Badung,, Baliglobalnews

Pabrik Aqua Mambal, Bali, untuk keempat kalinya meraih Anugerah Proper Emas untuk periode 2020-2021 dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) RI.

Hal itu disampaikan Stakeholder Relation Manager Pabrik Aqua Mambal, Nyoman Arsana. “Tahun 2021 ini Danone-Aqua kembali menerima Anugerah Program Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan dalam Pengelolaan Lingkungan (Proper) Kategori Emas. Untuk Pabrik Aqua Mambal sudah empat kali meraih Proper Emas, yang tiga kali belakangan diraih secara berturut-turut,” katanya Kamis (30/12).

Arsana menyebutkan Anugerah Proper Emas tersebut diserahkan oleh Wakil Presiden Republik Indonesia, KH Ma’ruf Amin, didampingi Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Siti Nurbaya Bakar, kepada Vice President General Secretary Danone Indonesia, Vera Galuh Sugijanto, di Istana Wakil Presiden RI l, Jakarta, pada Selasa (28/12).

Arsana menuturkan proper merupakan upaya pemerintah mendorong perusahaan-perusahaan di Indonesia untuk memiliki ketaatan dalam pengelolaan lingkungan hidup. Penghargaan ini diberikan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) dengan mengukur kinerja keberlanjutan Perusahaan melalui berbagai inisiatif yang telah dilakukan. Peringkat kinerja Proper dibedakan menjadi lima warna yaitu emas, hijau, biru, merah dan hitam.  Untuk aspek ketaatan minimal biru, merah dan hitam. Sedangkan kriteria penilaian aspek yang masuk kategori lebih dari yang dipersyaratkan (beyond compliance) adalah hijau dan emas.

Dia mengutip sambutan Wakil Presiden Republik Indonesia, KH Ma’ruf Amin, yang menyatakan apresiasinya kepada dunia usaha yang telah turut berpartisipasi dalam pembangunan yang berkelanjutan. “Proper menjadi indikasi hal tersebut. Perjalanan Proper dari kriteria sederhana penilaian pengendalian pencemaran air,  kemudian berkembang pada mengusung perbaikan yang berkelanjutan, hingga sekarang mencakup kriteria daya tanggap terhadap kebencanaan,” katanya.

Selain kategori emas, kata Arsana, pada kesempatan yang sama, tujuh pabrik Aqua lainnya juga menerima Anugerah Proper Hijau yang diserahkan oleh Menteri LHK, Siti Nurbaya Bakar, kepada perwakilan Pabrik Aqua Mekarsari, Pabrik Aqua Babakanpari, Pabrik Aqua Subang, Pabrik Aqua Cianjur, Pabrik Aqua Citeureup, Pabrik Aqua Ciherang, dan Pabrik Aqua Klaten.

Sementara Vice President General Secretary Danone Indonesia, Vera Galuh Sugijanto, mengatakan Visi Danone yaitu One Planet One Health. “Kami percaya bahwa kesehatan planet kita memiliki keterkaitan erat dengan kesehatan masyarakat. Hal tersebut tercermin pada proses penilaian Proper yang mengukur penerapan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan dalam proses produksi, manajemen lingkungan, efisiensi energi, konservasi sumber daya dan pelaksanaan bisnis yang bertanggung jawab terhadap sekitar melalui program pengembangan masyarakat,” katanya.

Menurut Vera Galuh, Pabrik Aqua Mambal menjadi Industri Air Minum Kemasan pertama di Indonesia yang menerima 4 kali Anugerah Proper Emas. “Tiga tahun terakhir ini kami menerimanya berturut-turut. Terima kasih kami sampaikan kepada semua pemangku kepentingan yang telah menjaga komunikasi dan kolaborasi selama ini,” katanya.

Di Bali, kata dia, Pabrik Aqua Mambal mendorong Desa Bongkasa Pertiwi menjadi Desa Mandiri Air dengan pendekatan adat dan kearifan lokal. Beberapa upayanya adalah penyediaan infrastruktur air bersih yang melayani 2.455 jiwa. Akses air bersih tersebut kemudian mendorong perubahan perilaku pola hidup bersih dan sehat yang dilakukan oleh 647 kepala keluarga.  Mengembangkan pertanian ramah lingkungan di lahan 12 ha  dan mendorong pengembalian jasa lingkungan untuk konservasi. “Aktivitas lanjutannya juga memicu tumbuhnya UMKM dan menambah pendapatan masyarakat selama pandemi,” katanya.

Selain itu, lanjutnya, pada September 2021 lalu Danone Aqua juga meresmikan TPST Samtaku (Sampahku Tanggung Jawabku) Jimbaran di Kuta Selatan. “TPST Samtaku Jimbaran ini menjadi yang terbesar di Bali. Kapasitas totalnya 120 ton per hari dan saat ini tercatat 40% sampah dari Kabupaten Badung terkelola di TPST Samtaku,” tandasnya. (bgn003)21123011

Denpasar, Baliglobalnews

DPRD Provinsi Bali mendapat dukungan dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dalam penanganan sampah pesisir laut yang selama ini menjadi salah satu penyebab rusaknya habitat laut dan pencemaran lingkungan.

“Kita mendapat dukungan dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) untuk bersama-sama dalam penanganan sampah pesisir laut,” kata Ketua Komisi III DPRD Bali Anak Agung Ngurah Adi Ardhana seusai rapat kerja dengan Kementerian Lingkungan dan Kehutanan, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan se-Bali, dan instansi terkait di Gedung DPRD Bali, Kota Denpasar, Selasa.

Ia mengatakan dengan rapat koordinasi ini nantinya akan mendapatkan penanganan sampah pesisir pantai, sehingga lingkungan bisa dikurangi pencemaran hingga menjadi bersih.

Adi Ardhana berharap, dengan tim yang dibentuk ini, sehingga bisa fokus untuk menyelesaikan masalah sampah pesisir laut dan juga hasilnya bisa terukur terlihat dengan jelas.

“Dari rapat ini, kami sepakat membuat tim. Kinerja bisa dievaluasi dari bulan ke bulan, bagaimana penanganan sampah pesisir laut ini,” katanya.

Adhi Ardhana menyinggung, Pantai Kuta yang menjadi objek wisata mancanegara ini selalu mendapatkan kiriman sampah tiap akhir tahun. Bahkan, volume sampah plastik di Pantai Kuta mencapai 200 ton per hari.

“Setiap akhir tahun menjadi polemik tersendiri, Pantai Kuta sebagai andalan pariwisata Bali, namun justeru sampah berkumpul di sana. Sampah ini datangnya dari pesisir laut yang dibawa arus,” kata politikus PDIP ini.

Ia sangat mengapresiasi Pemprov Bali sudah membuat Pergub untuk penanganan sampah di Bali. Begitu juga, jika melihat dari anggaran Kementerian Keuangan bahwa urusan lingkungan ini bisa menggunakan dana desa. Hanya saja, kata dia, kembali lagi mengenai prosentase.

“Kalau menjadi urusan prioritas tentu wajib dianggarkan sehingga pemahaman soal anggaran ini tidak serta hanya niat, tapi wajib. Contoh seperti anggaran pendidikan, dialokasikan 20 persen. Begitu juga soal sampah ini. Misalnya lima persen saja dianggarkan dari APBD sudah besar. Begitu juga kalau lima persen dari Rp1 miliar dianggarkan di APBdes, itu nilai yang sangat besar bisa digunakan mendanai bank sampah di masing-masing desa untuk menangani sampah di wilayah mereka,” katanya.

Sementara Direktur Pengelolaan Sampah Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Novrizal Tahar mengatakan urusan sampah pesisir laut tidak bisa ditangani secara lokal karena sampah ini juga urusan nasional dan global.

Ia mengapresiasi langkah Pemerintah Provinsi Bali dengan Pergub tentang pembatasan sampah plastik . Menurutnya, ini hal bijaksana membuat alibi kuat bagi Bali.

“Pemerintah pusat sangat memberikan dukungan. Karena dengan adanya Pergub Bali, maka secara perlahan sampah plastik pasti berkurang. Sebab mulai dari pasar hingga rumah tangga akan secara perlahan gunakan plastik,” kata Novrizal.

Novrizal mengatakan dalam kurun dua tahun ini Kementerian Lingkungan Hidup sudah memberi apresiasi dengan insentif daerah untuk pengolahan sampah. Antara lain untuk Kabupaten Badung dan Kota Denpasar juga sudah mendapatkannya.

“Untuk tahun depan ada delapan kabupaten/kota di Bali, juga didorong untuk mendapatkan dana alokasi khusus (DAK) yang berkaitan dengan fisik, dan itu bisa dimaksimalkan untuk meningkatkan kapasitas pengolahan sampah di Bali,” katanya.(bgn123)21052614