Mangupura, Baliglobalnews

Atas nama Pemerintah Kabupaten Badung, Bupati Nyoman Giri Prasta mengucapkan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada Kejaksaan Negeri Badung atas atensi dan dukungannya melalui bantuan hukum (litigasi) pendapat hukum (legal opinion) dan pendampingan hukum (legal assistance) kepada Pemerintah Kabupaten Badung.

Hal itu disampaikan Bupati Giri Prasta pada acara penandatanganan nota kesepakatan antara Kejaksaan Negeri Badung dengan Pemerintah Kabupaten Badung tentang Penanganan Masalah Hukum Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara, di Puspem Badung, pada Selasa (30/4/2024).

Bupati Giri Prasta menyebutkan telah terjalin koordinasi dan komunikasi yang sinergis antara perangkat daerah Kabupaten Badung dengan Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara Kejaksaan Negeri Badung, terkait bantuan hukum untuk menangani perkara di Pengadilan Negeri.

“Semoga nota kesepakatan ini dapat meningkatkan kesadaran dan ketertiban hukum di Kabupaten Badung. Kesepakatan ini sebagai sebuah komitmen bersama untuk mensukseskan pelaksanaan tugas pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat,” katanya.

Menurut Giri Prasta, dalam pelaksanaan urusan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat, peran Kejaksaan Negeri Badung sangat membantu dan dirasakan oleh Pemerintah Kabupaten Badung sebagai suatu upaya untuk menciptakan dan melaksanakan pemerintahan yang baik, bersih dan bertanggung jawab (good governance).

“Secara rutinitas telah terjalin koordinasi dan komunikasi yang sangat baik, antara Kejaksaan Negeri Badung dengan Pemkab Badung, sehingga kami memandang penting dan perlu melanjutkan sinergitas ini melalui penandatanganan MoU guna mewujudkan tertib administrasi pemerintahan. Dan semua prestasi yang mampu diraih oleh Kabupaten Badung tidak lepas dari pendampingan dan pembinaan yang diberikan oleh Kejaksaan Negeri Badung,” ujarnya.

Sementara Kepala Kejaksaan Negeri Badung Suseno mengucapkan terima kasih kepada Kabupaten Badung karena telah memperpanjang MoU antara Kejaksaan Negeri Badung dengan Pemerintah Kabupaten Badung tentang penanganan masalah hukum bidang perdata dan tata usaha negara. Menurutnya MoU ini menjadi sangat penting karena berdasarkan regulasi kejaksaan diberikan kewenangan memberikan pendapat hukum kepada Presiden hingga ke Bupati/Walikota, BUMN sampai ke BUMD.

“Kita diberikan kewenangan memberikan pendapat hukum baik diminta ataupun tidak diminta, tapi kita bersyukur Bapak Bupati Badung sangat luar biasa kolaborasinya, justru Beliau yang meminta kita untuk melakukan pendampingan, dengan adanya keaktifan Bapak Bupati dan perangkat daerah, kegiatan pemerintah daerah di tahun 2023 bisa berjalan lancar tepat mutu dan tepat sasaran,” katanya.

Turut hadir Sekda Badung Wayan Adi Arnawa dan jajaran kepala OPD terkait Pemkab Badung, Kasi Datun, Kasi Intel dan jajaran Jaksa/Pengacara Negara Kejaksaan Negeri Badung. (bgn003)24050105

Mangupura, Baliglobalnews

Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Badung berharap kasus  kasus reklamasi di Pantai Melasti, Desa Ungasan Badung, cepat berproses setelah penetapan tersangka.

Bahkan Pemkab Badung menunggu pihak Polda Bali untuk melimpahkan kasus tersebut ke Kejaksaan hingga Pengadilan, mengingat bukti terkait kasus reklamasi tersebut sudah lengkap diserahkan. Selain itu pihak Diskrimum Polda Bali juga sempat melakukan peninjauan langsung ke lokasi untuk memastikan kondisi Pantai Melasti yang dilaporkan itu.

Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Kasatpol PP) Badung, IGAK Suryanegara, ketika dimintai konfirmasi perihal kasus tersebut mengaku menyerahkan sepenuhnya kepada Polda Bali. Bahkan pihaknya sangat mengapresiasi jajaran Polda Bali sampai mengungkap kasus tersebut. “Untuk masalah reklamasi, kami sangat apresiasi jajaran Polda sudah mengungkap kasus ini,” katanya Jumat (9/6/2023).

Pihaknya mengaku Pemkab Badung sepenuhnya mempercayakan prosesnya sampai peradilan. Kendati demikian, sampai saat ini, dirinya masih menunggu kasus tersebut diproses hingga ke Kejaksaan dan sampai Pengadilan. “Kita percaya sebagaimana yang disampaikan oleh Kabid Humas Polda Bali dan Jajaran Reskrimum yang sudah melakukan  gelar perkara, dan sampai dengan memutuskan adanya tersangka. Hal itu pastinya sudah sesuai prosedur hukum dan dasar-dasar pasti,” katanya sembari menyebutkan termasuk juga dilengkapi dengan alat bukti yang valid.

Disinggung terkait kelengkapan bukti yang diberikan Polda Bali untuk proses pemberkasan, agar cepat P21, Birokrat asal Denpasar itu mengaku semua sudah diberikan. Bahkan pihak Diskrimum juga sudah ke lokasi. “Dari kita sebagai pelapor tentu saja yang bisa kita sampaikan tentang kesaksian dan mengantarkan ke lokasi reklamasi atau objek yang menjadi permasalahan. Jadi pihak Kepolisian tentu saja mengembangkan, hingga pada akhirnya sampai kepada kesimpulan yang diinginkan. Bahkan juga menjadi bahan gelar perkara dan dasar menetapkan tersangka,” katanya.

Mengenai kapan akan diajukan ke Kejaksaan sampai proses Pengadilan, pihaknya sampai saat ini cuman berharap agar bisa dalam waktu yang tidak terlalu lama, mengingat semua itu ranah di Kepolisian. “Kita saat ini hanya bisa berharap agar tidak lama saja prosesnya,” tandasnya. (bgn003)23061002