Nasional, Baliglobalnews

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) RI melalui Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Ditjenpas) mendukung penanganan penyalahgunaan narkotika, khususnya pemakai lebih mengutamakan aspek kesehatan bukan pemenjaraan.

“Lapas dan rutan penuh sesak yang didominasi pelaku tindak pidana narkotika mengakibatkan kegiatan pembinaan kemandirian serta pembinaan kepribadian tidak berjalan optimal,” kata Direktur Jenderal Pemasyarakatan Reynhard Silitonga di Jakarta, Selasa.

Belum lagi, lanjutnya, biaya operasional yang harus dikeluarkan negara dalam jumlah besar. Oleh sebab itu, akan lebih baik jika biaya tersebut dimanfaatkan untuk kegiatan rehabilitasi para pemakai.

Warga binaan kasus tindak pidana narkotika menjadi penyumbang terbesar yang mengakibatkan lapas dan rutan di tanah air kelebihan kapasitas atau “over crowded”

Berdasarkan data Subdirektorat Data Informasi, Ditjenpas, per 26 Juli 2021 terdapat 139.088 warga binaan kasus narkotika dari total 268.610 penghuni lapas dan rutan. Artinya, sebanyak 51,8 persen penghuni merupakan pelaku tindak pidana narkotika.

Menurut Reynhard, kapasitas hunian lapas dan rutan di Indonesia adalah 132.107 penghuni. Dengan demikian, jumlah penghuni kasus narkotika saja sudah melebihi kapasitas yang tersedia.

Lapas dan rutan seharusnya jadi tempat pidana umum, pidana khusus, terorisme, pencucian uang, kasus penebangan liar dan sebagainya, namun saat ini didominasi oleh kasus narkotika.

“Kapasitas 132.000-an ini bahkan tidak cukup untuk kasus narkotika saja,” ujarnya.

Reynhard mengatakan selama lima tahun terakhir kondisi hunian lapas dan rutan meningkat sekitar 130.000-an, sehingga diperkirakan dalam lima tahun ke depan terjadi peningkatan yang sama.

“Jika semangat pemenjaraan terus dibiarkan, maka dalam lima tahun ke depan penghuni lapas dan rutan dapat mencapai 400.000-an,” katanya.

Sementara itu, dari 139.088 terpidana kasus narkotika, sebanyak 101.032 orang di antaranya adalah penerima pidana di bawah 10 tahun, 13.685 penerima pidana di atas 10 tahun dan 24.371 lainnya tahanan.

“Penghuni terbanyak merupakan kategori pemakai atau tersangka dengan barang bukti yang kecil,” ujar Reynhard.(bgn123)210672715

Nasional, Baliglobalnews

Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham)  Andap Budhi Revianto mengatakan penerapan sistem meritokrasi sejak beberapa tahun terakhir di instansi itu menghasilkan skor meyakinkan atas kinerja aparatur sipil negara (ASN).

“Pada 2019 Kemenkumham telah melaksanakan penilaian mandiri penerapan sistem meritokrasi dan mendapatkan kategori sangat baik dengan nilai 336.5 dan indeks 0.82 yang diberikan Komisi ASN,” kata Andap melalui keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Selasa.

Sistem meritokrasi adalah manajemen talenta atau ajang pencarian bakat yang menekankan pada kemampuan seorang ASN untuk menduduki posisi atau jabatan tertentu.

Dengan sistem tersebut jabatan-jabatan penting dan strategis dapat diduduki oleh orang yang benar-benar memiliki kualifikasi, kompetensi, dan kinerja di bidangnya bukan semata mengandalkan pada jenjang karir prosedural yang selama ini berlaku.

Sistem meritokrasi juga mendorong ASN untuk melakukan peningkatan kualitas diri jika ingin karirnya meningkat.

Ia mengatakan penentuan manajemen talenta tidak sembarang dilakukan. Kemenkumham melakukan langkah-langkah penyelenggaraan manajemen talenta untuk pemenuhan aspek yang disyaratkan Komisi ASN, di antaranya penyusunan kompetensi teknis jabatan urusan pemerintahan di bidang hukum, hak asasi manusia, dan standar kompetensi jabatan ASN Kemenkumham.

Seluruh sistem manajemen talenta yang diselenggarakan sebelumnya diajukan dan dimintakan persetujuan Komisi ASN. Hal ini untuk mencegah terjadinya penyimpangan dan jaminan adanya keterbukaan dalam sistem pencarian bakat.

Kemenkumham, ujar dia, tidak sendiri dalam menerapkan manajemen talenta demi tercapainya meritokrasi. Seluruh perangkat peraturan dikoordinasikan dengan berbagai instansi, yakni Komisi ASN, Badan Kepegawaian Negara serta Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

Kemenkumham telah membangun aplikasi kompetensi.kemenkumham.go.id yang terintegrasi dengan sistem informasi kepegawaian. Aplikasi ini menjadi database standar kompetensi jabatan pegawai negeri sipil Kemenkumham.

Pada 2021 Kemenkumham mengeluarkan Peraturan Menteri Hukum dan HAM tentang Manajemen Karir PNS Kemenkumham. Selain itu, dilakukan pembentukan jabatan fungsional sampai jenjang ahli utama sehingga peralihan dari jabatan struktural ke depan berjalan lancar dan dinamis.

“Ini komitmen Kemenkumham untuk manajemen ASN berdasarkan kompetensi tanpa membedakan latar belakang ras, warna kulit, agama, jenis kelamin, status pernikahan maupun kondisi kecacatan,” kata Andap.(bgn123)21070620

Nasional, Baliglobalnews

Pemerintah melalui Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) memperpanjang kebijakan pemberian hak asimilasi di rumah bagi narapidana dan anak untuk mengantisipasi penyebaran COVID-19.

“Perpanjangan tersebut bersifat mendesak karena ancaman potensi penularan COVID-19 yang masih berlangsung dan sangat tinggi ke dalam lembaga pemasyarakatan, rumah tahanan negara dan Lembaga Pembinaan Khusus Anak,” kata Direktur Jenderal Pemasyarakatan Kemenkumham Reynhard Silitonga, di Jakarta, Kamis.

Kebijakan tersebut tertuang dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Permenkumham) nomor 24 tahun 2021 sebagai perubahan atas Permenkumham nomor 32 tahun 2020 tentang syarat dan tata cara pemberian asimilasi, pembebasan bersyarat (PB), cuti menjelang bebas (CMB), dan cuti bersyarat (CB) bagi narapidana dan anak dalam rangka pencegahan dan penanggulangan COVID-19.

Ia mengatakan perubahan aturan tersebut harus segera dilakukan sebagai penanganan lanjutan dalam upaya mencegah semaksimal mungkin potensi penyebaran COVID-19 di lapas, rutan dan Lembaga Pembinaan Khusus Anak.

Perubahan Permenkumham tersebut tidak hanya berkaitan dengan perpanjangan asimilasi di rumah, namun juga terkait dengan perubahan rujukan regulasi terbaru dan perluasan jangkauan penerima hak integrasi dan asimilasi di rumah.

Adapun perubahan dilakukan pada pasal 11 ayat (3) huruf d terkait narapidana penerima asimilasi dan pasal 45 tentang perluasan jangkauan penerima asimilasi, PB, CMB, dan CB bagi narapidana anak yang semula berlaku pada narapidana dua per tiga masa pidana-nya, dan setengah masa pidana untuk anak sampai dengan 30 Juni 2021. Kini aturan tersebut diperpanjang sampai dengan 31 Desember 2021.

Nantinya semakin banyak yang melaksanakan hak asimilasi dan integrasinya di rumah, tentunya dengan pengawasan dari pembimbing kemasyarakatan di balai pemasyarakatan.

Atas kebijakan tersebut masyarakat diharapkan mau berperan serta mengawasi dan mendukung pelaksanaan asimilasi di rumah. Di saat bersamaan Kemenkumham terus melakukan upaya pencegahan, penanggulangan dan penanganan penyebaran COVID-19.

Sebelumnya, di awal pandemik Kemenkumham telah mengeluarkan Permenkumham nomor 10 tahun 2020 tentang pemberian asimilasi dan hak integrasi bagi narapidana dan anak dalam rangka pencegahan dan penanggulangan penyebaran COVID-19.

Aturan itu berhasil mengeluarkan 55.929 narapidana dan 1.415 anak penerima hak integrasi dan 69.006 narapidana dan Anak penerima hak asimilasi di rumah.

Sementara itu, setelah dikeluarkannya Permenkumham nomor 32 tahun 2020 sebanyak 16.387 narapidana dan 309 anak menerima hak integrasi serta 21.096 narapidana dan anak menjalankan asimilasi di rumah.(bgn123)21070115

Nasional, Baliglobalnews

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) RI secara resmi mengumumkan pembukaan atau penerimaan calon pegawai negeri sipil (CPNS) untuk formasi 4.558 orang.

“Formasi itu terdiri dari 253 formasi tenaga kesehatan dan 4.305 formasi tenaga teknis,” kata Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kemenkumham Komjen Pol Andap Budhi Revianto melalui keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Rabu.

Andap Budhi Revianto mengatakan formasi tenaga kesehatan diperuntukkan bagi jabatan dokter, perawat dan bidan. Sementara formasi tenaga teknis diperuntukkan bagi jabatan pranata komputer, analis hukum, analis anggaran, pranata keuangan APBN, dosen dan pembimbing kemasyarakatan.

Selain itu, Kemenkumham juga membuka formasi untuk jabatan penjaga tahanan serta pemeriksa keimigrasian bagi jenjang pendidikan SMA.

Penerimaan CPNS 2021 Kemenkumham membuka formasi umum, formasi lulusan terbaik dan formasi disabilitas. Peserta yang memilih formasi lulusan terbaik memiliki persyaratan tersendiri demikian juga bagi penyandang disabilitas.

Andap mengatakan proses seleksi CPNS Kemenkumham memiliki tahapan atau alur yang cukup panjang, mulai dari pendaftaran hingga pengumuman akhir kelulusan.

Ada beberapa tahapan yang harus dilalui peserta untuk dinyatakan lulus seleksi CPNS. Pertama, peserta dapat melakukan pendaftaran dalam jaringan (daring) melalui laman sscasn.bkn.go.id pada 30 Juni hingga 21 Juli 2021.

Pada tahap pendaftaran peserta diwajibkan membuat akun. Setelah itu, peserta mengikuti seleksi administrasi dengan mengunggah dokumen sesuai persyaratan untuk diverifikasi oleh panitia.

Tahap proses seleksi administrasi dan pengumuman dilaksanakan sekitar 28 hingga 29 Juli 2021. Calon peserta dapat secara langsung melihat apakah lulus seleksi administrasi atau tidak dalam kurun waktu tersebut.

Bagi calon peserta yang tidak lulus seleksi administrasi, diberikan kesempatan untuk melakukan sanggahan pada kisaran 30 Juli sampai 1 Agustus 2021. Panitia akan memberikan jawaban sanggah pada 30 Juli hingga 8 Agustus 2021.

“Ini dilakukan untuk menjembatani jika ada peserta komplain karena tidak diluluskan sementara dia merasa persyaratan yang diberikan sudah lengkap semua,” ujarnya.

Untuk menghindari permasalahan pendaftaran dan seleksi administrasi, disarankan sebelum mendaftar di laman BKN calon peserta terlebih dahulu membaca secara detil dan seksama berbagai syarat dan ketentuan yang diperlukan di laman cpns.kemenkumhan.go.id. Hal ini guna menghindari calon peserta gugur dalam proses seleksi administrasi.

Persyaratan yang disampaikan dalam laman BKN adalah persyaratan secara umum. Pelamar CPNS Kemenkumham secara spesifik persyaratannya ada dalam laman cpns.kemenkumham.go.id. Apabila tidak teliti, calon peserta bisa gugur dalam tahap seleksi administrasi.

Tahap berikutnya ialah seleksi kompetensi dasar (SKD) yang diperkirakan 25 Agustus hingga 4 Oktober 2021 dengan menggunakan sistem computer assisted test (CAT). Materi soal yang diujikan saat SKD adalah tes intelegensi umum (TIU), tes wawasan kebangsaan (TWK) dan tes karakteristik pribadi (TKP).

“Hasil SKD akan diumumkan kira-kira 17 hingga 18 Oktober 2021,” kata dia.

Peserta yang dinyatakan lulus SKD selanjutnya mengikuti seleksi kompetensi bidang (SKB) yang terdiri dari CAT, ujian praktik dan wawancara (bagi pelamar non-SLTA) dan tes kesamaptaan, wawancara, pengamatan fisik dan keterampilan (bagi pelamar SLTA).

Terakhir, tahap pengumuman yang diperkirakan 18 hingga19 Desember 2021. Masyarakat diberikan waktu untuk masa sanggah pengumuman akhir dari seleksi CPNS antara 20 sampai 22 Desember 2021.

Untuk menjamin akuntabilitas, peserta dan masyarakat dapat berpartisipasi mengawasi jalannya proses seleksi dengan memberikan laporan pengaduan kecurangan ke nomor layanan pengaduan 0812 8875 1988.

“Proses seleksi dapat dipantau oleh publik. Kalau ada kecurigaan terjadi kecurangan, silakan laporkan pada nomor layanan pengaduan yang ada. Akan kami tindak lanjuti,” ujarnya.(bgn123)21063021

Nasional, Baliglobalnews

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) RI hingga saat ini belum menerima berkas pengajuan permohonan pembatalan kewarganegaraan Bupati terpilih Kabupaten Sabu Raijua, Nusa Tenggara Timur (NTT) Orient P Riwu Kore.

“Baik itu dari yang bersangkutan sendiri maupun lembaga resmi,” kata Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) RI Yasonna Laoly saat rapat dengar pendapat dengan Komisi III DPR di Jakarta, Rabu.

Menurut Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 2 Tahun 2007 terkait tata cara kehilangan dan pembatalan kewarganegaraan harus berdasarkan permohonan jalur formal untuk dimohonkan pembatalan kewarganegaraan.

Ia menjelaskan jika pemerintah dalam hal ini Kemenkumham membatalkan status kewarganegaraan Indonesia untuk Orient, kemudian proses kewarganegaraan Amerika Serikat yang bersangkutan juga terjadi, maka Orient tidak memiliki kewarganegaraan (‘stateless”).

Padahal, lanjut Menteri kelahiran 1953 Tapanuli Tengah, Sumatera Utara, tersebut Undang-Undang Kewarganegaraan Indonesia tidak mengenal stateless atau tidak memiliki kewarganegaraan.

Di satu sisi, Yasonna mengaku sempat menerima informasi bahwa Orint P Riwu Kore sudah mengajukan renunciation kewarganegaraan Amerika Serikat. Namun, karena pandemik COVID-19 hal itu belum juga diproses. Renunciation merupakan tindakan sukarela meninggalkan status kewarganegaraan yang diperoleh seseorang.

“Menurut informasi yang kami dengar beliau sudah mengajukan renunciation. Namun, karena COVID-19 katanya belum diproses,” ucap dia .

Sebelum kasus Orient P Riwu Kore terjadi, hal serupa sebenarnya juga pernah terjadi pada mantan Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arcandra Tahar.

Menindaklanjuti kasus tersebut, Kemenkumham mengaku cukup berhati-hati termasuk membahas secara bersama dengan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dan instansi terkait lainnya.

Secara umum Undang-Undang di Indonesia secara tegas menyebutkan bahwa seseorang dengan status kewarganegaraan asing maka tidak bisa menjadi pejabat publik. Namun, perihal kasus Orient dengan alasan pertimbangan administratif termasuk renunciation, maka polemik tersebut masih menjadi kendala untuk diselesaikan.(bgn123)21031709

Denpasar, Baliglobalnews

Perjuangan Gubernur Bali, Wayan Koster, dalam melindungi dan memberdayakan warisan tradisi, seni, budaya, dan kearifan lokal ke Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) RI telah berhasil dengan diperolehnya 24 sertifikat kekayaan intelektual (KI).

Sertifikat yang diperoleh meliputi 19 KI kepemilikan komunal berupa Ekpresi Budaya Tradisional dan Pengetahuan Tradisional, 1 KI Kepemilikan Personal berupa Hak Paten dan 4 KI berupa Hak Cipta. Pencapaian ini mendapat apresiasi Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) RI, Yasonna H. Laoly dalam acara Penyerahan Sertifikat Kekayaan Intelektual di Gedung Ksirarnawa Taman Budaya Provinsi Bali pada Jumat (5/2).

Acara bertema ”Kekayaan Intelektual sebagai Pendorong Ekonomi Daerah”, berlangsung dengan menerapkan disiplin protokol kesehatan Covid-19 secara ketat, semua peserta dan undangan yang hadir telah mengikuti rapid test antigen dengan hasil negatif. Dalam acara tersebut Menkumham menyerahkan 24 sertifikat KI.

”Saya mengucapkan terima kasih dan bangga kepada Gubernur Bali, Bapak Wayan Koster, karena mempunyai inisiatif dan determinasi yang kuat untuk mendorong pendaftaran Kekayaan Intelektual ini dengan terus menggali potensi wilayah, dengan terus berkreasi dan berinovasi dalam menjaga, melindungi, dan melestarikan warisan budaya Bali,” ujar Menkumham RI, Yasonna H. Laoly, yang disambut tepuk tangan meriah dari seluruh hadirin.

Pada sambutan tersebut, Menteri Yasonna berharap agar semua daerah, para Gubernur dan Bupati di Indonesia memiliki kesadaran yang sama untuk mendaftarkan Kekayaan Intelektual di daerahnya. Sehingga tidak ada lagi kejadian seperti Tarian Reog Ponorogo dan Batik diklaim oleh pihak lain atau negara lain. Alasan Menteri Yasonna mengajak semua daerah mendaftarkan Kekayaan Intelektualnya, karena sangat meyakini Indonesia diberi karunia berupa kekayaan/keberagaman budaya, potensi geografis wilayah, dan sumber daya manusia yang luar biasa.

Menkumham menegaskan bahwa Kekayaan Intelektual merupakan nyawa dari sebuah produk, melalui tindakan menjaga, meningkatkan reputasi atau mutu suatu produk, sekaligus melindungi melalui sistem Kekayaan Intelektual. Hal ini bertujuan agar suatu produk yang dihasilkan dari Kekayaan Intelektual menjadi terlindungi dari pemanfaatan yang tidak bertanggung jawab oleh pihak lain di kemudian hari.

Sistem KI memiliki peran yang sangat penting dalam menunjang perkembangan perekonomian dan perdagangan baik di pusat maupun di daerah. Berkenaan dengan hal tersebut, Menteri Yasonna memberi contoh seperti yang telah dilakukan oleh Gubernur Bali, yakni kerjasama dengan Rumah Mode Christian Dior untuk memakai Kain Tenun Endek Bali sebagai busana tahun 2021.

”Arak Bali, hingga Kopi Bali juga menunjukkan bahwa setiap daerah memiliki kearifan lokal dan potensi yang mampu meningkatkan perekonomian daerah,” jelas Menteri Yasonna di hadapan Gubernur Koster, Dirjen Kekayaan Intelektual, Freddy Harris; Kakanwil Kemenkumham Bali, Jamaruli Manihuruk, Walikota /bupatiSe-Bali, Sentra KI dan para penerima sertifikat KI sekaligus menegaskan dirinya sangat senang di Pemerintah Provinsi Bali telah ada Badan Riset dan Inovasi Daerah yang menangani fasilitasi dan pendaftaran KI, dan memiliki Desa Adat yang melindungi adat, tradisi, seni, dan budaya, serta kearifan lokal.

Perjuangan Gubernur Wayan Koster dalam mendorong sertifikasi KI, tercermin dari visinya yang sangat membumi dengan wawasan jauh ke depan yaitu, Visi Nangun Sat Kerthi Loka Bali melalui Pola Pembangunan Semesta Berencana menuju Bali Era Baru khususnya dalam penguatan dan pemajuan adat, tradisi, seni dan budaya, serta kearifan lokal. Apa yang diperjuangkan ini sesuai prinsip Trisakti Bung Karno yakni Berdaulat secara Politik, Berdikari secara Ekonomi, dan Berkepribadian dalam Kebudayaan. Dedikasi tersebut dilakukan melalui proses yang panjang, dimulai dengan merancang Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan ketika duduk di DPR RI. Upaya berlanjut dengan konsisten ketika mendapat kepercayaan sebagai Gubernur Bali, dalam waktu singkat telah mampu menerbitkan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2020 tentang Penguatan dan Pemajuan Kebudayaan Bali, Peraturan Gubernur Bali Nomor 79 Tahun 2018 tentang Hari Penggunaan Busana Adat Bali, dan Peraturan Gubernur Bali Nomor 99 Tahun 2018 tentang Pemasaran dan Pemanfaatan Produk Pertanian, Perikanan, dan Industri Lokal Bali. Keseluruhan payung hukum tersebut menjadi bukti keberpihakan nyata dalam memperjuangkan adat, tradisi, seni dan budaya, serta kearifan lokal Bali agar benar-benar dilindungi dan bermanfaat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Mantan Anggota DPR-RI 3 Periode dari Fraksi PDI Perjuangan ini mengajak seluruh Bupati/Walikota se-Bali beserta seluruh elemen masyarakat agar memberi perhatian serius pada upaya pelindungan, pengembangan, pemanfaatan, dan pembinaan warisan budaya Bali yang adi luhung dengan secara aktif melakukan pendataan, pencatatan, dan pendaftaran Kekayaan Intelektual, baik Kepemilikan Personal maupun Komunal. Mengingat Bali, meskipun merupakan pulau kecil, tetapi memiliki kekayaan dan keunikan budaya branding Bali yang luar biasa, seperti Kopi Bali, Jeruk Bali, Salak Bali, Manggis Bali, Beras Bali, Sapi Bali, Babi Bali, Ayam Bali, Arak Bali, Kain Tenun Endek Bali dan berbagai produk budaya lokal Bali. Kekayaan Alam, Manusia, dan Budaya Bali ini harus benar-benar dijaga dan diberdayakan untuk kesejahteraan masyarakat Bali. Oleh karena itu Gubernur Bali mendorong para Yowana milenial Bali untuk terus berkreasi dan berinovasi menghasilkan produk berbasis budaya branding Bali, selanjutnya didaftarkan agar memperoleh sertifikat KI.

”Saya tidak mau warisan budaya Bali tergerus, maka perlu dirawat dengan baik, dan diberdayakan. Salah satu contoh, seperti Kain Tenun Endek Bali yang sudah digunakan oleh Rumah Mode Christian Dior pada tahun 2021 melalui nota kerja sama dengan Pemerintah Provinsi Bali yang memberi syarat sangat ketat untuk menjaga kewibawaan Bali dan Bangsa Indonesia, yaitu Kain Tenun Endek Bali yang dipakai harus diproduksi dan dijual oleh perajin lokal Bali atau oleh Industri Kecil Menengah (IKM) Bali. Sehingga hal ini akan memberi kontribusi ekonomi secara nyata kepada perajin/penenun lokal Bali dan pelaku IKM lokal Bali,” jelas Gubernur Koster di hadapan Menteri Yasonna yang sama-sama berbusana Tenun Endek Bali berwarna merah motif alam.

Tercatat ada 24 penerima Sertifikat dan Surat Pencatatan Kekayaan Intelektual (KI), yaitu 19 KI Kepemilikan Komunal berupa Ekpresi Budaya Tradisional dan Pengetahuan Tradisional, terdiri dari: 1) Tenun Endek Bali, 2) Tari Wong Ramayana, 3) Drama Tari Gambuh, 4) Seni Gerabah Banjar Basang Tamiang, 5) Siat Geni Desa Adat Tuban, 6) Siat Tipat Bantal, 7) Tari Baris Babuang Desa Adat Batulantang, 8) Tari Baris Sumbu Desa Adat Semanik, 9) Tari Leko Desa Adat Sibang Gede, 10) Tradisi Kebo Dongol Desa Adat Kapal, 11) Tradisi Mebuug Buugan Desa Adat Kedonganan, 12) Tradisi Siat Yeh Banjar Teba, 13) Seni Pertunjukan Tektekan Bali, 14) Mekare-Kare Tenganan Pagringsingan, 15) Ngaro Banjar Medura Intaran Sanur, 16) Megoak Goakan, 17) Ari Ari Megantung, 18) Asta Kosala Kosali, dan 19) Tari Rejang Pande; 1 Paten yakni Usada Barak (berbahan baku Arak Bali); serta 4 KI Kepemilikan Personal berupa Hak Cipta, meliputi: 1) Lukisan “Keunggulan Maya”, 2) Lukisan “Tragedi”, 3) Tarian Laksmi Kirana, dan 4) Tarian Rejang Dedari. (bgn003)21020611

Nasional, Baliglobalnews

Konvergensi menjadi salah satu kunci eksistensi media massa pada era kini, tidak hanya di Indonesia tapi juga dunia. Sayangnya, ketika negara-negara maju sudah melangkah dengan membuat payung hukum yang tegas untuk perkembangan konvergensi media, Indonesia belum bisa melakukannya hingga saat ini. Padahal, payung hukum yang tepat akan membawa konvergensi berkembang ke arah yang baik dan memiliki manfaat besar pula.

Selain itu, disrupsi digital menjadi tantangan besar buat jurnalisme di Indonesia. Berita hoaks, palsu, disinformasi dan lainnya yang menyebar di jagad maya lewat media sosial dan aplikasi pengirim pesan tanpa ada saringan. Media konvensional tetap menjadi rujukan utama untuk mencari kebenaran peristiwa.

Bagaimana payung hukum konvergensi yang ideal bagi media di negeri ini? Sudah sejauh mana, apa saja kekurangan dan kelebihannya? Hal tersebut akan dibahas melalui diskusi yang diselenggarakan oleh Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Pusat dengan tajuk ”Regulasi Negara dalam Menjaga Keberlangsungan Media Mainstream di Era Disrupsi Medsos” pada Kamis (4/2) pukul 10.00 – 13.00 WIB.

Webinar akan melibatkan berbagai pihak, seperti Pemerintah Pusat, praktisi media, hingga akademisi guna mencari solusi terbaik aturan-aturan konvergensi di Indonesia.

Adapun pembicara yang hadir di antaranya Menteri Hukum dan HAM, Yasonna H Laoly; Wakil Menteri Hukum dan HAM, Edward O.S. Hiariej; Staf Ahli Ketum PWI, Wina Armada; Wakil Ketua Dewan Pers, Hendry Ch Bangun; CEO JPNN, Auri Jaya, serta pengamat hukum dan media.

Kegiatan ini merupakan rangkaian dari Hari Pers Nasional (HPN) 2021 yang puncaknya diselenggarakan 9 Februari 2021 mendatang. Diskusi ini dianggap sangat mendesak, mengingat pengaruh konvergensi media pada kehidupan pers di Tanah Air sangat besar. Rencananya webinar ini akan dihadiri oleh perwakilan PWI di 34 provinsi, Kanwil Menkumham serta UPT daerah.

”Penting kiranya bagi kita untuk melihat kembali bagaimana perkembangan aturan-aturan mengenai konvergensi di Indonesia. Demi melahirkan hukum konvergensi yang ideal bagi media konvensional di Tanah Air,” ujar Ketua PWI Pusat Atal S. Depari.

Demi menyukseskan kegiatan tersebut, PWI Pusat beserta panitia HPN 2021 bertemu dengan Plt. Sekjen Kemenkumham, Komjen Pol. Andap Budhi Revianto, S.I.K, M.H. di kantornya, di Jakarta pada Senin (1/2/2021). Pertemuan ini sebagai bentuk persiapan penyelenggaraan seminar yang akan digelar pada Kamis (4/2/2021) seminar ini sendiri akan mengawali seluruh rangkaian HPN 2021 yang dipusatkan di Ancol.

Rombongan PWI dan Panitia dipimpin oleh Sekjen PWI Pusat Mirza Zulhadi, bersama Wabendum PWI Pusat Dar Edi Yoga yang juga Sekretaris Panitia HPN dan Celsea Chan Seksi Seminar dan Ahli Hukum Dewan Pers, serta Humas HPN Mercys Charles Loho. (bgn123)21020226

Nasional, Baliglobalnews

Kementerian Hukum dan HAM menerbitkan surat keputusan (SK) terbaru untuk perkumpulan Nahdlathul Wathan (NW) dan kepengurusan Pengurus Besar Nahdlatul Wathan (PBNW) hasil Muktamar XIV di Mataram 2019.

Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Wathan (PBNW) Tuan Guru Bajang KH Muhammad Zainuddin Atsani mengatakan SK terbaru tersebut sesuai dengan keputusan Peninjauan Kembali (PK) Mahkamah Agung.

“SK Kemenkumham tersebut bernomor AHU 0001269.AH.0108 tertanggal 30 November 2020. Diterbitkan mengacu pada putusan Mahkamah Agung dalam pemeriksaan Peninjauan Kembali No 278 pk/pdt/2020, tertanggal 15 Mei 2020,” ujarnya dalam keterangan tertulis diterima wartawan di Mataram, Kamis.

Terbitnya SK Nahdlatul Wathan tersebut sudah disampaikan Ketua Umum PBNW Tuan Guru Bajang KH Muhammad Zainuddin Atsani saat menggelar rapat konsolidasi dan silaturahim nasional dengan Pengurus Wilayah Nahdlatul Wathan seluruh Indonesia.

“Alhamdulillah, Kementerian Hukum dan HAM telah memberikan persetujuan dan pengakuan atas kepengurusan yang sah atas perkumpulan Nahdlatul Wathan berdasarkan hasil Muktamar XlV tanggal 25-27 Juni 2019 yang diselenggarakan di Mataram,” kata ulama muda kharismatik NTB tersebut.

Sementara itu, dalam rapat konsolidasi dan silaturahim nasional dengan Pengurus Wilayah Nahdlatul Wathan seluruh Indonesia, Rektor IAIH NW Lombok Timur ini membacakan wasiat Pendiri NW Almagfurulah Maulanasyaikh TGKH Zainuddin Abdul Madjid, sebagai penyemangat bagi pengurus NW se-Indonesia.

Ia menyampaikan kondisi NW terkini, bagaimana semua telah kelir dan bersih setelah diterbitkannya SK kepengurusan PBNW oleh Kemenkumham. Kepada seluruh hadirin yang hadir, TGB Atsani juga bercerita secara singkat awal mula polemik di tubuh NW sehingga sampai terjadi proses gugatan hukum berkepanjangan.

Dalam rapat konsolidasi tersebut, juga dilakukan dialog dan diskusi terkait perkembangan dan perjuangan NW di daerah masing-masing.

“Harapan saya, bagaimana organisasi NW ini terus berjalan kendati dalam kondisi pandemi COVID-19,” ucapnya.

Saat dirinya terpilih sebagai Ketua PBNW, dirinya berjanji untuk membawa NW berlari menuju kejayaan seperti yang dicita-citakan Almagfurullah Maulanasyaikh yang merupakan Pahlawan Nasional.

Karena itu, dia berharap kepada seluruh Pengurus Wilayah Nahdlatul Wathan se Indonesia, agar segera melakukan konsolidasi dan penguatan pengurus dalam menjalankan program kerja yang sempat tertunda.

“Termasuk soal izin pondok pesantren maupun madrasah NW,” katanya.

Dalam rakor tersebut, masing-masing pengurus daerah memantapkan tekad berkontribusi membangun bangsa lewat semangat dan perjuangan NW di bidang dakwah, pendidikan, dan ekonomi.(bgn123)20121705

Nasional, Baliglobalnews

Anggota Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi (Dewas KPK) Albertina Ho mengatakan pihaknya sudah mengingatkan Pimpinan KPK agar Peraturan Komisi (Perkom) yang dibuat harus sesuai dengan Undang-Undang (UU).

Diketahui, KPK telah mengeluarkan Perkom Nomor 7 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja KPK yang ditandatangani Ketua KPK Firli Bahuri pada 6 November 2020.

“Dalam rapat koordinasi pengawasan, Dewas sudah mengingatkan Pimpinan KPK agar Perkom yang dibuat sesuai dengan UU,” kata Albertina melalui keterangannya di Jakarta, Senin.

Informasi yang diperoleh Dewas, kata Albertina, pembuatan Perkom tersebut sudah dikonsultasikan dengan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) dan Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham).

Ia juga menyatakan pihaknya tidak terlibat dalam pembuatan Perkom tersebut. “Pembuatan Perkom tersebut sesuai dengan UU adalah kewenangan dari Pimpinan KPK. Dewas tidak terlibat,” ucap-nya.

Oleh karena itu, Dewas tidak mempunyai kapasitas untuk menyatakan apakah setuju atau tidak terhadap Perkom itu.

“Karena bukan kewenangan Dewas maka Dewas tidak punya kapasitas untuk mengatakan setuju atau tidak. Kita lihat saja hasilnya nanti,” ujar Albertina.

Sebelumnya, KPK menyebut struktur baru organisasi sesuai Perkom Nomor 7 Tahun 2020 tidak “gemuk” karena hanya menambah total tujuh posisi jabatan baru.

“Kalau disebut ‘gemuk’ tidak tepat, hanya berubah nama saja dan penghapusan beberapa jabatan,” kata Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri melalui keterangan yang diterima di Jakarta, Senin.

Dalam penataan ulang organisasi melalui Perkom tersebut, lanjut dia, KPK hanya menambah total tujuh posisi jabatan baru terdiri dari enam pejabat struktural, yaitu satu pejabat eselon I dan lima pejabat setara eselon III serta satu pejabat nonstruktural, yaitu staf khusus. (bgn123)20112314