Yogyakarta, Baliglobalnews

Upaya berkelanjutan Pemerintah Kota Denpasar dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat kembali membuahkan hasil. Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menganugerahkan dua penghargaan bergengsi kepada Kota Denpasar dalam ajang Apresiasi Pemerintah Daerah (Pemda) Berprestasi 2026 Regional Jawa-Bali yang berlangsung di Hotel JW Marriott Yogyakarta pada Kamis (4/6/2026).

Pada kesempatan tersebut, Kota Denpasar berhasil meraih Penghargaan Terbaik I Kategori Penanggulangan Kemiskinan dan Penurunan Stunting, serta Penghargaan Terbaik III Kategori Penurunan Tingkat Pengangguran tingkat kota se-Jawa dan Bali. Penghargaan Terbaik I diserahkan langsung oleh Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Republik Indonesia, Maruarar Sirait, kepada Walikota Denpasar, I Gusti Ngurah Jaya Negara. Sementara penghargaan Terbaik III diserahkan oleh Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Republik Indonesia Djamari Chaniago.

Penghargaan yang diraih Denpasar merupakan hasil penilaian komprehensif terhadap komitmen dan kinerja pemerintah daerah dalam menjalankan program pembangunan sosial yang berdampak langsung bagi masyarakat.

Untuk kategori Penanggulangan Kemiskinan dan Penurunan Stunting, penilaian mencakup konvergensi program lintas sektor, percepatan layanan, efektivitas intervensi hingga tingkat desa, serta capaian nyata dalam menekan angka kemiskinan dan stunting. Inovasi daerah yang mampu menghadirkan solusi kreatif, adaptif, dan berkelanjutan juga menjadi nilai tambah.

Sementara pada kategori Penurunan Tingkat Pengangguran, aspek yang dinilai meliputi kualitas perencanaan program, dukungan anggaran, efektivitas pelaksanaan kebijakan ketenagakerjaan, hingga keberhasilan pemerintah daerah dalam menurunkan angka pengangguran secara terukur dan berkelanjutan.

Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian menegaskan bahwa ajang apresiasi ini merupakan bentuk penghargaan atas kinerja nyata kepala daerah yang berhasil menghadirkan perubahan positif di wilayahnya masing-masing. Menurut Tito, penilaian dilakukan secara objektif dengan menggunakan data resmi Badan Pusat Statistik (BPS), sehingga capaian yang diraih benar-benar mencerminkan kondisi di lapangan. “Empat kategori yang kita nilai kali ini adalah kemiskinan dan stunting, pengangguran, pengendalian inflasi, serta creative financing. Semua menggunakan data yang terbuka dan terukur. Dengan penghargaan ini kami ingin membangun iklim kompetisi yang sehat sekaligus memberikan apresiasi kepada daerah-daerah yang berhasil menunjukkan kinerja terbaiknya,” ujarnya.

Mendagri Tito Karnavian juga menyampaikan bahwa penghargaan tersebut diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan publik terhadap pemerintah daerah sekaligus memotivasi kepala daerah untuk terus menghadirkan inovasi dan pelayanan terbaik bagi masyarakat.

Sebagai bentuk apresiasi, pemerintah juga menyiapkan insentif fiskal bagi daerah pemenang. Terbaik I memperoleh insentif Rp3 miliar, terbaik II Rp2 miliar, dan terbaik III Rp1 miliar.

Sementara Walikota Denpasar I Gusti Ngurah Jaya Negara menyampaikan rasa syukur dan apresiasi atas penghargaan yang diberikan Kemendagri kepada Kota Denpasar. Menurut dia, capaian tersebut merupakan hasil kerja kolektif seluruh jajaran Pemerintah Kota Denpasar bersama masyarakat, dunia usaha, akademisi, dan berbagai pemangku kepentingan lainnya yang terus bersinergi dalam menanggulangi kemiskinan, mempercepat penurunan stunting, serta menciptakan lapangan kerja.

“Penghargaan ini menjadi cambuk semangat bagi seluruh jajaran Pemerintah Kota Denpasar untuk terus menghadirkan pelayanan dan program yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat,” ujarnya.

Jaya Negara menyampaikan penanggulangan kemiskinan dan percepatan penurunan stunting tidak dapat dilakukan secara parsial, melainkan harus melalui kolaborasi lintas sektor yang berkelanjutan. Di bidang kesehatan, Pemkot Denpasar terus memperkuat layanan kesehatan ibu dan anak, meningkatkan intervensi gizi bagi balita, memperluas edukasi kesehatan keluarga, serta memastikan akses layanan kesehatan dasar bagi seluruh masyarakat.

Sementara di sektor ekonomi, berbagai program pemberdayaan masyarakat terus digencarkan melalui penguatan ekonomi keluarga, dukungan bagi pelaku usaha mikro dan kecil, pengembangan sektor pertanian dan perikanan lokal, serta peningkatan kapasitas masyarakat melalui pelatihan dan pendampingan usaha.

Untuk menekan angka pengangguran, Pemkot Denpasar juga terus memperluas akses pelatihan kerja, meningkatkan kompetensi tenaga kerja, memperkuat kemitraan dengan dunia usaha, serta membuka peluang usaha baru yang mampu menyerap tenaga kerja lokal. “Keberhasilan ini bukan semata-mata milik pemerintah, tetapi hasil gotong-royong seluruh masyarakat Denpasar. Kami akan terus memperkuat kolaborasi dan inovasi agar setiap program pembangunan benar-benar mampu meningkatkan kualitas hidup masyarakat,” ujarnya.

Turut hadir Sekda I Gusti Ngurah Eddy Mulya, Kepala BPKAD Ni Putu Kusumawati, Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Sertifikasi Kompetensi IGA Ngurah Raini, dan Kepala Bappeda I Wayan Putra Sarjana beserta jajaran perangkat daerah terkait. Acara tersebut juga dihadiri Ketua Komisi IV DPR RI Siti Hediati Soeharto, Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto dan Ahmad Riza Patria, para gubernur se-Jawa dan Bali, serta unsur Forkopimda. (*/bgn003)26060504

Denpasar, Baliglobalnews

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kota Denpasar kembali menorehkan prestasi membanggakan. Berdasarkan hasil evaluasi kinerja tahun 2025 dari Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia, Kepala Dinas Dukcapil (Kadisdukcapil) Kota Denpasar berhasil meraih predikat Sangat Baik dengan nilai 90,00. Penetapan tersebut tertuang dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor: 800.1.5.1.1910/Dukcapil/2026.

Capaian ini menjadi bukti bahwa Disdukcapil Kota Denpasar terus bekerja secara optimal dalam memberikan pelayanan administrasi kependudukan kepada masyarakat. Berbagai indikator pelayanan dinilai mampu berjalan dengan baik, mulai dari perekaman KTP elektronik, kepemilikan akta kelahiran, penerapan Identitas Kependudukan Digital (IKD), hingga pelayanan dokumen kependudukan lainnya.

Kepala Disdukcapil Kota Denpasar Dewa Gde Juli Artabrata saat dimintai konfirmasi pada Rabu (20/5/2026) menyampaikan bahwa penghargaan tersebut merupakan hasil kerja bersama seluruh jajaran dalam memberikan pelayanan yang cepat, tepat, dan responsif kepada masyarakat. “Predikat sangat baik ini merupakan hasil evaluasi kinerja tahun 2025. Tentu capaian ini menjadi motivasi bagi kami untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat,” ujarnya.

Dia menyatakan pelayanan administrasi kependudukan harus terus berkembang mengikuti kebutuhan masyarakat dan kemajuan teknologi. “Harapan kami ke depan adalah bagaimana pelayanan publik di bidang administrasi kependudukan semakin meningkat dan benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat luas,” katanya.

Menurut dia, capaian tersebut juga tidak lepas dari kerja keras, komitmen, dan sinergi seluruh tim di lingkungan Disdukcapil Kota Denpasar. Seluruh pegawai dinilai telah bekerja maksimal dalam memastikan pelayanan tetap berjalan optimal, profesional, dan sesuai standar yang telah ditetapkan Pemerintah Pusat.

Dengan raihan predikat sangat baik tersebut, kata dia, Disdukcapil Kota Denpasar berkomitmen untuk terus melakukan inovasi pelayanan serta meningkatkan kualitas pelayanan administrasi kependudukan yang mudah diakses, cepat, dan transparan. “Ke depan, Disdukcapil Kota Denpasar diharapkan mampu mempertahankan bahkan meningkatkan capaian tersebut demi mendukung pelayanan publik yang semakin prima bagi masyarakat Kota Denpasar sesuai dengan visi kota kreatif berbasis budaya menuju Denpasar Maju,” ujarnya. (*/bgn003)26052006

Jakarta, Bupati

Badung I Wayan Adi Arnawa mengajukan permohonan koordinasi teknis kepada Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia guna memperoleh arahan terkait mekanisme pemenuhan kewajiban pinjaman daerah serta penyesuaian struktur penganggaran. Langkah ini dilakukan untuk memperkuat pengelolaan keuangan daerah agar lebih akuntabel, sekaligus memastikan program-program ekonomi masyarakat dapat berjalan optimal dan berkelanjutan.”Kami berharap melalui koordinasi ini dapat diperoleh arahan yang jelas, sehingga pengelolaan keuangan daerah bisa dilakukan dengan lebih baik, akuntabel, dan sesuai regulasi.

Ini penting agar program-program yang langsung menyentuh masyarakat tetap berjalan,” ujarnya.Kunjungan tersebut diterima langsung oleh Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Agus Fatoni di Kantor Ditjen Bina Keuangan Daerah Kemendagri, Jakarta, pada Senin (27/4/2026). Permohonan ini sejalan dengan kebijakan pemerintah pusat yang mendorong pemerintah daerah mengoptimalkan skema pembiayaan kreatif (creative financing) guna percepatan pembangunan. Pemkab Badung sendiri telah memanfaatkan fasilitas pinjaman daerah yang berdampak pada kewajiban pembayaran pokok dan bunga hingga masa pinjaman berakhir.

Dalam hal ini, Bupati Adi Arnawa menilai perlunya kejelasan mekanisme pengelolaan keuangan sesuai amanat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (HKPD), khususnya terkait penganggaran kewajiban pinjaman daerah dalam struktur pembiayaan. Selain itu, Bupati juga mengusulkan penyesuaian atau penambahan rekening belanja dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) guna mengakomodasi kebutuhan pembiayaan, termasuk pemenuhan tagging belanja infrastruktur melalui pos pengeluaran pembiayaan.Bupati Adi Arnawa terus mendorong program penguatan ekonomi masyarakat yang terbukti mampu menggerakkan aktivitas ekonomi lokal.Berdasarkan

hasil evaluasi, program tersebut berdampak pada peningkatan daya beli masyarakat, memperlancar perputaran ekonomi, serta membantu pedagang, pelaku usaha, dan petani dalam memasarkan produk mereka. Ia menilai masih diperlukan penyesuaian dalam sistem penganggaran agar program-program tersebut dapat terakomodasi secara lebih jelas dan memiliki dasar yang kuat untuk dilaksanakan secara berkelanjutan.”Program ini terbukti mampu menggerakkan ekonomi masyarakat. Pedagang kembali mendapatkan pembeli, produk petani terserap, dan daya beli masyarakat meningkat. Ini yang ingin terus kami jaga dan perkuat.Kami

mengusulkan adanya skema atau rekening khusus agar program ini memiliki dasar yang kuat dalam penganggaran dan dapat berjalan secara berkesinambungan,” katanya. Pengalaman penyaluran bantuan sebelumnya juga menunjukkan manfaat nyata bagi masyarakat sekaligus mendorong aktivitas ekonomi secara langsung. Hal ini menjadi dasar bahwa program tersebut layak untuk terus dilanjutkan, dengan tetap memperhatikan prinsip kehati-hatian, termasuk dalam mengantisipasi potensi inflasi.Bupati Adi Arnawa ingin melalui koordinasi ini dapat diperoleh arahan yang komprehensif, sehingga pengelolaan keuangan daerah semakin efektif, sesuai regulasi, serta mampu mendukung pembangunan dan pemberdayaan ekonomi masyarakat secara berkelanjutan. (*/bgn003)26042710

Bangli, Baliglobalnews

Pemerintah Kabupaten Bangli menunjukkan komitmen kuat dalam menjaga kualitas tata kelola pemerintahan melalui penyelenggaraan kegiatan “Pendampingan Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Tahun 2025”. Acara yang berlangsung di Gedung Bukti Mukti Bhakti (BMB) Kantor Bupati Bangli pada Kamis (12/3/2026) dihadiri oleh Bupati Bangli Sang Nyoman Sedana Arta didampingi Sekretaris Daerah I Dewa Bagus Riana Putra.

Kegiatan ini menghadirkan narasumber berkompeten, yakni Direktur Evaluasi Kinerja dan Peningkatan Kapasitas Daerah (EKPKD) Ditjen Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri Heriyandi Roni, beserta tim teknis yang terdiri dari Ibu Rita Irawan, dan Bapak Ronne Allan Carry Kalalo.

Bupati Sedana Arta menyampaikan apresiasi dan terima kasih yang mendalam kepada Direktur EKPKD beserta tim atas kehadirannya di Kabupaten Bangli. Dia menekankan bahwa penyampaian LPPD bukan sekadar rutinitas administratif, melainkan kewajiban konstitusional kepala daerah sesuai Permendagri Nomor 18 Tahun 2020. “LPPD adalah sarana penting dalam hubungan hirarkis antara pemerintah pusat dan daerah. Mengingat tenggat waktu penyampaian paling lambat 31 Maret 2026, saya instruksikan kepada seluruh Kepala OPD untuk menyajikan data capaian kinerja yang akurat, objektif, dan valid,” katanya.

Bupati juga mengingatkan bahwa Kabupaten Bangli sebelumnya telah meraih prestasi membanggakan dengan menempati peringkat tertinggi pada Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EPPD) tahun 2024. Prestasi ini diharapkan dapat dipertahankan atau bahkan ditingkatkan melalui asistensi teknis kali ini.

Sementara Direktur EKPKD Kemendagri Heriyandi Roni menyampaikan pentingnya mekanisme  review data dan verifikasi oleh aparat pengawas internal pemerintah (APIP). Beberapa poin utama yang disampaikan oleh tim Kemendagri meliputi Fungsi Penjamin Mutu dimana Tim harus bekerja sebagai verifikator internal guna memastikan laporan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, fokus pelayanan dasar yang  mencakup urusan pemerintahan, pelayanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, sosial, ketentraman dan ketertiban umum, perumahan dan permukiman, serta pekerjaan umum dan penataan ruang serta objektivitas dimana tim bekerja sama dengan unsur nasional dan lembaga independen untuk memastikan hasil penilaian yang transparan.

Rapat koordinasi ini juga membahas secara mendalam mengenai urusan pemerintahan pilihan dan fungsi penunjang lainnya. Melalui pendampingan ini, Pemerintah Kabupaten Bangli diharapkan mampu memetakan perbaikan yang diperlukan untuk penyusunan laporan di masa mendatang, guna meningkatkan kepercayaan publik dan transparansi pemerintahan.

Dengan pendampingan langsung dari Kemendagri, Kabupaten Bangli optimis dapat menyelesaikan LPPD Tahun 2025 tepat waktu dan kembali meraih predikat kinerja terbaik di tingkat nasional. (*/bgn003)26031211

Tabanan, Baliglobalnews

Komisi I DPRD Kabupaten Tabanan mulai bergerak cepat menindaklanjuti aspirasi Persatuan Perangkat Desa Indonesia (PPDI) terkait dana purnabakti dan tunjangan kesehatan bagi perangkat desa yang pensiun. Langkah ini dilakukan dengan berkonsultasi langsung ke Direktorat Bina Desa Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) baru-baru ini.

Ketua Komisi I DPRD Tabanan I Gusti Nyoman Omardani mengungkapkan bahwa berdasarkan hasil konsultasi, Kemendagri meminta pemerintah daerah dan desa untuk bersabar. Pasalnya, realisasi dana tersebut masih menunggu terbitnya aturan teknis, meskipun Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Desa sudah mengakomodasi hak tersebut. “Pemerintah daerah diminta untuk tetap menunggu PP (Peraturan Pemerintah). Katanya, PP itu sudah ada di Setneg (Kementerian Sekretariat Negara),” ujar Omardani pada Kamis (22/1/2026).

Selain PP, kata dia, eksekusi kebijakan ini juga bergantung pada Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) terbaru. Omardani mengatakan bahwa Kemendagri tengah menyusun aturan teknis yang akan dikemas dalam format Omnibus Law untuk menyederhanakan regulasi. “Kalau Permendagri juga sudah disiapkan. Nanti dalam bentuk omnibus law. Kalau dulu kan banyak ada Permendagri, sekarang ini mau dibuat dalam satu kesatuan,” katanya.

Omardani menegaskan pada prinsipnya Komisi I mendesak agar dana purnabakti ini segera diakomodasi karena merupakan amanat undang-undang. Dia menyoroti nasib perangkat desa yang pensiun di masa transisi setelah UU disahkan namun sebelum PP diterbitkan. “Kalau lihat realita di lapangan, banyak perangkat desa yang sudah berhenti (tugas) dan ada juga yang akan berhenti. Bila mengacu undang-undang itu, mereka berhak mendapatkan (dana purnabakti),” katanya.

Pihaknya berharap aturan turunan nanti tetap mengakomodasi hak para perangkat desa yang pensiun di masa tunggu tersebut, termasuk terkait tunjangan kesehatan atau BPJS pensiunan.

Mengenai estimasi waktu, Omardani menyampaikan bahwa Kemendagri sedang mengintensifkan koordinasi dengan Setneg karena desakan dari berbagai daerah. Jika aturan teknis tersebut terbit pada tahun berjalan ini (2026), maka penganggaran kemungkinan baru bisa dilakukan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Perubahan. “Kalaupun terbit di pertengahan 2026, penyediaan anggaran paling cepat diakomodasi dalam anggaran perubahan 2026. Alokasinya jatuhnya tetap di APBDes, tetapi teknisnya diatur oleh pemerintah daerah setempat,” pungkasnya. (bgn020)26012212

Denpasar, Baliglobalnews

Pemerintah Provinsi Bali kembali mencatat prestasi membanggakan di tingkat nasional. Pada ajang Apresiasi Kinerja Pemerintahan Daerah 2025 yang digelar Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Pemprov Bali berhasil meraih penghargaan untuk kategori kinerja terbaik dalam pengendalian inflasi. Penghargaan tersebut diterima oleh Asisten Perekonomian dan Pembangunan Luh Ayu Aryani mewakili Gubernur Bali, dalam acara penganugerahan di Ballroom Flores, Hotel Borobudur Jakarta, pada Minggu (1/12/2025).

Anugerah ini menjadi bukti bahwa Pemprov Bali berhasil menjaga stabilitas ekonomi daerah di tengah dinamika nasional maupun global, sekaligus menunjukkan komitmen kuat Pemerintah Provinsi Bali dalam menjaga kesejahteraan masyarakat.

Pada kesempatan tersebut, Kemendagri menyerahkan total 57 penghargaan kepada 19 provinsi, 19 kabupaten, dan 19 kota di seluruh Indonesia. Selain Pemprov Bali, sejumlah pemerintah daerah di Bali juga meraih apresiasi pada kategori berbeda. Pemerintah Kota Denpasar memperoleh penghargaan untuk kategori Kinerja Tata Kelola Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Pemerintah Kabupaten Badung dianugerahi penghargaan pada kategori Pelayanan Publik – Peningkatan Akses Layanan Pendidikan. Sementara Pemerintah Kabupaten Gianyar meraih tiga penghargaan sekaligus untuk kategori layanan kesehatan, penyerapan tenaga kerja, dan pengurangan ketimpangan kesejahteraan masyarakat.

Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menyampaikan bahwa penghargaan ini bukan sekadar seremoni, tetapi bentuk pengakuan terhadap daerah yang menunjukkan kinerja terbaik dan komitmen kuat dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik. “Ini menjadi dorongan agar Pemda terus memperbaiki diri, memenuhi amanah publik, dan menjaga legitimasi kepemimpinan daerah,” ujarnya.

Penilaian dilakukan berdasarkan dua jalur utama, yaitu tata kelola pemerintahan dan akselerasi pelaksanaan Program Strategis Nasional (PSN). Indikatornya mencakup inovasi daerah, pengelolaan keuangan, capaian pendapatan, Standar Pelayanan Minimal (SPM), hingga kerja sama dengan lembaga nasional seperti KPK, BRIN, dan KemenPAN-RB. Selain itu, sektor strategis seperti pengendalian inflasi, kemiskinan, pendidikan, kesehatan, tenaga kerja, pertumbuhan ekonomi, dan pemerataan kesejahteraan juga menjadi fokus penilaian.

Ke depan, Kemendagri berencana memberikan insentif fiskal tambahan bagi Pemda berprestasi mulai 2026, sebagai bentuk penghargaan nyata atas kinerja yang terus ditingkatkan.

Prestasi yang diraih Pemprov Bali dan sejumlah Pemda di Bali pada 2025 ini menjadi momentum penting untuk memperkuat tata kelola dan mendorong inovasi demi kesejahteraan masyarakat Bali. (*/bgn003)25120304

Mangupura, Baliglobalnews

Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK) Kabupaten Badung, Nyonya Giri Prasta, menyatakan PKK merupakan organisasi/lembaga kemasyarakatan yang mempunyai akar rumput sampai komunitas masyarakat paling bawah yaitu Dasawisma. PKK juga disebutkan mampu menggerakkan partisipasi dan pemberdayaan masyarakat sampai tingkat komunitas yang paling kecil, yaitu keluarga.

Hal itu disampaikan Seniasih Giri Prasta di sela-sela melaksanakan koordinasi di Kementerian Desa dan Kementerian Dalam Negeri, pada Jumat (1/9/2023). “PKK adalah potensi yang harus dioptimalkan kekuatannya. Oleh sebab itu kami bersama Ibu Wakil Ketua, Bapak Kadis PMD bersama jajaran, serta pengurus TP PKK Kabupaten Badung melaksanakan koordinasi langsung ke Kemendes dan Kemendagri untuk mendengarkan arahan, petunjuk, dan mendapatkan strategi sinkronisasi regulasi terkait penganggaran dana kegiatan PKK guna mengoptimalkan peran strategis PKK dalam rangka mendukung program pemerintah pusat hingga pemerintah desa,” katanya.

Menurut Seniasih Giri Prasta ini adalah langkah berkelanjutan yang ditempuh TP PKK Badung, membangun sinergitas sekaligus menjalin koordinasi dan kerja sama yang baik dengan pihak Kementrian terkait sebagai pembina TP PKK, guna mengatasi permasalahan yang ada di tengah masyarakat. Sehingga TP PKK Badung bisa mengambil peran lebih dalam mewujudkan visi misi pemerintah pusat hingga desa dalam mewujudkan SDGs desa.

“Ada banyak pekerjaan rumah yang harus dilaksanakan oleh TP PKK Kabupaten Badung, mulai dari program pemerintah pusat hingga ke pemerintah desa, meliputi pengentasan kemiskinan, stunting, kekerasan terhadap anak dan perempuan, kenakalan remaja, lingkungan, UP2K, perekonomian perempuan, problem ideologi, kependudukan dan masih banyak lagi. Maka PKK harus punya inovasi, harus kreatif/smart, tidak hanya pada level Kabupaten tetapi sampai pada PKK tingkat Desa, anggota PKK juga merupakan bagian dari motor penggerak mewujudkan SDGs Desa,” ucapnya. (bgn003)23090102

Denpasar, Baliglobalnews

Staf Khusus (Stafsus) Bidang Keamanan dan Hukum Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) RI, Irjen Pol. Sang Made Mahendra Jaya, dan rombongan meninjau perkembangan pembangunan TPST Kesiman Kertalangu, Denpasar, Rabu (28/9/2022). Peninjauan dalam rangka persiapan menghadapi rangkaian Presidensi G20 yang digelar di Bali, Oktober – November 2022 mendatang.

Dalam rombongan itu, turut serta dua orang Stafsus Kemendagri lainnya, yakni Stafsus Bidang Pemerintahan Muchlis Hamdi dan Stafsus Bidang Politik dan Pembentukan Jaringan Apep Fajar Kurniawan.

Sebelum kunjungan lapangan, tim rombongan terlebih dahulu diterima oleh Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLHK) Kota Denpasar Ida Bagus Putra Wirabawa dan jajarannya di Kantor DLHK, Lumintang.

Dalam pertemuan itu, Kabid Penataan dan Peningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup DLHK, Agus Sudarmo, memaparkan perkembangan pembangunan TPST di Denpasar.

“Hingga saat ini, pembangunan TPST Kesiman Kertalangu dan 2 TPST lainnya masih terus berproses. Sedangkan progres mesin, tertanggal 23 September 2022, sebanyak 4 kontainer yang membawa mesin Disc. Screener, Shredder, Manual Sorting dan Burner Wold Pellet telah tiba di Surabaya Port ,” katanya.

Sementara Sang Made Mahendra Jaya berharap pembangunan TPST ini dapat berjalan sesuai rencana yang telah dibuat. “Menjelang event akbar Presidensi G20, kita harapkan agar proses pembangunan TPST ini bisa sesuai dengan planning yang telah disusun dan berjalan dengan lancar. Agar penanggulangan dan pengolahan sampah dapat tertangani dengan baik,” ujarnya.

Selain tim yang meninjau ke TPST Kesiman Kertalangu, terdapat 2 tim lainnya mengunjungi TPST Padangsambian Kaja dan TPST Tahura. (bgn003)22092808

Denpasar, Baliglobalnews

Desa Sanur Kauh dan Desa Kesiman Kertalangu, Kota Denpasar, sukses meraih penghargaan Desa Zero Waste Kementerian Dalam Negeri. Penghargaan diserahkan Direktur Jenderal Bina Pemerintahan Desa Kementerian Dalam Negeri, Yusharto Huntoyungo, mewakili Menteri Dalam Negeri, Muhammad Tito Karnavian yang diterima Perbekel Desa Sanur Kauh, I Made Ada dan Perbekel Desa Kesiman Kertalangu, I Made Suena dalam rangkaian pembukaan Indonesia International Waste Expo (IIWAS) Trisenses Bali Tahun 2002 di Park 23 Creative Hub beberapa waktu lalu.

Yusharto Huntoyungo mengatakan Kemendagri memiliki peran dalam mendukung pengelolaan persampahan di daerah. Dukungan itu sesuai dengan tugas dan fungsi Kemendagri sebagai koordinator pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam pengelolaan persampahan.

“Kemendagri mendukung antara lain melalui fasilitasi perizinan pembangunan Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST), koordinasi perencanaan dan penganggaran (RKPD dan APBD), fasilitasi model kerja sama pengelolaan persampahan, serta fasilitasi pengelolaan keuangan daerah terkait retribusi penanganan sampah,” katanya.

Dia menyebutkan paradigma baru pengelolaan sampah tersebut dikampanyekan melalui tagline #GILAsSAMPAH untuk meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat. Kegiatan bertajuk ‘Sampah Dipilah Itu Duit’ merupakan inisiasi Kemendagri untuk mengajak pemerintah daerah (pemda) dan masyarakat agar peduli terhadap kebersihan lingkungan. Hal ini utamanya dalam penanganan dan pengelolaan sampah. Kegiatan ini juga sebagai ajakan untuk menyukseskan penyelenggaraan Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20 di Bali.

“Diharapkan dapat memberikan dorongan bagi peningkatan peran desa dinas dan desa adat dalam pengelolaan sampah berbasis sumber. Penghargaan ini juga diharapkan dapat mendukung ecotourism serta dapat menghasilkan cetak biru (blue print) pengelolaan sampah di Kawasan Denpasar, Badung, Gianyar, dan Tabanan (Sarbagita) yang memperhatikan aspek lingkungan secara berkelanjutan, untuk mendukung penyelenggaraan puncak acara Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20,” katanya.

Perbekel Desa Sanur Kauh, I Made Ada dan Perbekel Desa Kesiman Kertalangu, I Made Suena mengaku bersyukur atas diraihnya penghargaan ini. Hal ini tentu tidak lepas dari sinergitas antara aparatur desa, masyarakat serta pihak swasta dan pemangku kepentingan lainya. Tentunya, dengan diraihnya penghargaan ini diharapkan mampu secara berkelanjutan memastikan program penanganan sampah di desa berjalan dan berkemanfaatan dengan baik.

“Penghargaan ini akan kami jadikan cambuk untuk terus berinovasi serta membangun sinergi dalam mewujudkan desa yang bersih, dan mampu menangani sampah secara berkelanjutan, serta diharapkan dapat mendukung ecotourism,” ujarnya. (bgn003)22041908

Denpasar, Baliglobalnews

Satuan Polisi Pamong Praja (Sat Pol PP) Kota Denpasar meraih penghargaan dari Kementrian Dalam Negeri (Kemendagri). Penghargaan tersebut diberikan atas kedisiplinan dan keaktifan laporan pelaksanaan penegakan protokol kesehatan (Prokes) Covid-19. Penyerahan dilaksanakan Direktur Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan, Kemendagri RI, Safrizal ZA yang diterima Kasat Pol PP Kota Denpasar, I Dewa Gede Anom Sayoga, di Jakarta, Selasa (7/12).

Kasat Pol PP Kota Denpasar, I Dewa Gede Anom Sayoga, mengatakan penghargaan dibagi atas tiga kategori utama, yakni Kategori Penegakan Perda, Kategori Bidang Kelinmasan, dan Kategori Penanganan Protokol Kesehatan Covid-19.

“Kita bersyukur saat ini Sat Pol PP Kota Denpasar mendapatkan penghargaan Kategori Kedisiplinan dan Keaktifan Laporan Pelaksanaan Penegakan Protokol Kesehatan (Prokes) Covid-19,” katanya.

Menurut Sayoga, penghargaan tersebut tak lepas dari komitmen Pemkot Denpasar bersama seluruh stakeholder dan masyarakat dalam mendukung penegakan prokes. Bahkan hingga saat ini Tim Gabungan dan Sat Pol PP Kota Denpasar secara rutin melaksanakan Sidak Prokes Covid-19 di beberapa wilayah Kota Denpasar.

“Hal ini tidak lepas dari komitmen Pemkot Denpasar dalam mendukung penegakan protokol kesehatan yang kami laksanakan secar rutin dengan menggelar sidak prokes di setiap wilayah Kota Denpasar,” ujarnya

Penghargaan tersebut, kata dia, menjadi cambuk sekaligus bekal motivasi untuk terus berbenah guna meningkatkan pelayanan bagi masyarakat. “Khususnya Sat Pol PP sehingga pelayanan kami benar-benar dirasakan manfaatnya oleh seluruh masyarakat,” tandasnya. (bgn003)21120714