Singasana, Baliglobalnews

Prestasi gemilang ditorehkan oleh jajaran Kejaksaan Negeri (Kejari) Tabanan dalam mengawal akuntabilitas keuangan daerah. Atas keberhasilan memulihkan keuangan negara Rp2.622.424.242, Pemerintah Kabupaten Tabanan menganugerahkan penghargaan kepada Korps Adhyaksa tersebut di Ruang Rapat Bupati Tabanan pada Rabu (20/5/2026).

Penghargaan diserahkan langsung oleh Bupati Tabanan I Komang Gede Sanjaya, didampingi Wakil Bupati I Made Dirga, dan jajaran pejabat teras Pemkab Tabanan kepada Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Tabanan, Medie.

Capaian pemulihan keuangan daerah yang fantastis sepanjang tahun 2025-2026 ini merupakan buah dari optimalisasi tugas dan fungsi Jaksa Pengacara Negara (JPN) di bidang Perdata dan Tata Usaha Negara (Datun).

Penyelamatan uang negara senilai Rp2,6 miliar tersebut bergerak melalui jalur bantuan hukum non-litigasi. Proses ini didasari atas Surat Kuasa Khusus (SKK) yang diserahkan oleh Badan Keuangan Daerah (Bakeuda) Kabupaten Tabanan kepada JPN Kejari Tabanan pada Agustus 2025 lalu.

Kajari Tabanan Medie yang hadir bersama Kasi Perdata dan TUN Mayang Tari mengungkapkan bahwa keberhasilan ini diraih berkat kedisiplinan tim dalam menerapkan langkah-langkah hukum yang strategis. “Capaian ini merupakan hasil dari langkah preventif dan persuasif Jaksa Pengacara Negara. Kami tidak hanya berperan sebagai penegak hukum, tetapi juga sebagai mitra strategis pemerintah daerah dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan akuntabel,” ujarnya.

Pihaknya melalui Tim JPN Kejari Tabanan berkomitmen untuk terus memperkuat koordinasi dengan Pemkab Tabanan demi mencegah terjadinya potensi kerugian keuangan negara di berbagai sektor pembangunan. “Melalui capaian ini, kami berkomitmen untuk terus meningkatkan kinerja dan mengedepankan pendekatan hukum yang solutif, humanis, serta berorientasi pada pemulihan dan pencegahan,” tandasnya.

Turut hadir Sekda, Inspektur, Kepala Bakeuda, Kepala Bappeda, Kabag Hukum, serta Kabag Tapem Kabupaten Tabanan. (*/bgn020)26052016

Tabanan, Baliglobalnews

Kejaksaan Negeri (Kejari) Tabanan secara resmi menetapkan dan menahan satu orang tersangka dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi pengelolaan keuangan Lembaga Perkreditan Desa (LPD) Desa Pakraman Pacung, Kecamatan Penebel, Kabupaten Tabanan.

Tersangka berinisial NMS, yang menjabat sebagai mantan Kepala LPD periode 2009 hingga Januari 2025, resmi ditetapkan tersangka pada Senin (29/12/2025). Penetapan ini tertuang dalam Surat Penetapan Nomor: B-4289/N.1.17/Fd.2/12/2025.

Kepala Kejaksaan Negeri Tabanan Arjuna Meghanada Wiritanaya mengungkapkan bahwa keputusan ini diambil setelah Tim Jaksa Penyidik Tindak Pidana Khusus memeriksa 44 orang saksi dan menyita sejumlah dokumen sebagai alat bukti. “Tim penyidik memperoleh fakta-fakta hukum berkaitan dengan modus operandi yang dilakukan oleh tersangka NMS. Kami menemukan adanya perbuatan melawan hukum yang merugikan keuangan negara,” ujarnya.

Dia mengungkapkan berdasarkan hasil penyidikan, motif tersangka melakukan korupsi berawal dari kebutuhan pribadi untuk membayar angsuran pinjaman pribadinya di Bank BPD Bali setiap bulan. Selain itu, uang tersebut digunakan untuk modal pengembangan usaha ternak babi miliknya yang sempat terpuruk akibat wabah demam babi Afrika (African Swine Fever).

Adapun tiga cara yang digunakan tersangka dalam mengeruk dana LPD yaitu penarikan uang kas LPD secara bertahap sejak tahun 2021 hingga 2024, penarikan dana dari rekening tabungan LPD Desa Pakraman Pacung di Bank BPD Bali periode September 2024 sampai Januari 2025, serta mengajukan tiga pinjaman pribadi yang tidak sesuai dengan prosedur yang berlaku di LPD. “Akibat perbuatan tersangka, negara dirugikan sebesar Rp 429.704.178 berdasarkan hasil penghitungan kantor akuntan publik,” katanya,

Kejahatan tersangka selama bertahun-tahun ini akhirnya terungkap saat terjadi pergantian bendesa adat. Sesuai aturan, bendesa adat menjabat secara ex officio sebagai pengawas LPD, sehingga bendesa baru meminta laporan pertanggungjawaban keuangan. “Awalnya itu kan ada pergantian bendesa. Begitu rapat, otomatis si bendesa baru ini minta laporan. Namun (tersangka) tidak berani datang,” katanya.

Saat didesak menunjukkan bukti kas, tersangka tidak mampu memenuhinya. Terungkap pula bahwa NMS selama ini bertindak sendirian tanpa melibatkan pihak lain, karena bendahara LPD telah mengundurkan diri sejak tahun 2014. Untuk menutupi kondisi keuangan yang sebenarnya, tersangka bahkan sempat meminjam uang pribadi jika ada warga yang ingin menarik tabungan agar situasi terlihat aman.

Atas perbuatannya, tersangka NMS disangkakan melanggar Primair Pasal 2 Ayat (1) jo Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001, jo Pasal 64 ayat (1) KUHP. Selain itu, tersangka juga disangkakan Subsidair Pasal 3 jo Pasal 18 UU Tipikor jo Pasal 64 ayat (1) KUHP, atau Pasal 8 jo Pasal 18 UU Tipikor jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Meski saat ini berstatus tersangka tunggal, Kejari Tabanan tidak menutup kemungkinan adanya tersangka baru jika ditemukan bukti tambahan. Guna kepentingan penyidikan, tersangka NMS kini resmi ditahan selama 20 hari ke depan, terhitung mulai tanggal 29 Desember 2025 sampai dengan 17 Januari 2026. Penahanan tersebut dilakukan berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor PRIN-1235/N.1.17/Fd.2/12/2025. (bgn020)25122914

Tabanan, Baliglobalnews

Kejaksaan Negeri (Kejari) Tabanan menunjukkan komitmen tegas dalam memberantas peredaran narkotika dengan menggelar pemusnahan barang bukti inkracht (berkekuatan hukum tetap) Semester II Tahun 2025, pada Rabu (29/10/2025). Kegiatan yang dilaksanakan di halaman Gedung Kejari Tabanan ini secara khusus melibatkan 30 siswa sebagai perwakilan dari SMPN 1 Kediri, SMPN 3 Tabanan, dan SMKN 1 Tabanan sebagai peserta edukasi dan saksi.

Pelaksana Harian (Plh) Kepala Kejaksaan Negeri Tabanan I Gusti Ayu Agung Fitria Chandrawati mengatakan pemusnahan ini didasarkan pada 35 perkara yang telah inkracht, terdiri dari 34 tindak pidana narkotika dan 1 tindak pidana pencurian. “Pemusnahan barang bukti ini merupakan kegiatan rutin kami sebagai tahapan akhir dalam suatu proses penanganan perkara tindak pidana yang tentunya telah berkekuatan hukum tetap,” ujarnya.

Fitria Chandrawati merinci barang bukti narkotika yang dimusnahkan terdiri dari jenis sabu-sabu 272,1 gram netto (353,93 gram brutto), golongan jenis ekstasi 6,86 gram netto (9,67 gram brutto) dan handphone 8 unit, serta barang bukti lain dari 1 perkara pencurian. “Jumlah perkara narkotika yang kami tangani cenderung turun sebanyak 30 persen dari semester I. Hal ini menunjukkan komitmen masyarakat dan aparat hukum dalam upaya pemberantasan peredaran dan penyalahgunaan narkotika,” katanya.

Dia juga menyampaikan terima kasih atas dukungan dan sinergi dari kepolisian, pengadilan, BNK, pemerintah daerah, dan masyarakat dalam menjaga keamanan wilayah. “Kami berharap kegiatan hari ini menjadi momentum untuk memperkuat kolaborasi, meningkatkan integritas, dan menumbuhkan semangat bersama dalam menegakkan hukum demi terciptanya masyarakat yang aman, tertib, dan bebas dari penyalahgunaan narkoba,” ujarnya.

Sementara Kepala Seksi Pemulihan Aset dan Pengelolaan Barang Bukti (PAPBB) Kejari Tabanan, Lenny Marta Baringbing, menambahkan bahwa kehadiran pelajar dalam pemusnahan ini bertujuan untuk pembinaan hukum sejak dini. “Langkah yang kami ambil ini merupakan tindak lanjut dari program penerangan hukum Kejaksaan, khususnya program Jaksa Masuk Sekolah, yang selama ini banyak memberikan materi atas penyalahgunaan Narkoba,” katanya.

Pelibatan siswa ini diharapkan dapat menjadi upaya preventif langsung agar pelajar dapat memahami bahaya narkotika dan menciptakan generasi anti narkotika di wilayah Tabanan. (bgn020) 25012907

Tabanan, Baliglobalnews

Kejaksaan Negeri (Kejari) Tabanan menetapkan tiga orang tersangka dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi pengelolaan beras Perumda Dharma Santhika (PDDS) yang terjadi sepanjang tahun 2020 hingga 2021. Penetapan tersangka ini diumumkan pada Rabu (15/10/2025), menyusul kerugian negara yang ditaksir mencapai Rp1,85 Miliar.

Ketiga tersangka tersebut IPSD selaku mantan Direktur Umum Perumda Dharma Santhika yang menjabat 2017-2021, IKS selaku Ketua DPC Perpadi Tabanan, dan IWNA selaku Manajer Unit Bisnis Ritel.

Kajari Tabanan Zainur Arifin Syah didampingi Kasi Pidsus I Made Santiawan mengatakan bahwa kasus ini berawal dari pengadaan beras antara Perumda Dharma Santhika dengan DPC Perpadi Tabanan bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tabanan pada September 2020 hingga Agustus 2021.

Berdasarkan perjanjian tersebut, PDDS harus menyediakan beras kualitas premium. Namun dalam perjalannya DPC Perpadi Tabanan memberikan beras kualitas medium kepada Perumda Dharma Santhika. Pembayaran yang dilakukan tetap menggunakan biaya beras premium, dengan sumber dana dari APBD Tabanan. “Pengadaan beras seharusnya dengan kualitas premium, namun yang diberikan oleh DPC Perpadi Tabanan kepada Perumda Dharma Santhika adalah beras dengan kualitas Medium,” katanya.

Menurut Zainur, para tersangka diduga sengaja melakukan kesepakatan curang ini untuk mengejar nilai harga eceran tertinggi (HET) dan mendapatkan keuntungan pribadi yang tinggi. Praktik ini didukung oleh tata kelola perusahaan yang buruk. “Masing-masing pihak mengetahui anggota DPC Perpadi tidak dapat menghasilkan beras dengan kualitas Premium hanya untuk mengejar nilai Harga Eceran Tertinggi (HET) serta untuk mendapat keuntungan yang tinggi,” katanya.

Kasi Pidsus I Made Santiawan menyampaikan IPSD dan IWNA juga tidak melaksanakan tata kelola perusahaan yang semestinya, seperti tidak adanya rencana bisnis, RKAP, standar operasional prosedur, dan quality control, namun kesepakatan pengadaan tetap dilaksanakan.

Akibat perbuatan para tersangka tersebut negara dirugikan berdasarkan hasil penghitungan kerugian negara yang telah dilakukan oleh Perwakilan BPKP Provinsi Bali Rp1,85 miliar. “Perhitungan nilai kerugian itu didasarkan atas selisih harga beras premium dan medium saat itu. Dimana beras premium saat itu Rp10.600 per kilogram dan medium Rp9.000 per kilogram,” ujarnya.

Santiawan mengakui lamanya proses penetapan tersangka karena Kejari menghadapi sejumlah hambatan, termasuk kesulitan mencari data akibat seringnya organisasi perangkat daerah berpindah kantor.

Untuk menguatkan bukti, Kejari telah memeriksa total 140 orang saksi yang terdiri dari ASN dan 29 pemilik penyosohan beras, serta melibatkan dua ahli (ahli alsintan dan BPKP). “Kami sangat berhati-hati dalam menetapkan tersangka kasus ini. Kami juga turut mengumpulkan keterangan ahli alsinta (alat dan dan mesin pertanian) untuk mendapatkan bukti yang kuat yang dibuktikan dalam proses pengadilan nanti,” katanya.

Mereka disangkakan melanggar Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001, jo. Pasal 64 ayat (1) dan Pasal 55 KUHP. Ketiganya kini ditahan selama 20 hari ke depan di Lapas Kelas IIA Kerobokan untuk kepentingan penyidikan lebih lanjut. (bgn020)25101520

Tabanan, Baliglobalnews 

Kasus korupsi dana desa kembali terjadi di Kabupaten Tabanan. Seorang Kepala Urusan (Kaur) Perencanaan sekaligus operator Siskeudes Desa Jegu, Kecamatan Penebel, berinisial IGPPW (37), diduga korupsi dana desa hingga Rp850,5 juta.

Kasus ini sudah dilimpahkan ke Kejaksaan Negeri (Kejari) Tabanan dari Penyidik Polres Tabanan terkait dugaan korupsi penyimpangan pengelolaan Dana APBDes Jegu, Kecamatan Penebel, Tahun Anggaran 2023-2024, pada Selasa (23/9/2025).

Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus Kejari Tabanan I Made Santiawan mengatakan bahwa tersangka IGPPW menyalahgunakan kewenangan dengan mentransfer dana desa langsung ke rekening pribadinya tanpa sepengetahuan Perbekel, Sekretaris, maupun Bendahara Desa Jegu. “Dari hasil penyelidikan sepanjang 2023, tersangka melakukan 18 kali transfer dengan total Rp267,5 juta. Pada 2024 ada 46 kali transfer dengan total Rp583 juta lebih. Kerugian negara yang ditimbulkan mencapai Rp850,5 juta sesuai hasil audit BPKP Bali,” ujarnya.

Santiawan merinci tersangka IGPPW menduduki posisi sebagai operator Siskeudes sejak 2017. Karena kekurangan SDM, dia lantas merangkap jabatan sebagai Kaur Perencanaan pada 2021. Dengan jabatan ganda ini, tersangka memiliki kendali penuh atas user ID, password, dan token internet banking yang digunakan untuk transaksi keuangan Desa Jegu, memudahkannya untuk melakukan aksi korupsi. Untuk menutupi perbuatannya, dia memanipulasi bukti transaksi dengan cara menghapus namanya dari laporan.

“Kecurigaan baru muncul pada Oktober 2024 ketika sejumlah honor kegiatan desa, seperti posyandu dan petugas kebersihan, sering terlambat dibayarkan. Setelah dicek rekening koran, saldo kas desa hanya tersisa Rp900 ribu,” katanya.

Pihaknya menambahkan, saat ini Penyidik Polres Tabanan masih melakukan pengembangan kasus tindak pidana korupsi ini untuk mengungkap pihak-pihak lain yang turut terlibat.

Atas perbuatannya, tersangka IGPPW saat ini ditahan di Lapas Kerobokan selama 20 hari dan akan segera menjalani proses persidangan. “Kasus ini menjadi peringatan umum bagi perangkat desa, khususnya di Tabanan agar lebih transparan dan memperketat sistem pengelolaan keuangan desa,” pungkasnya. (bgn020)25092309

Tabanan, Baliglobalnews

Kejaksaan Negeri (Kejari) Tabanan mengumumkan keberhasilan membubarkan Yayasan Anak Bali Luih melalui gugatan perdata di Pengadilan Negeri Tabanan. Yayasan yang berkedudukan di BTN Multi Griya Sandan Sari, Kediri, itu terbukti melakukan tindak pidana perdagangan orang (TPPO) dengan memperjualbelikan bayi. 

Langkah hukum ini diambil setelah salah satu pendiri dan pengurus, I Made Aryadana, divonis 6 tahun penjara dalam kasus tersebut. “I Made Aryadana telah diputus 8 tahun penjara oleh Pengadilan Negeri Depok, kemudian pada tingkat banding di Pengadilan Tinggi Jawa Barat hukumannya menjadi 6 tahun,” kata Kepala Kejari Tabanan Zainur Arifin Syah didampingi Kasi Datun Mayang Tari Paranginangin dan Kasi Intel I Putu Nuryanto, pada Senin (22/9/2025).

Zainur menyampaikan modus operandi yayasan ini adalah menampung perempuan hamil di luar nikah, membiayai hingga persalinan dengan kompensasi Rp20 juta – Rp25 juta, lalu menjual bayi yang lahir ke luar Bali. Yayasan yang didirikan pada 25 September 2023 ini menyalahgunakan tujuannya yang seharusnya bergerak di bidang sosial dan kemanusiaan.

“Dari delapan pengurus, tujuh orang disebut hanya dicatut namanya tanpa mengetahui kegiatan di dalamnya. Ke depannya, semua pengurus lainnya yang dicatut namanya dicabut haknya untuk mendirikan yayasan apapun di kemudian hari,” katanya.

Dengan dasar tersebut, Kejari Tabanan melalui Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara selaku Pengacara Negara mengajukan gugatan pembubaran yayasan karena beberapa alasan, termasuk tidak tercapainya tujuan yayasan dan perbuatan yang melanggar ketertiban umum.

Zainur menyinggung berdasarkan UU RI No 11 Tahun 2021 tentang perubahan atas UU No 16 Tahun 2004, kemudian Pasal 34 ayat (2) UU No 28 Tahun 2004 tentang perubahan UU No 16 Tahun 2001 hingga Pasal 7 ayat (1) UU RI No 16 Tahun 2001 yang melandasi pembubaran yayasan. “Berdasarkan uraian tersebut, dengan demikian jaksa pengacara negara pada Kejari Tabanan berwenang melakukan penegakan hukum berupa pembubaran Yayasan Anak Bali Luih,” ujarnya.

Pada sidang keenam atau masuk agenda putusan pada tanggal (4/9/2025) kemarin, kata dia, Tim Jaksa Pengacara negara telah menerima putusan gugatan perbuatan melawan hukum Yayasan Anak Bali Luih dengan Nomor: 264/Pdt.G/2025/PN Tab melalui e-court MA RI.

Untuk menindaklanjuti putusan tersebut, pihaknya akan membentuk likuidator. Hasil dari pembubaran itu nantinya disampaikan ke Pengadilan Negeri Tabanan dan selanjutnya kepada notaris tempat yayasan itu didaftarkan ke Kemenkumham.

Kejari Tabanan berharap putusan ini memberikan kepastian hukum dan mencegah penyalahgunaan badan hukum yayasan untuk tujuan yang bertentangan dengan peraturan. Kegiatan ini juga menjadi bukti nyata peran Jaksa Pengacara Negara dalam mewakili kepentingan negara dan masyarakat di bidang Perdata dan Tata Usaha Negara. (bgn020)25092211

Tabanan, Baliglobalnews

Bidang Pemulihan Aset dan Pengelolaan Barang Bukti Kejaksaan Negeri Tabanan memusnahkan barang bukti narkotika dari 27 perkara di halaman kantor Kejari Tabanan pada Selasa (29/10/2024).

Kepala Seksi (Kasi) Intelijen Kejaksaan Negeri Tabanan I Putu Nuriyanto menyebutkan selain sabu-sabu seberat 380,68 gram dan ganja seberat 4.719,84 gram, turut dimusnahkan pula 7 unit handphone yang terkait dengan kasus tersebut. “Barang bukti yang kami musnahkan seluruhnya berasal dari 27 perkara yang sudah mendapat keputusan tetap dalam sidang di Pengadilan Negeri,” katanya.

Dia mengatakan kegiatan pemusnahan ini merupakan agenda wajib yang dilakukan secara berkala per semester setiap tahun dalam rangka penyelesaian atau eksekusi barang bukti yang dimusnahkan oleh negara. “Kegiatan pemusnahan barang bukti ini rutin kami adakan setiap enam bulan sekali,” ujarnya.

Pihaknya menambahkan, selain pemusnahan barang bukti, kegiatan ini juga dipadukan dengan sosialisasi bahaya narkotika kepada siswa pelajar SMA di Tabanan. Kejaksaan juga menggandeng BNK Kabupaten Tabanan untuk ikut serta dalam kegiatan.

“Ya, ada 30 orang siswa SMA di wilayah Kabupaten Tabanan yang hadir. Hal ini merupakan upaya preventif Kejari Tabanan yang bertujuan agar siswa pelajar memahami bahaya narkotika sehingga menciptakan generasi anti narkotika khususnya wilayah Tabanan,” ujarnya.

Kegiatan tersebut disaksikan 30 pelajar SMA di wilayah Tabanan. (bgn020)24103007

Tabanan, Baliglobalnews

Didugaan melakukan tindak pidana korupsi dalam pengelolaan dana LPD Belumbang mencapai Rp1,1 miliar lebih sejak Tahun 2013 hingga Tahun 2017. Penyidik Kejaksaan Negeri Tabanan langsung menetapkan I Wayan Sunarta (Sekertaris LPD setempat) menjadi tersangka dalam kasus tersebut, usai dilakukan pemeriksaan kurang lebih selama 2 jam, Selasa (8/6/2021) oleh penyidik setempat.

Kepala Kejaksaan Negeri Tabanan, Ni Made Herawati, SH didampingi Kasi Intel Pande Putu Wena Mahaputra, SH MH menegaskan, penahana Sunarta ini berdasarkan Surat Penetapan Tersangka Nomor : B-01/N.1.17/Fd.1/02/2021 tanggal 23 Februari 2021 dan Surat Perintah Penyidikan Khusus Nomor : Print-01/N.1.17/Fd.1/02/2021 tanggal 23 Februari 2021.

“Kerugian keuangan negara pada perkara yang dilakukan tersangka ini berdasarkan hasil audit yang telah dilakukan Inspektorat Kabupaten Tabanan bahwa ada kerugian negara mencapai Rp1,1 miliar lebih ,” ucap Kajari.

Sebelum dilakukan penahanan, penyidik sempat melakukan pemeriksaan terhadap tersangka Sunarta dan sejalan dengam keterangan para saksi yang mengarah perbuatan itu dilakukan tersangka dalam perkara ini. Dimana, Tim Penyidik Kejaksaan Negeri Tabanan telah memeriksa 24 orang saksu dan Ahli sebanyak 3 orang (dua orang Ahli dari Inspektorat Kabupaten Tabanan dan satu orang Ahli dari BPKP Perwakilan Provinsi Bali.

Setelah itu, baru dilakukan penahanan tersangka di Rutan dengan alasan telah memenuhi persyaratan subyektif dan persyaratan obyektif sesuai ketentuan pasal 21 KUHAP. Hal ini dilakukan, karena adanya keadaan yang menimbulkan kekhawatiran bahwa tersangka melarikan diri; merusak atau menghilangkan barang bukti, mengulangi melakukan tindak pidana. Tersangka diancam dengan pidana penjara 5 tahun atau lebih dan tindak pidana yang disangkakan terhadap tersangka termasuk dalam ketentuan Pasal 21 ayat (4) huruf a KUHAP.

Saat diperiksa, tersangka didampingi Penasihat Hukum, I Made Artayasa,SH.MH dan sebelum dilakukan pemeriksaan sebagai tersangka telah dilakukan rapid antigen dengan hasil negative. “Sehingga terhadap yang bersangkutan akan dilakukan penahanan selama 20 hari ke depan (8 Juni 2021 sampai dengan tanggal 27 Juni 2021),” ucap Kajari.

Adapun modus singkat terjadinya selisih uang yang tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh tersangka adalah ditemukan bukti transaksi pengambilan uang tabungan nasabah yang dilakukan oleh IWS selaku Sekretaris LPD Desa Pakraman Belumbang tetapi tidak mencatatnya di Daftar Kas Masuk (DKM).

Ditemukan bukti transaksi pengambilan uang tabungan nasabah yang dilakukan oleh IWS selaku Sekretaris LPD Desa Pakraman Belumbang dengan melakukan pungutan kepada nasabah dimana nilai yang tercatat pada Prima Nota lebih besar dibandingkan dengan Daftar Kas Masuk.

“Terdapat simpanan uang deposito nasabah yang digunaan langsung oleh IWS selaku Sekretaris LPD Desa Pekraman Belumbang untuk kepentingan pribadi,” katanya.

Disamping modus utama tersebut diatas, lanjut Kajari, ditemukan juga modus lainnya, dimana pengurus LPD Desa Pakraman Belumbang telah menyiasati data pokok laporan keuangan agar kondisi LPD seolah-olah sehat,sehingga dikesampingkan dalam proses penghitungan kerugian keuangan negara.

“Tersangka disangkakan melanggar Pasal 2 Ayat 1 dan Pasal 3 jounto Pasal 18 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP,” ucap Kajari. (bgn008)21060901