Mangupura, Baliglobalnews

Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK) Kabupaten Badung, Nyonya Giri Prasta, menyatakan PKK merupakan organisasi/lembaga kemasyarakatan yang mempunyai akar rumput sampai komunitas masyarakat paling bawah yaitu Dasawisma. PKK juga disebutkan mampu menggerakkan partisipasi dan pemberdayaan masyarakat sampai tingkat komunitas yang paling kecil, yaitu keluarga.

Hal itu disampaikan Seniasih Giri Prasta di sela-sela melaksanakan koordinasi di Kementerian Desa dan Kementerian Dalam Negeri, pada Jumat (1/9/2023). “PKK adalah potensi yang harus dioptimalkan kekuatannya. Oleh sebab itu kami bersama Ibu Wakil Ketua, Bapak Kadis PMD bersama jajaran, serta pengurus TP PKK Kabupaten Badung melaksanakan koordinasi langsung ke Kemendes dan Kemendagri untuk mendengarkan arahan, petunjuk, dan mendapatkan strategi sinkronisasi regulasi terkait penganggaran dana kegiatan PKK guna mengoptimalkan peran strategis PKK dalam rangka mendukung program pemerintah pusat hingga pemerintah desa,” katanya.

Menurut Seniasih Giri Prasta ini adalah langkah berkelanjutan yang ditempuh TP PKK Badung, membangun sinergitas sekaligus menjalin koordinasi dan kerja sama yang baik dengan pihak Kementrian terkait sebagai pembina TP PKK, guna mengatasi permasalahan yang ada di tengah masyarakat. Sehingga TP PKK Badung bisa mengambil peran lebih dalam mewujudkan visi misi pemerintah pusat hingga desa dalam mewujudkan SDGs desa.

“Ada banyak pekerjaan rumah yang harus dilaksanakan oleh TP PKK Kabupaten Badung, mulai dari program pemerintah pusat hingga ke pemerintah desa, meliputi pengentasan kemiskinan, stunting, kekerasan terhadap anak dan perempuan, kenakalan remaja, lingkungan, UP2K, perekonomian perempuan, problem ideologi, kependudukan dan masih banyak lagi. Maka PKK harus punya inovasi, harus kreatif/smart, tidak hanya pada level Kabupaten tetapi sampai pada PKK tingkat Desa, anggota PKK juga merupakan bagian dari motor penggerak mewujudkan SDGs Desa,” ucapnya. (bgn003)23090102

Denpasar, Baliglobalnews

Kehadiran listrik membawa banyak manfaat dalam kehidupan masyarakat, mulai dari menggerakkan roda perekonomian, meningkatkan kualitas pendidikan hingga kesejahteraan. Oleh karena itu PT PLN (Persero) menjalin kerja sama dengan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia (Kemendesa RI) dalam pemanfaatan tenaga listrik untuk peningkatan produktivitas mendukung pengembangan ekonomi dan menarik investasi.

Kerja sama tersebut ditandai dengan penandatanganan nota kesepahaman (MoU) antara Kemendesa dan PLN dilakukan oleh Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Abdul Halim Iskandar dan Direktur utama PLN Zulkifli Zaini di Bali, pada Senin (25/10).

“Kami berharap PLN berkomitmen meningkatkan dan mendukung ketersediaan listrik perdesaan terutama di daerah 3T, serta mampu bersinergi bersama dalam percepatan pelaksanaan penyediaan infrastruktur kelistrikan untuk BUMDes dan BUMDesma,” ujar Abdul pada acara Penandatanganan MoU Kemendesa dan PLN.

Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Abdul Halim Iskandar menyampaikan dalam peningkatan ekonomi masyarakat serta produktivitas produk usaha kecil dan menengah (UKM) desa, maupun  Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dan Badan Usaha Milik Desa Bersama (BUMDesma), perlu infrastruktur ketenagalistrikan yang memadai.

Pemerintah sudah mencanangkan untuk memajukan ekonomi desa melalui pengembangan produk unggulan desa, serta kelembagaan ekonomi desa.

Abdul menegaskan banyak potensi ada di desa, mulai dari produk pangan, kerajinan, budaya, sampai potensi wisata. Namun, selama ini terkendala masalah klasik yang hampir dimiliki seluruh desa di Indonesia. Mulai dari keterbatasan kemampuan dalam pengelolaan pasca panen, kualitas produk, packaging, serta kesulitan menjangkau pasar di luar yang berkelanjutan.

“Semoga pertemuan ini, menjadi media promosi inovasi, media bertemunya petani dan produsen dari desa dengan investor, jalan bagi produk desa menemukan pasar potensial, untuk Kebangkitan Ekonomi Desa,” tegasnya.

Direktur utama PLN, Zulkifli Zaini, optimis perekonomian Indonesia akan bangkit dimulai dari desa pasca tatanan hidup baru bersama Covid-19 digalakkan. Adanya pendorong ekonomi di pedesaan, seperti adanya BUMDes dan BUMDesma, sangat berperan penting dalam mendorong peningkatan pendapatan desa, yang pada akhirnya akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat pedesaan.

“Kami, PLN, menyadari bahwa ketersediaan infrastruktur listrik, menjadi salah satu faktor pendorong dalam mendukung hal ini. PLN sebagai perusahaan yang diberikan amanah di bidang kelistrikan di Indonesia, memiliki kewajiban untuk memenuhi kebutuhan listrik untuk seluruh masyarakat Indonesia dari Sabang-Merauke dari Miangas-Pulau Rote,” tuturnya.

Sampai dengan September 2021, jumlah desa yang sudah teraliri listrik (Rasio Desa Berlistrik) telah mencapai 83.125 dari 83.441 total desa di seluruh Indonesia atau 99,62 persen. PLN terus berupaya hingga seluruh desa di Indonesia dapat menikmati terang dan mendapatkan kehidupan yang lebih baik atas hadirnya energi listrik. (bgn008)21102516