Jakarta, Baliglobalnews

Kementerian Hukum (Kemenkum) mengatakan telah siap mengambil sumpah tiga pemain sepak bola naturalisasi di Roma, Italia, pada Senin (10/3/2025). Tiga pemain naturalisasi yang akan diambil sumpah menjadi warga negara Indonesia (WNI) tersebut meliputi Dean Ruben James, Joey Mathijs Pelupessy, dan Emil Audero Mulyadi.

“Kami telah melakukan rapat persiapan dengan pimpinan dan staf di Kedubes. Semoga semua lancar,” kata Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kemenkum Nico Afinta dalam keterangannya yang diterima di Jakarta, pada Minggu (9/3/2025).

Dia mengungkapkan alasan pengambilan sumpah akan dilaksanakan di Kantor Kedubes Indonesia di Roma lantaran tiga pemain berdarah Indonesia tersebut sedang berkompetisi di Italia dan Eropa. “Negara membutuhkan tenaga mereka untuk segera masuk dalam daftar pemain timnas. Jadi kami akan membantu percepatan pengambilan sumpah agar mereka resmi dapat berpaspor Indonesia,” ujarnya.

Ketiga pemain tersebut, kata Nico, telah menjalani proses sesuai dengan ketentuan undang-undang dan mendapatkan persetujuan dari DPR dan Presiden Republik Indonesia. “Sesuai dengan instruksi Menteri Hukum, kami diminta membantu percepatan proses ini dengan harapan tiga pemain tersebut segera memperkuat skuad Garuda menghadapi dalam kualifikasi piala dunia 2026 zona Asia,” katanya seraya menambahkan, dokumen kewarganegaraan dan proses pewarganegaraan ketiga atlet tersebut telah siap.

Sementara Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum (AHU) Widodo memastikan pemerintah Indonesia sudah melalui tahapan yang benar dalam proses naturalisasi tiga pemain sepak bola tersebut. “Semua proses dari verifikasi dokumen, sampai persetujuan DPR dan Presiden sudah terpenuhi dan disetujui,” katanya.

Menteri Hukum Supratman Andi Agtas, kata dia, juga memantau persiapan pengambilan sumpah tiga pemain naturalisasi ini dari Jakarta. “Pak Menteri juga membantu persiapan ini hingga berkoordinasi dengan DPR dan Setneg. Insyaallah semua lancar,” katanya.

Setelah diambil sumpah menjadi WNI, lanjutnya, Dean, Emil, dan Joey, akan didaftarkan oleh Persatuan Sepak bola Seluruh Indonesia (PSSI) ke Federasi Sepak bola Internasional (Federation Internationale de Football Association/FIFA). Sebagaimana aturan FIFA, pemain dapat didaftarkan sebelum tanggal 13 Maret 2026.

Diketahui, pada bulan Maret ini, Timnas Sepak bola Indonesia akan segera melanjutkan kualifikasi Piala Dunia Zona Asia untuk melawan Australia sebagai tuan rumah dan menjamu Bahrain di Stadion Gelora Bung Karno, Jakarta. (ant/bgn003)25030913

Fakultas Hukum (FH) Unud bersama Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Bali mengadakan kegiatan Peningkatan Perlindungan, Pengelolaan dan Pemanfaatan Kekayaan Intelektual (KI) Komunal di Provinsi Bali melalui Pembangunan Aplikasi Communal Intellectual Property Bali (Cominpro Bali), di Aula FH UNUD pada Selasa (27/6/2023).

Acara tersebut dilatarbelakangi data KI yang tersaji pada bagian searching satu per satu jika tidak mengetahui nama dan jenis KI terdaftar, maka masyarakat tidak mengetahui jumlah Kekayaan Intelektual Komunal (KIK) di suatu kabupaten/kota serta belum tersedianya Fitur Inventarisasi potensi dan pencatatan KIK secara digital di Bali.

“Tujuan dari hadirnya aplikasi ini untuk memberikan informasi kepada stakeholder terkait KIK yang tercatat di aplikasi Cominpro Bali,” kata Ida Bagus Made Danu Krisnawan, dari Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Bali.

Dia menjelaskan, tujuan kedua untuk menunjang pelaksanaan Intellectual property tourism (pariwisata berbasis Kekayaan Intelektual ) sehingga memberikan nilai atas hak ekonomi. “Ketiga untuk menghindari terjadinya pencatatan ganda terhadap produk kekayaan intelektual di Provinsi Bali,” katanya.

Dengan adanya aplikasi Cominpro Bali bisa memberikan kemudahan dalam layanan khususnya pencatatan KIK, memberikan informasi, pengetahuan, wawasan, serta sebagai acuan pola kerja yang baru, serta memberikan motivasi pemerintah daerah dan masyarakat di seluruh Kabupaten/ Kota untuk melakukan perlindungan, pengelolaan, pemanfaatan serta komersialisasi KIK.

Hadir Guru Besar FH Unud di bidang KI, NK Supasti Dharmawan, para dosen pengajar KI, mahasiswa FH Unud.

Berita ini juga dapat diakses melalui http://www.unud.ac.id. (bgn008)23070802

Jakarta, Baliglobalnews

Kementerian Hukum dan HAM mengusulkan 520 satuan kerja (satker) untuk masuk dalam penilaian program pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas korupsi (WBK) dan wilayah birokrasi bersih melayani (WBBM) tahun 2020.

“Tahun ini Kementerian Hukum dan HAM mengusulkan 520 satuan kerja kepada Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi selaku tim penilai nasional,” ujar Menteri Hukum dan HAM Yasonna dalam apel pagi pembangunan zona integritas di lingkungan Kemenkumham, Jakarta, Senin.

Dia meminta tiap wilayah menargetkan minimal 70 persen dari satuan kerja yang diusulkan meraih predikat WBK dan WBBM. Pada tahun lalu, dari 139 satuan kerja yang diusulkan, sebanyak 39 di antaranya berhasil meraih predikat WBK, dan empat satker lainnya memperoleh predikat WBBM.

“Saya ingin agar setiap wilayah menargetkan minimal 70 persen dari satuan kerja yang diusulkan untuk meraih predikat WBK/WBBM. Saya berharap kita semua satu kata dan perbuatan, bekerja keras, serta menjaga integritas sehingga terbebas dari praktik perbuatan tercela yang mencederai amanah rakyat,” kata dia.

Yasonna juga menginstruksikan agar program pembangunan zona integritas di Kemenkumham tidak sekadar hanya lisan belaka, namun juga harus bisa memberikan hasil yang dirasakan langsung oleh masyarakat.

Lebih lanjut, Dia meminta seluruh jajaran Kemenkumhan untuk memastikan tidak ada praktik percaloan, pungli, dan perbuatan tercela lainnya dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

“Tidak ada praktik percaloan, harus bebas pungli, melayani dengan responsif, prosedur yang jelas, biaya transparan, dan yang tak kalah penting adalah kepastian waktu penyelesaian,” ucap Yasonna.

Dia juga mengingatkan agar para pegawai Kemenkunham yang bertugas di lapangan untuk senantiasa bersikap ramah dalam melayani pemohon.

“Kita tingkatkan pelayanan kita dengan baik, jangan lupa senyum, jangan lupa minta maaf kalau salah, terus perbaiki dan tingkatkan kinerjanya. Saya meminta dan kita pastikan agar program pembangunan zona integritas menuju WBK dan WBBM ini dapat terlaksana dengan baik

Pada awal tahun 2020, Kemenkumham telah mencanangkan program pembangunan Zona Integritas menuju WBK dan WBBM yang saat ini telah memasuki masa evaluasi oleh Tim Penilai Internal (TPI). Untuk itu, Yasonna juga mengingatkan jajarannya agar melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala.

Dia meminta para unit eselon I untuk mengawasi satuan kerja yang menjadi tanggung jawab masing-masing dalam pemenuhan komponen pengungkit pada aplikasi Elektronik Reformasi Birokrasi (E-RB).

“Setiap tim kerja juga mesti memantau hasil survey Indeks Persepsi Korupsi (IPK) dan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM). Hasilnya harus menunjukkan tren positif. Semua ini harus dilakukan dengan baik agar kriteria yang dipersyarakatkan dapat kita penuhi pada saat penilaian akhir oleh Tim Penilai Nasional,” ujar Yasonna.

Pada kesempatan yang sama, Sekretaris Jenderal Kemenkumham Bambang Rantam Sariwanto menyebut tujuan pelaksanaan apel pagi sebagai pembekalan dan penguatan kembali tentang peran dan tugas tim kerja pembangunan zona integritas.

“Pelaksanaan evaluasi akhir yang dilakukan oleh Tim Penilai Nasional harus dipersiapkan dengan baik sehingga hasil yang akan dicapai berdampak pada meningkatnya indeks reformasi birokrasi Kemenkumham dan juga akan meningkatkan kinerja Kementerian secara keseluruhan,” ujar Bambang. (bgn/ant)20080304

Gianyar, Baliglobalnews

Gubernur Bali, Wayan Koster, mengapresiasi dan mendukung perwujudan dan peresmian Pos Pelayanan Hukum dan Hak Asasi Manusia Desa (Posyankumhamdes) di sejumlah desa di Bali. Tercatat 121 Posyankumhamdes se-Bali diresmikan secara serentak oleh Menteri Hukum dan HAM RI Yasonna H Laoly, di ruang sidang utama Kantor Bupati Gianyar, Selasa (21/7).

Gubernur Koster menyampaikan Bali yang terbagi dalam wilayah 8 kabupaten dan 1 kota, terdiri atas 57 kecamatan dan 635 desa, sangat tepat sebagai objek pelaksanaan program pengembangan pos pelayanan hukum dan HAM desa, karena kesadaran hukum masyarakat Bali tergolong sangat tinggi.

”Menurut saya, ini program yang sangat bagus. Satu terobosan di bidang hukum untuk memberikan pemahaman dan edukasi kepada masyarakat mengenai hukum, sekaligus juga untuk membangun budaya hukum di tengah-tengah masyarakat, supaya masyarakat lebih memaknai dan menjadi perilaku dalam kehidupan sehari-hari terkait apa saja hak dan kewajibannya. Dengan kata lain, apa yang boleh atau tidak boleh, pantas atau tidak pantas diilakukan untuk membangun suatu nilai-nilai kehidupan yang baik bagi masyarakat Bali,” ujarnya.

Koster menyebutkan Bali sebagai satu daerah tujuan wisata dunia sangat erat kaitannya dengan hukum. Bali menjadi magnet bagi para wisatawan yang tak hanya untuk menikmati keindahan alam, namun juga di satu sisi menjadi peluang bagi para wisatawan untuk melakukan kegiatan-kegiatan di luar konteks kepariwisataan.

”Hal tersebut bisa saja mendatangkan manfaat, tetapi karena ketidaktahuan masyarakat akan kerja sama yang dibangun bersama para wisatawan, akhirnya menjadi kerugian bagi kepentingan umum,” katanya.

Dia tak memungkiri ada praktik-praktik tidak sehat yang dilakukan oleh para wisatawan. ”Dengan adanya program ini, nanti kita tertibkan bersama-sama, sinergi antara pemerintah pusat, provinsi dan daerah sebagai penegakan kewibawaan hukum di negara kita. Kita tidak boleh membiarkan Bali ini terlalu toleran yang pada akhirnya merusak tatanan dan merugikan negara,” ujar Gubernur yang sebelumnya menjadi anggota DPR RI dan duduk di Bagian Anggaran.

Untuk itu, Gubernur Koster berjanji akan segera menyusun Peraturan Daerah yang mengatur keberadaan orang asing yang tinggal, bekerja dan berusaha di Bali. ”Sebagai satu negara kita harus mengatur keberadaan mereka, supaya mereka disiplin dan mengetahui bahwa ada hak dan kewajiban yang patut dipenuhi. Sepanjang ada izin dari Kemenkumham, ini akan kami jalankan, sehingga juga ada kontribusi yang masuk dari mereka untuk Bali dari sisi Pendapatan Asli Daerah (PAD),” ujarnya.

Sementara Menkumham RI Yasonna H Laoly menyebutkan pada masa merebaknya pandemi Covid-19 telah memunculkan berbagai macam masalah, baik ekonomi maupun sosial yang bisa menjadi masalah hukum di masyarakat terutama di desa-desa.

Menurut Menkumham, untuk mengantisipasi dan merespons potensi timbulnya masalah hukum menuju Bali Era Baru di masyarakat desa, diperlukan pos layanan hukum di tingkat kecamatan atau desa, di mana masyarakat yang memiliki masalah hukum dapat segera mengadukan masalahnya.

”Adanya Pos Layanan Hukum di tingkat desa akan membantu memberikan akses layanan hukum secara cepat bagi masyarakat desa,” ujarnya.

Posyankumhamdes, kata dia, memberikan layanan berupa informasi hukum, konsultasi hukum gratis, pengaduan masyarakat, bantuan hukum gratis, asistensi pendaftaran kekayaan intelektual, asistensi pendaftaran administrasi hukum umum/pengawasan orang asing, dan pembimbingan kemasyarakatan.

Di samping petugas penyuluh hukum dan PK Bapas, Posyankumhamdes ini juga akan didampingi oleh organisasi bantuan hukum (OBH) yang telah terakreditasi di Kementerian Hukum dan HAM, jika permasalahan hukum tersebut harus lanjut ke litigasi. Selain itu, Posyankumhamdes juga akan terhubung dengan Pos Yankomas di setiap Unit Pelaksana Teknis (UPT) baik Lapas/Rutan maupun Kantor Imigrasi di Bali.

”Jika ada pengaduan masyarakat, maka Posyankumhamdes ini akan meneruskan ke Pos Yankomas di UPT untuk diverifikasi mengenai dugaan pelanggaran HAM. Jika ada dugaan, maka akan dilakukan Layanan Komunikasi Masyarakat yakni mediasi oleh Kanwil Kemenkumham,” ujarnya.

Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham Bali Jamaruli Manihuruk menambahkan, Pos Pelayanan Hukum dan HAM Desa ini merupakan layanan Kementerian Hukum dan HAM RI yang ada di desa. Diharapkan semua desa yang memiliki Pos Pelayanan Hukum dan HAM Desa akan menjadi Desa Sadar Hukum.

Acara turut dirangkaikan dengan penandatanganan MoU Kadarkum antara Kakanwil Kemenkumham Bali bersama Bupati Gianyar, Made Mahayastra; Bupati Klungkung, Nyoman Suwirta; Bupati Tabanan, Eka Wiryastuti serta Bupati Karangasem, IGA Mas Sumatri. (bgn/humas)20072116