Mangupura, Baliglobalnews

Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa (Ditjen Bina Pemdes) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mengapresiasi kinerja Command Center Kabupaten Badung yang dikelola Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo). Fasilitas ini dinilai memiliki peran penting dalam memantau kondisi pascabencana banjir sekaligus kesiapan posko tanggap darurat di wilayah Badung.

Apresiasi tersebut disampaikan oleh Dirjen Bina Pemdes Kemendagri La Ode Ahmad P. Bolombo saat mengunjungi Badung Command Center pada Kamis (11/9/2025). Sebelum itu, rombongan Kemendagri lebih dulu meninjau lokasi banjir dan memantau aktivitas sistem keamanan lingkungan (siskamling) di sejumlah titik wilayah Badung.

Setelah rangkaian kunjungan lapangan, rombongan kemudian melanjutkan agenda ke Command Center. Dalam kesempatan tersebut, La Ode Ahmad menegaskan bahwa keberadaan Command Center Pemkab Badung telah mendukung upaya penanganan bencana dengan lebih cepat, terukur, dan terkoordinasi. “Kami melihat Command Center Badung mampu menjadi pusat informasi yang efektif, tidak hanya untuk memantau kondisi pascabencana, tetapi juga dalam mendukung koordinasi lintas sektor. Ini patut diapresiasi dan bisa menjadi contoh bagi daerah lain,” ujarnya.

Sementara Kepala Diskominfo Badung I Gusti Ngurah Gede Jaya Saputra menyampaikan terima kasih atas perhatian Kemendagri dan menegaskan pihaknya akan terus meningkatkan fungsi Command Center, termasuk memperkuat sistem pemantauan bencana dan keamanan lingkungan berbasis digital. (adv/bgn003)25091301

Nasional, Baliglobalnews

Pelaksanaan sosialisasi Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) terkait protokol kesehatan di 270 Daerah yang melaksanakan pemilihan kepala daerah akan dipantau Kementerian Dalam Negeri melalui Direktur Jenderal Otonomi Daerah Akmal Malik beserta jajaran.

Pemantauan itu merupakan instruksi dari Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian, yang meminta agar Dirjen Otda Kemendagri dapat memastikan seluruh elemen masyarakat dapat memahami PKPU protokol kesehatan di Pilkada 2020 secara baik.

“Saya akan bentuk tim khusus dan membagi 270 daerah tersebut ke dalam radar pemantauan tim kami untuk memastikan adanya sosialisasi PKPU oleh KPUD di daerah. Juga akan kami koordinasikan dengan KPU dan Bawaslu Pusat agar rencana ini benar-benar terwujud,” kata Akmal dalam siaran pers yang diterima di Jakarta, Sabtu.

Ia pun akan menyasar semua pihak yang terlibat dalam pilkada, baik penyelenggara pilkada (KPUD dan Bawaslu Daerah), satgas pengamanan pilkada (TNI/Polri), para kontestan, pengurus wilayah dan pengurus cabang partai pengusung, serta tim sukses pilkada.

Supaya seluruh pihak tersebut memiliki pemahaman yang sama serta dapat mematuhi dan mempedomani aturan protokol kesehatan yang telah ditetapkan tersebut, guna mewujudkan pilkada yang tertib, sukses, dan aman dari COVID-19.

Selain itu, menurut Kepala Pusat Penerangan Kemendagri Benni Irwan, Dirjen Otda Kemendagri juga akan memastikan para kontestan memahami dan dapat menandatangani pakta integritas pada saat penetapan pasangan calon (Paslon) pada 23 September 2020 mendatang.

Pakta Integritas itu berisi komitmen kontestan, salah satunya tentang kepatuhan terhadap protokol kesehatan COVID-19, pada setiap tahapan pilkada yang berlangsung.

“Bila dicapai kesamaan persepsi, akan mudah menggerakkan langkah preventif lewat penerapan protokol kesehatan,” kata Benni, Sabtu.

Hingga saat ini, berdasarkan data yang diterima Puspen Kemendagri, sudah terdapat 72 daerah yang mendapat surat teguran keras dari Mendagri, disebabkan salah satunya oleh ketidaktaatan pada protokol kesehatan Pilkada.

Sebaliknya, lima kepala daerah diberikan apresiasi karena patuh terhadap protokol kesehatan dalam tahapan pilkada selama ini, yaitu dengan tidak menimbulkan kerumunan massa dan menggelar arak-arakan, baik pada saat deklarasi maupun saat pendaftaran bakal paslon pada 4-6 September 2029 lalu.

“Adapun 5 kepala daerah itu terdiri dari 1 gubernur, 2 bupati, dan 2 wakil wali kota,” kata Benni. (bgn123)20091220