Badung, Baliglobalnews

Kejaksaan Tinggi (Kejati) Bali menahan tersangka AA, usai diperiksa selama tiga jam di kantor setempat, pada Senin (14/11/2022), terkait dugaan tindak pidana korupsi penyimpangan dan penyalahgunaan wewenang dalam pengelolaan keuangan pada Lembaga Perkreditan Desa (LPD) Desa Adat Sangeh, Kecamatan Abiansemal, Kabupaten Badung.

Kepala Seksi Penerangan Hukum Kejaksaan Tinggi Bali, A.Luga Harlianto, menerangkan sebelum dilakukan penahanan, tersangka datang memenuhi panggilan Kejati Bali, dalam keadaan sehat didampingi penasihat hukumnya.

“Sebelum ditahan, tersangka dilakukan pemeriksaan selama 3 jam (pukul 09.00 Wita hingga Pukul 12.00 Wita) dengan mengajukan 15 pertanyaan. Adapun pertanyaan yang ditanyakan oleh penyidik adalah seputar harta benda atau aset milik tersangka,” katanya.

Luga menyebutkan dalam pemeriksaan tersangka itu, penyidik juga menanyakan terkait aset-aset yang dimiliki tersangka berupa tanah, maupun kendaraan bermotor termasuk dari hasil penelusuran aset yang dilakukan penyidik.

“Hal ini dalam rangka memulihkan keuangan negara, dalam hal ini LPD sesuai dengan arahan Kepala Kejaksaan Tinggi Bali kepada Penyidik, untuk tidak hanya berorientasi kepada pidana badan tetapi juga melakukan langkah optimal untuk mengembalikan kerugian negara yang diakibatkan AA,” katanya.

Menurut Luga, penyidik Kejati Bali setelah selesai memeriksa tersangka, langsung menahan selama 20 hari ke depan, terhitung sejak hari ini, Senin (14/11/2022) dengan dititipkan di Rutan Kerobokan. “Tersangka juga telah dilakukan pemeriksaan kesehatan dan tes Antigen terhadap tersangka AA oleh dokter pada Klinik Pratama Kejaksaan Tinggi Bali dengan hasil negatif Covid-19,” katanya.

Penyidik, kata dia, akan meminta keterangan ahli sehubungan dengan hasil audit penghitungan kerugian negara dari Inspektorat Kabupaten Badung. Dimana dari hasil penghitungan kerugian negara, ditemukan kerugian negara dalam hal ini LPD Sangeh Rp 56,8 miliar.

“Setelah penahanan ini, penyidik akan meminta keterangan ahli untuk kemudian merampungkan berkas perkara. Setelah berkas perkara selesai, nantinya penyidik akan melimpahkan berkas perkara ke Jaksa Penuntut Umum,” ucapnya.

Tersangka AA diduga melakukan korupsi selama kurun waktu empat tahun mulai tahun 2016 hingga tahun 2020. Akibatnya perbuatannya, AA disangkakan melanggar Pasal 2 ayat 1 (primer) dan Pasal 3 (subsider) Jo. Pasal 18 UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU RI Nomor 20 Tahun 2001 Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Atau Pasal 9 UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU RI Nomor 20 Tahun 2001 Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. (bgn008)22111502

Denpasar, Baliglobalnews

Kejati Bali menahan tersangka dalam kasus dugaan gratifikasi dan TPPU, DGR, yang dilakukan oleh terpidana Dewa Ketut Puspaka pada Rabu (10/8).

“Tersangka didampingi 2 orang penasihat hukumnya saat dilakukan pemeriksaan dan penahanan. Dimana, tersangka dalam keadaan sehat setelah diperiksa oleh penyidik Kejati Bali dari pukul 09.00 sampai dengan 12.00 Wita,” kata Kepala Seksi Penerangan Hukum Kejati Bali, A. Lu ga Harlianto, mewakili Aspidsus Kejati Bali, Agus Eko Purnomo,

di Denpasar.

Sebelum ditahan, penyidik Kejati Bali mengajukan 16 pertanyaan yang telah dijawab dengan baik oleh tersangka. Pertanyaan yang diberikan oleh penyidik untuk melengkapi hasil pemeriksaan terkait peran tersangka DGR dalam perkara sebelumnya yaitu gratifikasi dan TPPU yang dilakukan terpidana Dewa Ketut Puspaka.

“Selain didampingi penasehat hukumnya, tersangka DGR mendatangi Kejati Bali bersama istri dan ibu dari tersangka DGR,” kata Luga.

Setelah menandatangani berita acara pemeriksaan, kaya dia, dilakukan juga pemeriksaan kesehatan dan tes Antigen terhadap tersangka DGR oleh dokter pada Klinik Pratama Kejaksaan Tinggi Bali. Setelah diketahui tersangka DGR dalam keadaan sehat dan negatif Covid-19 penyidik melakukan penahanan terhadap tersangka DGR untuk waktu 20 hari ke depan di Lapas Kerobokan.

“Penahanan yang dilakukan kepada tersangka DGR dalam tahap penyidikan merupakan salah satu kewenangan yang dimiliki oleh penyidik dalam tahap penyidikan dan untuk menyelesaikan rangkaian penyidikan terhadap Tersangka DGR,” pungkasnya.

DGR dijerat dengan pasal sangkaan berlapis yaitu Pasal 12 huruf (e) jo. Pasal 15 Undang-undang RI No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Undang-undang RI Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-undang RI Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 56 Ayat (2) KUHP. Kemudian Pasal 3 Jo. Pasal 10 Undang-undang RI Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Jo. Pasal 56 ayat (2) KUHP; Pasal 5 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

“Setelah penahanan ini penyidik akan melimpahkan kembali berkas kepada penuntut umum untuk segera dilimpahkan ke pengadilan dan dilakukan penuntutan,” katanya. (bgn008)22081206