Denpasar, Baliglobalnews

Pemerintah Kota Denpasar bersinergi dengan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN RB) menggelar kegiatan Sosialisasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Tahun 2024 di Ruang Sewaka Mahottama, Gedung Sewaka Dharma Lumintang, Rabu (15/5/2024). Sosialisasi yang dibuka Sekda Kota Denpasar, IB Alit Wiradana mewakili Walikota Denpasar dengan memukul gong menghadirkan narasumber Sekretaris Deputi Bidang RB Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan Kemnterian PAN RB, Hidayah Azmi Nasution.

Sekda Alit Wiradana menyampaikan dalam rangka memastikan pengelolaan reformasi birokrasi yang efektif, pemerintah perlu untuk menetapkan perencanaan dan tata kelola dalam sebuah dokumen perencanaan yang dapat dipahami, dan dilaksanakan oleh seluruh pihak, serta stakeholder yang berkepentingan.

“Di mana indeks Reformasi Birokrasi Tahun 2023 di Denpasar mengalami peningkatan dibanding dengan tahun-tahun sebelumnya. Pada tahun 2017 dengan nilai 60,69, tahun 2018 dengan nilai 64,51, tahun 2019 dengan nilai 68,63, tahun 2021 dengan nilai 68,11 dan pada tahun 2022 dengan nilai 70,09 dengan katagori BB. Jika dilihat dari trend indeks RB dari tahun 2017 sampai tahun 2022 serta tahun 2023 mencapai 85,53 katagori A-,” ujarnya.

Dia menjelaskan peningkatan indeks Reformasi Birokrasi Kota Denpasar tahun 2023 tidak terlepas dari tingginya komitmen dari pimpinan, serta adanya kolaborasi yang baik dari setiap perangkat daerah di Pemkot Denpasar. Untuk mendukung pelaksanaan Reformasi Birokrasi menuju Tata Kelola Kepemerintahan yang baik (good governance) Pemerintah Kota Denpasar telah melakukan strategi dalam mempermudah pelayanan kepada masyarakat. Hal ini diantaranya, telah melaksanakan penyederhanaan birokrasi, deregulasi kebijakan, digitalisasi dalam sistem pemerintahan, peningkatan kapasitas SDM, hingga penyederhanaan proses bisnis.

Adapun nilai-nilai yang meningkat pesat yakni, Indeks Kualitas Kebijakan dengan skor 90.61 dan Indeks Reformasi Hukum mencapai skor 96,52. Dalam tingkat akuntabilitas predikat Sakip dari tahun ke tahun mengalami peningkatan dengan skor 76,82 (BB). Pada Tata Kelola Pemerintahan yakni, sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE) Kota Denpasar meraih skor 3,8. Pada tingkat pengawasan, Kota Denpasar tahun 2023 telah meraih predikat Wilayah Bebas Korupsi (WBK), yakni Dinas Pendapatan Daerah Kota Denpasar, dan Dinas Penanaman Modal dan Pelayan Terpadu Satu Pintu Kota Denpasar.

Sementara dalam mendukung pelaksanaan Reformasi Birokrasi pada pengentasan kemiskinan telah melibatkan semua pemangku kepentingan melalui berbagai program. Hal ini telah ditunjukan dalam data angka kemiskinan tahun 2023 mengalami penurunan sebesar 0,29. Dari tahun 2022 nilai kemiskinan 2,97 menjadi 2,68, pada peningkatan investasi tahun 2023 juga mengalami peningkatan sebesar 1,59 T dari 2,665 T menjadi 4,259 T. Di samping itu pengendalian inflasi dari tahun 2022 sampai dengan 2023 mengalami penurunan dari 6,44 menjadi 2,54. 

“Kami menyambut baik pelaksanaan Sosialisasi Reformasi Birokrasi, dan mengucapkan terima kasih kepada narasumber dari Kementerian PAN RB. Kami mengharapkan kerjasama yang telah terjalin dengan baik dapat dilanjutkan  dan ditingkatkan dalam mewujudkan tujuan dan sasaran Reformasi Birokrasi di Pemerintah Kota Denpasar,” ujarnya.

Sementara Kepala Bagian Organisasi Luh Made Kusuma Dewi mengatakan peserta sosialisasi terdiri dari kepala perangkat daerah/unit bersama sekretaris di Lingkungan Pemerintah Kota Denpasar secara luring. Di samping itu melibatkan ASN di lingkungan Pemkota Denpasar secara daring.

“Kegiatan sosialisasi dilaksanakan satu hari dengan materi Penguatan Reformasi Birokrasi dan Sistem Reformasi Birokrasi Tematik di Lingkungan Pemkot Denpasar,” ujarnya.

Tampak hadir Asisten Perekonomian dan Pembagunan AA Gde Risnawan, dan kepala OPD di lingkungan Pemkot Denpasar. (bgn003)24051510

Badung, Baliglobalnews

Di penghujung tahun 2023, Pemerintah Provinsi Bali meraih tiga penghargaan sekaligus dalam acara Apresiasi dan Penyerahan Hasil Evaluasi Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Zona Integritas Tahun 2023 yang digelar Kementerian PANRB di Bali Nusa Dua Convention Center, Nusa Dua, Badung, Rabu (6/12/2023).

Ketiga penghargaan tersebut yaitu raihan Pemerintah Provinsi Bali atas prestasinya sebagai Instansi Pemerintah dengan Implementasi  RB Terbaik  pada Semua Tema Tahun 2023 dan dua penghargaan lainnya dari Badan Kepegawaian Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Provinsi Bali dan Rumah Sakit Jiwa Provinsi Bali, yang meraih predikat menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi (WBK) .

Penghargaan tersebut diserahkan oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Abdullah Azwar Anas kepada Kepala Biro Organisasi Setda Provinsi Bali, Ketut Nayaka, Plh. Kepala BKPSDM Provinsi Bali, I Dewa Putu Sunartha dan Plt.Direktur Rumah Sakit Jiwa Provinsi Bali, I Dewa Gede Basudewa, mewakili Pj. Gubernur Bali.

Menteri Anas mengapresiasi kepada pemerintah daerah yang telah berhasil mendapatkan kenaikan predikat AKIP, instansi dengan implementasi RB Tematik terbaik, juga unit kerja yang berhasil meraih WBK/WBBM di tahun 2023. Anas berharap peningkatan kualitas AKIP dan RB serta raihan predikat WBK/WBBM tetap dipertahankan bahkan ditingkatkan di tahun-tahun yang akan datang. Dari hasil evaluasi Zona Integritas tahun 2023, terdapat 109 unit kerja yang menerima penghargaan Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM). Dari jumlah tersebut, sebanyak 85 unit kerja menerima penghargaan WBK dan 24 unit kerja menerima penghargaan WBBM yang berasal dari 27 kementerian/lembaga dan 24 Pemda.

Sementara Wakil Presiden RI Ma’ruf Amin yang hadir menyerahkan hasil evaluasi Reformasi Birokrasi (RB), Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP), serta Zona Integritas (ZI) 2023 kepada instansi pemerintah, dalam sambutannya menyampaikan  meski menunjukkan tren positif dengan kenaikan nilai rata-rata, Wapres mengingatkan agar instansi pemerintah tak cepat berpuas diri karena reformasi birokrasi adalah sebuah proses berkelanjutan. Wapres juga menambahkan bahwasannya pemerintah terus mendorong reformasi birokrasi agar memiliki dampak yang dapat langsung dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Reformasi birokrasi akan terus berfokus pada efisiensi, transparansi, dan responsivitas terhadap kebutuhan masyarakat yang salah satu upayanya dilakukan lewat transformasi berbasis digital.

“Menjelang dua dekade penyelenggaraan reformasi birokrasi kini sudah banyak perubahan yang berarti. Persentase instansi pemerintah yang mencapai nilai indeks reformasi birokrasi dan nilai akuntabilitas kinerja dengan kategori “BAIK” ke atas semakin meningkat. Lakukan percepatan transformasi yang menjadikan birokrasi berbasis digital yang terintegrasi. Hal ini penting untuk mempermudah interoperabilitas data antar instansi pemerintah sebagai acuan dalam penyusunan perencanaan dan anggaran program pembangunan serta penyusunan kebijakan yang berkualitas dan tepat sasaran,” imbuhnya.

Untuk diketahui dari 499 kabupaten/kota yang mengikuti evaluasi diperoleh nilai rata-rata AKIP tahun 2023 sebesar 63,36. Dibandingkan dengan capaian tahun 2022 yakni sebesar 62,34 rata-rata AKIP kabupaten/kota mengalami peningkatan sebesar 1,02 poin. Sementara itu dari 34 provinsi yang mengikuti evaluasi AKIP Tahun 2023, diperoleh nilai rata-rata AKIP sebesar 72,17. Dibandingkan dengan capaian tahun 2022 yakni sebesar 71,70, rata-rata AKIP provinsi tahun 2023 mengalami peningkatan sebesar 0,47 poin.

Acara Apresiasi dan Penyerahan Hasil Evaluasi Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Zona Integritas Tahun 2023 merupakan penghujung dari rangkaian RBXperience. RBXperience meliputi kegiatan peer teaching sebagai sarana knowledge sharing dari instansi pemerintah percontohan untuk mengakselerasi capaian reformasi birokrasi, serta coaching clinic sebagai wadah interaktif antara instansi pemerintah dengan kementerian/lembaga di level meso dalam rangka memperoleh input bagi perbaikan implementasi RB di instansinya.

Turut hadir Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Pj. Gubernur Bali SM Mahendra Jaya, jajaran Forkompimda Provinsi Bali serta gubernur, bupati/ walikota  peraih penghargaan. (bgn003)23120612