Jakarta, Baliglobalnews

Pemerintah Provinsi Bali berhasil meraih penghargaan “Daerah Peduli Perlindungan Konsumen 2025” dari Kementerian Perdagangan, sebagai apresiasi atas komitmen dan upaya nyata dalam melindungi hak konsumen di wilayah Bali. Penghargaan ini diserahkan langsung oleh Menteri Perdagangan Budi Santoso kepada Pemprov Bali dan diterima oleh Asisten Perekonomian dan Pembangunan Luh Ayu Aryani mewakili Gubernur Bali Wayan Koster pada Kamis (27/11/2025).

Menurut Mendag Budi Santoso, penghargaan tersebut adalah bentuk apresiasi bagi pemerintah daerah dan pelaku usaha yang menunjukkan komitmen kuat dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen. “Saya menyampaikan apresiasi kepada seluruh pemerintah daerah dan pelaku usaha atas dukungan dan komitmen dalam penyelenggaraan kegiatan perlindungan konsumen. Ini bukti nyata keseriusan kita menjaga kepercayaan masyarakat,” ujarnya.

Sementara Direktur Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga Moga Simatupang menyampaikan bahwa penghargaan ini menunjukkan komitmen nyata pemda dan pelaku usaha. “Kami berharap para penerima dapat mempertahankan prestasi dan menjadi teladan bagi pemangku kepentingan lainnya,” katanya.

Selain Bali, penghargaan yang sama juga diberikan kepada Kalimantan Timur, Sulawesi Tengah, Jawa Tengah, Riau dan Kepulauan Riau. (*/bgn003)25112902

Denpasar, Baliglobalnews

Dalam rangka memajukan Pasar Rakyat, Kementerian Perdagangan RI menunjuk Pemerintah Kota Denpasar untuk melaksanakan Program Penggerak Muda Pasar Rakyat (PMPR) di Kota Denpasar.

Untuk memastikan pelaksanaan program ini berjalan sesuai dengan yang ditentukan oleh Kemendag yakni Program Penerapan SNI, Digitalisasi Pasar dan Sekolah Pasar, Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri, Oke Nurwan, melakukan pemantauan secara langsung program PMPR di Kota Denpasar yang bertempat Area Serbaguna Pasar Badung Kamis (30/6).

Kunjungan ini juga dihadiri oleh Staf Ahli Kementerian Perdagangan RI Syailendra, Direktur Sarana Perdagangan dan Logistik Iqbal Shoffan Shofwan, Direktur Utama PERUMDA Pasar Sewaka Dharma Kota Denpasar IB Kompyang Wiranata, Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Denpasar Ni Nyoman Sri Utari, Wakil Rektor III Bidang Kemahasiswaan Universitas Udayana Prof. Ngakan Putu Gede Suardana.

Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri, Oke Nurwan, memberikan arahan tindak lanjut mengenai pelaksanaan program Penggerak Muda Pasar Rakyat sebagai salah bentuk upaya keterlibatan generasi muda dalam membangun pasar dan mengajak generasi millenial agar melek ke pasar rakyat.

Dalam aspek digitalisasi pasar, Oke Nurwan mengajak para mahasiswa untuk memberdayakan para pedagang agar dapat memaksimalkan penggunaan digitalisasi sehingga dapat mengikuti perkembangan zaman, dalam aktivasi sekolah pasar dia juga turut mendorong mahasiswa untuk mengimplementasikan ilmunya selama di bangku perkuliahan agar dapat diberikan kepada masyarakat khusunya untuk para pedagang.

“Dalam Sekolah Pasar ini kami harapkan agar mahasiswa untuk mengimplementasikan ilmunya selama di bangku perkuliahan agar dapat diberikan kepada masyarakat khususnya untuk para pedagang,” katanya.

Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Kota Denpasar Ni Nyoman Sri Utari, menjelaskan PMPR merupakan salah satu program kampus merdeka hasil kolaborasi Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi atau Kemendikbud ristek sebagai bentuk upaya penerjunan mahasiswa di seluruh Indonesia untuk turut andil dalam membangun dan memajukan pasar rakyat.

Dengan tiga program utama yang didalamnya terdiri atas pendampingan mahasiswa kepada pasar rakyat agar mampu menerapkan SNI 8152:2021 Pasar rakyat, digitalisasi pasar dan aktivasi sekolah pasar. “Pentingnya program ini sehingga kami sangat senang atas kunjungan Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri, Oke Nurwan, untuk mengetahui kondisi pasar dan progres Penggerak Muda Pasar Rakyat di Kota Denpasar,” katanya.

Sri Utari mengatakan dalam mensukseskan pelaksanaan Program Penggerak Muda Pasar Rakyat pihaknya menggelar Sekolah Pasar di beberapa Pasar Rakyat di Kota Denpasar yakni Pasar Badung, Pasar Nyanggelan, Pasar Pakraman Pohgading, Pasar Agung Peninjoan, Pasar Kerta Waringin s Sari dan Pasar Anyar Sari. Dengan materi yang diberikan kepada pedagang maupun pengelolah pasar adalah penataan barang dagangan oleh PT Nutrifood Indonesia. Penggunaan Digitalisasi dan E-Retribusi dari BNI, serta  Keamanan Pangan dari BPOM. Untuk sekolah pasar setiap pasar waktu pelaksanaannya telah ditentukan.

Dengan adanya Sekolah Pasar ini pihaknya berharap pedagang, pengelola pasar maupun pengunjung pasar bisa  menerapkan pasar sesuai standar SNI. (bgn003)22070114

Denpasar, Baliglobalnews

Jenderal PKTN Kementerian Perdagangan Republik Indonesia menjalin kerja sama (MoU) dan kuliah umum dengan Fakultas Hukum, Universitas Udayana, di Aula Fakultas setempat beberapa waktu lalu, guna mewujudkan perlindungan konsumen dan tertib niaga.

“Tujuan kerja sama ini guna mewujudkan terbangunnya konsumen yang berdaya, terciptanya pelaku usaha yang bertanggung jawab, produk barang dan jasa yang beredar di pasar Indonesia semakin berkualitas,” kata Direktur Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga Kementerian Perdagangan, Veri Anggrijono, dalam siaran pers Humas Unud, di Denpasar, pada Rabu (22/12).

Veri Anggrijono mengatakan pentingnya kerja sama ini karena adanya Kebijakan Perlindungan Konsumen dengan penyampaian Dasar Hukum UU Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Melalui upaya ini, kata Veri, juga dapat meningkatkan harkat dan martabat konsumen dengan cara menghindarkannya dari akses negatif pemakaian barang dan/atau jasa. Untuk itu, Kementerian Perdagangan diamanatkan untuk mengkoordinasikan pelaksanaan pembinaan dan pengawasan perlindungan konsumen di Indonesia.

Dekan Fakultas Hukum Universitas Udayana, Putu Gede Arya Sumerta Yasa, berharap perjanjian kerja sama itu dapat diimplementasikan secara optimal dan dapat memenuhi tujuan atau capaian dari perjanjian antara Direktorat Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga (PKTN) Kementerian Perdagangan, dengan Fakultas Hukum Universitas Udayana.

“Besar harapan kami, perjanjian kerja sama Direktorat PKTN Kementerian Perdagangan dengan Fakultas Hukum Universitas Udayana, berjalan maksimal,” jelasnya. (bgn008)21122202