Denpasar, Baliglobalnews

Radio Publik Kota Denpasar (RPKD) 92,6 FM lewat Inovasi Radio Inklusi Menuju Kota Denpasar Maju dan Jaya (Raditya) menerima kunjungan dari Deputi Pelayanan Publik Kementerian PANRB Otok Kuswandaru. Rombongan deputi diterima Sekda Kota Denpasar I Gusti Ngurah Eddy Mulya di Dharma Negara Alaya Denpasar pada Rabu (1/4/2026). Kunjungan tersebut dilaksanakan guna memastikan keberlanjutan serta sebagai praktik baik radio inklusi yang telah sukses mendulang prestasi skala nasional sebagai Top 45 Inovasi Pelayanan Publik.

Sejak tiba, rombongan tampak langsung meninjau satu per satu ruangan di Dharma Negara Alaya Kota Denpasar. Mulai dari ruang amphitheater, ruang diskusi, ruang pameran, ruang taksu hingga berakhir di ruang RPKD Kota Denpasar.

Otok Kuswandaru mengapresiasi inovasi Raditya pada RPKD Kota Denpasar. Dimana, berbagai inovasi yang dimiliki wajib memberikan kemanfaatan bagi masyarakat. “Untuk memuaskan masyarakat memerlukan inovasi, sehingga kami memberikan apresiasi terhadap inovasi yang memberikan pelayanan optimal bagi masyarakat,” ujarnya.

Pihaknya juga memberikan apresiasi terhadap jajaran Pemerintah Kota Denpasar yang terus berkomitmen memberikan pelayanan secara inklusif. Hal ini sejalan dengan amanat undang-undang, bahwa pelayanan publik wajib dapat diakses oleh semua orang tanpa terkecuali. “Semoga Inovasi Raditya terus berkembang sebagai radio inklusif yang berkemanfaatan bagi seluruh masyarakat Kota Denpasar,” ujarnya.

Sekda Eddy Mulya didampingi Kadis Kominfos I Gde Wirakusuma Wahyudi mengucapkan terima kasih atas kunjungan jajaran Deputi Pelayanan Publik Kementerian PANRB di Kota Denpasar. Tentunya, hal ini menjadi pemantik untuk terus berinovasi secara berkelanjutan dan berkemanfaatan.

Eddy Mulya mengatakan Inovasi Radio Inklusi Menuju Denpasar Maju dan Jaya (Raditya) milik Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Denpasar diharapkan menjadi inovasi yang memberikan kemudahan kepada masyarakat. “Ide utama dari inovasi ini adalah untuk memenuhi kebutuhan masyarakat Kota Denpasar akan sarana komunikasi, sosialisasi dan wadah berkreasi yang inklusif bagi seluruh masyarakat, terutama kelompok disabilitas, lansia, dan remaja rentan. Serta demi mendukung Kota Denpasar sebagai Kota Inklusi,” ujarnya. (*/bgn003)26040107

Badung, Baliglobalnews

Staf Ahli Bidang Gagasan dan Inovasi Kemenpan RB, M. Imanudin, mewakili MenPAN RB, melihat secara langsung pengoperasian Fish-Go dan Patriot bagi nelayan tradisional di Pantai Kedonganan Kuta, Jumat (19/11).

Aplikasi yang digagas oleh Balitbang Badung itu menjadi kandidat yang akan dikompetisikan di tingkat dunia. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan (Balitbang) Kabupaten Badung, I Wayan Suambara, mengatakan peninjauan inovasi pendeteksi area tangkapan ikan menggunakan Sistem IOT (Patriot) yang akan berkompetisi di tingkat internasional (UNPSA 2022) nanti tentu menjadi kebanggaan bagi Pemerintahan Kabupaten Badung. Sehubungan dengan hal tersebut, Balitbang Badung mengajak secara langsung pihak Kemenpan RB dan para akademisi perguruan tinggi di Indonesia yang membidangi teknologi Informasi kelautan untuk melihat secara langsung penggunaan Fish-Go dan Patriot dengan sonarnya secara langsung. Dimana areal pantai ini yang sering dipakai oleh para nelayan tradisional Badung untuk menangkap ikan dan membuang sauh. Setelah meraih penghargaan dari Pusat dan dipercaya sebagai inovasi yang pantas dan masuk kategori top five, Fish-Go yang menjelma menjadi Patriot ini akan menggapai dunia internasional.

“Kami berharap alat ini dapat meningkatkan kehidupan para nelayan di Kabupaten Badung, baik secara tangkapannya jauh lebih banyak maupun secara biaya bisa lebih irit. Pasalnya, dengan alat ini Fish-Go dan Patriot titik koordinat keberadaan berkumpulnya ikan bisa terdeteksi dan tentu ini bisa menghemat bahan bakar yang diperlukan. Ke depan setelah mengalami penyempurnaan dan alat ini diperbanyak dan diberikan kepada para nelayan di Badung. Tentu ini menjadi suatu kebanggaan bagi pemerintah Badung yang juga dalam memperkuat ekonomi kerakyatan untuk menuju Badung yang sejahtera,” pungkasnya.

Sementara itu Staf Ahli Kemenpan RB, M. Imanudin mengatakan setelah menyaksikan dan melihat secara langsung inovasi dengan penggunaan satelit dan internet Fish-Go dan Patriot, pihaknya sangat mengapresiasi Balitbang Badung dan Pemerintah Kabupaten Badung untuk merangkul para nelayan tradisional dalam ikut menghidupkan perekonomian masyarakatnya. Badung tidak hanya punya obyek wisata  dan pantainya, namun disini disepanjang pantai di Badung ada nelayan tradisionalnya. “Kami berharap kedepannya dengan pendeteksian alat ini tidak hanya ikan-ikan di permukaan laut saja yang ditangkap namun ikan yang jauh kedalamannya pun dapat ditangkap. Inovasi ini telah memberikan harapan dan kecerahan bagi penangkapan ikan di laut Badung. Apa yang dirasakan dan kami dengar secara langsung oleh seorang ketua kelompok nelayan diikuti sumringah wajah para nelayan Badung dan ini dapat kami rasakan kebahagian mereka setelah penggunaan Fish-Go dan Patriot dalam melaut dengan mendapat hasil tangkapannya yang menggembirakan. Tentu ini juga menjadi kebahagian pemerintah Kabupaten Badung dan bagi kami pemerintah pusat,” katanya.

Turut hadir dalam peninjauan tersebut dari Rektor Universitas Gunadarma Jakarta, Margianti, ahli IT kelautan Andy Tiartiningsih dari Unhas, Zakaria Wahab dari Unsri, Jusuf Rianto dari Unair Surabaya serta para kelompok nelayan Kelan, Kedonganan dan Jimbaran. (bgn003)21111911

Denpasar, Baliglobalnews

Dua OPD Pelayanan Pubik di Kota Denpasar kembali mendulang prestasi gemilang. Keduanya yakni Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dan Dinas Penanaman Modal dan Palayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Denpasar yang meraih penghargaan Pelayanan Publik Kategori Sangat Baik. Demikian terungkap saat acara Penyampaian Hasil Evaluasi dan Penghargaan Pelayanan Publik Tahun 2020 yang digelar secara daring dan luring dari Jakarta, Selasa (9/3).

Kepala Bagian Organisasi Setda Kota Denpasar, IB Alit Adhi Merta, evaluasi dan penghargaan pelayanan publik merupakan kegiatan rutin yang dilaksanakan pemerintah pusat melalui Kementerian PAN dan RB. Dimana, kegiatan ini bertujuan untuk mendukung percepatan reformasi birokrasi lewat evaluasi secara rutin setiap tahunnya. ”Kami bersyukur di Kota Denpasar tahun ini kembali meraih nilai sangat baik, dan semoga ke depannya dapat terus ditingkatkan,” ujarnya saat dimintai konfirmasi.

Dia menyebutkan terdapat enam aspek yang dinilai dalam evaluasi ini, meliputi kebijakan pelayanan, profesionalisme SDM, sarana dan prasarana pelayanan publik, sistem informasi pelayanan publik, konsultasi dan pengaduan, serta inovasi. Khusus tahun ini, dimana di tengah situasi pandemi Covid-19, pelayanan publik rumas sakit umum daerah tidak diikutkan dalam penilaian oleh Kementrian PAN dan RB.

Gus Alit menambahkan bahwa capaian ini tak lepas dari komitmen seluruh jajaran Pemkot Denpasar untuk menciptakan pelayanan publik yang berkemanfaatan bagi masyarakat.

”Tentunya bukan sekadar prestasi dan penghargaan, namun lebih jauh dari itu adalah memberikan kemanfaatan maksimal dan memberikan kemudahan dalam pelayanan bagi masyarakat Kota Denpasar,” ujarnya.

Sementara, Kadisdukcapil Kota Denpasar, Dewa Gde Juli Artabrata, mengaku bersyukur atas diraihnya penghargaan pelayanan publik ini. Tentunya hal ini tak lepas dari dukungan seluruh jajaran di Pemkot Denpasar yang senantiasa memberikan pelayanan maksimal bagi masyarakat dengan motto sewaka dharma.

”Tentunya kami sangat bersyukur serta mengucapkan terima kasih atas dukungan semua pihak, sehingga kedepanya capaian ini dapat menjadi cambuk untuk memotivasi diri agar senantiasa memberikan pelayanan maksimal dan tak henti-hentinya berinovasi,” katanya. (bgn003)21031206

Mangupura, Baliglobalnews

Berkat kesungguhan melaksanakan pembangunan zona integritas sehingga masyarakat mendapat pelayanan yang prima dan berintegritas, Badung melalui Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil berhasil memperoleh penghargaan Wilayah Bersih dari Korupsi (WBK) 2020 dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN RB) Cahyo Kumolo.

Penghargaan diterima secara virtual oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Badung, I Wayan Adi Arnawa, serangkaian acara ”Apresiasi Penganugerahan Zona Integritas Menuju WBK/WBBM Tahun 2020” melalui zoom meeting dari Ruang Rapat Sekda di Puspem Badung, Senin (21/12).

Acara Apresiasi Penganugerahan Zona Integritas Wilayah Bersih dari Korupsi (WBK)/Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBK) ini dibuka Wakil Presiden, Ma,ruf Amin, serta dihadiri lebih dari 3.691 instansi pemerintah baik secara langsung maupun secara virtual. Turut mendampingi Sekda Badung, Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, AAN Arimbawa; Kabag Organisasi, Wayan Putra Yadnya serta Sekretaris Inspektur, I Made Ananta.

Seusai mengikuti acara secara daring, Sekda Adi Arnawa, mengatakan dalam pelaksanaan momentum ini perlu diberikan apresiasi kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, yang sudah mampu menterjemahkan esensi daripada reformasi birokrasi khususnya dalam tata kelola pelaksanaan akuntabel pencatatan di dinas tersebut.

”Dalam pelaksanaan acara penghargaan WBK ini merupakan suatu prestasi dan apresiasi yang diberikan oleh Pemerintah Pusat kepada instansi dalam hal ini kepada Dinas Capil Kabupaten Badung yang sudah mampu melaksanakan tata kelola pencatatan sipil yang bebas dari korupsi, transparan dan akuntabel,” katanya.

Untuk itu, Adi Arnawa mengajak agar hal ini dijadikan momentum bagi OPD yang lainya untuk ikut bagaimana caranya agar bisa meniru dan melaksanakan seperti Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang sudah mampu meraih Wilayah Bebas dari Korupsi di masing-masing perangkat daerahnya dalam rangka untuk memberikan suatu paradigma baru dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat di Kabupaten Badung.

Sementara Kadis Kependudukan dan Pencatatan Sipil Badung, AAN Arimbawa menyampaikan rasa syukur atas prestasi OPD yang dipimpinnya. Dikatakan ini tidak terlepas dari arahan dan bimbingan yang diberikan oleh pimpinan dalam hal ini Bupati dan Wakil Bupati serta kerja keras serta dukungan dari seluruh jajarannya di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. 

Menurut Arimbawa, WBK adalah predikat yang diberikan kepada unit kerja yang memenuhi sebagian besar kriteria dalam mengimplementasikan 6 area perubahan program reformasi birokrasi serta telah mampu mencegah terjadinya korupsi, kolusi, dan nepotisme. Enam area perubahan tersebut adalah manajemen perubahan, penataan tata laksana, penataan sistem manajemen sumber daya manusia, penguatan pengawasan, dan penguatan akuntabilitas kinerja.

”Dengan adanya penghargaan WBK ini tidak membuat kami berpuas diri, tapi sebagai motivasi untuk melaksanakan secara konsisten serta ditingkatkan menjadi lebih baik lagi,” kata mantan Camat Kuta Utara itu.

Sebelumnya RSUD Kabupaten Badung juga meraih penghargaan WBK Tahun 2015, sedangkan pada tahun 2019 diraih oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) dan tahun 2020  ini oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. (bgn122)20122126

Denpasar, Baliglobalnews

PN Denpasar meraih penganugerahan dari Kemenpan-RB sebagai unit kerja pelayanan dengan berpredikat WBK, dimana acara apresiasi dan penganugerahan zona integritas menuju WBK dan WBBM 2020 secara virtual, Senin (21/12/20).

“Pencapaian ini patut kita syukuri bersama berkat hasil pembinaan pimpinan Mahkamah Agung dan Pengadilan Tinggi Denpasar yang selalu memberikan arahan dan bimbingan,” ucap Ketua PN Denpasar, Sobandi.

Pihaknya berterimakasih, berkat kerja keras pimpinan PN Denpasar yang didukung oleh Panitera dan Sekretaris serta para hakim dan pegawai, bahkan apa yang diraih sekarang ini juga berkat kerja sama lembaga/instansi lain diantaranya Aparat Penegak Hukum (Kejaksaan, Kepolisian, LP, Advokat), Pemerintah Daerah serta Ombudsman, KPK dan Komisi Yudisial yang selama ini terjalin dengan baik, maka PN Denpasar berhasil meraih WBK.

“Tidak kalah pentingnya peranan para awak media yang selalu memberikan motivasi dan masukan untuk perbaikan pelayanan di PN Denpasar,” ucap Sobandi.

Oleh karena itu, Sobandi berharap kerja sama semua pihak yang ikut berpartisipasi dalam upaya peningkatan pelayanan di PN Denpasar yang bebas dari korupsi. Pemberian penghargaan sebagai unit kerja pelayanan predikat WBK bukan tujuan akhir, karena PN Denpasar akan selalu meningkatkan dan mewujudkan pelayanan yang benar-benar prima.

Sehingga ke depan PN Denpasar dapat menyelenggarakan birokrasi yang bersih dan melayani dan diharapkan PN Denpasar dapat ditetapkan sebagai unit kerja berpredikat Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM).

“Untuk itu kami sangat mengharapkan sumbangan pemikiran dari semua pihak sebagai masukan agar PN Denpasar dapat meraih WBBM pada tahun 2021. Sekali lagi kami haturkan terima kasih atas diraihnya penghargaan kepada PN Denpasar sebagai unit kerja pelayanan dengan berpredikat WBK,” tutup Sobandi.

Sementara itu, Wakil Presiden,Prof. Dr. K. H. Ma’ruf Amin dalam sambutannya secara virtual mengucapkan selamat kepada unit kerja yang berhasil mewujudkam WBK/WBBM diharapka. terus memberikan pelayanan optimal kepada masyarakat.

“Dengan keberhasilan percepatan reformasi birokrasi yang bersih dan melayani guna mewujudkan Indonesia maju dan menjadi agen perubahan ke depannya,” ucap Wapres.

Keberhasilan WBK/WBBM ini diharapkan mampu meningkatkan kepercayaan publik di era revolusi 4.0 yang menjadi harapan semua pihak.

“Jangan lelah untuk mewujudkan birokrasi bersih melayani sehingga dapat mewujudkan kepercayaan publik ke depannya,” tutup Wapres.(bgn008)20122102

Nasional, Baliglobalnews

Anggota Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi (Dewas KPK) Albertina Ho mengatakan pihaknya sudah mengingatkan Pimpinan KPK agar Peraturan Komisi (Perkom) yang dibuat harus sesuai dengan Undang-Undang (UU).

Diketahui, KPK telah mengeluarkan Perkom Nomor 7 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja KPK yang ditandatangani Ketua KPK Firli Bahuri pada 6 November 2020.

“Dalam rapat koordinasi pengawasan, Dewas sudah mengingatkan Pimpinan KPK agar Perkom yang dibuat sesuai dengan UU,” kata Albertina melalui keterangannya di Jakarta, Senin.

Informasi yang diperoleh Dewas, kata Albertina, pembuatan Perkom tersebut sudah dikonsultasikan dengan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) dan Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham).

Ia juga menyatakan pihaknya tidak terlibat dalam pembuatan Perkom tersebut. “Pembuatan Perkom tersebut sesuai dengan UU adalah kewenangan dari Pimpinan KPK. Dewas tidak terlibat,” ucap-nya.

Oleh karena itu, Dewas tidak mempunyai kapasitas untuk menyatakan apakah setuju atau tidak terhadap Perkom itu.

“Karena bukan kewenangan Dewas maka Dewas tidak punya kapasitas untuk mengatakan setuju atau tidak. Kita lihat saja hasilnya nanti,” ujar Albertina.

Sebelumnya, KPK menyebut struktur baru organisasi sesuai Perkom Nomor 7 Tahun 2020 tidak “gemuk” karena hanya menambah total tujuh posisi jabatan baru.

“Kalau disebut ‘gemuk’ tidak tepat, hanya berubah nama saja dan penghapusan beberapa jabatan,” kata Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri melalui keterangan yang diterima di Jakarta, Senin.

Dalam penataan ulang organisasi melalui Perkom tersebut, lanjut dia, KPK hanya menambah total tujuh posisi jabatan baru terdiri dari enam pejabat struktural, yaitu satu pejabat eselon I dan lima pejabat setara eselon III serta satu pejabat nonstruktural, yaitu staf khusus. (bgn123)20112314