Mangupura, Baliglobalnews

Sekretaris Daerah Kabupaten Badung, I Wayan Adi Arnawa, mewakili Bupati Badung menandatangani nota kesepakatan (MoU) dengan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) Kantor Wilayah Bali tentang Konsolidasi dan Pelayanan Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) dalam penyelenggaraan urusan pemerintah daerah di kabupaten Badung, di Ruang Nayaka Gosana I, Puspem Badung pada Senin (24/10/2022).

Sekda Adi Arnawa sangat mengapresiasi penandatanganan MoU tersebut. Pasalnya, melalui MoU ini akan mampu meningkatkan pelayanan kepada masyarakat khususnya mengenai pelayanan hukum dan hak asasi manusia serta diharapkan kesepakatan ini betul-betul dapat dilaksanakan oleh Perangkat Daerah terkait. “Dengan ditandatangani MoU ini, kami minta masing-masing perangkat daerah segera berkomunikasi dengan Kemenkumham dalam rangka peningkatan tugas dan pelayanan di masing-masing perangkat daerah,” katanya.

Anggiat Napitupulu dari Kemenkumham Provinsi Bali menjelaskan, penandatanganan kesepakatan ini dalam upaya Kemenkumham bersama-sama pemerintah daerah meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dalam hal ini Kemenkumham menggunakan perspektif hukum. “Kehadiran kami mudah-mudahan bermanfaat dalam meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat,” katanya.

Dia menyebutkan saat ini telah membuka Pos Pelayanan Hukum dan HAM Desa (Posyankumhamdes) yang merupakan layanan Kementerian Hukum dan HAM RI yang ada di desa. Diharapkan semua desa yang memiliki Pos Pelayanan Hukum dan HAM Desa akan menjadi Desa Sadar Hukum.

Sementara Kabag Kerjasama Setda Badung, IA Yutri Indah Gustari, menyampaikan penandatangan nota kesepakatan Kantor Wilayah Kemenkumham Wilayah Bali dengan Pemkab Badung ini tentang konsolidasi dan pelayanan hukum dan hak asasi manusia dalam penyelenggaraan urusan pemerintah daerah di Kabupaten Badung. Ruang lingkup dari nota kesepakatan ini adalah penguatan kapasitas pelaksanaan rencana aksi hak asasi manusia, pembentukan produk hukum daerah, peningkatan kesadaran hukum masyarakat, pengembangan jaringan dokumentasi dan informasi hukum, pelayanan konsultasi Keimigrasian dan pengawasan orang asing, pelayanan paspor RI, pelayanan kekayaan intelektual dan penyelenggaraan pelayanan publik. (bgn003)22102411

Denpasar, Baliglobalnews

Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Bali, Anggiat Napitupulu, meminta seluruh jajaran ASN Kementerian Hukum dan HAM agar menjaga netralitas dari partai politik menjelang Pemilu 2024.

“ASN tidak boleh ikut berpartisipasi ataupun menjadi anggota partai politik” kata Anggiat saat memimpin rapat pembinaan dan pengawasan netralitas pegawai di Lingkungan Kementerian Hukum dan HAM, di Ruang Dharmawangsa Kanwil Kemenkumham Bali, pada Rabu (19/10/2022).

Anggiat menyebutkan secara aturan sebagai ASN memiliki hak konstitusi memilih, namun ada batasan-batasan yang harus dipatuhi sebagaimana Pasal 9 ayat 2 Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang aparatur sipil negara bahwa, pegawai ASN harus bebas dari pengaruh dan intervensi semua golongan dan partai politik.

“ASN yang kedapatan berpartisipasi dalam kegiatan politik akan dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sanksi tersebut bisa sampai dengan pemecatan” ujarnya.

Anggiat Napitupulu membentuk Tim Pembinaan dan Pengawasan Netralitas Pegawai di Lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Bali dalam penyelenggaraan pemilihan umum tahun 2024. Tim tersebut dibentuk dalam mewujudkan penyelenggaraan pemilihan umum dan pemilihan yang netral, objektif dan akuntabel serta untuk membangun sinergitas, meningkatkan efektivitas dan efesiensi dalam melakukan pembinaan, pengawasan, serta penanganan untuk mewujudkan kepastian hukum terhadap pelanggaran asas netralitas pegawai di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

“Selain membentuk tim Pembinaan dan Pengawasan Netralitas Pegawai, dalam waktu dekat ini kami akan melaksanakan ikrar bersama dan penandatanganan pakta integritas netralitas pegawai” katanya.

Dia juga mengajak seluruh jajarannya agar bijak dalam menggunakan sosial media. “Hati-hati bermain sosial media, jauhi segala kegiatan yang berbau partai politik. Ingat kita sebagai ASN jangan sampai kita terjerumus dalam kegiatan tersebut,” tandasnya.

Rapat dihadiri oleh Pimpinan Tinggi Pratama Kanwil Kemenkumham Bali, pejabat administrasi, JFT/JFU yang masuk dalam Tim Pembinaan dan Pengawasan Netralitas Pegawai di Lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Bali. (bgn003)22101915

Denpasar, Baliglobalnews

Gubernur Bali, Wayan Koster, menyatakan bahwa WNA (warga negara asing) yang membuat foto telanjang di Objek Wisata Kayu Putih, Tabanan, sangat jelas tidak menghormati budaya Bali, dan mencoreng nama Bali dengan perbuatannya di kawasan suci.

Karena itu, Gubernur memerintahkan Kanwil Kemenkumham Bali untuk mendeportasi dan segera meninggalkan wilayah Bali.

Dalam siaran pers Kanwil Kemenkumham Bali yang diterima redaksi Baliglobalnews pada Jumat (6/5), Kakanwil Kemenkumham Bali, Jamaruli Manihuruk, menyampaikan bahwa dari hasil pemeriksaan WNA yang berfoto telanjang di pohon yang disucikan Alina Fazleeva alias AF, warga negara Rusia, kelahiran 4 September 1994 dengan izin tinggal Kitas Investor. Dia bersama suaminya, Amdrei Fazleev, warga negara Rusia, kelahiran 22 Mei 1986, juga dengan

izin tinggal Kitas Investor. Keberadaan keduanya dijamin

PT Art Planet Evolution.

Jamaruli Manihuruk menyebutkan pasangan suami-istri itu masuk pertama kali ke Indonesia pada tahun 2020 dan yang kedua pada November tahun 2021. Mereka datang ke indonesia untuk berlibur dan berinvestasi. Pasangan suami istri ini merupakan investor yang mendirikan PT Art Planet Evolution yang bergerak dalam bidang pakaian dan alat musik. Pasangan suami istri ini mengakui bahwa foto viral yang diunggah dalam Akun Instagram pribadi milik AF adalah dirinya yang dilakukan pada tanggal 1 Mei 2022 di Objek Wisata Kayu Putih, Banjar Dinas Bayan, Desa Tua, Tabanan serta tidak mengetahui bahwa pohon tersebut merupakan tempat yang disucikan di Bali. Dia juga mengakui bahwa tidak bermaksud untuk tidak menghormati budaya Bali, karena motif yang bersangkutan adalah foto dengan tema menyatu bersama alam. Dia menyebutkan fotonya masuk kedalam seni dan dijadikan dokumentasi pribadi bukan komersil. Selain itu, mereka juga mengakui melakukan perbuatan tersebut secara sadar dan murni karena kehendak sendiri tanpa paksaan orang lain. Untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya, WNA tersebut juga telah menjalani upacara adat pada Jumat (6/5) di Desa Tua, Tabanan sesuai dengan peraturan adat yang berlaku.

WNA tersebut terbukti melakukan kegiatan yang membahayakan ketertiban umum dan tidak menghormati peraturan yang berlaku sehingga akan diberikan tindakan administratif Keimigrasian berupa pendeportasian dan namanya dimasukkan dalam daftar tangkal                                 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (1) Undang-undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian.

“Kami mengimbau kepada masyarakat di seluruh wilayah Provinsi Bali agar proaktif memantau dan melaporkan berbagai jenis pelanggaran yang dilakukan oleh warga negara asing kepada pihak yang berwenang sehingga dapat diambil tindakan tegas. Dan kepada seluruh WNA yang berkunjung ke Bali agar selalu berperilaku tertib dengan menghormati hukum dan Nilai Budaya Masyarakat Bali, silahkan nikmati keindahan pulau bali namun jika melakukan pelanggaran tidak akan ada tempat bersembunyi karena setiap pelanggaran akan ditindak tegas sesuai dengan peraturan yang berlaku,” tegasnya. (bgn003)22050610

Badung, Baliglobalnews

Kanwil Kemenkumham Bali menyelenggarakan kegiatan sosialisasi layanan pendaftaran perseroan perorangan di The Trans Resort Bali, pada Kamis (24/3), guna memudahkan pelaku usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) mendaftarkan usahanya.

Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM, Constantinus Kristomo, mewakili Kakanwil Kemenkumham Bali, Jamaruli Manihuruk, mengatakan upaya ini dilakukan guna membangkitkan ekonomian yang terdampak Pandemi Covid-19.

“Pemerintah telah mengeluarkan Undang-undang Nomor 11 tentang Cipta Kerja, dimana dalam Undang-undang ini pemerintah mewujudkan kemudahan berusaha melalui hadirnya jenis badan hukum yang baru (perseroan perorangan). Yang mana pelaku usaha dapat membentuk perseroan terbatas yang pendirinya cukup satu orang,” kata Kristomo.

Dia menjelaskan entitas itu didirikan cukup dengan mengisi form pernyataan pendirian secara elektronik sehingga tidak memerlukan akta notaris. Sehingga, peran notaris hanya menjadi tempat berkonsultasi dan membantu mereka yang akan mendirikan perseroan perorangan.

“Pemerintah dalam hal ini Kementerian Hukum dan HAM RI telah meluncurkan Aplikasi Pendaftaran Perseroan Perorangan pada tahun lalu. Bahkan di Bali, sesuai data yang kami terima dari pusat per Desember 2021 sudah ada yang mendaftar sebanyak 116,” kata Constantinus yang juga membawakan materi dalam sosialisasi itu yang berjudul “Menciptakan Kemudahan Berusaha dan Kepastian Hukum bagi Pelaku Usaha Mikro dan Kecil (UMK)”.

Dalam paparannya, Constantinus menjelaskan bahwa Terdapat 10 (sepuluh) indikator yang dinilai oleh Bank Dunia, dalam hal ini Kementerian Hukum dan HAM melalui Ditjen AHU bertanggung jawab untuk meningkatkan penilaian dari empat indikator.

Keempat indikator tersebut adalah starting a business, getting credit, protecting minority investors rights, dan resolving insolvency. Diakhir paparannya, Kepala Divisi Pelayanan Hukum menyampaikan sampai tanggal 14 Maret 2022 terdapat 18.074 perusahaan yang telah mendirikan usahanya pada Badan Usaha Perseroan Perorangan.

Selepas pembukaan sosialisasi, dilanjutkan dengan pemaparan materi oleh dua orang Narasumber yaitu Kepala Seksi Pelayanan Sektor Sekunder Direktorat Pelayanan Perizinan Berusaha, Kementerian Investasi / BKPM (Wahyudi Romadhani) yang membawakan materi berjudul “Perizinan Berusaha Berbasis Risiko: Layanan Untuk Perseroan Perorangan”, dan Materi oleh Penyuluh Ahli Muda Kanwil Ditjen Pajak Bali (Dedik Herry Susetyo) yang berjudul “Kewajiban Perpajakan Perseroan Perorangan”.

Kepala Bidang Pelayanan Hukum dan HAM, I Wayan Redana, kegiatan itu bertujuan menyebarluaskan informasi layanan AHU, kepada masyarakat tentang layanan pendaftaran Perseroan Perorangan UMKM.egiatan ini bertujuan menyebarluaskan informasi Layanan AHU, kepada masyarakat tentang layanan pendaftaran Perseroan Perorangan UMKM.

“Upaya ini juga memudahkan masyarakat dalam mendaftarkan usahanya,” katanya.

Hadir secara luring Penyuluh Ahli Muda Kanwil Ditjen Pajak Bali (Dedik Herry Susetyo) sekaligus sebagai narasumber dan Perwakilan Dinas Koperasi, UMKM, dan perdagangan se-Kabupaten/Kota di Provinsi Bali. Secara daring kegiatan itu dihadiri Kepala Seksi Pelayanan Sektor Sekunder Direktorat Pelayanan Perizinan Berusaha, Kementerian Investasi / BKPM, Wahyudi Romadhani, Dinas Koperasi UKM Perindustrian dan Perdagangan se- Provinsi Bali, Dinas PTSP se-Provinsi Bali, Kadin Provinsi Bali, Hipmi, pelaku usaha dan penyuluh hukum di lingkungan Kanwil Kemenkumham Bali. (bgn008)22032406

Tabanan, Baliglobalnews

Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Bali, Jamaruli Manihuruk, meminta para peserta yang mengikuti Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) Kesamaptaan CPNS dan Calon Taruna/Taruni Poltekip-Poltekim Tahun 2021, agar tidak percaya dengan oknum yang menjanjikan bisa meluluskan tes.

“Dalam Seleksi Penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil dan Calon Taruna/Taruni tahun 2021, Kementerian Hukum dan HAM terus berupaya dalam mengedepankan prinsip transparansi tidak dipungut biaya apapun dan bebas dari KKN (korupsi, kolusi dan nepotisme),” ucap Kakanwil Kemenkumham Bali dalam keterangannya, Kamis (25/11).

Jamaruli menjelaskan, seleksi SKB berlangsung tiga hari di Rindam IX/Udayana, Tabanan, pada 25-27 November 2021 dengan peserta 464 orang. Pada pelaksanaan hari pertama SKB, jumlah peserta seleksi CPNS 159 orang yang dibagi menjadi 5 sesi.

Para peserta seleksi CPNS dan CATAR akan mengikuti seluruh rangkaian tes SKB Kesamaptaan dimana pelaksanaan tes terdapat 2 kategori yaitu Samapta A dan Samapta B. Untuk Samapta A yaitu lari mengelilingi lapangan selama 12 menit sedangkan Samapta B meliputi Pull Up, Sit Up, Push Up (selama 1 menit) dan Shutlle Run sebanyak 6 kali putaran.

“Hal ini dilakukan untuk mengukur kemampuan dan kondisi fisik saudara sebelum mengemban tugas sebagai Pegawai di Kementerian Hukum dan HAM, karena kami tidak hanya membutuhkan pegawai yang pintar saja. Namun kondisi fisik dan kebugaran jasmani juga menjadi prioritas,” ujarnya.

Kakanwil Kemenkumham berharap para peserta agar dapat melaksanakan pelaksanaan tes ini secara maksimal. Dan mengimbau kepada seluruh peserta agar tidak percaya terhadap oknum-oknum yang menjanjikan dapat meloloskan saudara menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil dan saya tegaskan sekali lagi bahwa yang akan diterima menjadi CPNS Kementerian Hukum dan HAM Tahun 2021 ini adalah Putra-putri terbaik bangsa.

Dalam mendukung transparansi Pelaksanaan SKB tersebut, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Bali telah meletakan kamera di beberapa sudut yang akan merekam dan mengawasi segala aktivitas selama pelaksanaan tes berlangsung.

Sebelum pelaksanaan tes samapta, Kanwil Kemenkumham Bali terlebih dahulu akan melakukan pengukuran tinggi badan dimana standar kelulusan Tinggi Badan Peserta seleksi CPNS adalah Pria minimal 165cm dan Wanita adalah 160cm. Kemudian para peserta akan dicek tensinya dan selanjutnya dilaksanakan pemanasan dan peregangan otot guna menghindari hal-hal yang tidak diinginkan selama pelaksanaan tes.

Acara itu turut dihadiri Komandan Rindam IX Udayana, Komandan Satdik Bela Negara, Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM, Para Pejabat Administrasi Kanwil Kemenkumham Bali serta Tim dari Inspektorat Jenderal dan Tim Biro Kepegawaian Sekretariat Jenderal Kementerian Hukum dan HAM RI.

(bgn008)21112516

Denpasar, Baliglobalnews

Wakil Gubernur Bali, Tjokorda Oka Artha Ardana Sukawati mengapresiasi langkah Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) Provinsi Bali tentang rencana pengambilan tindakan bagi warga negara asing (WNA) di Bali.

Hal itu disampaikannya saat menerima audiensi Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham Bali, Jamaruli Manihuruk, bersama jajarannya bertempat di ruang tamu Wakil Gubernur Bali, Senin (6/9).

Wagub yang akrab disapa Cok Ace menyadari memang masih banyak WNA yang melanggar prokes di Bali dan merusak citra Bali yang sedang berupaya menurunkan angka penyebaran virus itu di Bali. “Apalagi, Bali terakhir ini mendapatkan pujian dari Pemerintah Pusat, karena berhasil menurunkan angka kasus serta angka kematian. Pencapaian ini jangan sampai tercoreng, karena ulah tidak bertanggung jawab,” katanya.

Guru Besar ISI Denpasar tersebut juga mengatakan melalui Satpol PP Pemprov Bali kerap menemukan pelanggaran seperti WNA yang tidak memakai masker di tempat umum, bahkan menggelar acara di ruangan tertutup tanpa masker. Pihaknya telah melakukan tindakan berupa sanksi administratif hingga swab bagi mereka. “Tapi tentu saja hal tersebut tidak cukup. Tindakan lebih keras juga kita lakukan bersama Kanwil Kemenkum HAM seperti deportasi,” jelasnya.

Mengenai pariwisata Bali, tokoh Puri Ubud yang sekaligus menjabat sebagai Ketua PHRI Bali tersebut mengatakan tengah merancang skema essential travel. Jadi WNA yang mempunyai visa kerja bisa langsung datang ke Bali. “Kami membidik para diplomat negara sahabat dan pengusaha untuk turun ke Bali. Meskipun itu tidak memberikan hasil signifikan, setidaknya bisa menggerakkan hotel-hotel di Bali,” tandasnya.

Sementara Kepala Kantor Kemenkumham Bali, Jamaruli Manihuruk, menyampaikan pertemuan tersebut terkait pelaksanaan operasi dari Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Bali khususnya dari Kantor Imigrasi dalam hal pengawasan dokumen izin tinggal WNA yang selama ini telah dibantu oleh Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Provinsi Bali dalam pengawasan dan penertiban protokol kesehatan terhadap WNA yang ada di Bali. “Dalam hal ini kami dari Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Bali memohon dukungan kepada Bapak Wakil Gubernur terutama dari unsur Satpol PP Provinsi Bali untuk menjalankan operasi pengawasan orang asing seperti halnya operasi terkait kepatuhan protokol kesehatan,” ujarnya.

Jamaruli juga memohon dukungan kepada Wakil Gubernur selaku Ketua PHRI Provinsi Bali untuk mendukung program dari Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Bali. Semoga dengan rutinnya dilaksanakan operasi pengawasan WNA dan kepatuhan protokol kesehatan, masyarakat menjadi lebih taat dan disiplin sehingga situasi saat ini dapat semakin membaik dan pariwisata di Provinsi Bali dapat berjalan normal kembali sehingga apa yang telah direncanakan sebelumnya, wisatawan yang berkunjung ke Bali dapat segera terwujud. (bgn003)21090601

Denpasar, Baliglobalnews

Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Bali melaksanakan sosialisasi Permenkumham RI Nomor 26 Tahun 2020 tentang Visa dan Izin Tinggal Dalam Masa Adaptasi Kebiasaan Baru serta Penerapan Aplikasi One Star Dalam Layanan Izin Tinggal Keimigrasian pada Kantor Imigrasi di Wilayah Bali.

“Permenkumham tersebut merupakan salah satu upaya strategis pemulihan ekonomi nasional dalam masa adaptasi kebiasaan baru dengan langkah penerapan kriteria Orang Asing yang masuk wilayah Negara Republik Indonesia,” kata Kepala Divisi Keimigrasian Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Bali, Eko Budianto didampingi Pejabat Administrator, Pejabat Pengawas beserta JFT dan JFU pada Divisi Keimigrasian Kanwil Kemenkumham Bali.

Dalam kegiatan tersebut turut mengundang Perkumpulan Masyarakat Perkawinan Campuran Indonesia (PerCa Indonesia) Perwakilan Provinsi Bali, yang diketuai oleh Ibu Melinda Cowan selaku Koordinator Pengurus PerCa Bali.

Bertindak sebagai Moderator, Ibu Ari Wahyuni mempersilakan Kepala Divisi Keimigrasian, Bpk. Eko Budianto untuk membuka kegiatan sosialisasi tersebut.

Adapun beberapa poin yang terdapat dalam Permenkumham Nomor 26 Tahun 2020 diantaranya, penerapan pembatasan Orang Asing untuk masuk ke wilayah Indonesia berdasarkan kriteria pengecualian, memberikan kejelasan status terhadap Orang Asing dengan status stranded di wilayah Indonesia, dan tetap berpedoman dengan protokol kesehatan sebagai upaya pencegahan penyebaran Covid-19 dalam pengimplementasian Permenkumham Nomor 26 Tahun 2020.

Selanjutnya, Kepala Divisi Keimigrasian menerangkan tentang penerapan Aplikasi ONESTAR kepada PerCa Bali yang datang langsung maupun yang mengikuti secara virtual melalui Zoom Meeting.

“Dimana Aplikasi ONESTAR merupakan Aplikasi Permohonan Izin Tinggal One Stop Stay Permit Registration yang telah diterapkan pada seluruh Kantor Imigrasi di Bali, hal ini sebagai bentuk pengembangan aplikasi yang sebelumnya disebut Aplikasi Pendaftaran Izin Tinggal Orang Asing (APITO),” ucapnya.

Selanjutnya, diimplementasi pada Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Ngurah Rai namun dengan penyempurnaan aplikasi saat ini yang disebut ONESTAR telah diimplementasi pada seluruh Kantor Imigrasi se-Bali dan adanya penambahan Bahasa Inggris selain penggunaan Bahasa Indonesia.

“Diharapkan dengan adanya Aplikasi ONESTAR dapat meningkatkan nilai kepuasan publik terhadap layanan keimigrasian dan meningkatkan citra positif pelayanan keimigrasian khususnya di Wilayah Provinsi Bali,” ucapnya.(bgn008)20120410

Denpasar, Baliglobalnews

Kepala Sub Bagian Humas dan Reformasi Kanwil Kemenkumham Bali, I Putu Surya Dharma mengatakan bahwa karena dampak COVID-19, pelayanan paspor, layanan ITAS dan layanan lainnya di Kantor Imigrasi Kelas I TPI Denpasar, Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Ngurah Rai dan Kantor Imigrasi Kelas II Singaraja rata-rata mengalami penurunan hingga 70 persen.

“Rata-rata dari setiap kantor Imigrasi, sejak COVID alami penurunan karena sebagian besar belum ada penerbangan ke luar negeri, jadi masyarakat yang memohon paspor RI juga belum banyak dan juga untuk layanan asing yang karena sebagian besar belum dibukanya penerbangan ke Indonesia, jadi jumlah pemohon asing berkurang sekitar 70 persen,” kata Surya saat dihubungi melalui telepon di Denpasar, Senin. 

Ia mengatakan bahwa selama COVID, di Imigrasi Denpasar tetap membuka semua pelayanan baik permohonan paspor maupun layanan bagi warga asing. Namun, karena COVID ini pelayanan jadi belum maksimal karena banyak negara yang masih lockdown sehingga penerbangan masih tutup. Adapun jenis pelayanan yang dibuka berupa permohonan paspor baru, pergantian paspor, pelayanan untuk WNA seperti alih status keimigrasian, pemberian izin tinggal terbatas (ITAS) dan layanan keimigrasian lainnya. 

“Selama COVID, pendaftaran dilakukan secara online. Untuk Imigrasi Ngurah Rai ada aplikasi izin tinggal online (APITO) berupa akses pendaftaran online bagi warga asing, untum mengurangi antrean yang berdesakan,” jelasnya. Selain itu, Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Ngurah Rai juga membuka pelayanan seperti biasa. Seperti pelayanan permohonan paspor WNI serta pelayanan bagi WNA. 

“Pada dasarnya semua pelayanannya mengalami penurunan seperti pelayanan paspor yang pada hari normal melayani antara 70-90 saat ini melayani antara 10 sampai dengan 20 pemohon, begitu juga untuk pelayanan WNA juga menurun drastis karena tidak ada penerbangan,” jelas Surya. Sedangkan untuk Imigrasi Kelas II Singaraja, pelayanan WNA seperti perpanjangan izin tinggal (Alih Status Izin Tinggal), penerbitan untuk visa onshore dan pelayanan WNI, seperti permohonan paspor, penggantian paspor juga menurun. Ia mengatakan penurunan ini terjadi karena pemohon untuk WNA dilakukan hanya bagi yang masih bertahan berada di wilayah Indonesia. (bgn123)20092826