Bangli, Baliglobalnews

Kejaksaan Negeri Bangli memusnahkan barang bukti yang telah memiliki kekuatan hukum tetap di Halaman Kejaksaan Negeri Bangli pada Kamis (24/2). Pemusnahan barang bukti tersebut dipimpin Kepala Kejaksaan Negeri Bangli, Ery Syarifah.

Kepala Seksi Pengelolaan Barang Bukti dan Barang Rampasan Kejaksaan Negeri Bangli, Satya Wirawan, menyampaikan barang bukti yang dimusnahkan merupakan barang bukti perkara tindak pidana umum berupa narkotika jenis sabu-sabu seberat + 3,9 gram, narkotika jenis Ganja seberat + 39,36 gram, uang palsu Rp15.630.000 dengan rincian 341 lembar yang terdiri dari pecahan uang Rp 10.000, Rp 20.000, Rp 50.000, Rp 100.000, serta barang bukti lainnya seperti handphone, paito, sepeda motor, senjata tajam, pakaian, tas.

Pemusnahan narkotika dilakukan dengan cara dilarutkan dengan blender dan air. Barang bukti dihancurkan dan dibakar. Sementara untuk senjata tajam dengan menggunakan alat pemotong.

Kepala Kejaksaan Negeri Bangli secara simbolis menyalakan api dalam tumpukan barang bukti bersama dengan Kepolisian Resor Bangli, Pengadilan Negeri Bangli, Rumah Tahanan Kelas IIB Bangli dan  Dinas Kesehatan Kabupaten Bangli. Pelaksanaan pemusnahan barang bukti berjalan lancar, aman tertib dan dilakukan sesuai dengan standar protokol kesehatan. (bgn003)22022404

Bangli, Baliglobalnews

Kejaksaan Negeri (Kejari) Bangli menetapkan dan menahan IMS sebagai tersangka dalam kasus  tindak pidana korupsi pada Kamis (10/2).

Dalam siaran pers Kejari Bangli yang diterima Redaksi Baliglobalnews menyebutkan IMS selaku Ketua Bumdes Catur Mulia Santhi Kecamatan Kintamani Bangli, diduga sejak tahun 2018 sampai dengan tahun 2020 telah menyalahgunakan dana bantuan Gerakan Membangun Desa Sistem Gotong Royong BUMDesa Catur Mulia Santhi, Desa Catur, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli yang bersumber dari APBD Kabupaten Bangli, bertentangan dengan Keputusan Perbekel Desa Catur Nomor: 11/Kesra/2017 Tanggal 28 November 2017 Tentang Penetapan Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) “Catur Mulia Santhi” Desa Catur Kecamatan Kintamani Kabupaten Bangli, sehingga merugikan keuangan negara cq Pemerintah Kabupaten Bangli cq BUMDesa Catur Mulia Santhi.

Perbuatan tersangka IMS diduga melanggar Pasal 2 ayat (1), Pasal 3, atau Pasal 9 JO pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dirubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. (bgn003)22021003

Bangli, Baliglobalnews

Perumda Air Minum Tirta Danu Arta Kabupaten Bangli dan Kejaksaan Negeri Bangli menandatangani perjanjian kerjasama di ruang pertemuan Kejaksaan Negeri Bangli, pada Kamis (20/1)

Direktur Perumda Air Minum Tirta Danu Arta Kabupaten Bangli, Dewa Gede Ratno Suparso Mesi, mengatakan kegiatan itu untuk meminimalisir kegiatan-kegiatan yang bersentuhan dengan hukum. Khusus kegiatan ini yang menjadi kendala administrasi adalah penagihan rekening.

“Ada pelanggan yang bertahun-tahun nunggak, tidak terbayarkan. Maka dari itu kita mohon pendampingan untuk pelaksanaanya dari kejaksaan, dalam kegiatan penandatanganan MoU ini secara umum untuk pendampingan kegiatan-kegiatan kita,” katanya.

Dia menyebutkan Kejaksaan selaku pelaksana negara dimohonkan pendampingannya untuk kelancaran administrasi. Untuk tahun ini, akan dilakukan pendampingan terkait PLTS untuk efisiensi perusahaan dan MoU terkait kegiatan PLTS.

Pihaknya berharap dengan dilakukan kerjasama tersebut pelayanan akan lebih baik, dan juga untuk meningkatkan PAD yang merupakan harapan pimpinan daerah.

Kepala Kejaksaan Negeri Bangli, Ery Syarifah, mengatakan bahwa MoU tersebut bertujuan untuk menyelesaikan permasalahan hukum baik di bidang hukum perdata maupun tata usaha begara yang meliputi bantuan hukum, pertimbangan hukum dan tindakan hukum lainnya yang dihadapi oleh Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Danu Arta Kabupaten Bangli.

Pihaknya juga menyampaikan Kejaksaan RI yang merupakan Lembaga Negara yang mempunyai fungsi untuk menjamin tegaknya hukum, menyelamatkan keuangan Negara, menjaga kewibawaan pemerintahan dan melindungi kepentingan masyarakat. Untuk melaksanakan fungsi tersebut Kejaksaan RI dalam bidang perdata dan tata usaha Negara diberikan wewenang oleh Undang-Undang dan secara delegatif dari surat kuasa, kewenangan Jaksa Pengacara Negara di bidang perdata meliputi bantuan hukum, penegakan hukum, pertimbangan hukum, pelayanan hukum dan tindakan hukum lainnya. Jaksa sebagai pengacara Negara dalam menjalankan kewenangannya harus ada Surat Kuasa Khusus, Baik Jaksa itu beracara di dalam pengadilan Negeri, Pengadilan Niaga, Pengadilan Agama, Pengadilan Tata Usaha Negara, Mahkamah Konstitusi maupun Mahkamah Agung dengan cara beracaranya yang berbeda tetapi dengan dilandasi terlebih dahulu harus melakukan MoU dibuat oleh para pihak.

Dia menyebutkan tugas fungsi dan wewenang Kejaksaan dalam bidang perdata dan Tata Usaha Negara dijabarkan dalam peraturan Presiden RI nomor 29 tahun 2016 tentang perubahan atas peraturan Presiden nomor 38 tahun 2010 tentang organisasi dan tata kerja Kejaksaan RI dan peraturan Jaksa Agung No. Per-025/A/JA/11/2015 tentang petunjuk pelaksanaan penegakan hukum, Bantuan hukum, Pertimbangan hukum, Tindakan Hukum lain dan pelayanan Hukum di bidang perdata dan tata usaha yakni Penegakan hukum, Bantuan Hukum, Pertimbangan HUkum, Pelayanan Hukum dan Tindakan Hukum lainnya. (bgn003)22012008