Denpasar, Baliglobalnews

Dalam upaya memperkuat tata kelola perusahaan yang baik (good corporate governance), PT Bank Pembangunan Daerah (BPD) Bali menandatangani perjanjian kerja sama (PKS) dengan Kejaksaan Tinggi (Kejati) Bali. Kesepakatan strategis ini berfokus pada sinergi hukum di bidang perdata dan tata usaha negara (Datun).

Penandatanganan dilakukan Kepala Kejaksaan Tinggi Bali Setiawan Budi Cahyono bersama Direktur Utama Bank BPD Bali I Nyoman Sudharma. “Kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Kajati beserta jajaran Asisten, baik Asdatun maupun Aspidsus atas pendampingan hukum yang selama ini telah berjalan berkesinambungan. Sinergi ini dapat diperluas untuk mencakup program edukasi internal di lingkungan perbankan,” I Nyoman Sudharma pada Rabu (12/8/2026).

Puncak acara ditandai dengan prosesi penandatanganan naskah perjanjian kerja sama oleh Kepala Kejati Bali dan Direktur Utama Bank BPD Bali. Prosesi tersebut turut disaksikan oleh Asisten Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara Kejati Bali serta Komisaris Utama Bank BPD Bali.

Melalui kemitraan komprehensif ini, Bank BPD Bali mengukuhkan komitmen untuk senantiasa mengedepankan prinsip kehati-hatian dan kepatuhan hukum dalam setiap inovasi serta layanan yang diberikan, demi mewujudkan kemajuan perekonomian daerah Bali yang aman, terintegrasi, dan berkelanjutan. “Ke depan, agar jajaran Kejaksaan dapat kembali hadir memberikan pembekalan dan sosialisasi kepada pejabat serta karyawan kami, khususnya terkait pencegahan tindak pidana korupsi. Langkah ini menjadi wujud pengabdian kita bersama bagi bangsa dan negara,” katanya.

Sementara Kepala Kejati Setiawan Budi Cahyono menyoroti kedudukan strategis Bank BPD Bali sebagai Bank Pembangunan Daerah. Dia menekankan bahwa Bank BPD Bali memiliki fungsi krusial, bukan sekadar lembaga keuangan, melainkan memikul peran ganda sebagai agen pemulihan ekonomi dan agent of development yang wajib mendukung program pembangunan strategis pemerintah daerah demi kesejahteraan masyarakat.

Menyadari betapa kompleksnya tugas dan tanggung jawab yang dipikul oleh Bank BPD Bali, Setiawan Budi Cahyono menegaskan bahwa kehadiran institusi Kejaksaan melalui instrumen Jaksa Pengacara Negara (JPN) merupakan kebutuhan esensial. Sesuai amanat undang-undang, JPN hadir sebagai garda terdepan untuk mendampingi pemerintah maupun BUMD melalui tiga fungsi utamanya yang berkesinambungan.

Dalam fungsinya memberikan pertimbangan hukum, JPN membuka ruang bagi Bank BPD Bali untuk memohon pendampingan komprehensif, mulai dari penyusunan pendapat hukum (legal opinion), asistensi hukum, hingga pelaksanaan audit hukum.

Tidak hanya sebatas memberikan pandangan tertulis, JPN juga memegang mandat untuk memberikan bantuan hukum secara nyata. Kejaksaan siap mewakili dan membela kepentingan Bank BPD Bali dalam mengurai berbagai perkara hukum, baik di meja hijau (litigasi) maupun dalam mencari jalan keluar di luar pengadilan (non-litigasi). Fleksibilitas JPN juga tercermin dalam fungsinya untuk melakukan tindakan hukum lainnya, di mana para jaksa dapat mengambil peran strategis dan netral sebagai fasilitator, mediator, hingga pendamping terpercaya dalam proses arbitrase.

Kajati menegaskan bahwa perpanjangan PKS ini adalah wujud nyata dari sebuah kolaborasi. “Harapannya, sinergi yang dibangun dengan penuh integritas dan profesionalisme ini mampu memastikan berjalannya Good Corporate Governance di dalam operasional bisnis Bank  BPD Bali, serta membawa kepastian hukum bagi pembangunan daerah,” tuturnya. (Adv/bgn008)26081215

Denpasar, Baliglobalnews

Kejaksaan Tinggi Bali secara tegas pengajuan upaya banding atas putusan perkara pidana terdakwa I Gede Aryastina alias Jerinx SID terkait putusan hakim PN Denpasar yang menjatuhi hukuman 14 bulan (1 tahun 2 bulan) kurungan penjara terkait menyebarkan informasinya yang menebarkan kebencian.

“Setelah menyatakan pikir-pikir pada persidangan di Pengadilan Negeri Denpasar terhadap I Gede Aryastina alias Jerinx, maja hari ini (Kamis, 26 November 2020) Jaksa Penuntut Umum mengajukan upaya hukum banding atas putusan Majelis Hakim PN Denpasar yang menjatuhkan pidana 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan penjara,” ucap Kasipenkum Kejati Bali, Luga Harilianto selaku juru bicara Kejati Bali, di Denpasar.

Ia mengatakan, sekitar Pukul 13.30 wita salah satu jaksa yang menangani perkara jerinx ini telah mendatangi PN Denpasar untuk menyatakan banding atas putusan terdakwa I Gede Aryastina alias Jerinx.

Pengajuan banding hari ini masih dalam tenggang waktu pengajuan banding yang diatur oleh Undang-Undang dimana putusan dibacakan pada tanggal 19 November 2020 dan saat ini adalah hari ke-7 dari batas pengajuan banding.

“Alasan Jaksa Penuntut Umum mengajukan upaya hukum banding yakni, Putusan PN Denpasar yang menjatuhkan pidana satu tahun dua bulan penjara dirasa kurang memenuhi rasa keadilan di masyarakat,” ucapnya.

Di dalam hal memberatkan tuntutan Jaksa Penuntut Umum telah disampaikan bahwa terdakwa telah melukai perasaan dokter dan tenaga kesehatan dalam hal ini tidak hanya di Bali, namun se-Indonesia yang saat ini sedang berjuang untuk melakukan pengobatan terhadap masyarakat yang terpapar Covid-19.

“Kami menilai Putusan Majelis Hakim yang menjatuhkan pidana penjara satu tahun dua bulan penjara dirasa belum memberikan efek jera baik terhadap terdakwa maupun kepada masyarakat agar berhati-hati menggunakan media sosial,” ucap Luga.

Untuk, poin-poin pertimbangan secara lengkap akan diajukan dalam memori banding. Yang jelas dua poin utama yang menjadi pertimbangan pengajuan banding yaitu belum terpenuhinya rasa keadilan di masyarakat dan belum dirasa memberikan efek jera dengan penjatuhan putusan pidana penjara selama satu tahun dua bulan.

Sebelumnya, Ditreskrimsus Polda Bali akhirnya menetapkan status tersangka terhadap Gede Ari Astina atau Jerinx SID dalam kasus dugaan ujaran kebencian terhadap Ikatan dokter Indonesia (IDI) pada Rabu (12/8/20).

Dalam unggahannya ada kalimat berupa “Gara-gara bangga jadi kacung WHO, IDI dan Rumah Sakit dengan seenaknya mewajibkan semua orang yang akan melahirkan tes Covid-19”. (bgn008)20112614