Nasional, Baliglobalnews

Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Industri (BPSDMI) Arus Gunawan menyampaikan Indonesia mendapat dukungan dari Swiss dalam memajukan pendidikan vokasi industri guna mendukung penciptaan Sumber Daya Manusia (SDM) industri yang berkualitas.

“Pengembangan SDM unggul di sektor Industri dapat terlaksana melalui Program Vokasi Industri, didukung mitra dalam negeri dan luar negeri. Swiss menjadi salah satu negara yang sudah lama mendukung pendidikan vokasi di Indonesia,” ujar Arus lewat keterangannya di Jakarta, Selasa.

Hal tersebut disampaikan dalam kunjungan kerja ke Sulawesi Selatan dan Tengah bersama Kepala Swiss Secretariat for Economic Cooperation (SECO) Phillip Orga dan tim proyek S4C (Skill For Competitiveness).

Phillip Orga menjelaskan Pemerintah Swiss mendukung pengembangan pendidikan tinggi vokasi Kemenperin dalam proyek S4C untuk membagikan kepakaran Swiss dalam menciptakan sekolah vokasi, seperti yang mereka lakukan sejak lama terhadap ATMI Solo dan STP Bandung.

Pemerintah lndonesia dan Swiss telah menandatangani MoU mengenai Kerja Sama Teknis dalam Bidang Pengembangan Pendidikan dan Pelatihan Kejuruan Sistem Ganda atau Proyek S4C pada 26 Januari 2018 di Davos, Swiss.

Hal tersebut merupakan komitmen bantuan teknis dari Swiss sebesar Rp110 miliar yang direncanakan dalam dua fase yaitu fase pertama dari 2018 sampai 2022 dan fase kedua dilanjutkan hingga 2026.

Proyek S4C diperuntukkan untuk mengembangkan pendidikan vokasi Sistem Ganda yang meliputi empat Politeknik dan Akademi Komunitas di bawah Kemenperin.

Selain itu satu politeknik di bawah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yaitu Politeknik lndustri Logam Morowali, Akademi Komunitas Manufaktur Bantaeng, Politeknik lndustri Furnitur dan Pengolahan Kayu Kendal, Politeknik lndusri Petrokimia Banten, yang masih dalam proses pengajuan izin operasional, serta Politeknik Negeri Jember.

Bantuan teknis diberikan dalam bentuk pengembangan kampus dan penguatan sistem yang meliputi berbagai kegiatan, di antaranya penyusunan kurikulum berbasis kebutuhan industri, asesmen kebutuhan peralatan workshop/ laboratorium, peningkatan kapasitas tenaga pengajar dan Manajemen Kampus, dukungan terhadap akreditasi kampus, dan fasilitasi kerja sama dengan industri

Kerja sama dengan Industri yang erat menjadi ciri khas yang sekolah vokasi di Eropa yang diadopsi di Indonesia agar lulusannya kompeten dan siap kerja

Hal senada disampaikan Djoko Suprapto, Manajer Umum PT IMIP Morowali pada saat kunjungan kerja BPSDMI dan SECO Swiss ke Morowali dan Bantaeng lalu.

“Semua mahasiswa magang diperlakukan dengan baik dan mendapatkan tempat praktek kerja industri sesuai dengan apa yang dipelajari selama di kampus. Sebagian diminta segera langsung bekerja di pabrik,” ujar Djoko.

Djoko menambahkan saat praktek kerja industri, mahasiswa juga dibimbing oleh Pelatih Tempat Kerja yang bersertifikat internasional.

Dukungan Swiss juga diberikan melalui konsultan teknisnya yang ditempatkan di setiap Politeknik dan Akademi Komunitas dalam Proyek S4C, termasuk di Akademi Komunitas Manufaktur Bantaeng yang lulusannya 100 persen diserap oleh Industri.

Kemenperin memiliki sembilan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), 10 Politeknik dan dua akademi komunitas yang berbasis kompetensi dan memilki spesialiasi sektor Industri yang mengimplementasikan Pendidikan Sistem Ganda (Dual System) yang diadposi dari negara Eropa, termasuk Swiss.(bgn123)21062223

Nasional, Baliglobalnews

Kementerian Perindustrian (Kemenperin) berupaya peningkatan daya saing industri dalam negeri untuk menghasilkan produk yang berkualitas dan berkesinambungan, salah satunya yakni dengan memperkuat regulasi Standar Nasional Indonesia (SNI), mengingat jaminan kepastian mutu produk yang dihasilkan industri menjadi hal penting yang harus dipertahankan dan ditingkatkan.

“Standardisasi memiliki peran penting sebagai acuan untuk pemastian dan pengendalian mutu produk industri,” kata Menteri Perindustrian (Menperin) Agus Gumiwang Kartasasmita lewat keterangan resmi diterima di Jakarta, Senin.

Menperin menegaskan pemerintah telah menetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 28 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perindustrian yang merupakan amanat dari Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

“Lingkup pengaturan dari PP Perindustrian itu meliputi bahan baku dan/atau bahan penolong, pembinaan dan pengawasan terhadap lembaga penilaian kesesuaian, industri strategis, peran serta masyarakat dalam pembangunan industri, serta tata cara pengawasan dan pengendalian kegiatan usaha industri dan kegiatan usaha kawasan industri,” kata Menperin.

Menperin optimistis PP 28/2021 dapat mendukung akselerasi pertumbuhan sektor industri di Tanah Air, sekaligus memacu pengembangannya agar mampu berdaya saing di kancah global. Pasalnya peraturan ini akan memberikan kemudahan dan kepastian usaha bagi pelaku industri, sesuai dengan maksud dan tujuan UU Cipta Kerja.

“PP Perindustrian ini mengatur lebih lanjut terkait mekanisme pengawasan standardisasi industri tidak hanya di pabrik maupun di pasar saja, namun juga terhadap Lembaga Penilaian Kesesuaian (LPK),” ujar menperin.

LPK meliputi Lembaga Sertifikasi Produk (LSPro), Laboratorium Uji, dan Lembaga Inspeksi.

Kepala Badan Standardisasi dan Kebijakan Jasa Industri (BSKJI) Kemenperi, Doddy Rahadi mengatakan terdapat beberapa poin penting yang perlu diketahui masyarakat antara lain rasionalisasi LPK, dalam hal ini adalah LSPro.

“Beberapa regulasi terkait LSPro kita perkuat, antara lain dengan mewajibkan LSPro untuk melaksanakan sertifikasi sesuai dengan ruang lingkup dan kompetensi yang dimilikinya. Selain itu, melaporkan sertifikasi melalui Portal Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas), menggunakan personil WNI yang berkompeten, berdomisili di Indonesia serta lancar berbahasa Indonesia, dan memiliki laboratorium uji,” papar Doddy.

Doddy menambahkan pemerintah bertekad akan terus mendorong pertumbuhan ekonomi dengan penjaminan kepastian mutu produk yang dihasilkan industri. Saat ini, BSKJI Kemenperin sedang menyusun peraturan menteri sebagai bentuk turunan dari PP 28/2021 khususnya terkait dengan Standardisasi Industri dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil.

“Melalui penyusunan peraturan menteri ini, diharapkan implementasi dari PP 28/2021 dapat dilakukan secara komprehensif,” ujarnya.

Sementara itu Kepala Pusat Pengawasan Standardisasi Industri Kemenperin Sopar Halomoan Sirait menyatakan unit kerja tersebut siap dan berkomitmen dalam melaksanakan tugas dan fungsinya terkait pengawasan standardisasi industri dan pengawasan lembaga penilaian kesesuaian.

Berdasarkan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 7 tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kemenperin, Pusat Pengawasan Standardisasi Industri mempunyai tugas melaksanakan penyusunan kebijakan teknis, koordinasi, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengawasan dan pengendalian standardisasi industri dan pengawasan lembaga penilaian kesesuaian serta pembinaan penyidik pegawai negeri sipil dan petugas pengawas standar industri.

“Terkait rencana implementasi PP 28/2021, kami telah adakan kegiatan sosialisasi kepada pemangku kepentingan terkait. Pelaksanaan sosialisasi ini diharapkan dapat memberikan informasi secara jelas kepada asosiasi, pelaku usaha dan pembina industri terkait peraturan yang diterbitkan oleh pemerintah, dalam hal ini pelaksanaan PP 28/2021 khususnya terkait dengan Standardisasi Industri,” kata Sopar.(bgn123)21060716

Nasional, Baliglobalnews

Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Industri Kementerian Perindustrian menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan (diklat) 3 in 1 berbasis kompetensi di tujuh balai diklat industri (BDI) secara virtual.

Diklat tersebut sebagai wujud nyata peran serta pemerintah dalam menyiapkan tenaga kerja industri kompeten sesuai kebutuhan industri, sekaligus menekan angka pengangguran dan meningkatkan kompetensi SDM agar siap bersaing.

Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita lewat keterangan resmi di Jakarta, Rabu, memaparkan penyelenggaraan diklat 3 in 1 sebagai salah satu langkah penanggulangan dampak pandemi COVID-19 melalui penyerapan tenaga kerja dan pengurangan jumlah PHK di industri.

“Selain itu, sahabat-sahabat kita para penyandang disabilitas juga mendapatkan diklat sebagai calon tenaga kerja pada berbagai sektor industri di Indonesia. Hal ini menunjukkan negara hadir untuk seluruh elemen masyarakat dan Kementerian Perindustrian selalu mendorong industri yang ramah bagi penyandang disabilitas,” katanya.

Menperin Agus menyampaikan dengan tersedianya tenaga kerja industri kompeten diharapkan utilitas industri dapat kembali meningkat.

Sementara itu, Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Industri (BPSDMI) Kemenperin Arus Gunawan menjelaskan diklat 3 in 1 yang dibuka pada Rabu ini diselenggarakan secara serentak oleh tujuh BDI bagi peserta yang akan ditempatkan bekerja di berbagai sektor industri.

Penyelenggaraan diklat 3 in 1 kali ini diikuti 6.448 peserta dari 16 provinsi dan 70 kabupaten/kota.

“Diklat 3 in 1 pada kesempatan ini juga melibatkan 83 industri dan 32 dinas kabupaten/kota,” papar Arus.

Diklat-diklat 3 in 1 yang resmi dibuka meliputi diklat operator mesin dan peralatan produksi pabrik kelapa sawit, operator produksi olahan makanan dan operator material handling di BDI Medan dengan diikuti 950 orang.

Kemudian, diklat operator junior custom made wanita, pembuatan tenun datar dengan alat tenun, pembuatan hiasan busana dengan alat jahit tangan dan batik tulis di BDI Padang untuk 530 peserta.

Diklat operator mesin industri garmen, operator tekstil, dan supervisor garmen di BDI Jakarta dengan peserta sebanyak 980 orang.

Lalu, diklat operator jahit upper alas kaki, assembling alas kaki, operator jahit karung jumbo plastik, operator looming plastik, upskilling jahit karung jumbo, upskilling looming plastik dan finishing furniture di BDI Yogyakarta dengan 1.705 peserta.

Diklat operator garmen, quality control garmen, telematika dan pengelasan di BDI Surabaya dengan peserta 1.075 orang; diklat animasi, desain grafis, desain produk kreatif, barista dan digital marketing di BDI Denpasar dengan peserta 558 orang; serta diklat desain kemasan produk pangan, aneka olahan ikan, aneka olahan cokelat, barista dan pengolahan ikan tuna segar di BDI Makassar dengan peserta 650 orang.

“Pelaksanaan diklat 3 in 1 ini diharapkan dapat memberikan bekal pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja calon tenaga kerja yang akan bekerja di industri maupun memulai wirausaha baru, menyiapkan tenaga kerja tersertifikasi yang kompeten dan memiliki daya saing serta untuk menanggulangi dan membantu masyarakat yang terkena dampak pandemi COVID-19,” ungkap Arus.

Perusahaan industri yang menjadi lokasi pelatihan dipastikan telah memiliki izin operasional mobilitas kegiatan industri (IOMKI) sesuai Surat Edaran Menteri Perindustrian Nomor 7 Tahun 2020 tentang Izin Operasional Pabrik dalam Masa Kedaruratan Kesehatan Masyarakat COVID-19.(bgn123)21032415

Nasional, Baliglobalnews

Kementerian Perindustrian (Kemenperin) berupaya mempercepat pemulihan industri nasional melalui akselerasi transformasi Industri 4.0 di sektor manufaktur melalui berbagai upaya.

“Oleh karena itu pemerintah selaku pembuat kebijakan akan terus mendorong dan memfasilitasi kebutuhan riil sektor industri prioritas dalam mengadopsi teknologi Industri 4.0 secara optimal,” kata Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Industri Kemenperin Doddy Rahadi di Jakarta, Rabu.

Doddy menyampaikan proses transformasi Industri 4.0 sangat membantu perusahaan industri dalam menyesuaikan dan menjalankan protokol kesehatan selama pandemi COVID-19 ini, baik pengaturan proses kerja maupun Sumber Daya Manusia (SDM) lewat digitalisasi yang sudah dijalankan.
 

Doddy memaparkan pembatasan aktivitas selama pandemi COVID-19 telah memberikan dampak penurunan yang signifikan terhadap kinerja perekonomian nasional.

Demikian halnya sektor industri sebagai kontribusi terbesar dalam perekonomian nasional sangat merasakan imbas dari penurunan kinerja tersebut baik secara langsung maupun tidak langsung.

Seiring dengan penanganan yang semakin masif dan terkendali terhadap pandemi COVID-19, tambah Doddy, geliat aktivitas ekonomi kembali dijalankan dengan mengikuti prosedur dan protokol kesehatan bagi seluruh pelakunya.

Berbagai upaya dan stimulus diberikan pemerintah kepada masyarakat guna menggeliatkan kembali roda perekonomian nasional.

Doddy menyampaikan Kemenperin sebagai garda terdepan dalam melakukan pembinaan sektor industri, terus berupaya agar pelaku industri dapat menjalankan produksinya, memenuhi kebutuhan bahan baku, kemudahan dalam proses ekspor impor, hingga kelancaran proses distribusinya.

“Program Making Indonesia 4.0 yang telah dijalankan sejak tahun 2018 sebagai strategi transformasi Industri 4.0 untuk meningkatkan produktivitas dan daya saing industri nasional, sangat membantu dan memudahkan perusahaan industri dalam menyesuaikan dan menjalankan protokol kesehatan selama pandemi COVID-19 ini,” ungkap Doddy.

Diketahui, terdapat tujuh sektor prioritas Making Indonesia 4.0 yaitu makanan dan minuman, tekstil, otomotif, elektronika, kimia, farmasi dan alat Kesehatan.

Penerapan Industri 4.0 merupakan salah satu major project dalam Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMN) 2020 – 2024.

Penerapan Industri 4.0 dinilai dapat memberikan peluang untuk merevitalisasi sektor manufaktur agar lebih efisien dan menghasilkan produk berkualitas.(bgn123)20112507