Nasional, Baliglobalnews

Masyarakat Hukum Pidana dan Kriminologi Indonesia (MAHUPIKI) mengharapkan Keputusan Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo yang mencantumkan ganja sebagai komoditas tanaman binaan jangan sekedar dicabut untuk di revisi lagi.

Ketua MAHUPIKI sekaligus Dekan Fakultas Hukum Universitas Pakuan Bogor Dr Yenti Garnasih SH MH dalam keterangan trrtulisnyang diterima di Jakarta, Rabu, mengingatkan itu setelah Menteri Syahrul Yasin Limpo mencabut Kepmentan Nomor 104/KPTS/HK.140/M/2/2020 yang mencantumkan ganja sebagai komoditas tanaman binaan di bawah kementerian yang dipimpinnya pasca viral dan jadi polemik.

“Saya memandang ide melegalkan ganja apapun peruntukannya misalnya seperti yang baru-baru ini untuk pengobatan, apalagi tidak/belum memiliki payung hukum yaitu undang-undang baru yang tentunya tidak boleh bertentangan dengan undang-undang sebelumnya atau yang lain, tentu ini sangat disayangkan,” katanya.

Ditambah lagi, menurut yang dia lihat dan baca dari beberapa media massa mainstream nasional, alasan dicabutnya Kepmentan Nomor 104 tahun 2020 itu untuk dikaji kembali dan segera dilakukan revisi setelah berkoordinasi dengan stakeholder terkait (BNN, Kemenkes, LIPI).

Pasang cabut kebijakan atau peraturan seperti ini, tentunya membuat rakyat bingung dan menimbulkan banyak pertanyaan hingga dugaan di publik, kemudian tentu juga mengganggu kewibawaan pemerintah.

“Wajar saja jika ada masyarakat yang menduga apakah aturan Kepmentan ini karena pesanan? Apakah ini semacam ‘tes’ untuk melihat reaksi masyarakat,” katanya.

Memang, lanjut Yenti, ada beberapa negara yang melegalkan ganja, khususnya untuk obat-obatan. Tetapi kalau kita akan mengikuti hal itu, apakah sudah mempelajari mengapa beberapa negara tersebut sampai pada keputusan seperti itu.

Tentu, menurut dia, harus ada kajian mendalam dari berbagai sudut pandang, geografis Indonesia, tingkat pendidikan kebanyakan masyarakat terkait kedewasaannya untuk tidak menyalahgunakan legalisasi ganja untuk pengobatan, pengawasannya dan lain- lain.

“Intinya tidak semua yg cocok atau siap diterapkan di negara lain, tepat atau cocok di Indonesia, terutama dalam implementasinya,” katanya.

Sesuai persyaratan pengaturan yang akan diberlakukan, minimal harus ada rencana pembahasan berisi konsensus masyarakat terkait hal itu, kajian-kajian cost and benefit bila melegalkannya, dan tentu setelah itu harmonisasi hukum dengan peraturan lain.

“Dan terakhir pada kementerian mana usulan ini akan dilakukan,” ucapnya.

Mengingat persoalan ganja dilarang oleh peraturan setingkat undang undang, maka menurut dia tidak mungkin dianulir oleh keputusan menteri.

Kalau Kementan mempunyai pandangan bahwa ganja adalah pohon obat atau untuk pengobatan, maka seyogyanya mengajak aparatur penegak hukum (BNN, Polri, kejaksaan), LIPI, Kemenkes, dan stakeholder lainnya untuk duduk bersama sebelum mengeluarkan keputusan yang dinilai publik sebagai keputusan pemerintah.

Atas dasar itulah, Masyarakat Hukum Pidana dan Kriminologi Indonesia mengingatkan Keputusan Menteri Pertanian RI Nomor 104/KPTS/HK.140/M/2/2020 itu dibatalkan. (bgn/ant)20090212

Nasional, Baliglobalnews

Kementerian Pertanian (Kementan) menyatakan siap merevisi aturan penetapan ganja atau dengan nama latin “cannabis sativa” sebagai tanaman obat komoditas binaan Kementerian Pertanian.

Sebelumnya diberitakan bahwa ganja tercantum dalam daftar tanaman obat, di bawah binaan Direktorat Jenderal Hortikultura. Ketetapan tersebut tertuang dalam Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 104/KPTS/HK.140/M/2/2020 tentang Komoditas Binaan Kementerian Pertanian, yang ditandatangani Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo pada 3 Februari 2020.

Di sisi lain, ganja hingga kini masih termasuk dalam jenis narkotika golongan I menurut Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

“Kalau memang aturan ini menurut berbagai pihak bahwa ini lebih banyak tidak bermanfaatnya daripada manfaatnya, ya tentunya kita akan revisi Kepmentan ini,” kata Dirjen Hortikultura Prihasto Setyanto saat dihubungi Antara di Jakarta, Sabtu.

Prihasto membenarkan bahwa ganja tercantum dalam tanaman obat komoditas binaan Kementerian Pertanian.

Penetapan itu, kata dia, sudah ada dalam Keputusan Menteri Pertanian (Kepmentan) Nomor 511 Tahun 2006 tentang Jenis Komoditi Tanaman Binaan Direktorat Jenderal Perkebunan, Direktorat Jenderal Tanaman Pangan dan Direktorat Jenderal Hortikultura.

Dalam keterangan tertulis, Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo menyatakan konsisten dan berkomitmen mendukung pemberantasan penyalahgunaan narkoba.

Kepmentan 104/2020 tersebut sementara akan dicabut untuk dikaji kembali dan segera dilakukan revisi berkoordinasi dengan stakeholder terkait (BNN, Kemenkes, LIPI).

Komitmen Mentan SYL dalam hal ini di antaranya memastikan pegawai Kementan bebas narkoba, serta secara aktif melakukan edukasi bersama BNN (Badan Narkotika Nasional) terkait pengalihan ke pertanian tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan, pada daerah-daerah yang selama ini menjadi wilayah penanaman ganja secara ilegal.(bgn/ant)20082914

Makassar, Baliglobalnews

Kementerian Pertanian (Kementan) menyebutkan bahwa konsumsi beras sangat berlebih di Indonesia, yang dinilai tidak sehat, sehingga Kementan menginisiasi diversifikasi pangan di masyarakat.

“Konsumsi beras sangat tinggi dan itu tidak sehat. Padahal sumber karbohidrat pada nasi itu bisa diganti dengan ubi kayu, kentang, pisang dan lain-lain, ini kami sudah lakukan di provinsi,” kata Sekretaris Badan Ketahanan Pangan Kementan, Dr Ir Riwantoro melalui webinar nasional yang digelar Universitas Hasanuddin dalam rangka peringatan Dies Natalis ke 64 Unhas, Makassar, Sulawesi Selatan, Sabtu.

Webinar dengan tema “Optimalisasi pangan lokal bagi kelompok rentan (ibu, hamil, menyusui dan balita)” tersebut mengungkap bahwa Indonesia yang kaya dengan aneka jenis pangan yang tumbuh dan berkembang, tersedia melimpah di seluruh wilayah Indonesia memberikan peluang besar bagi masyarakatnya untuk diversifikasi pangan pada tingkat lokal.

Riwantoro mengatakan diversifikasi pangan harus dilakukan karena tidak ada satu jenis pangan yang memiliki kandungan gizi lengkap. Selain itu untuk hidup sehat, aktif dan produktif, manusia memerlukan gizi yang terdiri dari sumber karbohidrat, protein, vitamin dan mineral serta air dalam jumlah yang cukup dan seimbang.

“Ini juga untuk menurunkan ketergantungan konsumsi terhadap beras, tahun 2019 konsumsi gizi masyarakat memang cukup tetapi konsumsi buah dan sayur masih sangat sedikit. Artinya keanekaragaman masih sangat rendah. Sementara gula dan minyak berlebihan,” urainya.

 Riwantoro menyebut bahwa pengembangan diversifikasi pangan ini dilakukan melalui konsepsi pekarangan pangan lestari karena konsumsi masyarakat pada buah dan sayur masih kurang.

Menurutnya, pemanfaatan lahan rumah tangga untuk pemenuhan pangan lokal, selain hemat, juga akan lebih melengkapi kebutuhan pangan keluarga dan bernilai ekonomis.

“Selain kita menghemat biaya dan mendapatkan apa yang kita mau, selebihnya kita juga bisa jual untuk pendapatan kita,” ujarnya.

Konsep pangan lestari yang dimaksud dengan mengganti beras sebagai sumber karbohidrat dengan pangan lainnya, serta menurunkan konsumsi beras dan meningkatkan konsumsi pangan lokal sumber karbohidrat lainnya.

“Rapat-rapat kami, snacknya menggunakan bahan pangan lokal, makan pagi dan siang diganti dengan pangan lain. Peningkatan produksi juga kami lakukan. Semoga dengan ini harganya juga bisa naik,” ujarnya.

Kata dia, efek lebih jauh ke depan yakni bisa menumbuhkan UMKM pangan sebagai penyedia pangan dengan meningkatkan produksi bahan baku pangan lokal non beras. (bgn/ant)20080826