Denpasar, Baliglobalnews

Pemerintah Kota Denpasar sukses mendulang penghargaan dari Kementerian Kesehatan RI. Dimana, melalui UPTD Puskesmas III Denpasar Selatan sukses menjadi Puskesmas Terbaik Dalam Pengelolaan Vaksin melalui Penerapan Aplikasi Sistem Monitoring Logistik Imunisasi Secara Elektronik (Smile) Regional Tengah Tahun 2024.

Penghargaan diserahkan Direktur Jenderal Kefarmasian dan Alat Kesehatan (Ditjen Farmalkes), Kementerian Kesehatan RI, Lucia Rizka Andalucia, dalam rangkaian Hari Kesehatan Nasional (HKN) ke-60 Tahun 2024 di Jakarta beberapa waktu lalu.

Kepala UPTD Puskesmas III Dinas Kesehatan Kecamatan Denpasar Selatan Putu Judy Satyawati Sudarmo mengatakan penghargaan ini diberikan tak lepas dari komitmen Puskesmas III Denpasar Selatan dalam mendukung program imunisasi dan vaksinasi, sehingga pelayanan dengan cakupan optimal dapat diberikan kepada masyarakat. “Yang pertama kita berkomitmen untuk mendukung dan mensukseskan pelayanan imunisasi dan vaksinasi untuk mendukung pelayanan kesehatan prima bagi masyarakat,” ujarnya.

Dia menyatakan adapun penghargaan ini diberikan atas komitmen Puskesmas III Denpasar Selatan memberikan pelayanan pengelolaan vaksin melalui penerapan aplikasi Sistem Monitoring Logistik Imunisasi Secara Elektronik (Smile). Penghargaan ini diharapkan dapat menjadi motivasi bagi insan tenaga kesehatan untuk terus melakukan pengelolaan vaksin secara optimal demi mengamankan mutu sediaan vaksin.

Adapun imunisasi atau vaksin yang dilayani yakni Vaksin BCG, Vaksin DPT-HB-hib, Vaksin DT, Vaksin HEP B, Vaksin HPV, Vaksin IPV, Vaksin JE, Vaksin MR, Vaksin PCV, Vaksin ROTAVIRUS, Vaksin Polio, Vaksin TD, Vaksin NOPV2 dan Vaksin Covid-19. “Kita sangat bersyukur Puskesmas III Denpasar Selatan dapat mendulang prestasi skala nasional, dan lebih jauh dari itu bagaimana kita bisa dan mampu memberikan pelayanan kesehatan yang baik dan berkelanjutan sebagai upaya meningkatkan kualitas dan drajat kesehatan masyarakat Kota Denpasar,” ujarnya. (bgn003)24111015

Nasional, Baliglobalnews

 Kementerian Kesehatan (Kemenkes) mengatakan imunisasi sebagai kebutuhan penting dilakukan masyarakat untuk mencegah dampak gangguan kesehatan yang lebih besar dan kemungkinan biaya pengobatan yang lebih mahal.

“Dari sisi ekonomi kesehatan, vaksin ini ‘externality positive’-nya sangat besar sekali,” kata Staf Ahli Bidang Ekonomi Kesehatan Kemenkes dr. H. Mohamad Subuh dalam dialog produktif bertema “Vaksinasi: Pencegahan dan Pengobatan” di Jakarta, Selasa.

Ia mengatakan dibandingkan dengan biaya pengobatan dan pemulihan yang mungkin akan sangat besar ketika seseorang telah terinfeksi COVID-19, upaya pencegahan melalui imunisasi akan jauh lebih efisien dan terjangkau.

Meski demikian, katanya, selain imunisasi, masyarakat juga tetap diajak untuk disiplin menerapkan protokol kesehatan sehingga kemungkinan dampak gangguan kesehatan yang lebih besar dapat ditanggulangi.

Selain itu, katanya, imunisasi dinilai lebih penting karena lebih efisien dan efektif. Imunisasi juga memiliki manfaat yang lebih besar karena tidak hanya mampu menjaga kesehatan satu orang, tetapi juga untuk banyak orang di sekitarnya.

“Misalnya kalau kita divaksin, berarti kita melindungi diri sendiri dan juga melindungi orang lain, keluarga, tetangga sekitar, dan lingkungan kita,” katanya.

Oleh karena vaksin merupakan produk biologis, maka Mohamad menilai keamanan dan efektivitas produk tersebut dalam mencegah masuknya penyakit dapat dijamin.

“Karena dia produk biologis, maka tentunya ada dua syarat utama yang harus sudah dipenuhi. Pertama adalah ‘safety’ atau keamanan, kemudian syarat kedua adalah syarat efikasi. Efikasi adalah efek maksimal,” katanya.

Ia meminta masyarakat untuk tidak meragukan keamanan dan efektivitas vaksin dalam pencegahan penyakit karena tahapan pembuatannya, mulai dari uji klinis hingga perizinan telah dilakukan dan diawasi dengan ketat.

Vaksin, kata dia, juga dijamin kehalalannya sehingga manfaatnya dapat benar-benar dirasakan tanpa menimbulkan efek samping yang berat.

Oleh karena itu, masyarakat tidak perlu lagi khawatir untuk mengikuti imunisasi guna mencegah infeksi COVID-19. (bgn123) 20120123

Denpasar, Baliglobalnews

Tim Kementerian Kesehatan (Kemenkes) RI berkolaborasi dengan delapan pemerintah provinsi (Pemprov) di Indonesia, termasuk Pemprov Bali. Hal ini sesuai arahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) melalui Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Panjaitan dalam rangka tugas percepatan penangan pandemi Covid-19 dan sekaligus memulihkan pandangan dunia internasional terhadap Indonesia.

Mengawali kunjungannya selama tiga hari di Bali, rombongan Menteri bertemu Gubernur Bali, Wayan Koster, di Ruang Rapat Balai Gajah, Jayasabha, Denpasar, Jumat (18/9).

Pada kesempatan itu, Gubernur Koster menjelaskan sejumlah aksi nyata yang telah dilaksanakan Pemprov Bali bersama Kapolda Bali dan Pangdam IX/ Udayana dalam rangka percepatan penangan pandemi Covid-19 di Pulau Dewata. Alhasil, belakangan telah menunjukkan hasil signifikan guna menurunkan angka kasus Covid-19 di Bali.

“Di lapangan sudah menurun sejumlah aktivitas masyarakat, kegiatan adat,  termasuk juga tajen. Ditambah adanya Surat edaran (SE, red) bersama FKUB dan PHDI, yang sepakat membatasi aktivitas masyarakat serta penerapan protokol kesehatan (prokes),” ujarnya.

Di hadapan Tim yang khusus diturunkan ke sejumlah provinsi untuk memantau dan mempercepat penanganan Covid- 19 itu, Gubernur Koster mengatakan pihaknya secara langsung terus melakukan koordinasi dengan Kapolda Bali, Pangdam IX/Udayana serta bupati/walikota  se- Bali sebagai respon meningkatnya kasus infeksi dan kematian akibat Covid-19. “Kita lakukan koordinasi, secara intensif, langkah pencegahan dan penanganan. Ternyata ada kemajuan, setelah 14 September sudah ada penurunan jumlah kasus baru per hari. Namun menurut saya ini belum cukup, masih harus dikontrol lagi agar kasus baru bisa benar-benar bisa ditekan ke angka minimal, seperti dulu,” katanya.

Sejumlah aksi yang dilaksanakan dengan jajaran Polda dan  Pangdam, antara lain membatasi kegiatan masyarakat seperti perkantoran, pasar hingga tempat wisata. “Saya berterima kasih Bali dapat perhatian besar pemerintah pusat. Bantuan pada pencegahan hingga pelayanan kesehatan kami sangat harapkan. Sebagai destinasi wisata dunia Bali diharap bisa jadi wajah penanganan Covid-19 di indonesia,” kata Ketua DPD PDI Perjuangan Bali itu.

Sementara dr Daniel Tjen , Staf Khusus Kementerian Kesehatan menjelaskan kunjungan tim Kemenkes ini sesuai arahan Presiden Jokowi melalui Menko Marves Luhut Binsar Panjaitan. “Ada delapan provinsi yang diprioritaskan (untuk penanganan Covid-19,red,). Dan intinya bersama dengan gubernur dan jajaran, berkolaborasi, agar target yang diberikan Presiden (percepatan penanganan Covid-19 dalam 14 hari red,) bisa dicapai,” terang mantan Direktur Kesehatan TNI ini.

Menurut dia, keberhasilan penanganan Covid-19 di Bali akan sangat berperan terhadap pandangan dunia terhadap Indonesia.

“Bali sebenarnya sudah bagus. Sekarang kita berupaya meningkatkan kepatuhan dalam Prokes sesuai kearifan lokal untuk memutus mata rantai penularan. Tidak perlu tunggu vaksin, mulai dari diri kita, dengan taat Prokes  adalah cara paling efektif, masif dan nurah untuk tekan kasus baru,” kata Dr Tjen.

Khusus pada penurunan angka kematian, kata dr Tjen, harus diintervensi dengan membuat definisi operasional dengan benar, apakah meninggal akibat Covid-19 atau disebabkan penyakit penyerta lain sesuai dengan panduan dari WHO.

dr Tjen juga menyoroti perlintasan darat dan laut masuk ke Bali yang agak rawan. “Perbatasan darat dan laut harus dijaga ketat. Target diberikan 14 hari, kita harus berusaha percepat dan perbesar angka kesembuhan. Ini perlu langkah konsisten dan intens. Lalu yang tidak kalah penting tenaga kesehatan harus betul- betul dilindungi,” pungkasnya.

Rombongan Kemenkes RI ini akan berada selama tiga hari di Bali. Mereka direncanakan memantau langsung  di antaranya petugas kesehatan di kabupaten/kota hingga desa-desa serta berkolaborasi. Hal ini untuk mewujudkan tercapainya penurunan angka penularan, angka kematian, dan meningkatkan angka kesembuhan Covid-19 selama dua minggu ke depan.

Dalam pertemuan itu,  hadir pula Sekda Provinsi Bali, Dewa Made Indra, OPD terkait, direktur RSUD se-Bali serta jajaran Polda, TNI dan stakeholder terkait lain. (bgn122)20091827