Munas perempuan akan mengangkat berbagai usulan dari akar rumput untuk dapat menjadi masukan bagi kebijakan dan perencanaan pembangunan nasional dan daerah.

Menteri PPPA, I Gusti Ayu Bintang Darmawati, menjelaskan Munas Perempuan 2024 bertujuan mewadahi partisipasi yang bermakna dari perempuan, anak, disabilitas dan kelompok marginal dan merumuskan 9 agenda. Munas ini juga untuk memperkuat kolaborasi antara pemerintah, organisasi masyarakat sipil (CSO), dan perempuan akar rumput untuk memajukan hak perempuan di bidang sosial, budaya, ekonomi, dan politik, serta mendapatkan dukungan publik terkait partisipasi perempuan dan isu-isu yang didesakkan  perempuan untuk menjadi prioritas pembangunan.

“Munas ini menjadi peluang baik untuk perempuan, anak, disabilitas dan kelompok marginal menyampaikan kepentingannya. Praktik baik kolaboratif Organisasi Masyarakat Sipil (CSO) dan pemerintah merupakan modal yang kuat karena pemerintah memiliki keterbukaan, komitmen, rekognisi dan dukungan untuk mewadahi dan mengakomodasi aspirasi perempuan,” ujarnya.

Sementara Bupati Giri Prasta atas nama pribadi dan Pemerintah Kabupaten Badung mengucapkan selamat atas terlaksananya Musyawarah Nasional Perempuan II tahun 2024 di Kabupaten Badung, diharapkan pertemuan ini dapat menghasilkan komitmen bersama dalam pelaksanaan sembilan isu agenda perempuan, agar bisa memberikan solusi yang solutif sehingga dapat menyelesaikan permasalahan perempuan yang mengakar di masyarakat.

“Hari ini kami memfasilitasi penuh Munas Perempuan Nasional, kita ingin menunjukkan bahwa kita memperhatikan perempuan, begitu juga anak-anak. Jadi kami berterima kasih kepada Ibu Menteri PPPA sudah melaksanakan kegiatan nasional hari ini, kami dukung penuh dan Badung juga siap untuk membangun pusat pendidikan perempuan,” katanya.

Giri Prasta berharap melalui kegiatan Munas Kedua ini, seluruh lintas sektor terkait untuk dapat bersinergi dan bersama-sama memperkuat kolaborasi antara pemerintah, CSO dan perempuan akar rumput dalam gerakan bersama memajukan pembangunan sosial budaya, ekonomi dan politik dengan perspektif kesetaraan gender, disabilitas dan inklusif.

Turut hadir Ketua TP PKK Badung Nyonya Giri Prasta, kepala OPD terkait di lingkungan Pemkab Badung, jajaran Kementerian PPPA serta para peserta munas dari seluruh Indonesia. (bgn003)24042008

Denpasar, Baliglobalnews

Dekan Fakultas Ilmu Budaya, Made Sri Satyawati, audensi dan menjajaki kerjasama dengan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kementerian PPPA), pada Selasa (12/7).

Sri Satyawati diterima langsung Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, I Gusti Ayu Bintang Darmawati, beserta Staf Ahli Menteri Bidang Pembangunan Keluarga dan Plt. Deputi Partisipasi Masyarakat Indra Gunawan serta pejabat Fungsional Analis Kebijakan Ahli Madya Biro Hukum dan Kerjasama dan Fungsional Analis Kepegawaian Ahli Madya, Biro SDM, dan Umum.

Pertemuan itu sehubungan dengan penjajakan pelaksanaan kerja sama antara Universitas Udayana, khususnya Fakultas Ilmu Budaya dengan Kementerian PPPA. Pada pertemuan tersebut dibahas beberapa skema kerjasama yang mungkin dilakukan antara kedua lembaga.

Menteri PPPA menyambut baik tawaran kerja sama yang disampaikan oleh Dekan Fakultas Ilmu Budaya, sebab dapat membuka berbagai peluang untuk saling bersinergi antara perguruan tinggi dan kementerian.

“Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sangat terbuka untuk menjalin kerja sama dengan pihak perguruan tinggi. Terlebih jika kerja sama ini dapat memfasilitasi perkembangan dan kemajuan pendidikan di lingkungan perguruan tinggi,” katanya.

Berangkat dari penjajakan kerjasama ini, tentunya akan ditindaklanjuti dengan pembuatan MoU maupun perjanjian kerjasama yang nantinya akan menjadi landasan pelaksanaan berbagai skema kerja sama. Kerjasama yang ditonjolkan adalah kesempatan untuk melaksanakan program Merdeka Belajar Kampus Merdaka. Peluang melaksanakan MBKM di lingkungan Kementerian PPPA sangat terbuka lebar untuk Fakultas Ilmu Budaya.

“Kami dari Universitas Udayana, khususnya Fakultas Ilmu Budaya berharap pihak kementerian memberikan kesempatan kepada mahasiswa kami untuk melaksanakan program MBKM yang terkait dengan program-program di lingkungan Kementerian PPPA. Salah satu yang menjadi prioritas adalah program mahasiswa magang di lingkungan Kementerian PPPA. Ini tentu akan menjadi pengalaman penting bagi mahasiswa kami serta membuka jaringan mahasiswa ke depannya,” kaya Sri Satyawati.

Dia menjelaskan bahwa dengan membuka kerja sama, berbagai peluang untuk bersinergi dengan program-program pemerintah di luar program Kemenristek Dikti semakin terbuka lebar. Sehingga lembaga pendidikan tinggi turut menjadi perpanjangan tangan pemerintah pusat untuk menyukseskan pembangunan Indonesia, khususnya pada bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. Penjajagan kerja sama ini juga menjadi penunjang untuk peningkatan IKU di tingkat fakultas maupun universitas.

Berita ini juga dapat diakses melalui http://www.unud.ac.id.

(bgn008)22071715

Denpasar, Baliglobalnews

Perang melawan narkoba membutuhkan kerja sama yang kuat antara BNN dengan seluruh komponen bangsa, salah satunya Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. 
Kerja Sama dengan Kementerian PPPA merupakan langkah strategis terutama dalam penanggulangan narkoba yang beririsan dengan isu perempuan dan anak.   Sebagai simbol kebulatan tekad dalam mengakselerasi program P4GN, BNN bersama dengan Kementerian PPPA melaksanakan penandatangan Nota Kesepahaman. Dokumen ini ditandatangani secara langsung oleh Kepala BNN RI, Dr. Petrus Reinhard Golose dan Menteri PPPA, I Gusti Ayu Bintang Darmawati, S.E.,M.Si, Jumat (10/9/2021), di Bali.   “Melalui kerja sama ini, kedua pihak akan fokus dalam tujuh hal penting antara lain : penguatan pelembagaan pengarusutamaan gender (PUG) dan pengarusutamaan hak anak (PUHA), pemberdayaan ekonomi dan sosial bagi perempuan korban penyalahgunaan narkotika,” ucap Golose.

Selain itu, kerja sama terkait pencegahan, penanggulangan, dan perlindungan bagi perempuan, anak, dan kelompok rentan dari dampak penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika. Kemudian, pencegahan dan deteksi dini penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika.
Selanjutnya, peningkatan kapasitas SDM sesuai dengan kebutuhan kedua pihak, pemanfaatan sumber daya para pihak dalam mendukung P4GN, dan penyediaan dan pertukaran data terpilah, statistik, dan informasi berkaitan dengan P4GN. Kedua pihak juga melaksanakan penandatanganan Perjanjian Kerja Sama, oleh Drs. Sufyan Syarif, M.H., selaku Deputi Pencegahan BNN RI dan Dr. Pribudiarta Nur Sitepu, MM selaku Sekretaris Kementerian PPPA.   Adapun ruang lingkup dari Perjanjian Kerja Sama ini meliputi : PUG dan PUHA dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan program dan kegiatan P4GN. Kemudian, dukungan pelaksanaan Rencana Aksi Nasional P4GN di lingkungan Kementerian PPPA, sosialisasi dan promosi tentang pengasuhan dan pendidikan keluarga dalam upaya pencegahan dan pemulihan dari dampak buruk penyalahgunaan Narkotika melalui peran keluarga.

“Juga ada penguatan pencegahan bahaya Narkotika bagi perempuan, Anak, dan keluarga melalui daerah ramah perempuan dan layak Anak; dan penyusunan dan pemanfaatan data terpilah, statistik, dan informasi gender dan Anak,” tambahnya.(bgn008)21091006