Nasional, Baliglobalnews

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menyatakan bahwa hingga saat ini, luas kawasan konservasi perairan di Indonesia tercatat mencapai 23,91 juta hektare yang tersebar di sebanyak 201 kawasan.

“Sebagai upaya mengejar target terbentuknya kawasan konservasi perairan seluas 23,8 juta hektare pada tahun 2020, KKP menetapkan lima Kawasan Konservasi Perairan Daerah (KKPD) di Kalimantan Barat dengan total luasan mencapai 644.674,16 hektare,” kata Plt. Direktur Jenderal Pengelolaan Ruang Laut (Dirjen PRL) KKP Tb Haeru Rahayu, dalam siaran pers yang diterima di Jakarta, Minggu.

“Saya sampaikan apresiasi untuk Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat dan berharap kawasan konservasi perairan yang ditetapkan dapat menjadi instrumen penting dalam pengelolaan sumberdaya perikanan dan memberikan pengaruh positif bagi ekosistem serta kehidupan masyarakat pesisir,” ujar Tb Haeru Rahayu, yang akrab disapa Tebe.

Kelima KKPD yang ditetapkan melalui Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan (Kepmen KP) adalah KKPD Kubu Raya dan Kayong Utara melalui Kepmen KP 89/2020, KKPD Pulau Randayan melalui Kepmen KP 90/2020, KKPD Kendawangan melalui Kepmen KP 91/2020, KKPD Kubu Raya melalui Kepmen KP 92/2020, dan KKPD Paloh melalui Kepmen KP 93/2020.

Tebe mengatakan, penetapan kawasan konservasi dimaksudkan untuk memberikan kekuatan hukum kepada KKPD yang telah dicadangkan oleh Gubernur Kalbar.

Lebih lanjut, Tebe menjelaskan meskipun telah ditetapkan oleh Menteri, kewenangan pengelolaan kelima KKPD tersebut tetap berada di bawah Gubernur Kalbar dengan menunjuk Satuan Unit Organisasi Pengelola (SUOP) berbentuk Organisasi Perangkat Daerah (OPD), unit pelaksana daerah, atau cabang dinas.

Kepala Balai Pengelolaan Sumberdaya Pesisir dan Laut (BPSPL) Pontianak, Getreda M. Hehanussa mengatakan BPSPL Pontianak selama tahun 2019 berperan dalam setiap tahapan penyusunan Rencana Pengelolaan dan Zonasi (RPZ) KKPD di Kalbar yang bekerja sama dengan Dinas Kelautan dan Perikanan Kalbar.

Menurut Getreda, prasyarat penting dalam penyusunan RPZ adalah mengidentifikasi dan menentukan target konservasinya.

“Penetapan Kawasan Konservasi Perairan, Pesisir dan Pulau-pulau Kecil (KKP/KKP3K) di Kalbar ini diharapkan dapat meningkatkan upaya pengelolaan kawasan sehingga tercapai tujuan pendirian kawasan konservasi yaitu perlindungan, pelestarian dan pemanfaatan menuju kesejahteraan masyarakat Kalimantan Barat dan keberlanjutan sumber daya kelautan dan perikanan,” ujarnya. (bgn123)20122007

Mangupura, Baliglobalnews

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) yang diwakili Direktur Jasa Kelautan Miftahul Huda menggelar rapat sosialisasi Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) Padat Karya melalui program restorasi terumbu karang atau Transplantasi Terumbu Karang Indonesia atau Indonesia Coral Reef Garden (ICRG) bertempat di The Westin Resort Nusa Dua, Selasa (13/10).

Miftahul Huda menjelaskan program PEN Padat Karya restorasi terumbu karang akan membentuk kebun karang di lima daerah di Provinsi Bali, yakni Pantai Sanur, Pantai Nusa Dua, Pantai Pandawa, Pantai Serangan, dan Buleleng. Untuk membangun kebun karang di 5 daerah itu, ditargetkan akan terjadi penyerapan tenaga kerja hingga 11.000 orang.

Tenaga kerja yang ditarget meliputi masyarakat lokal yang terdampak pandemi Covid-19 yang meliputi  penjual makanan, karyawan atau pegawai hotel, nelayan dan terdapat pula pekerja bengkel, penyedia transportasi, masyarakat setempat serta pemangku adat yang akan terlibat dalam program PEN Restorasi Terumbu Karang ini. “Target penyerapan tenaga kerja sebanyak 11 ribu orang, yang 60 persennya merupakan padat karya dengan melibatkan masyarakat lokal, dan sisanya merupakan tenaga profesional dan terlatih seperti penyelam, seniman patung atau relief, dan peneliti,” ujarnya.

Dana untuk program tersebut Rp 111,2 miliar dari APBN Kementerian Kelautan dan Perikanan yang bersumber dari dana PEN, dengan target kebun karang seluas 50 hektar.

Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Badung, Nyoman Suardana, menyambut baik pelaksanaan program PEN padat karya oleh Pemerintah Pusat yang diselenggarakan di wilayah Kabupaten Badung mengingat tujuan dari peluncuran program PEN Restorasi Terumbu Karang ini, selain sebagai upaya pelestarian ekosistem terumbu karang, sekaligus untuk mendorong perekonomian wisata bahari di Bali yang cukup terdampak oleh pandemi Covid-19.

”Harapan ke depan kebun karang ini akan meramaikan kunjungan wisata yang akan memberikan harapan dan penyemangat untuk membangkitkan kembali sektor wisata bahari di Kabupaten Badung, Bali dan Indonesia. Tentunya monitoring dan perawatan kebun karang selanjutnya akan menjadi prioritas untuk mendapatkan hasil dan kebun karang yang subur dengan berbagai jenis ikan,” tuturnya.

Acara tersebut turut dihadiri Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali, Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Buleleng, Kepala Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan Kota Denpasar, Camat Kuta Selatan, Lurah Tanjung Benoa, Lurah Jimbaran, Pj. Perbekel Kutuh, Perwakilan Lurah Benoa serta masyarakat sekitar. (bgn122)20101326