Denpasar, Baliglobalnews

Pemerintah Kota Denpasar secara resmi menjalin kerja sama strategis dengan Kejaksaan Negeri (Kejari) Denpasar dan Pengadilan Negeri (PN) Denpasar dalam bidang hukum perdata dan tata usaha negara (TUN). Kerja sama ini bertujuan memperkuat aspek legalitas dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah sekaligus mendukung tata kelola pemerintahan yang efektif, akuntabel, dan berlandaskan kepastian hukum.

Kesepakatan tersebut ditandai dengan penandatanganan nota kesepahaman oleh Walikota Denpasar I Gusti Ngurah Jaya Negara bersama Kepala Kejaksaan Negeri Denpasar Trimo serta Ketua Pengadilan Negeri Denpasar Iman Luqmanul Hakim yang berlangsung di Kantor Walikota Denpasar pada Kamis (12/3/2026).

Selain penandatanganan nota kesepahaman, kegiatan ini juga dirangkaikan dengan penandatanganan perjanjian kerja sama antara Desa Padangsambian Kelod dengan Kejaksaan Negeri Denpasar terkait kerja sama di bidang perdata dan tata usaha negara.

Walikota Denpasar didampingi Wakil Walikota I Kadek Agus Arya Wibawa menyampaikan bahwa penandatanganan nota kesepakatan, rancangan kerja, serta perjanjian kerja sama ini merupakan langkah strategis dalam memperkuat sinergi kelembagaan guna mendukung penyelenggaraan pemerintahan yang efektif, akuntabel, serta berlandaskan kepastian hukum. “Kerja sama ini diharapkan dapat memperkuat aspek legalitas dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah sekaligus meminimalisir potensi permasalahan hukum yang dapat menghambat pelaksanaan program pembangunan daerah,” ujarnya.

Dia menyebutkan penandatanganan kerja sama ini juga mencerminkan komitmen bersama antarlembaga dalam memperkuat koordinasi, meningkatkan kualitas pelayanan publik, serta memastikan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang tertib hukum dan berorientasi pada kepentingan masyarakat. “Pemkot Denpasar mengapresiasi kerja sama ini. Semoga dapat memberikan manfaat bagi penyelenggaraan pemerintahan dan penegakan hukum di Kota Denpasar,” katanya.

Kepala Kejaksaan Negeri Denpasar Trimo mengharapkan kerja sama ini dapat memperkuat aspek legalitas dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah serta meminimalisir potensi permasalahan hukum yang dapat menghambat pelaksanaan program pembangunan.

Selain itu, kerja sama ini juga menjadi upaya untuk memperkuat tata kelola pemerintahan desa agar berjalan secara akuntabel dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. “Melalui kerja sama ini, para perbekel akan memperoleh dukungan pendampingan hukum dalam pelaksanaan tugas pemerintahan desa, sehingga diharapkan dapat mencegah terjadinya permasalahan hukum dalam pengelolaan pemerintahan dan pembangunan di tingkat desa,” katanya.

Ketua Pengadilan Negeri Denpasar Iman Luqmanul Hakim menyampaikan bahwa penandatanganan nota kesepakatan ini diharapkan dapat meminimalkan potensi pelanggaran hukum serta meningkatkan kesadaran hukum masyarakat, khususnya di tingkat desa. “Semoga sinergitas ini dapat terus berkelanjutan, tidak hanya sebatas hitam di atas putih semata, sekaligus meningkatkan kesadaran hukum masyarakat,” ujarnya. (*/bgn003)26031205

Denpasar, Baliglobalnews

Kejaksaan Negeri (Kejari) Denpasar, Bali, memusnahan barang bukti yang telah memiliki kekuatan hukum tetap oleh pengadilan, berupa senjata api dan ratusan kilogram narkotika, serta psikotropika. Kejari juga memusnahkan barang bukti berupa senjata tajam, minuman keras dan barang bukti jenis lainnya di halaman Kantor Kejaksaan Negeri Denpasar, pada Rabu (19/1).

“Untuk barang bukti sabu-sabu sebanyak 14.073,73 gram 1.327 butir pil Ekstasi dengan berat total 2.296,02 gram, ganja 98.253,52 gr, Pil Koplo 86.221 butir, hasish 1.080,70 gram, heroin 24,77 gram, kokain 37,68 gram,” kata Kepala Kejaksaan Negeri Denpasar, Ibu Yuliana Sagala.

Dia menjelaskan, barang bukti yang dimusnahkan merupakan perkara tindak pidana umum maupun tindak pidana khusus, yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (inkracht) dalam kurun waktu Januari 2020 hingga Desember 2021. Dengan jumlah 983 perkara yang berasal dari perkara narkotika sebanyak 812 perkara orang. Kemudian, harta dan benda (Oharda) 90 perkara, perkara keamanan negara dan ketertiban umum (Kamnentibum) 81 perkara dan perkara kepabeanan sebanyak 1 perkara.

“Pemusnahan barang bukti yang telah memiliki kekuatan hukum tetap ini, merupakan kegiatan rutin Kejaksaan Negeri Denpasar yang merupakan tindak lanjut dari tugas jaksa, untuk mengeksekusi barang bukti terhadap perkara yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap,” ucap Kajari.

Pemusnahan barang bukti yang turut dihadiri dan disaksikan oleh, Kepala Kejaksaan Tinggi Bali, Walikota Denpasar, Kepala BNN Provinsi Bali, Aspidum Kejati Bali, Aspidsus Kejati Bali, Kapolresta Denpasar, Dandim 1611 Badung, Ketua Pengadilan Negeri Klas I Denpasar, Kepala BNN Kota Bap Denpasar, Kepala Rupbasan Klas I Denpasar, Kepala Wilayah Dirjen Bea & Cukai Bali, NTT, NTB.

“Kami juga memusnahkan alat-alat yang dipergunakan untuk penyalahgunaan narkoba berupa timbangan, bong, rokok, korek,” ucapnya.

Selain itu, Kejari Denpasar memusnahkan barang bukti senjata api sebanyak 6 pucuk, amunisi sebanyak 39 butir, 60 bilah senjata tajam, 5.788 botol minuman keras, 12 jirigen dengan 20 liter alcohol 95% medical, Pita cukai palsu sebanyak 153 Keping dan Handphone.

Diterangkan Yuliana, barang bukti berupa narkotika dan psikotropika, pemusnahannya dilakukan dengan cara dibakar menggunakan alat khusus (insinerator). Sedangkan barang bukti senjata api hingga senjata tajam serta barang bukti berupa alat komunikasi pemusnahannya dilakukan dengan cara dipotong dengan gerinda.

“Hingga botol minuman keras pemusnahan dilakukan dengan cara menghancurkan barang menggunakan mesin penghancur. Dengan tujuan barang bukti yang dimusnahkan hari ini tidak dapat dipergunakan maupun dimanfaatkan lagi,” terang Yuliana.

(bgn008)22011914