Denpasar, Baliglobalnews

Kejaksaan Negeri Denpasar, Bali, memaparkan program jitu kepada Kemenpan-RB, yang telah banyak dirasakan positif oleh masyarakat Pulau Dewata khususnya di Kota Denpasar.

Dalam pemaparannya secara virtual di Denpasar, Kamis (5/11/20), Kepala Kejaksaan Negeri Denpasar, Luhur Istigfar mengatakan bahwa ada enam area perubahan dalam pembangunan zona integritas menuju WBBM Kejari Denpasar dihadapan Tim Penilaian Nasional dari Menpan-RB.

“Pelayanan terjitu yang sangat dirasakan masyarakat yang telah kami paparkan diantaranya pelayanan tilang dengan bekerjasama gojek,” ucap Kajari didampingi Tim Zona Integritas WBBM Kejari Denpasar.

Ditambahkan Kajari, pelayanan ini merupakan pelayanan yang kekinian dan menyentuh generasi milenial.

Hal senada dikatakan Kasipidum Kejari Denpasar, Wayan Eka Widanta menerangkan, Kejari Denpasar terus berinovasi dalam memberikan pelayanan yang prima untuk publik.

“Bapak Kajari sudah melakukan pemaparan via daring, guna mewujudkan Kejari Denpasar menuju penilain zona integritas WBBM dihadapan TPN dari Menpan RB,” ucap Eka.

Dengan ciri kas busana Bali-nya saat pemaparan program inovatifnya, terlihat Kajari Denpasar bersama para Tim Zona Integritas yang terdiri atas Para Kasi dan jaksa itu, mennggunakan “udeng putih” sebagai cermin budaya adat Bali yang ramah terhadap masyarakat.

“Kejari Denpasar terus berinovasi dalam memberikan pelayanan prima untuk masyarakat. Ini yang menjadi keseriusan kami,” ucap Eka.

Terkait hasil harapan yang ingin dicapai Kejari Denpasar, ditegaskan Eka, agar bisa terus melayani masyarakat san tercapainya predikat WBBM.(bgn008)20110602

Denpasar, Baliglobalnews

Tim dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB) menilai indeks reformasi birokrasi dan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (SAKIP) Pemerintah Provinsi Bali. Penilaian dilaksanakan secara virtual melalui aplikasi zoom, Senin (24/8/2020).

 Wakil Gubernur Bali, Tjokorda Oka artha Ardhana Sukawati (Cok Ace) yang mengikuti proses penilaian dari ruang kerjanya memberi sejumlah penekanan terkait kegiatan ini. Menurutnya, Reformasi Birokrasi dan SAKIP merupakan salah satu program prioritas Presiden Jokowi yang sejalan dengan visi Provinsi Bali “Nangun Sat Kerthi Loka Bali melalui Pola Pembangunan Semesta Berencana Menuju Bali Era Baru” pada misi ke-22 yaitu “Mengembangkan sistem tata kelola pemerintahan daerah yang efektif, terbuka, transparan, akuntabel dan bersih serta meningkatkan pelayanan publik terpadu yang cepat, pasti dan murah”.

Menurut dia, Reformasi Birokrasi dan SAKIP menjadi program prioritas, sebab tanpa birokrasi yang bersih, akuntabel, berintegritas dan memiliki semangat melayani, program-program prioritas Pemerintah Provinsi Bali yang memberikan manfaat dan dampak yang besar bagi krama Bali tidak akan terlaksana dengan baik. Dia mengibaratkan birokrat sebagai mesin bagi pembangunan yang harus dijaga kinerja dan ditingkatkan kemampuannya.

Melalui penilaian itu, dia berharap ada perubahan kinerja pemerintah melalui SAKIP di mana program kegiatan dijalankan secara efektif dan efisien, memastikan anggaran digunakan untuk program kegiatan prioritas yang mendukung pencapaian tujuan pembangunan serta penghematan anggaran dengan cross cutting program kegiatan yang tidak mendukung kinerja organisasi. ”Dengan manajemen kinerja, saya yakin program-program prioritas Pemerintah Provinsi Bali dapat dengan cepat kita wujudkan. Semua ini, hanya dapat terlaksana apabila birokrasi kita didorong melakukan transformasi yang fundamental yaitu membangun sistem pemerintahan yang akuntabel,” ujarnya.

Masih dalam arahannya, dia juga menyampaikan komitmen Pemprov Bali dalam mewujudkan birokrasi yang baik dan bersih. Semangat perubahan diwujudkan dengan melakukan percepatan 8 area perubahan Reformasi Birokrasi. Saat ini, ujar Cok Ace, Pemerintah Provinsi Bali sedang gencar menggalakkan transformasi digital. Penglingsir Puri Ubud ini berpendapat, digitalisasi menjadi keniscayaan dalam upaya meningkatkan transparansi dan meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat, terutama dalam kondisi pandemi Covid-19. Dalam tatanan kehidupan Bali Era Baru, Pemprov Bali tetap berkinerja dan memberikan pelayanan publik dengan memanfaatkan perkembangan teknologi informasi. Ia menyadari bahwa penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang konvensional tidak akan bisa survive (bertahan) di masa pandemi Covid-19 sehingga budaya digital merupakan kunci percepatan reformasi birokrasi.

Dalam konteks Reformasi Birokrasi, ia menyampaikan sejumlah capaian yang telah diraih Pemprov Bali berdasarkan hasil evaluasi yang dilakukan pemerintah pusat. Capaian itu antara lain tujuh kali berturut-turut meraih opini WTP, tingkat kepatuhan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) sangat baik yaitu 100%, Tingkat Kematangan SPIP pada level 3, Tingkat kematangan Aparatur Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) pada level 3, Indeks Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) kategori BB dengan nilai 78, tingkat kematangan Unit Kerja Pengadaan Barang Jasa (UKPBJ) pada level 3 dan Indeks Keterbukaan Informasi Publik menuju informatif dengan nilai 85.87. Capaian lainnya yaitu predikat Zona Integritas Wilayah Bebas dari Korupsi (ZI/WBK) untuk unit layanan Rumah Sakit Mata Bali Mandara, tata kelola sarana pengaduan terintegrasi SP4N-LAPOR dengan baik dan penilaian kepatuhan pelayanan publik dari Ombudsman RI pada Zona Hijau. Hal ini membuktikan keseriusan jajaran Pemprov Bali dalam melakukan Reformasi  Birokrasi.

Di tengah berbagai upaya yang dilakukan jajaran Pemprov Bali, ia menyadari bahwa pembenahan birokrasi masih perlu terus dioptimalkan. Ia berpendapat, evaluasi RB dan SAKIP merupakan momentum yang sangat tepat untuk mengetahui sejauh mana pelaksanaan reformasi birokrasi telah dilakukan sehingga dapat dilakukan perbaikan yang berkelanjutan (continuous improvement) agar program- program pembangunan yang dijalankan Pemerintah Provinsi Bali berjalan efektif, tepat sasaran dan memberikan manfaat yang sebesar- besarnya bagi kesejahteraan seluruh krama Bali.

Sementara itu, Asisten Deputi Perumusan Kebijakan Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan Kamaruddin, Ak., M.Sc menyampaikan apresiasi terhadap hubungan harmonis yang berhasil dibangun jajaran Pemprov Bali dan pemerintah kabupaten/kota. Dia berharap hal ini dapat menjadi contoh bagi daerah lain di Indonesia. Kamarudin menambahkan, melalui kegiatan evaluasi ini KemenPAN-RB ingin memperoleh gambaran sejauh mana reformasi birokrasi telah dilaksanakan di tiap daerah. Selain itu, penilaian juga diarahkan untuk mengetahui sejauh mana rekomendasi dari proses penilaian tahun sebelumnya telah ditindaklanjuti pemerintah daerah. Dalam indeks reformasi birokrasi dan SAKIP, Kamarudin menyebut Bali sebagai daerah yang masuk kelas papan atas atau memperoleh penilaian sangat baik.

Pada kegiatan penilaian, Sekda Provinsi Bali Dewa Made Indra memaparkan berbagai langkah terkait peningkatan indeks reformasi birokrasi dan SAKIP. Ia menyampaikan, pemerintah provinsi akan terus melakukan evaluasi terhadap SAKIP untuk memperbaiki dan menyempurnakan program yang menjadi visi dan misi dalam mensejahterakan masyarakat Provinsi Bali, khususnya membangun dan memperkuat ekosistem digital yang kuat menyertakan didalamnya ada hardware, software, behavior (perilaku disetiap orang yang dinilai), humanware dan brandware.

Selain itu Sekda Dewa Indra juga menegaskan bahwa birokrasi Pemerintahan Bali sudah menerapkan elektronik Office termasuk barcode tanda tangan elektronik, terkecuali aurat menyurat yang memang membutuhkan tanda tangan dan cap basah. Tanda tangan elektronik ini sudah mendapat sertifikat resmi dari Badan Cyber dan Sandi Nasional (BCSN). Dan seluruh bendahara di Pemerintahan Provinsi Bali hanya memiliki sistem pembayaran tanpa membawa uang atau alat pembayaran cash.

Untuk memudahkan pengawasan pengadaan barang dan jasa, Pemerintah Provinsi Bali menggunakan E_Market Place dan sangat transparan yang berjaringan dengan KPK, selain itu PHRI online juga diterapkan di Bali sehingga memudahkan instansi pemerintah terkait untuk memantau.

Tiga rumah sakit di Bali adalah akreditasi paripurna, UKPBJ unit kerja pengadaan barang dan jasa adalh titik rawan korupsi oleh karena itu sistem UKPBJ ini di garap dengan optimal dan maksimal untuk menerapkan manageman Anti suap dan transparan sehingga UKPBJ Bali mendapatkan level 3 dengan pembuktian kepemilikan sertifikat ISO 37001 2016 dan merupakan satu satunya unit pemerintah unit layanan publik di Bali. (bgn/hms)20082419

Mangupura, Bali Global News

Wakil Bupati Badung, I Ketut Suiasa, didampingi Kadis Kesehatan, dr. Nyoman Gunarta dan Perbekel Punggul, Kadek Sukarma, mempresentasi program Garbasari secara daring di hadapan Tim Panelis Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik (KIPP) tahun 2020 yang diselenggarakan Kemenpan RB dari Ruang Command Centre Puspem Badung, Senin (13/7).

Di hadapan Tim Panelis, Wabup Suiasa memaparkan Gerakan Badung Sehat 1000 Hari Pertama Kehidupan (Garbasari) adalah bentuk inovasi Pemkab Badung dalam upaya mendukung kebijakan pencegahan stunting yang telah ditetapkan Presiden Joko Widodo. Garbasari merupakan suatu gerakan yang sinergis dan berkelanjutan yang melibatkan unsur masyarakat dan pemerintah dalam upaya mewujudkan peningkatan kualitas hidup masyarakat.

”Garbasari memiliki pengertian yang mengakomodir kearifan lokal Bali, di mana Garba memiliki arti kandungan dan Sari memiliki arti inti/benih kehidupan. Sehingga secara filosofi Garbasari merupakan upaya pemeliharaan sumber kehidupan mulai dari dalam kandungan sebagai upaya pencegahan stunting,” katanya.

Menurut Suiasa, menambahkan Garbasari hadir sebagai solusi inovatif dari prevalensi stunting yang mencapai 25,24 % pada tahun 2018 dan adanya keterbatasan tenaga kesehatan untuk menggerakkan seluruh elemen masyarakat serta dalam meningkatkan pemahaman masyarakat terkait dampak stunting bagi kehidupan. Garbasari dalam implementasinya melalui pendekatan budaya lokal, dimana secara filosofi khususnya di Bali memiliki peran yang sangat strategis dalam rangka menggerakkan masyarakat untuk mencapai tujuan bersama.

Garbasari, kata dia, diinisiasi pada Agustus 2018, dipersiapkan pada Januari sampai April 2019 dan dicanangkan oleh Bupati Badung pada 10 Mei 2019 di Desa Kekeran. Dalam pelaksanaanya, Sinergitas OPD dan Pemerintahan Desa (Pemdes) dalam mendukung Garbasari tercermin dalam tergabungnya lintas OPD dan Pemdes dalam Tim Terpadu Penanggulangan Stunting Kabupaten Badung sesuai dengan Tupoksi masing-masing.

”Dampak serta pencapaian pasca pencanangan  Garbasari adalah partisipasi desa meningkat  69,35 %, serta terjadi peningkatan peran OPD sesuai tugas dan fungsinya di Kabupaten Badung seperti : Dinas PMD dalam perencanaan APBDes, Dinas PUPR dalam pembuatan saluran air bersih, Dinas LHK dalam pengelolaan limbah dan Disdukcapil dalam pembuatan akte kelahiran. Di samping itu juga memanfaatkan informasi teknologi (IT) sebagai alat bantu percepatan implementasi pencegahan stunting seperti Desa Punggul dengan aplikasi SIGARPU, RSD Mangusada dengan aplikasi Mangusada Cetting,” katanya.

Garbasari, kata dia, sangat mudah direplikasi oleh daerah lainnya, karena memanfaatkan potensi sumber daya masyarakat berbasis budaya lokal. ”Pengembangan Garbasari berbasis IT yang dilaksanakan oleh Desa Punggul melalui SIGARPU telah direplikasi oleh 16 Desa di Kabupaten Gianyar, 6 Desa di Kabupaten Jembrana dan 4 desa di Kabupaten Tabanan.

Pemerintah Kabupaten Badung, lanjutnya, sudah mempunyai peta jalan jangka panjang dari Garbasari dan kesiapan dalam mengawal inovasi ini serta mengevaluasi sampai berjalan ajeg dan teratur,” katanya.

Sementara Kadiskes, dr. Nyoman Gunarta, mengatakan stunting merupakan kondisi gagal tumbuh pada anak balita akibat kekurangan gizi kronis terutama pada 1000 Hari Pertama Kehidupan. Anak tergolong stunting apabila panjang atau tinggi badan menurut umurnya lebih rendah dari standar nasional. Penurunan stunting penting dilakukan sedini mungkin untuk menghindari dampak jangka panjang yang merugikan seperti terhambatnya tumbuh kembang. Stunting mempengaruhi perkembangan otak sehingga tingkat kecerdasan anak tidak maksimal.

”Tujuan dari Garbasari adalah meningkatkan peran serta masyarakat dalam melakukan fasilitasi, advokasi termasuk partisipasi dalam mencegah stunting, serta mewujudkan sinergitas dan meningkatkan efisiensi anggaran dengan upaya cross cutting program antar OPD,” kata mantan Dirut RSD Mangusada itu. (bgn/humas)20071304