Denpasar, Baliglobalnews

Kejaksaan Tinggi (Kejati) Bali bersama Kejaksaan Negeri (Kejari) se-kabupaten/kota di Pulau Dewata, menangani total 41 perkara tindak pidana korupsi (tipikor) sepanjang tahun 2025.

“Dari 41 perkara terdapat 22 kasus sudah ditingkatkan ke penyidikan,” kata Kepala Seksi Penerangan Hukum (Kasi Penkum) Kejati Bali Putu Agus Eka Sabana Putra pada Jumat (19/9/2025).

Dia menyebutkan khusus di tingkat Kejati Bali sepanjang 2025 tercatat ada 12 perkara pada tahap penyelidikan dan 4 perkara pada tahap penyidikan. “Untuk perkara yang ditangani pun beragam, mulai dari kasus perizinan rumah bersubsidi, dugaan penyelewengan dana LPD, penyalahgunaan dana Kredit Usaha Rakyat (KUR) di BRI, hingga pengelolaan dana Badan Usaha Milik Desa (Bumdes),” katanya.

Untuk beberapa kasus telah dihentikan, kata dia, karena nilai kerugian negara yang terbilang kecil telah dikembalikan oleh pihak terduga pelaku. Dari hasil penyelidikan itu beberapa didapatkan bahwa nilai kerugian negara itu tidak signifikan, dimana para pihak yang menyalahgunakan keuangan negara itu misalnya para pengelola keuangan BUMDes, LPD.

“Saya Contohkan, ada perkara penyelidikan yang ketua Bumdes. Setelah dihitung ternyata uang negara yang diselewengkan itu sekitar Rp5 juta atau Rp10 juta. Saat yang bersangkutan di saat dipanggil, diperiksa dipenyelidikan oleh penyidik, dia mengembalikan uang (korupsi) tersebut,” ucapnya.

Berdasarkan data, Kejari Denpasar melakukan 5 penyelidikan dengan 1 perkara naik ke penyidikan. Kejari Buleleng menangani 5 penyelidikan dan 3 di antaranya naik ke penyidikan. Kejari Badung menyelidiki 3 perkara dengan 2 naik penyidikan. Kejari Tabanan menyelidiki 2 perkara, namun total penyidikan 3 karena ada satu kasus lanjutan dari tahun 2024.

Kemudian, Kejari Jembrana menangani 2 penyelidikan dengan 1 kasus naik ke penyidikan. Kejari Klungkung 3 penyelidikan dengan 2 naik penyidikan. Kejari Karangasem 3 penyelidikan dengan 1 naik penyidikan, sementara 2 kasus masih proses berjalan. Kejari Bangli menangani 4 penyelidikan dengan 3 naik ke penyidikan. Dan Kejari Gianyar 2 penyelidikan dan semuanya naik ke penyidikan.

Dengan demikian, total penanganan perkara tindak pidana korupsi yang dilakukan Kejati Bali bersama Kejari se-Bali pada 2025 mencapai 41 perkara pada tahap penyelidikan dan 22 perkara sudah naik tahap penyidikan. (bgn008)25092107

Denpasar, Baliglobalnews

Tim Penyidik Kejaksaan Tinggi Bali, melakukan rekontruksi kasus dugaan pemerasan oleh tersangka Bandesa Berawa, I Ketut Riana alias KR di sebuah kafe di Denpasar pada Jumat (3/5/2024).

Kasi Penkum Kejati Bali, Putu Eka Sabana menjelaskan, tersangka KR memperagakan sembilan adegan di kafe yang menjadi TKP penangkapan terhadap tersangka.

“Tujuan dilaksanakan rekon untuk memastikan masing-masing keterangan saksi yang melihat, pada saat penyerahan uang dari saksi Andianto alias AN kepada tersangka saling bersesuaian, sehingga bisa diyakini masing-masing keterangan saksi merangkai suatu fakta adanya suatu peristiwa tindak pidana, yaitu penyerahan uang yang diminta oleh tersangka dari saksi kepada tersangka,” katanya.

Eka Sabana menyebutkan adegan pertama saksi Andianto masuk ke kafe menggunakan baju coklat, topi merah dan membawa tas berwarna kuning yang diletakkan di kursi sebelah kanan saksi yang bertuliskan bread papas dan duduk di meja nomor 30 dengan posisi menghadap ke arah jendela keluar.

“Kemudian saksi Arbi dan saksi Pande serta satu orang temannya duduk di meja nomor 28 di kursi yang mengarah ke meja nomor 30,” katanya.

Adegan kedua, kata Eka, tersangka Riana masuk ke kafe menggunakan pakaian adat bali berwarna putih menuju meja 30 dan duduk dengan posisi berhadapan dengan saksi Andianto

“Untuk adegan ketiga, ssksi Andianto menoleh ke belakang dan memanggil pelayan untuk memesan minuman. Kemudian datang saksi Sukriasih ke meja nomor 30 tempat saksi Andianto dan tersangka Riana duduk untuk melayani pesanan minuman dari saksi andianto dan tersangka Riana. Setelah mencatat pesanan minuman saksi Andianto dan tersangka Riana, saksi Sukriasih kembali ke meja kasir,” jelasnya .

Adegan keempat ini, lanjutnya, saksi Andianto mengambil tas berwarna kuning yang diletakkan di kursi sebelah kanan tersangka Riana dan menyerahkan uang kepada tersangka Riana di atas meja. Bersamaan dengan itu, tersangka Riana mengambil tas berwarna kuning dari tangan saksi Andianto dan meletakkan tas berwarna kuning di bangku sebelah kiri tempat tersangka Riana duduk. 

“Kemudian adegan kelima ini, saksi Agung Jaya menggunakan jaket Gojek datang menghampiri meja tempat saksi Andianto dan tersangka Riana duduk, diikuti saksi Topan, saksi Joko dan saksi Alit. Saksi Agung Jaya kemudian mengamankan tersangka Riana dengan cara memegang kedua tangan tersangka Riana dan saksi Joko dan saksi Alit mengamankan saksi Andianto,” katanya.

Adegan keenam saksi Joko dan saksi Alit membawa saksi Andianto keluar ruangan dan memasukkan saksi Andianto ke mobil dan kemudian menuju ke kantor Kejaksaan Tinggi Bali. 

“Adegan ketujuh, saksi Agung Jaya memborgol kedua tangan Tersangka Riana dengan menggunakan borgol plastic warna oranye.  Kemudian saksi Topan mengambil tas berwarna kuning yang tergeletak di kursi samping kiri tempat Tersangka Riana sebelumnya duduk dan menyerahkan kepada saksi Agung Jaya,” katanya.

Dia menjelaskan pada adegan kedelapan saksi Agung Jaya membuka tas warna kuning, mengambil bungkusan berwarna coklat yang ada di daam tas tersebut dan memperlihatkan kepada tersangka Riana. Kemudian di hadapan tersangka Riana, saksi Agung Jaya membuka bungkusan berwarna coklat yang isinya berupa bundelan uang pecahan Rp100 ribu yang disaksikan oleh saksi Sukri dan saksi Komang Widya.

“Untuk adegan terakhir dalam rekontruksi saksi Agung Jaya didampingi oleh personil TNI membawa tersangka Riana menuju ke mobil warna putih dan selanjutnya membawa tersangka Riana menuju ke Kantor Kejaksaan Tinggi Bali,” katanya.(bgn008)24050307

Denpasar, Baliglobalnews

Kejaksaan Tinggi Bali telah mengeksekusi 44 perkara korupsi pada tahun 2023, dengan menyelamatkan kerugian negara hingga miliaran rupiah.

“Dari 44 perkara korupsi ini, yang menjadi sorotan  kasus penyalahgunaan dana desa yang ditangani Kejari Tabanan dan Cabjar Klungkung,” kata Kasipenkum Kejati Bali, Putu Agus Eka Sabana, di Denpasar, pada Jumat (29/12/2023).

Dia menyebutkan ada juga dua kasus suap dan gratifikasi di LPD yang ada di Kabupaten Buleleng, serta masing-masing 1 kasus ditangani Kejati Bali dan Kejari Denpasar.

Untuk di Buleleng, terkait kasus dugaan korupsi di LPD Desa Adat Anturan dan penyalahgunaan dana BUMDes Toyapakeh Nusa Penida. “Tidak hanya kasus korupsi, ada juga kasus perpajakan dan tindak pidana Kepabeanan Cukai, yang kami tangani,” pungkasnya.

Selain itu, kata dia, terkait perkembangan kasus dugaan pungutan liar fast track (pelayanan jalur cepat) di Bandara Ngurah Rai, Bali, yang telah memeriksa 45 saksi oleh Kejati Bali, diantaranya yakni internal pegawai Imigrasi dan eksternal agen perjalanan.

“Saat ini, penyidik masih pemberkasan dan terakhir telah melakukan pengumpulan keterangan ahli. Dan optimis segera rampung,” katanya.

Dalam kasus tersebut, Kejati Bali telah menyita uang senilai Rp100 juta dengan menetapkan seorang tersangka Hariyo Seto selaku Kepala Seksi Pemeriksaan Kantor Imigrasi Kelas I khusus TPI Ngurah Rai.(bgn008)23123002

Denpasar, Baliglobalnews

Bidang Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Tinggi (Pidsus Kejati Bali), menyampaikan kinerja penanganan tindak pidana korupsi selama Tahun 2022, dalam rangka Peringatan Hari Anti Korupsi Sedunia (Hakordia) di Denpasar, pada Jumat (9/12/2022).

Aspidsus Kejati Bali, Agus Eko Purnomo, didampingi Kasi Penerangan Hukum Kejati Bali Luga Harlianto menyampaikan perkara yang ditangani yakni kasus korupsi dan TPPU izin LNG Celukan Bawang dan sewa lahan Air Sanih yang menjerat Dewa Ketut Puspaka dan anaknya Dewa Gede Radhea Prana Prabawa.

“Ada juga kasus LPD Sangeh, penyidikan di UPTD PAM PUPRKIM Provinsi Bali tahun 2018 hingga 2020, kasus penyidikan perbankan (pemberian kredit modal kerja di BPD Bali Cabang Badung dan pengelolaan keuangan di Bank BRI Cabang Bangli serta penyidikan terkait dana Sumbangan Pengembangan Istitusi (SPI) mahasiswa baru seleksi jalur mandiri Universitas Udayana Tahun Akademik 2018/2019 sampai tahun 2022/2023,” kata Luga.

Terkait penyidikan kasus LPD, kata dia, Kejati Bali telah menetapkan Ketua LPD Sangeh berinisial AS, sebagai tersangka dan telah dilakukan penahanan ditahap penyidikan. Dimana, pada 7 Desember 2022, berkas perkara AS telah diserahkan penyidik ke jaksa yang meneliti kelengkapan berkas baik formil maupun materiil.

Dalam tahap penyidikan, kata dia, penyidik telah melakukan penelusuran aset dan melakukan penyitaan harta kekayaan milik tersangka AS berupa 3 unit kendaraan bermotor dan 8 bidang tanah. Upaya ini dilakukan, sebagai langkah optimal memulihkan keuangan LPD dimana aset tersebut nantinya dibuktikan oleh Jaksa Penuntut Umum untuk dirampas negara dalam hal ini LPD.

“Terkait pengelolaan LPD, Kejati Bali juga menerima perkara dari penyidik Polda Bali dalam pengelolaan Keuangan LPD Ungasan yang saat ini telah memasuki persidangan dengan agenda pemeriksaan terdakwa,” katanya.

Selanjutnya, penanganan kasus perbankan berupa pemberian kredit modal kerja di BPD Bali Cabang Badung telah menyidangkan 4 orang tersangka, pada Jumat (9/12/2022), dengan agenda pembacaan dakwaan. Luga menjelaskan, dalam kasus BPD Bali Cabang Badung telah menerima pengembalian kerugian negara sejumlah Rp 1.650.000.000 dan menyita sejumlah aset milik tersangka.

“Hal ini semakin meneguhkan strategi penindakan yang dilakukan oleh Kejati Bali dengan tetap mengupayakan pengembalian kerugian negara disamping pidana badan terhadap pelaku tindak pidana,” katanya.

Kemudian, Kejati Bali melakukan penyidikan disektor perbankan berupa kasus korupsi pengelolaan keuangan di Bank BRI Cabang Bangli, yang telah dilimpahkan ke Kejari Bangli.

Di sektor yang menyangkut kepentingan orang banyak yaitu pemenuhan kebutuhan air di Provinsi Bali, Kejati Bali juga melakukan penyidikan di UPTD PAM PUPRKIM Provinsi Bali tahun 2018 – 2020. Adanya indikasi korupsi dan nepotisme serta pekerjaan fiktif dalam pengelolaan pendapatan dan belanja hingga saat ini terus ditelusuri oleh Penyidik Kejati Bali.

“Kami telah melakukan penyitaan 200 lebih dokumen dan memeriksa 38 orang saksi serta saat ini sedang dilakukan audit oleh auditor eksternal. Diharapkan setelah memperoleh audit kerugian negara dan meminta keterangan auditor sebagai ahli, Penyidik Kejati Bali akan menetapkan tersangka,” katanya.

Selanjutnya, terkait kasus penyidikan Dana Sumbangan Pengembangan Istitusi (SPI) Mahasiswa Baru seleksi jalur mandiri Universitas Udayana Tahun Akademik 2018/2019 sampai tahun 2022/2023 yang saat ini terus dilakukan penyidikan oleh Kejati Bali.

“Penyidikan ini diawali adanya pengaduan dari anggota masyarakat yang mendasari dilakukannya penyelidikan. Setelah ditemukan bukti permulaan yang cukup, penanganan laporan ditingkatkan ke tahap penyidikan,” katanya.

Dalam kasus ini, Kejati Bali melaksanakan penggeledahan pada 24 Oktober 2022, dan mengamankan serta mengamankan dokumen-dokumen terkait penerimaan Dana Sumbangan Pengembangan Istitusi (SPI) Mahasiswa Baru seleksi jalur mandiri Universitas Udayana Tahun Akademik 2018/2019 sampai tahun 2022/2023.

“Dokumen tersebut berjumlah lebih dari 200 dokumen yang hingga saat ini masih dipilah dan diteliti oleh Jaksa Penyidik,” katanya.

Selain menyita dokumen-dokumen tersebut, hingga dengan saat ini atau minggu ke-enam, Penyidik Kejati Bali telah memeriksa 25 saksi. Dan, Penyidik Kejati Bali tetap fokus pada penanganan kasus terkait pendidikan ini dengan mempedomani Hukum Acara, SOP dan asas praduga tak bersalah serta perlindungan saksi. Sehingga penanganan penyidikan dilaksanakan secara profesional dan terukur.

“Kami mengharapkan kepada masyarakat yang merasa dirugikan dalam penerapan Dana Sumbangan Pengembangan Istitusi (SPI) Mahasiswa Baru seleksi jalur mandiri ini dapat memberikan keterangannya sebagai saksi tanpa merasa takut dikarenakan keamanan informasi dalam memberikan keterangan merupakan hal yang dipegang teguh oleh Kejaksaan Tinggi Bali. Hal ini sebagai bentuk adanya perlindungan bagi saksi yang memberikan keterangan dalam penyidikan tindak pidana,” jelasnya.

Kasus terakhir terkait, perkara tindak pidana korupsi dan pencucian uang atas nama Dewa Ketut Puspaka yang merupakan mantan Sekretaris Daerah Kabupaten Buleleng periode tahun 2011-2020 telah diputus bersalah.

Selain itu, Dewa Gede Radhea Prana Prabawa yang merupakan anak jadi Dewa Ketut Puspaka, telah dituntut 7 tahun pada Kamis (8/12/2022) karena melakukan tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang. Selain pidana badan, terdapat 3 aset tanah atas nama Dewa Gede Radhea Prana Prabawa telah diajukan tuntutan dirampas untuk negara.

“Hal ini menunjukkan bahwa Kejati Bali konsisten dalam melakukan penegakan hukum dalam tindak pidana korupsi, tidak hanya berorientasi kepada pidana badan, melainkan juga perampasan aset dari terdakwa yang diperoleh dari hasil tindak pidana korupsi,” pungkasnya.

Sesuai arahan Jaksa Agung RI pada Hari Bhakti Adhyaksa Tahun 2022, memerintahkan agar penegakan hukum yang dilaksanakan Kejaksaan RI haruslah memegang teguh prinsip tajam ke atas, humanis ke bawah.

Hal ini sejalan dengan Tema Hari Antikorupsi Sedunia 2022 adalah Indonesia Pulih Bersatu Berantas Korupsi. “Dimana, tema ini mengandung makna ajakan untuk memperkuat peran serta masyarakat dalam upaya memerangi korupsi,” jelasnya. (bgn008) 22120912

Denpasar, Baliglobalnews

Kejaksaan Tinggi Bali melalui Kejaksaan Negeri Denpasar melimpahkan perkara pidana dugaan kasus ujaran kebencian dan pencemaran nama baik IDI Bali oleh I Gede Ari Astina alias Jerinx ke Pengadilan Negeri Denpasar untuk disidangkan.

“Hari ini perkara atas nama I Gede Ari Astina telah dilimpahkan ke Pengadilan Negeri Denpasar itu kita melaksanakan Pasal 137 KUHAP, di mana kita punya kewenangan melimpahkan perkara itu ke Pengadilan Negeri Denpasar,” kata Kepala Seksi Penerangan Hukum Kejaksaan Tinggi Bali, A. Luga Harlianto, saat ditemui di Kantor Kejari Denpasar, Kamis.

Ia mengatakan maka perkara ini bisa segara untuk diadili dan selanjutnya menunggu jadwal sidang yang akan ditentukan majelis hakim yang ditunjuk untuk mengadili perkara ini.

Luga menegaskan bahwa dengan dilimpahkannya kewenangan perkara atas nama Jerinx berarti kewenangan terhadap perkara, termasuk di antaranya masalah penahanan itu berpindah menjadi kewenangan Pengadilan Negeri Denpasar.

Jerinx SID didakwa dengan Pasal 28 Ayat (2) juncto Pasal 45 Ayat (2) UU 19 Tahun 2016, Tentang Perubahan Atas UU Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik juncto Pasal 64 Ayat (1) KUHP atau Pasal 27 Ayat (3) juncto Pasal 45 Ayat (3) UU Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas UU Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik juncto 64 Ayat (1) KUHP.

“Dengan beralihnya kewenangan ini, per hari ini Pengadilan Negeri Denpasar akan mengeluarkan penetapan penahanan sesuai dengan KUHAP maka pengadilan akan mengeluarkan penetapan penahanan. Untuk penahanan pertama adalah 30 hari,” jelas Luga.

Saat ini, Jerinx SID masih ditahan di Rutan Polda Bali. Selanjutnya, untuk penahanan Jerinx menjadi kewenangan dari Pengadilan Negeri Denpasar.

Sebelumnya, (27/8) Kejaksaan Tinggi Bali melalui Kepala Seksi Pidana Umum (Kasi Pidum) Kejari Denpasar, I Wayan Eka Widanta menerima pelimpahan tersangka dugaan kasus ujaran kebencian dan pencemaran nama baik IDI Bali, I Gede Ari Astina alias Jerinx SID.

Untuk tim jaksa yang telah ditunjuk berjumlah tujuh orang dalam persidangan nanti yaitu jaksa gabungan dari Kejaksaan Tinggi (Kejati Bali) dan Kejari Denpasar. Empat di antaranya berasal dari Kejati Bali, yaitu Otong Hendra Rahayu, I Bagus Putra Gd Agung, Jaksa Anugrah Agung Saputra, Ni Putu Evy Widhiarini. Sedangkan tiga jaksa dari Kejari Denpasar yaitu I Wayan Eka Widanta, Made Ayu Citra Maya Sari dan Ida Bagus Putu Swadharma Diputra. (bgn/ant)20090307

Denpasar, Baliglobalnews

Kejaksaan Tinggi (Kejati) Bali segera memproses permohonan penangguhan penahanan terhadap I Gede Ari Astina alias Jerinx SID atas dugaan kasus pencemaran nama baik Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Bali.

“Jadi hari ini dilakukan penahanan jadi pelimpahan tahap II pelimpahan tersangka dan barang bukti kewenangan juga beralih oleh Kejaksaan. Untuk Jerinx dilakukan penahanan dulu, dan hari ini diajukan penangguhan penahanan. Tentunya itu nanti akan dipelajari dulu oleh jaksa diberikan masukan ke pimpinan nanti pimpinan yang menentukan jadi belum ada penolakan,” kata Kasi Penerangan Hukum Kejaksaan Tinggi Bali A Luga Harlianto, saat ditemui di Polda Bali, Kamis.

Ia menjelaskan bahwa berdasarkan keterangan dari pengacara Jerinx SID, I Wayan Suardana (Gendo), menyampaikan ada beberapa hal yang jadi pertimbangan permohonan penangguhan penahanan terhadap Jerinx.

“Dari pernyataan pengacara Jerinx, pertimbangannya yaitu pertama Jerinx sudah kooperatif selama ini, barang bukti sudah disita dan ada kondisi COVID-19 ini. Jadi bagi mereka mohon dipertimbangkan oleh tim oleh Kejati Bali,” kata Luga.

Selanjutnya, perkara ini ke depannya segera dilimpahkan ke Pengadilan Negeri Denpasar, namun untuk sementara dititip di rutan Polda Bali karena di LP belum menerima tahanan baru.

“Dititip di Polda Bali karena di LP kan belum bisa masuk, karena ada kebijakan pembatasan yang masuk sehingga kami titipkan ke Polda Bali dulu,” jelasnya.

Untuk barang bukti yang juga dilimpahkan berupa satu buah handphone, lalu hasil tangkapan layar dari media sosial instagram yang menjadi inti dari permasalahan ini. Barang bukti tersebut ditujukan kepada saudara Jerinx dan yang bersangkutan (Jerinx) mengakui barang bukti tersebut.

Luga mengatakan bahwa permohonan penangguhan penahanan Jerinx SID akan dipelajari dahulu untuk dapat dipenuhi atau ditolak.

“Penahanannya ini 20 hari, selama 20 hari ini akan dilimpahkan ke pengadilan nanti kewenangan penahanan pindah ke PN Denpasar. Karena sekarang PN masih ditutup, nanti aetelah buka akan dilimpahkan. 20 penahanan terhitung dari per hari ini,” kata Luga.

Sementara itu, sidang tetap berlangsung virtual untuk saudara Jerinx tapi untuk saksi, jaksa dan pengacara tetap dihadirkan dalam persidangan. (bgn/ant)20082713